Tag: headline

BIMA,OBORbima – Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE memaparkan pengelolaan potensi Pariwisata yang ada di Wilayah Kabupaten Bima, dihadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI,. Dr. H Sandiaga Salahuddin Uno, B.BA, M.BA,

Sejumlah potensi unggulan Pariwisata tersebut untuk kemajuan Daerah. Dijelaskan Bupati Bima dua periode ini, pada acara Kolaboraksi Bupati/Walikota Sumbawa-Bima Raya, Nusa Tenggara Barat, di Pantai Lawata, Kota Bima, Minggu, 13 Juni 2021, malam.

Dijelaskan Bupati Umi Dinda, Kabupaten Bima, memiliki kawasan destinasi wisata yang masuk dalam program percepatan Pariwisata Kabupaten.

Yaitu kawasan Samota( Satonda, Moyo dan Tambora) Kawasan Madompa, dan Metro Lewa Mori (lapangan pacuan kuda, Pantai Kalaki dan Sambori).

Sambori adalah salah satu desa yang berada di puncak Lambitu, dengan komoditi unggulan bawang putih. Memiliki ciri khas tersendiri, termasuk bahasa yang berbeda dengan bahasa Bima pada umumnya. Sampai sekarang masih terpelihara dengan baik.

‘’Untuk pelestarian keberadan Rumah Lengge dan Jompa yang terpadu dalam satu kawasan di Desa Sambori tersebut, kami telah menganggarkan melalui dana DAK,’’ujar Bupati.

Kemudian di teluk Wawo Rada, yang berada di wilayah selatan Kabupaten Bima. Juga memiliki keunikan. Keindahan pasir, gelombang untuk surfingnya dan selalu muncul ikan lumba-lumba.
Di garis pantai bagian Selatan Desa Woro, Kecamatan Madapangga. Bupati mengaku, tiga tahun terakhir dikelola investor dari Amerika dan sudah mulai berkembang.

Di sisi sebelah utara wilayah Kabupaten Bima. Terdapat Gunung Sangiang Api. Disekitarnya juga terdapat pulau ular.

Di sekitar Gungung Sangiang, terdapat kawasan yang untuk Diving. Berdasarkan laporan para wisatawan, keindahan dibawah lautnya, bisa mengalahkan taman bawah laut Bunaken.

Kemudian di bagian wilayah timur. Ada Gilibanta yang berdekatan dengan Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ada Pantai Pink, Toro Mbala, Toro Mariam tebing yang tersusun rapi seperti meriam.

Dihadapan Menparekraf, Bupati mengaku masih ada beberapa potensi Pariwisata tersebut yang belum mendapatkan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat atau pelaku pariwisata. Dari Bali menuju Labuhan Bajo atau dari mana pun melalui paket-paket wisata.

Bupati berharap adanya dukungan Kementerian Pariwisata. Karena menurut Umi Dinda, beberapa obyek wisata di bagian Timur belum bisa dikelola, seperti obyek wisata ‘Toro Mbala’ dan sekitaranya. Menurut Bupati itu masuk kawasan penyangah habitat Komodo.

‘’Kami berharap keunggulan yang dimiliki Manggarai Barat dengan percepatan pembangunan yang dijelaskan Peraturan Presiden (Perpres), bisa dirasakan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Manggarai Barat. Kami juga memiliki kawasan Sakosa (yang meliputi pulau Kelapa dan Uma Lengge),’’ujar Bupati.

Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Dr. H Sandiaga Salahuddin Uno, B.BA, M.BA, mengatakan tiga hal untuk mengembangkan potensi wisata di Sumbawa-Bima Raya.

Yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (DSM), mendorong program unggulan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Serta pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata melalui digitalisasi.

Dijelaskan Sandi Uno, Kemenparekraf tetap mendorong adanya program unggulan agar tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Kemudian melakukan pendampingan beberapa event daerah dan program revitalisasi sarana dan prasarana. Untuk membangkitkan dan memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19.

“Event daerah akan kita dampingi agar bisa berkembang dan ditingkatkan menjadi event regional dan nasional,’’ujar Menteri Sandi.

Menteri Sandi berharap, setiap kepala daerah dapat membuat narasi yang positif dan menunjukkan nilai-nilai optimisme bahwa sektor pariwisata akan bangkit kembali.

Selain itu, peningkatan SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan skill (up-skilling dan reskilling). Adalah salah satu solusi untuk mengarahkan sekaligus memberikan pendampingan keterampilan dimasa pandemi.

