Tag: Ragam

  • Perkuat Silaturahmi di Masa Covid-19, Ketua Majelis Taklim Uswatun Hasanah Gelar Pengajian

    KOTA BIMA,OBORbima – Ketua TP PKK Kota Bima sekaligus Ketua Majelis Taklim Uswatun Hasanah Hj. Ellya HM Lutfi melaksanakan kegiatan pengajian rutin dengan tema “Perkuat Silaturahmi di Masa Covid-19”.

    Kegiatan ini dilaksanakan Bada Isya di kediamannya pada Senin, 6 September 2021. Kegiatan pengajian ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol Covid-19 secara ketat.

    Dalam arahannya Hj. Ellya HM Lutfi mengajak ibu-ibu yang hadir untuk tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19 dalam keseharian dan juga memperkuat silaturahmi diantara sesama.

    “Diharapkannya agar Ibu-ibu tetap menghiasi lisan dengan kebaikan dan terus belajar ilmu agama serta menyirami hati kita dengan kesejukan dengan mengikuti majelis ilmu yang bermanfaat,”ajaknya.

    Pada kegiatan pengajian tersebut, penceramah Ustadz H. Arifin, S.Ag menyampaikan beberapa hal diantaranya, bergaul dengan orang yang baik dan jadilah orang yang membawa kemaslahatan dan kebaikan ummat, apabila diberikan kelebihan ringankanlah hati dan tangan untuk berbagi.

    Lalu, hindari berburuk sangka pada orang lain, Perkuat tali silaturrahim diantara sesama.

    *RED*

  • Programmer Terbaik Dikes Kabupaten Bima, Suhartati Diangkat Jadi Kasi P2P Dikes

    BIMA,OBORbima – Salah Seorang Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bima sekaligus Programmer Terbaik se NTB atas penghargaan Dinas Kesehatan Propinsi NTB Tahun 2019, Suhartati, A.MHK merasa kaget saat menerima undangan pelantikan oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP) pada hari Senin, 30 Agustus 2021.

    Suhartati selama ini bertugas sebagai Programmer beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima seperti Ispa, Diare, Hepatitis dan Kecacingan dan sudah mendapat penghargaan dari Dinas Kesehatan propinsi NTB sebagai Programmer Terbaik Dinas Kesehatan Se Propinsi NTB pada tahun 2019.

    Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP) pun atas prestasi dan kinerja tersebut mengangkat Suhartati sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.

    Sebagai Staf Programmer Terbaik se NTB, Suhartati tidak pernah memikirkan untuk menjadi Pejabat di Dinas Kesehatan, akan tetapi atas kepercayaan langsung dari Bupati IDP dirinya akan mempersembahkan pengabdian terbaiknya untuk layanan yang prima.

    Bahkan ia mengaku selama menjadi staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bima belum pernah menginjak Pendopo.

    “Saya kaget diberi kepercayaan jadi kepala seksi P2P. Insya Allah akan selalu memberikan pengabdian terbaik untuk Bima Ramah,” ujar Suhartati.

    Ia bercerita juga bahwa sebelumnya pada Minggu malam mendapat telpon dari Kepala BKD Kabupaten Bima Pak Agusalim untuk menanyakan nama dan titel nya dengan lengkap.

    “Saya hanya kirim nama titel dan Golongan saja, sehingga saya merasa kaget dengan semua ini, terlepas dari semua itu saya berterima kasih pada Ibu Bupati Bima Umi Dinda,” pungkasnya.

    (RED)

  • Rumah Baca Salahuddin Al Ayyubi Distribusikan 2.000 Iqro

    BIMA,OBORbima – Pimpinan Rumah Baca Salahuddin Al Ayyubi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, 05 Augustus 2021, akan melaksanakan pendistribusian bantuan berupa buku Iqra`sebanyak 2.000 Iqra

    Salahuddin menyampaikan, bantuan buku iqro yang diberikan dibagikan ke Taman Pendidikan Qur`an (TPQ) di tujuh kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Bima Provinsi NTB.

    “Adapun kecamatan yang akan disalurkan adalah Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, Kecamatan, Langgudu, Kecamatan Monta, Kecamatan Palibelo, Kecamatan Ambalawi dan Kecamatan Wera,” pungkasnya.

