Kategori: Headline

BIMA,OBORbima – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Bima, Senin, (5/4/2021), selain membawa langsung sejumlah bantuan untuk korban banjir bandang, mantan Wali Kota Surabaya itu juga meninjau langsung beberapa desa yang terdampak banjir beberapa hari lalu.

Sejumlah rombongan Kemensos RI itu juga didampingi Danrem 162/WB, Kapolda NTB, Bupati Bima, Wabup Bima, Kapolres Bima, Dandim 1605 Bima, Ketua DPRD Kabupaten Bima serta pimpinan Kepala OPD Lingkup Pemkab Bima.

Menteri Sosial RI yang didampingi Bupati Bima dan rombongan yang tiba di Tenda Posko Bencana Dusun Perintis Desa Naru, langsung di sambut oleh Camat Woha, Kepala Desa Naru, warga dan anak-anak menjadi korban bencana banjir.

Ibu Menteri berbagi keceriaan dengan anak-anak desa Naru tujuannya untuk membangun trauma akibatkan banjir yang melanda beberapa hari lalu.

Kemudian dilanjutkan memantau langsung wilayah terdampak banjir, Ibu Risma bersama rombongan menerobos genangan air banjir sambil menyapa dan membagikan bantuan terhadap masyarakat desa Naru.

Disela kunjungan kerja itu, dihadapan awak media, Risma menjelaskan, kedatangannya ke Bima untuk memastikan kondisi warga korban Banjir. Tersedia makanan yang cukup dan tempat tidur yang layak.

“Saya sebagai menteri harus
memastikan, apakah makanan untuk korban ada. Tempat tidurnya ada. Makanya kita membawa banyak bantuan,” katanya.

Disebutkan sejumlah bantuan dari Kemensos, yakni berupa bahan makanan, tempat tidur, selimut, tenda dan bahkan peralatan evakuasi.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku, banyak pihak memintanya ke NTT. Karena Kabupaten Bima lebih awal muncul bencana dan rasa kemanusiaannya, dia memutuskan ke Bima terlebih dahulu.

“Ini bukan soal mana yang lebih dulu. Tetapi soal rasa kemanusiaan, seperti bunyi sila ke lima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi harus adil,” tandasnya.

=TIM=

BIMA,OBORbima – Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc didampingi Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, turun memantau sejumlah wilayah di Kabupaten Bima yang terkena dambak bencana banjir bandang, Sabtu, (3/4/2021), selain itu juga, membagikan nasi bungkus pada masyarakat yang sedang bersih-bersih.

Gubernur dan Bupati Bima didampingi sejumlah pimpinan FKPD baik lingkup Pemprov NTB maupun Kabupaten Bima, langsung meninjau lokasi yang terdampak banjir bandang di beberapa titik, diantaranya melihat kondisi sungai dan rumah warga yang rusak akibat hantaman banjir dan material lumpur yang bercampur bebatuan serta tumpukkan pohon.

Usai melihat kondisi pasca banjir bandang di beberala desa di Kecamatan Woha, orang nomor satu di NTB dan Kabupaten Bima itu juga memantau langsung desa Pela Kecamatan Monta yang menjadi desa pertama terkena luapan air kiriman Dam Pela Parado.

Gubernur NTB menyampaikan, pemerintah Provinsi akan secepatnya mengupayakan pemulihan, selain itu, untuk normalisasi sungai, pihak Pemprov sudah menyampaikan kepada balai sungai agar dapat melakukan pelebaran dan kedalaman sungai untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi.

“Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk memulihkan kembali paska bencana banjir bandang ini,” katanya.

Sementara Bupati Bima mengucapkan terima kasih kepada Gubernur atas kesempatan datang melihat langsung kondisi paska banjir di Kabupaten Bima serta memberikan bantuan dan perhatiannya.

“Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bima, menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kesempatan pak Gubernur,” kata dia.

Pantauan langsung wartawan media ini, Gubernur dan Bupati Bima membagikan nasi bungkus pada setiap masyarakat yang dikunjungi yang terdampak banjir.