Kemudian memulihkan sektor ekonomi dan pariwisata sesuai dengan tren yang terbaru, fokus pada wisatawan nusantara.

Hadirnya youtuber Atta Halilintar bersama Aurel, mudah-mudahan memberi dampak yang luar biasa. Karena ada puluhan juta mata yang melihat melalui digitalisasi.

“Luar biasa sekali, saya sempat berada di Desa Wisata Maria. Terpukau bukan hanya alamnya, tapi juga budayanya,’’aku Menteri Sanndi

=OB.003=

BIMA,OBORbima – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Puteri, SE bersilaturrahmi dengan masyarakat di Desa Naru Kecamatan Sape untuk melepas rasa rindu pasca pilkada tahun lalu.

Dalam pertemuan yang penuh rasa hangat dan kekeluargaan tersebut, membahas berbagai perkembangan pembangunan di desa Naru hingga isu yang berkembang saat ini termsuk terkait isu PTT yang sangat hangat di perbincangkan di dunia media sosial.

Menurut Bupati Bima, terkait isu PTT, agar sekiranya mengkonfirmasi langsung kepada pihak berwenang atau terkait. Agar tidak tertipu dan mengkonsumsi isu yg tidak benar atau Hoax.

Apa lagi, kata Umi Dinda sapaanya, zaman ini banyak orang yang mencari keuntungan dengan menyebarkan hoax untuk kepentingan pribadi, jangan mudah percaya, jadi galilah informasi dan kebenaran pada institusi terkait.

“Saya berharap, pemerintah desa agar selalu terjun secara langsung di tengah tengah masyarakat,agar tahu harapan dan keluhan masyarakat setempat,” harap ibu dua anak ini

Dae Dinda berharap dukungan masyarakat bukan hanya mengantarkan dirinya bersama wakil Bupati menjadi bupati dan wakil Bupati, tapi mengawal kinerja kami sampai tuntas dengan memberi dukungan dan masukan yang membangun.

Bupati pun mendengar dan menampung semua aspirasi masyarakat terkait pembangunan mushollah, MTQ, pembinaan tilawah Al-Qur’an dan bencana alam yang terjadi di setiap musim hujan.

“Insya Allah semua aspirasi ini akan dibahas dan menjadi prioritas ke depan untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat desa Naru,” pungkasnya.

=OB.002=

KOTA BIMA,OBORbima – Refleksi Menjelang tiga tahun Kepemimpinan H.Muhammad Lutfi, SE dan Feri Sofyan, SH (LutFer), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bima memberikan Apresiasi yang luar biasa atas Capaian Kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bima Saat ini.

Sekertaris DPD II Partai Golkar Kota Bima, Tiswan Suryaningrat, SH melalui Siaran Pers, Rabu (09/06/21) di kantor sekretariat Golkar menyampaikan, bahwa setidaknya ada 20 Poin capaian kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bima sejak 2018 hingga 2021 ini.

Kata dia, adapun 20 Poin capaian kinerja H.M. Lutfi, SE dan Feri Sofyan, SH baik yang sudah nampak maupun yang tengah dikerjakan, diantaranya. pembangunan masjid M. Nur Alatif yang ada dilingkup kantor Walikota Bima, persiapan Comand Center untuk menuju Kota Smart City dan sebentar lagi akan segera di launching.

Selanjutnya, pembangunan RTH di Kelurahan Kodo yang kini sudah menjadi taman yang indah. Pembangunan lapak di lapangan pahlawan Raba untuk menampung para pedagang. Pembangunan lapak kuliner di pantai Kolo, dan sekarang sudah di nikmati oleh para pengunjung.

Kemudian, pembuatan lampu hias di tiga jembatan, sampai saat ini dapat  lihat oleh masyarakat yang lewat dari kerlap-kerlipnya lampu hias tersebut. Pembagian bibit ayam pada 800 kelompok wirausaha baru.

Pembangunan dua Puskesmas yang representatif, yakni Puskesmas Paruga dan Mpunda. Penambahan  insentif bagi RT RW menjadi 500 ribu perbulan. Pembangunan rumah relokasi di Jatibaru, Oi fo,o dan Kadole.

Pembangunan Masjid Al-muwahidin yang menjadi kebanggaan kita semua. Peningkatan penghasilan untuk Honorer sebanyak 43 Milyar Pertahun. Pengadaan 6 mobil ambulance untuk kelurahan yang jauh dari jangkauan puskesmas dan Rumah sakit.