    Dikatakanya, bahwa program pemberian bantuan iqra Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) adalah program rutin tahunan. Tahun ini, dicanangkan 10.000, namun yang berhasil terkumpul 2.000 buku iqro.

    Dijelaskannya, bantuan iqro sebagai bentuk kepedulian Rumah Baca Salahuddin Al Ayyubi terhadap pendidikan agama kepada anak-anak, sehingga kedepan diharapkan akan mampu tercipta generasi bangsa yang qur’ani.

    ”Melalui pemberian iqra nantinya, dengan tujuan agar anak-anak di beberapa kecamatan memiliki Iqro yang layak di baca dan semakin bersemangat belajar dan membacanya,” terangnya.

    Dalam kesempatan ini, Pimpinan Rumah Baca Salahuddin Al Ayyubi, mengucapkan terimakasih kepada para wakif, semoga
    bantuan ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak dan menjadi amal ibadah bagi kita semua,” tuturnya.

    “Semoga para wakif yang telah mewakafkan sebagian rejekinya mendapat imbalan yang setimpal dan semoga ini menjadi ladang amal ibadah dan mendapat ridho Allah SWT,” ungkapnya.

    Program Wakaf 2.000 iqra sendiri bertujuan untuk membumikan Al-Qur’an secara merata di Kabupaten Bima, sekaligus genrasi qur’ani.

    (RED)

  • Kodim 1628/Sumbawa Barat Berqur’ban 4 Ekor Sapi dan 13 Kambing Untuk Masyarakat Sekitar

    OBORbima – Di Hari Raya Idul Adha 1442 H dan masih dalam situasi Pandemi Covid – 19 Kodim 1628/Sumbawa Barat melaksanakan Qurban 4 ekor hewan sapi dan 13 ekor hewan kambing, bertempat di asrama Kodim 1628/Sumbawa Barat, pada hari selasa (20/7/2021), pukul 8.30 wita.

    Pada kesempatan tersebut, Komandan Kodim 1628/ Sumbawa Barat Letkol Czi Sunardi ST.MIP yang di dampingi Kasdim 1628/Sumbawa Barat Mayor Inf Dahlan S.Sos kepada media ini mengatakan, Alhamdulilah pada pagi hari ini di hari raya idul adha 1442 H, kita Kodim 1628/ Sumbawa Barat ada rejeki bisa melaksanakan Qurban 4 ekor hewan sapi dan 13 ekor hewan kambing.

    Lebih jauh dua melati di pundak ini menjelaskan, daging dari hewan Qurban ini kita bisa berbagi dengan rekan rekan di sekitar Makodim serta warga yang membutuhkan dari kelurahan Bugis, Kelurahan Telaga Bertong ,Desa Banjar dan semoga menjadi berkah.”Untuk Qurban kedepannya semoga Kodim 1628/Sumbawa Barat bisa melaksanakannya lebih banyak lagi,”katanya.

    Orang nomor satu di Kodim 1628/Sumbawa Barat ini berharap kita bukan hanya melaksanakan pemotongan hewan Qurban ini saja, akan tetapi kita harus bisa mengambil hikmah dari bencana non alam ini, di tengah pandemi Covid – 19, kita belajar bersabar, bertawakal dan tetap menjalankan aktivitas kita masing – masing dengan tetap mematuhi dan menjalankan Protokol Kesehatan  Covid -19, selalu menjalankan 5 M, yaitu memakai masker saat betaktivitas, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjauhi kerumunan, mengurangi Mobilisasi dan Interaksi agar bisa terhindar dan memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease ini (Covid – 19).

    “Alhamdulilah pelalsaksanaan pemotongan hewan Qurban ini dengan aturan dan tata tertib yang sudah ditentukan,” pungkas Dandim 1628/Sumbawa Barat.

    Selain itu, sambungnya, diseluruh koramil jajaran Kodim 1628/SB juga dilaksanakan Pembagian Masker Bantuan dari BNPB bagi jemaah sholat Idul Adha.