=OB.002=

BIMA,OBORbima – Bencana banjir bandang kembali terjadi di Kabupaten Bima, dari 18 Kecamatan yang ada, 7 Kecamatan diantaranya direndam banjir setinggi 2 meter, air mulai merendam pemukiman warga mulai Jumat (2/4/2021) sekitar pukul 15.00 Wita hingga dini hari.

Kepala BPBD Kabupaten Bima Aris Munandar, ST, Mt mejelaskan, banjir bandang di Kabupaten Bima merendam Kecamatan Bolo, Madapangga, Monta, Woha, Belo, Palibelo dan Wera sekitar pukul 14.00 Wita.

“Kecamatan Madapangga, Bolo, Monta dan Woha terparah direndam banjir hingga 2 meter, baik pemukiman warga maupun lahan pertanian,” katanya.

Selain empat kecamatan itu, lanjutnya, tiga kecamatan lainnya juga ikut terendam mulai dari sore hari hingga dini hari. Dianataranya Kecamatan Belo, Palibelo dan Wera

“Beberapa desa di masing-masing tiga Kecamatan itu terendam banjir hingga satu meter lebih, tapi yang lebih banyak wilayah pertanian yang dipenuhi tanamam siap panen rata terendam banjir,” tandasnya.

Selain itu, sambung dia, banjir menutup hampir semua akses jalan di empat Kecamatan terparah, lampu listrik padam tiba-tiba dari sore hari hingga malam hari.

“Untuk saat ini hasil pendataan kami, 7 kecamatan terendam banjir bandang, tiga kecamatan paling berat dan tiga kecamatan sedang,” bebernya.

=OB.TIM=

KOTA BIMA,OBORbima – SETELAH Pemkot Bima dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menandatangani Master Of Undertanding (MoU) tentang Sidang Penetapan Ditempat (SIPEDE) dalam Ijazah, KTP, KK dengan di Pengadilan Negeri (PN) Raba-Bima. Penetapan perubahan nama dimaksud dilakukan secara gratis.

Terobosan baru sekaligus sejarah pertama yang dilaksanakan di Kota Bima tersebut di apresiasi oleh Pimpinan DPRD Kota Bima Syamsurih SH. Menurut Syamsurih, karena sudah di tetapkan melalui Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2021 ini, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dibawah kepemimpinan H.Muhammad Lutfi SE dan Feri Sofian SH, sangat luar biasa.

Salah satu contoh, lanjut Duta PAN ini, diacara akad nikah putri bapak Sudirman DJ SH, tidak menunggu lama, KT dan KK langsung terima di tempat saat acara Akad nikah itu berlangsung.

“Alhamdulilah upaya yang dinilai mulia ini, sangat efektif dan efisien ini diakui sangat membantu masyarakat, baik dari sisi transportasi, akomodasi maupun tenaga seperti yang dilakukanya sebelum SIPEDE ini diberlakukan,” katanya.Jumat, 02 April 2021.

Dulu, sambung aba Suri sapaanya, KK dan KTP masih sama orang tua, dan menunggu berhari-hari, sekarang KTP maupun KK suami istri langsung menerimanya dengan yang baru. Semuanya serba baru, KTP baru, KK baru buat pengantin baru.

“Dengan terobosan baru ini, tentu saja masyarakat Kota Bima sangat terbantu. Oleh karenanya, atas nama Pimpinan DPRD Kota Bima mengapreasisi, terimakasih, bangga dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Pemkot Bima dan Ketua PN Raba-Bima beserta jajaranya,” pungkasnya.

Aba Suri pun berharap, dengan adanya inovasi ini perlu ditingkatkan lagi, agar masyarakat merasa bahagia dan puas.

“Dan ini adalah program yang sangat luar biasa, bagi pasangan baru, keluarga baru, harapan baru, mereka bisa tersenyum mendapatkan KK dan KTP baru,” tandasnya.

MATARAN,OBORbima – Oknum anggota DPRD Kabupaten Bima, dilaporkan ke Polda NTB oleh Lawyer Dita Taufiqurrahman, SH, Rabu, (31/3/2021), laporan itu merupakan pilihan langkah hukum, setelah upaya somasi dilayangkan tidak mendapat balasan atau tidak dipahami ketua Komisi III DPR Kabupaten Bima itu.

Lawyer Dita Taufiqurrahman, SH, mengatakan, terkait skandal angka Rp. 26 Milyar dari PT. Green Pangan Sejahtera, menyasar berbagai pihak, selain membuat beberapa nama disebutkan itu resah dan tidak nyaman juga menciptakan kegaduhan di daerah Kabupaten Bima.

“Tanpa terkecuali, nama klienya Dita juga disebutkan oleh oknum DPRD kabupaten Bima, terlibat dalam penjualan ayam karkas di Dompu yang nilainya Milyaran rupiah dari PT. Green pangan sejahtera, karena tidak merasa, klien saya lakukan somasi, karena tidak ada tanggapan, makanya kami melapor,” bebernya.

Buntut dari penyebutan adik kandung Bupati Bima tersebut, akhirnya sang dewan di Somasi/Peringatan Hukum, sebagai upaya baik lebih awal, namun tidak ditanggapi oleh oknum anggota DPRD, meski telah diberikan tenggang waktu 1×24 jam untuk melakukan klarifikasi.

“Laporan ini sebagai langkah lanjutan setelah disomasi yang tidak ditanggapi. Sekaligus sebagai langkah yang benar, supaya tidak menjadi fitnah, baik itu untuk yang menyampaikan Informasi tentang dugaan keterlibatan Dita, lebih khususnya bagi pelapor sendiri. Ada istilah “Fitnah lebih kejam dari Pembunuhan” kata dia.

Menurut dia, Bisa dilihat di era melenial seperti sekarang, hampir semua orang mengakses internet dan memiliki Media sosial, atas penyampaian okum anggota DPRD membuat medsos banyak tanggapan yang merugikan Dita atau klien.

“Mari kita hormati proses hukum kedepanya tanpa harus berspekulasi, APH akan melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan dengan objektif. Sedangkan laporan tersebut memakai undang – undang informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008 sebagaimana di ubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016,” pungkasnya.

=OB.03=

BIMA,OBORbima – Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, atas nama Pemerintah, mengapresiasi kegiatan TMMD di Wilayah Kabupaten Bima.

TNI Manunggal Masuk Desa tersebut, merupakan salah satu langkah untuk mendekatkan diri dan program langsung dengan masyarakat.

‘’Tentunya, saya berterima kasih pada TNI, atas terlaksananya kegiatan di Monta. Masyarakat juga bisa menjaga situasi hingga aman dan kondusif atas pendampingan TNI/POLRI,’’ujar Bupati, pada upacara   penutupan TMMD ke-110, di Aula Sidang Utama Kantor Bupati Bima, Rabu 31 Maret 2021, siang.

Melalui kegiatan TMMD, masyarakat bisa merasakan hadirnya Pemerintah di tengah-tengah mereka. Sehingga adanya situasi yang kondusif pun dapat mereka rasakan.

Walaupun pada akhir-akhir ini, di beberapa desa terjadi gesekan, hanya karena masalah sedikit langsung terjadi pertikaian dan memakan korban.

Menurut Bupati Umi Dinda, Pemerintah Kabupaten Bima sangat membutuhkan dukungan TNI/POLRI. Terutama dalam situasi Pandemic Covid-19, untuk ikut membantu  mensosialisasikan pentingnya mematuhi Protokol Kesehatan Covid.

Tentunya, pengaruh pandemic covid ini dirasakan hampir oleh seluruh desa dan kecamatan terutama bagi para Petani dan Nelayan.

Sementara itu, Dandim 1608/Bima, Letkol Inf. Teuku Mustafa Kamal, melaporkan bahwa pelaksanaan TMMD mengusung tema ‘ Wujudkan Sinergi Membangun Negeri’ dilaksanakan di Desa Nontotera, Tolo Uwi dan Waro, Kecamatan Monta.