    (RED)

     

  • Solar Sulit Didapat Terkendala Regulasi, Jajaran Pelra Bima Hearing Dengan Dewan

    KOTA BIMA,OBORbima – Sejumlah kapal barang yang tergabung dalam Organisasi Pelayaran Rakyat (PELRA) Bima 4 hari terakhir ini tidak bisa berlayar dan masih parkir di Pelabuhan Bima. Pasalnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Sulit didapat dan tidak terdistribusikan.

    “Kapal yang sudah memuat barang berupa bawang, sapi dan lainnya itu, hingga kini masih parkir dan tidak bisa berlayar. Mohan solusi dari pemerintah lewat DPRD Kota Bima melalui Komisi II,” ungkap Indra Ketua
    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pelra Bima, saat hearing bersama DPRD Kota Bima Jumat, 16 Juni 2021.

    Hearing yang dihelat di ruang Banggar DPRD Kota Bima tersebut, turut dihadiri Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan, Ketua Komisi II Yogi Prima Ramadhan, perwakilan PT Pertamina Feri, Kasubag SDA Bagian Ekonomi Setda Firman, perwakilan PT BOI Rizki serta perwakilan anggota DPR lainnya.

    Menurut Indra, bahwa saat ini terdapat 5 buah kapal yang sudah memuat bawang belum bisa berangkat, karena tidak bisa mendapatkan BBM bersubsidi terkendala beberapa regulasi. Dengan adanya aturan dan regulasi baru, bahwa BPH Migas mengatur tentang kuota bagi yang mendapatkan BBM.

    “Saat ini pengambilan BBM untuk jajaran Pelra dialihkan ke SPBU dan bukan di Pertamina. Kemudian pengambilan BBM oleh anggota Pelra berdasarkan daerah asal kapal saja, sehingga tidak bisa mengambil di Bima. karena dampak ini 5 kapal tidak bisa berangkat, sehingga meminta eksekutif, pertamina dan DPR mencarikan solusi,” terangnya.

    Semoga ada solusi awal, lanjut dia, agar kapal yang sudah memuat bawang tersebut, bisa berangkat dalam sehari kedepan.

    Sementara anggota Pelra Hendra, meminta kebijakan atau solusi dari Pertamina dan Pemerintah, agar pengambilan BBM Solar di lakukan di SPBU.

    Apalagi, kata Hendra, kapal yang sudah bermuatan Bawang dan Sapi mau berangkat malam ini tidak jadi berlayar karena BBM sulit kami dapatkan.

    “Jangan salahkan kami pak dewan, jika ada hal-yang tidak diinginkan. Apalagi maju mundurnya perekonomian Kota dan Kabupaten Bima tergantung Pelabuhan Bima. Bisa saja kami tutup pelabuhan jika tidak ada jalan keluarnya,” ancamnya.

    Sementara itu, PT Pertamina Feri dalam tanggapan menjelaskan, berdasarkan regulasi bahwa, Pertamina hanya menyalurkan berdasarkan rekomendasi BPH Migas. Untuk saat ini bagi jajaran Pelra boleh mengambil BBM bersubsidi, setelah mendapat persetujuan dari penyalur resmi yang ditunjuk oleh pusat yaitu Industri Merin yang berada di Lombok.

    “Karena kami bekerja berdasarkan sistem, maka bila ada pesanan BBM yang diminta oleh jajaran Pelra melalui Industeri Merin, maka bisa kami salurkan. Tapi karena saat ini belum ada, tentu kami tidak bisa menyalurkan karena tidak ada dalam sistem. Apalagi jajaran Pelra untuk beberapa keterangan ijin masih belum ada, karena beberapa kelengkapan administrasi masih kurang,” katanya.

    Kemudian Ketua DPR Kota Bima Alfian Indra Wirawan juga turut menyampaikan pada pihak PT. Pertamina agar masalah yang dialami oleh Pelra bisa dicarikan solusi, karena bila tidak berangkat dalam 1 atau 2 hari kedepan tentu akan ditakutkan ada gejolak.

    Sebagai wakil rakyat, kata Dae Pawan sapaanya, tentunya tetap mengacu pada regulasi, artinya meminta pada Pelra untuk segera mengurus ijin dan melengkapi administrasinya. Sehingga dengan adanya ijin tersebut, tentu dapat mempermudah jalur perdagangan kedepan.