Dijelaskan Dandim 1608/ Bima ini, hasil pekerjaan dan sasaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke 110 di Wilayah Kodim 1608/Bima. Yakni sasaran fisik, telah membangun jalan tani sepanjang 1400x 5 meter dengan hasil seratus persen. Pembangunan satu unit Pos Pam terpadu 9 x 7 meter dengan hasil seratus persen. Pembangunan lima unit deker 2,5 x 5 meter dengan hasil seratus persen. Pembangunan satu unit tempat wudhu  dan dua unit MCK Masjid Nurul Hidayah dengan hasil seratus persen. Pemasangan keramik, pintu, jendela, plesteran dan pengecatan Masjid Al-Muttaqin dengan hasil seratus persen.

Untuk Non fisik, kata Teungku, Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19 dan vaksinasi. Penyuluhan hukum bahaya narkoba. Penyuluhan wawasan dan bela negara. Penyuluhan penghijauan lahan dan hutan. Palayanan Posyandu dari KB Kesehatan. Sosialisasi Pos bindu dan PTM.

Sosialisasi kesehatan reproduksi dan stunting bagi pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, bayi dan Balita. Pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM. Pembagian sembako  dan  bazar murah.

Turut hadir pada penutupan TMMD tahun 2021 ini, antara lain  Forkopimda Bima, Asisten, Staf Ahli Bupati, Ketua PN Bima, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Kapolres Bima,  Dandim Dompu, dan Pimpinan OPD lingkup Pemkab Bima.

Momen penutupan tersebut, juga diserahkan hasil TMMD ke 110 oleh Dandim 1608/ Bima, kepada Bupati Bima, disaksikan oleh Danrem 162/ Wira Bhakti.

=OB.001=

BIMA,OBORbima – Terkait dugaan pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantian Pangan Non Tunai (BPTN) yang dilakukan oleh pemilik E-Warong Nani di Desa Kalampa Kecamatan Woha sebesar Rp. 200 ribu per KPM yang dituliskan media ini pada Selasa, 29 Maret kemarin dibantah oleh Nani yang juga pemilik E-Warong.

Pada media ini Nani menjelaskan, bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemotong sepersenpun dana milik KPM, apalagi nominalnya sebesar Rp. 200. Karena saldo milik KPM tersebut, belum masuk di kartu masing-masing KPM.

“Saya bersumpah demi Allah, tidak pernah memotong sepersen pun dana milik KPM. Justru saya membantu mereka memberikan duluan baik uang maupun sembako yang diingin oleh sejumlah KPM. Karena mereka datang di E-Warong meminta bantuan mengingat sekarang dalam keadaan paceklik, ya saya bantu Lillahi ta Allah tanpa embel-embel,” tegas Nani dadampingi bebera KPM di Kantor Dinsos Rabu, 30 Maret 2021.

Diakuinya bahwa, jumlah KPM yang terkafer di E-Warong miliknya sebanyak 300 lebih orang, namun yang masuk dananya baru 75 orang saja. Sisanya belum masuk. Dan KPM tersebut datang ke saya dengan membawa kartu sebagai jaminan untuk memberikan dulu sembako berupa telur, buah dan beras maupun uang. Sebenarnya salah menolak, karena aturanya tidak boleh, mau bilang apa, ya saya langsung kasih.

“Kita hidup bertetangga di tengah-tengah masyarakat kita harus saling membantu, dan menuding saya memotong dana mereka salah sasaran. Demi Allah saya membantah dengan keras,”tegasnya lagi.

Terkait ada oknum warga yang menudingnya dirinya memotong dana KPM Rp. 200 perorang sangat disesalkan. Dan ia pun menghimbau kepada warga maupun KPM jangan asal menerima laporan sebelum melakukan pengecekan kebenaranya, supaya tidak ada yang dirugikan dalam masalah ini.

“Saya sangat menyesalkan ulah oknum warga maupun KPM menuding saya memotong dana KPM tanpa melakukan pengecekan lebih dahulu kebenaranya,” katanya.

Salah seorang KPM BPNT Nuraini pada media ini mengucapkan banyak terimakasih kepada ibu Nani selaku pemilik E-Warong di Desa Kalampa mempermudahkan kami KPM. Ketika kami meminta duluan beras, telur, buah maupun uang langsung di bantu oleh ibu Nani.