    “Kami berharap ada solusi awal, agar 5 kapal yang bersandar dapa berangkat. Sehingga roda perekonomian usaha masyarakat, bisa tetap berjalan,” tandasnya.

    Berdasarkan hasil pantauan agenda rapat, karena soal BBM jenis solar ini ada juga kewenangan dari instansi terkait di Kota Bima. Maka berdasarkan hasil komunikasi, 5 kapal tersebut mendapatkan bantuan BBM subsidi oleh pihak pemerintah Kota Bima, melalui perwakilan Usaha Dagang (UD) yang ada di Kota Bima melalui dinas Koperindag Kota Bima.

    (RED)

  • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gelar Peer Learning Meeting

    BIMA,OBORbima – Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bima menggelar pertemuan dengan pengelola perpustakaan Desa dalam rangka Peer Learning Meeting (PLM) dengan Tema “Desa Penerima Manfaat Program Perpustakaan Berbasis Inkluksi Sosial Se Kabupaten Bima” Jumat, 16 Juli 2021

    Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari mulai tanggal 16 Juni di Aula Perpustakaan dan dihadiri oleh 30 orang dari 11 pengelola perpustakaan Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk sharing atau berbagi pengalaman seputar keberhasilan yang telah dicapai dalam pengembangan perpustakaan.

    Hadir dalam kegiatan PLM ini, Kepala BPMDes Kabuapten Bima dan Kepala BRI Cabang Bima

    Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bima melalui Kepala Bidang Perpustakaan Basyirun, S.Pd. M. Pd menyampaikan, bahwa dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional RI, dengan tujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi .

    “Salah satu program pendukungnya adalah kegiatan Peer Learning Meeting sebagai kegiatan pendamping /mentoring yang dilakukan oleh perpustakaan dengan cara mengumpulkan pengelola perpustakaan untuk saling sharing atau berbagi pengalaman seputar keberhasilan yang telah dicapai dalam pengembangan perpustakaan dan berbagai tantangan yang dihadapi dan diskusikan bersama untuk mencari solusinya,” terangnya.

    Kemudian, lanjut guru Sulap ini, tujuan PLM ini sebagai wadah untuk bertemu dan saling belajar dan berbagai praktek baik antar desa penerima manfaat program, serta saling memberi penguatan dan motivasi untuk keberlanjutan program transformasi perpustakasn berbasis inklusi sosial

    “Saya ingin mengajak kembali bapak ibu agar senantiasa terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan melalui gagasan ide dan pemikiran dalam pertemuan peer learning meeting, sehingga akselerasi pencapaian pembangunan perpustakaan di Kabupaten Bima dapat terwujud dengan baik,” pungkasnya.

    Basyirun menambahkan, dalam kegiatan ini juga, para peserta mempresentasikan program kegiatan yang melibatkan masyarakat dari masing-masing Desa selama tahun 2021.

    Sementara itu, Kadis BPMdDes Kabupaten Bima Drs. Tajuddin mengajak para Kades untuk menggunakan APBDes untuk kegiatan literasi Desa dengan sebaik baiknya, tergantung keseriusan dan komitmen pemerintah Desa yang tertuang dalam RKPDes.

    “Lewat kesempatan ini, saya mendorong inovasi di desa untuk berbagai kegiatan literasi di desa. Literasi adalah perintah Allah pertama yaitu, IQRA yang artinya bacalah,” terangnya.

    Ditempat yang sama, Kepala BRI Cabang Bima mengatakan, bahwa BRI berpeluang untuk memberikan permodalan usaha untuk masyarakat Desa.

    Kata dia, Bank BRI menyediakan 3 kategori pinjaman UMKM yang bisa dijadikan pilihan, yaitu Pinjaman Mikro, Retail Menengah, dan Pinjaman Program.

    “Peminjam juga harus memiliki Surat Izin Usaha, memiliki dokumen lainnya yang dibutuhkan, seperti KTP dan Kartu Keluarga,”katanya.

    (RED)

  • Herman Effendy : LMND Organisasi Mahasiswa Progresif

    BIMA,OBORbima – Tokoh Muda Kabupaten Bima yang juga aktif di PDI Perjuangan, Herman Effendy, S. Sos., M

    Ap mengucapkan Selamat Dies Natalies Ke 22 untuk Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND).

    “Semoga semakin bertambah nya Usia,semakin besar dan bertambah inteleqtual dalam kritis kebijakan demi masyarakat” ujar Herman

    Kata Herman, bahwa Liga Mahasiswa Nasional Demokratis (LMND) harus menjadi “Agent Of Society” dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah.

    “Daya kritis sangat perlu, kritik yg berbasis data faktual bukan fitnah, sebagai Agent Of Society LMND ke depan harus jauh lebih baik seiring dengan bertambah nya usia,” ungkapnya.

    HE sapaan akrab Herman Effendy mengungkapkan, eksistensi LMND untuk Bangsa dan Negara. LMND merupakan organisasi mahasiswa progresif yang didirikan bersamaan dengan gelombang perjuangan menggulingkan rejim Orde Baru hingga pada tuntutan penuntasan agenda reformasi; penghancuran sisa-sisa kekuatan Orde Baru, demokratisasi dalam segala aspek politik, ekonomi dan budaya, serta pembentukan Pemerintahan Rakyat.

    Pada pertengahan tahun 1998 dibentuk Front Nasional untuk Reformasi Total (FNRT), akan tetapi, FNRT tidak sanggup mengkonsolidasi kesatuan gerakan mahasiswa dan menyebabkan front ini bubar. Setelah itu, beberapa komite aksi yang pernah mengambil inisiatif pendirian FNRT membentuk aliansi baru, yaitu Aliansi Demokrasi (ALDEM) pada Agustus 1998. ALDEM berhasil menerbitkan sebuah majalah “ALDEM” satu kali dan sukses menggalang aksi nasional pada tanggal 14 September 1998 dengan isu Cabut Dwifungsi ABRI. Upaya berikutnya adalah pembentukan Front Nasional untuk Demokrasi (FONDASI) pada pertengahan Februari 1999.

    “Kebuntuan konsolidasi Rembuk Mahasiswa Nasional Indonesia II (RMNI II) di Surabaya, terutama mengenai respon terhadap pemilu 1999, mendorong FONDASI melakukan konsolidasi lanjutan pada tanggal 9-12 Juli 1999 di Bogor,”bebernya.

    Konsolidasi yang diikuti sekitar 20 komite aksi mahasiswa dari berbagai kota, bersepakat mendirikan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Sejak berdiri, LMND bersama komite aksi yang dipayunginya aktif dalam perjuangan menuntaskan Reformasi; Menolak SI MPR, Pengadilan terhadap Soeharto.

    Pada tahun 2001, sebuah pertikaian di DPR melahirkan kompromi politik dengan naiknya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presidennya. Gusdur merupakan seorang demokrat-reformis yang bersikap gradual, terutama dalam bersikap terhadap manuver-manuver politik yang dilakukan sisa-sisa kekuatan Orde Baru, maupun Poros Tengah yang dirancang oleh sayap oportunis di parlemen (PAN, Partai Keadilan, PBB, PPP, dll).

    “Beberapa kali Gus Dur hendak memperlihatkan sikapnya membersihkan sisa-sisa Orde Baru, dengan mengadili Soeharto, merespon tuntutan pembubaran Golkar, serta menghapuskan dwi-fungsi ABRI. Langkah ini mendapat perlawanan dari kelompok reaksioner; sisa-sisa Orde Baru dan Poros Tengah yang oportunis. Pada saat Gus Dur bergerak menghadapi sisa-sisa Orde Baru dan berupaya,”imbuhnya.

    Mendemokratiskan kehidupan politik mendapat tantangan dari koalisi besar sisa-sisa Orde Baru dan Poros Tengah, maka LMND bersama beberapa kelompok radikal dari gerakan mahasiswa, buruh, dan petani berada di garis depan pendukung Gus Dur.

    “Akan tetapi, sikap gradual Gus Dur menyebabkan ia tidak dapat mengendalikan situasi, dan akhirnya tergulingkan. Reformasi akhirnya dipukul mundur, dan kekuatan lama (sisa-sisa orde baru) merestorasi diri. Megawati-Hamzah Haz naik menggantikan Gus Dur,”ucapnya.