“Ibu Nani sudah banyak membantu kami, jika ada orang memfitnahnya salah besar. Intinya ibu Nani sudah banyak membantu kami KPM di Desa Kalampa, jasa baikmu tidak bisa kami lupakan,” pungkasnya mengakhiri.

=OB.007=

BIMA,OBORbima – oknum anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Muhlis, S. Sos, menyebut nama Dita sebagai Dirut PT. BBS, tidak hanya itu, pernyataan Ketua Komisi III ini juga menyebut nama Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, juga terlibat dalam skandal anggaran Rp. 26 M, namun dibantah keras oleh  Wakil Direktur PT. Bumi Bahari Sejahtera (BBS) Aris Munandar.

“Direktur PT. BBS adalah Muhammad Ali Hanafi, bukan Dita, itu tertera jelas di struktur organisasi yang beredar di media sosial, bahkan Pemda Bima dalam hal ini, Bupati Bima maupun Wabup tidak ada kaitan dengan dana Rp. 26 M seperti yang disebutkan itu,” kata Aris sapaanya.

Kata dia, jangankan ada keterlibatan seperti tuduhan mereka, saya saja tidak tahu anggaran Rp. 26 M ini.”Dari mana sumbernya, dialirkan kemana,” katanya.

Dirinya selalu eks wakil direktur PT. BBS, menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Bima, Wabup dan Dae Dita selaku adik kandung Bupati Bima, karena sudah dikaitkan terlibat dalam urusan Rp. 26 M ini.

Dia membeberkan, Dirut utama PT Green telah melaporkan ke pihak penegak hukum berkaitan soal ini, bahkan Aris mengakui sudah diambil keterangan oleh PT Green pada saat bulan November 2020 dan Polda NTB.

“Saat itu ibu Asti Dirut PT. Green datang ke Bima menemui ibu Eka pemilik Koperasi yang bekerja sama soal barang dimaksud, untuk mengambil keterangan,” bebernya.

Berdasarkan informasi diperoleh dirinya, lanjut Aris, saat dimintai keterangan oleh Ibu Esti, bahwa ibu Eka menyebut nama Direktur PT. BBS Muhammad Ali Hanafi, tidak hanya sampai disitu, dihadapan Ibu Esti, Hans atau Dirut BBS juga menyebut nama Dirut Keuangan BBS Moh Harun Al Rasyid.

“Saya hengkang dari BBS pada bulan 7 tahun 2020. Selama aktif di BBS, saya mengetahui adanya sembako dimaksud,” kata dia.

Oleh PT Green, lanjut dia, sebenarnya sudah melaporkan ke pihak penegak hukum kaitan masalah ini, biarkan hukum menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar

“Saya pastikan tidak ada keterkaitan Dita apalagi Bupati Bima maupun Wakil Bupati Bima urusan Rp. 26 M ini,” pintanya.

Bahkan Aris mengakui antara PT. BBS dan Koperasi Ibu Eka ada ikatan bisnis. Namun Aris membantah, dasar muncul pernyataan ada keterlibatan Dita maupun Bupati Bima dalam hal ini.

“Bahkan dalam administrasi tidak ada keterkaitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima apalagi Dae Dita,” kata dia.

Soal barang yang dikirim dari PT Green masuk ke gudang menyimpanan di Bima, Aris mengakui mengetahuinya, bahkan barang itu di bawa ke Dompu, namun sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ditha atau Bupati Bima.

“Saya berani menantang siapapun memberikan pernyataan ke media dan medos, ada tidak video Dita di lokasi gudang, baik saat memonitor pengiriman barang ke Dompu maupun tempat lain,” terangnya.

Aris mengakui, hingga bulan 7 tahun 2020, saat dirinya masih aktif di PT BBS, tidak ada kerja sama antara BBS dengan PD. Wawo. Dia juga menegaskan, tidak ada BBS menjalin kerja sama dengan PT Green.

Soal utang piutang yang disomasi oleh Koperasi Ibu Eka ke PT BBS, biarkan PT. BBS menyelesaikan, kalau memang benar ada utang, nanti akan diuji lagi, seperti apa pengujiannya.

“Jangan sampai mensomasi lalu tidak ada bukti, ini akan menjadi masalah lagi, yang jelas tidak ada keterlibatan Ditha dan Bupati Bima soal Rp.26 M ini,” pungkasnya.