    Selain mengakomodir kekuatan lama (Orde Baru dan Tentara) dan restrukturisasi kekuasaan barunya, Megawati juga melanjutkan negosiasi dengan IMF dan WTO, terutama untuk implementasi resep-resep neoliberal di Indonesia.

    Berbagai struktur LMND bergerak di berbagai kota menentang kenaikan harga BBM, privatisasi, dan kebijakan liberalisasi impor perdagangan. akibatnya,

    “Aktifis LMND di berbagai kota banyak yang ditangkap, kantor-kantor LMND diserbu oleh milisi dan preman, dan aksi-aksi massa kami dibubarkan,”katanya.

    Ia mengatakan, perlawanan yang dilakukan LMND bersama sektor-sektor sosial lainnya menyebabkan rejim Mega-Haz kehilangan kredibilitasnya di hadapan rakyat. Akan tetapi, mereka masih dapat bertahan dan menyelenggarakan pemilu 2004.

    (RED)

  • Kadinsos NTB: Bantuan PKH Tahap 3, Cair

    MATARAM,OBORbima – Di tenga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada masa pandemi covid19, termasuk di NTB.

    Bantuan Sosial Non Tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI di Kabupten/Kota se Nusa Tenggara Barat (NTB) telah disalurkan.

    Bantuan telah dikirim Kemensos ke rekening masing-maing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Bantuan ini adalah tahap tiga sesuai termin yang diterima secara bergelombang dan berangsur.

    “Bantuan PKH Tahap 3 telah disalurkan ke rekening Penerima Manfaat. Per hari ini kami terima SP2D termin 1, sebanyak 92.179 dengan total bantuan 61,6 miliar,” ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos MH, Selasa (6/7)

    Penerima PKH yang sudah masuk bantuannya. Kata Khalik adalah yang telah padan NIK-nya. Akan ada termin selanjutnya yang akan dikirim dari Kemensos dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    “Kemensos mencairkan Bantuan PKH tahap 3 2021 merupakan langkah yang baik. Karena dalam masa PPKM bantuan ini menjadi sangat bermanfaat. Lantas, Penerima manfaat, dapat mencarikan bantuan PKH pada lembaga penyalur Himpunan Bank Negara (Himbara) terdekat sesuai ketentuan. Selanjutnya, penerima manfaat dapat melaporkan bukti penerimaan bantuan kepada Pendamping PKH,”katanya.

    Mengingat masih masa pandemi covid19, Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur mengingatkan penerima PKH memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya. Tidak saja itu, saat pencairan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.

    “Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan dengan baik, dan jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan,” Imbaunya.

    Menurutnya, Program Keluarga Harapan adalah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga yang kurang mampu yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

    Tujuan PKH meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (kesos). Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Mengurangi kemiskinan dan inklusi keuangan.

    “Karena sumber bansos yang ada dalam DTKS, Saat ini sedang perbaikan data DTKS di Kabupaten/Kota. Mari sukseskan bersama pelaksanaan perbaikan data DTKS yang sedang berlangsung di Daerah,” ajaknya.

    Selain itu, penulis yang baru merilis buku Bekerja dan Berpikir ala Bang Zul ini berharap, keluarga penerima manfaat, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, media, LSM dan aparat kemananan dapat mengawal dan mengawasi secara bersama penyaluran ini. Demi transparasi dan kemasyahlatan bersama.

    “Apabila ada kendala kendala yang mencuat, agar bisa koordinasi dengan Dinsos Kabupaten/Kota dan Sekretariat PKH terdekat,” harapnya.

    =RED=

  • KPK Sambangi BPKP NTB Bahas Implementasi Kerja Sama

    MATARAM,OBORbima – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK menyambangi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) guna membahas kerja sama di antara kedua lembaga, Rabu, 30 Juni 2021.

    “Kunjungan kami ke kantor BPKP dalam rangka silaturahmi sekaligus koordinasi terkait tindak lanjut implementasi perjanjian kerja sama antara KPK dengan BPKP,” jelas Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya

    KPK, sebut Budi, memiliki kepentingan untuk memperkuat kerja sama dengan BPKP antara lain karena adanya irisan tugas dan fungsi kedua lembaga. KPK, lanjutnya, melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi mengelola aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang merangkum delapan area intervensi tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

    “Beberapa areanya beririsan dengan tugas dan kewenangan teman-teman BPKP,” urainya.

    Lebih jauh, Budi menjelaskan kedelapan area intervensi tersebut, yaitu meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset atau Barang Milik Daerah (BMD), Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Tata Kelola Dana Desa.

    Terkait APIP, sambung Budi, memiliki peran strategis sehingga perlu didorong untuk penguatan baik dari aspek jumlah, kapabilitas, maupun kecukupan anggaran.

    Hal tersebut diamini Kepala BPKP Perwakilan NTB Dessy Adin. Menurutnya, pihaknya telah melakukan pendampingan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pengawasan APIP daerah. Namun, ia menilai baik dari aspek kapabilitas dan jumlah masih belum ideal. Sementara, katanya, yang diawasi cukup banyak.

    “Kalau hanya satu orang yang menggerakkan susah juga karena yang diawasi sekian banyak. Kalau satu orang ini cukup kuat, lumayan. Kalau tidak, dia tidak mewarnai inspektoratnya tapi diwarnai orang lain,” ujar Dessy.

    Ruang lingkup kerja sama antara KPK dan BPKP khususnya terkait dengan penguatan kapabilitas APIP dan pengelolaan keuangan daerah, meliputi:
    a) Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Berbasis Elektronik.
    b) Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Keuangan Desa
    c) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
    d) Pengelolaan Barang Milik Daerah
    e) Pencegahan dan Penangangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-2019) oleh Pemerintah Daerah
    f) Peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah
    g) Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan pada Pemda; dan
    h) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah.

    =RED=

  • Presidium KA KAMMI NTB Buka Resmi Musda Ke-IV KAMMI Bima

    KOTA BIMA,OBORbima – Nuryanti Tadjudin, SE., ME Kadis Perindustrian NTB mengharapkan anak-anak muda menjadi pribadi yang tangguh serta menjadi pionir dalam berbagai kegiatan positif. Hal tersebut diungkapkan Bu Yanti yang merupakan Presidium Keluarga Alumni KAMMI NTB ketika membuka kegiatan Musyawarah Daerah IV Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (MUSDA IV KAMMI) Pengurus Daerah Bima, Sabtu (26/06/2021).

    Kegiatan yang berlangsung di Hotel La Ila Kota Bima mengangkat tema “Optimalisasi Peran KAMMI Dalam Membangun Bima Yang Maju Berkualitas dan Mandiri”.

    “Saya Berharap KAMMI Bima mampu menjadi organisasi yang berkualitas, dalam mengembangkan potensi potensi lokal secara mandiri dan juga KAMMI Bima mampu memberi ide dan gagasan sebagai pelopor kemajuan daerah,” ujar Bu Yanti.

    Bu Yanti juga berharap kegiatan tersebut berjalan lancar dan sukses.

    “Selamat untuk KAMMI Bima, semoga Musyawarah Daerahnya pada tanggal 26-27 Juni 2021 menghasilkan pimpinan dan manajemen yang baik untuk kemajuan KAMMI kedepan,” harapnya.

    Arja Samlan selaku Ketua PD KAMMI Bima 2019-2021 menyampaikan, agenda Musda ini merupakan agenda terbesar KAMMI Daerah dalam hal meregenerasi kepemimpinan. Kegiatan ini sendiri akan berlangsung selama dua hari kedepan, dimulai dari tanggal 26 Juni 2021 dan berakhir tanggal 27 Juni 2021.

    “Harapan besarnya dengan Musda ini dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, dalam menyongsong cita cita besar KAMMI Jayakan Indonesia 2045 dan yang mampu memberikan warna baru untuk KAMMI serta pergerakan di daerah Bima,” ucapnya.

    Pembukaan Musyawarah Daerah KAMMI Bima berjalan lancar sesuai dengan Protokol Kesehatan dan dihadiri pula Kasbangpol Kota Bima dan Dandim 1608 Kota Bima.

    =OB.008=