=OB.002=

KOTA BIMA,OBORbima – Pemerintah Kota Bima mendapatkan penghargaan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), karena dianggap berkomitmen penuh melakukan perlindungan kepada pekerja migran.

Penghargaan untuk Pemkot Bima ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kepada Wali Kota Bima H.Muhammad Lutfi SE Selasa, 30 Maret 2021di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB Mataram

Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang merupakan sahabat karib Walikota Bima mengatakan, selain menggelar Sosialiasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, juga dirangkaikan pula dengan Penyerahan Penghargaan dari BP2MI kepada Walikota Bima sebagai Kota yang telah menganggarkan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi calon pekerja Migran Indonesia.

“Dari 10 Kab/Kota di Provinsi NTB, hanya 2 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan tersebut, sebagai Kota yang telah menganggarkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja, bagi calon pekerja migran Indonesia, pertama Kota Bima, dan kedua Kabupaten Dompu,” bebernya.

Wali Kota Bima H.M.Lutfi SE mengucapkan banyak terima kasih kepada BP2MI yang memberikan penghargaan kepada Pemkot Bima. “Semoga penghargaan ini penyemangat,” lanjut mantan anggota DPR RI tersebut.

Informasi yang dihimpun media ini, kehadiran Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, dan Kepala Disnaker Kota Bima, dan dihadiri oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Wakil Gubernur NTB, dan Bupati/Walikota se NTB menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Gubernur NTB, Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat.

=OB.002=

BIMA,OBORbima – Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalampa Kecamatan Woha diduga dipotong. Sebanyak 150 keluarga kurang mampu yang menjadi penerima manfaat PKH di desa tersebut mengeluhkan pemotongan yang di lakukan oknum E-warong Desa Kalampa masing – masing Rp. 200 ribu perorang.

Menurut pengakuan beberapa orang penerima manfaat salah satunya HJ mengatakan, uang yang masuk di rekeningnya ada yang Rp. 500 ribu dan ada juga Rp. 220 ribu, kemudian di cairkan hanya sebagian, karena uang kami di potong sebesar Rp. 200 ribu oleh oknum E-warong.

Parahnya lagi, kata HJ, ada juga dari teman lain penerima manfaat yang mendapatkan dana sebesar Rp. 200 ribu, namun tidak mendapatkan uang sepeserpun.

“Uang kami yang di potong Rp. 200 ribu itu untuk membayar bantuan sembako yang di cairkan E-warong pada bulan Februari kemarin, padahal kami tidak tahu kalau sembako yang di terima pada bulan Februari akan di bayarkan pada bulan Maret ini, dengan program BPNT,”terang HJ pada media ini Senin, 29 Maret 2021.

Selain itu, lanjut dia, penerima PKH merasa tidak nyaman, karena setiap pencairan kami selalu di sudutkan dengan kata-kata hina oleh oknum pemilik E-warong. Tapi kami hanya bisa diam saja, namun persoalan ini sudah keterlaluan dan merugikan seluruh KPM.

“Kami meminta kepada Dinas Sosial, agar pemilik E-Warong dilakukan pembinaan, atau digantikan saja. Walaupun kami miskin, jangan memotong dan menghina kami. Setidaknya pemilik E-Warong harus punya etika yang santun. Jangan seenaknya saja dia memotong dan memperlakukan kami dengan hinaan,” kesalnya.

Ditempat terpisah, pendamping PKH wilayah Desa Kalampa Ario mengatakan, pemotongan yang di lakukan oleh oknum E-warong tidak bisa di benarkan, karena progarn BPNT dan program PKH sembangko adalah program yang berbeda. Jika terjadi hal seperti itu segera melaporkan ke Dinas Sosial.

“Masalah ini sudah saya laporkan pada pak Kadis, dan meminta kami selaku pendamping untuk memantau tindakan agen E-Warong yang diduga melakukan pemotongan uang PKH atau BPNT,” pungkasnya.

Sampai berita ini di turunkan, pemilik E-Warong masih dalam upaya konfirmasi.

=OB.005=