Setelah itu, pemberian BPJS Gratis pada masyarakat sudah mencapai 13 ribu lebih. Bantuan untuk masjid dan musholla serta pondok pesantren. Bantuan untuk 1.400 pedagang bakulan, baik berupa uang maupun berupa barang.

Pembangunan Destinasi pantai lawata yang menjadi ikon kota Bima dan pembagian HP untuk RT dalam waktu dekat akan segera di launching.  Pendirian Universitas IAIN Kota Bima. Pembangunan sayap kantor Walikota Bima, serta bantuan hibah untuk motor trail untuk 41 Bhabinkamtibmas dan 21 untuk Babinsa.n

“Inisemua berkat dukungan ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm yang juga selaku Ketua DPD II Golkar Kota dalam mendorong kinerja Walikota dan Wakil Walikota Bima. Setidaknya ada 75 Porsen yang sudah  di canangkan oleh pasangan Lutfi Feri,” ujarnya.

Ditambahkannya, adapun kekurangan yang belum sempat di realisasikan, masih ada sisa waktu sampaikan 2023.

“InsyaAllah semuanya akan diselesaikan, Kami juga selaku partai Pengusung tetap mengawal setiap kebijakannya yang dicanangkan Walikota dan Wakil Walikota Bima saat ini,” pungkasnya.

=OB.001=

BIMA,OBORbima -Warga 5 Desa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, terlihat gembira dan bersyukur setelah hadir proyek rehabilitasi bendung sebagai penampung air untuk lahan pertanian mereka.

Proyek rehabilitasi jaringan irigasi ini dapat dimanfaatkan oleh warga Desa Timu, Desa Bontokape, Desa Sondosia, Desa Darusalam dan Desa Sanolo, Kecamatan Bolo.

Bendung yang sebelumnya terlihat roboh (rusak) akibat hantaman banjir bandang setiap tahunnya, diakui warga kini dan seterusnya dapat membawa sejuta manfaat bagi kehidupan masyarakat yang mayoritas petani.

Menurut tokoh pemuda Desa Timu, Sukardin mengatakan, hadirnya proyek rehabitasi bendung di Desa nya memberikan warna baru bagi keberlangsungan hidup para petani. Tak hanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian, namun juga dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya seperti membersihkan alat dapur dan mencuci pakaian.

“Kami sangat berterima kasih pada pemerintah pusat yang telah menghadirkan proyek rehabilitasi jaringan irigasi. Jika ini tidak diperbaiki, maka dipastikan masyarakat petani akan kekurangan air untuk lahan pertaniannya,”kata Sukardin, saat dikonfirmasi oleh sejumlah awak media pada MInggu (06/06/2021).

Sebagai penerima manfaat langsung dengan hadirnya proyek itu, Sukardin dan 25 warga Desa Timu lainnya, meminta ikut ambil bagian sesuai keahliannya untuk dapat bekerja pada proyek tersebut. Hal ini dilakukan warga sebagai bentuk antusias akan harapan mereka selama ini telah tercapai.

Selain itu, warga juga dapat mengontrol dan menjaga kualitas langsung proyek ini sehingga berbondong menawarkan diri untuk menjadi tenaga kerja lokal, terlebih pula ditengah masa pandemi yang notabene sulit mendapatkan pekerjaan.

“Kami sangat berterima kasih pada Pemerintah pusat terutama Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan proyek rehabilitasi jaringan irigasi untuk Kabuapaten Bima melalui Dinas PUPR Kabupaten Bima. Proyek ini tentu akan kami kawal bersama demi menjaga kualitasnya sehingga tak mudah rusak ketika dihantam banjir setiap musin hujan,”tuturnya.

Sementara itu, proyek bendung yang pernah disentil oleh salah seorang Kepala Desa sebagai proyek siluman tersebut, kini terlihat pekerjaannya sudah mencapai 30 persen hingga 35 persen. Jika dilihat pada papan proyek, bahwa proyek rehabilitasi jaringan irigasi ini menghabiskan anggaran Rp 3.4 miliar.

Terlihat pada titik lokasi pekerjaan, saat ini pekerja sedang mengerjakan lantai belakang pada bagian bawah tempat turunnya air pada bendung. Selain itu juga, pekerja sedang mengerjakan bagian kolam olak yang juga ambruk dihantam banjir. Untuk saluran irigasi yang menuju di sejumlah desa, pihak PT Graha Bima Konstruksi sebagai kontraktor, akan mengerjakan saluran itu setelah masa panen kedua demi menjaga hasil pertanian warga yang tak lama lagi menghadapi masa panen.

“Jika dinilai dari kualitas pekerjaan saat ini, proyek rehabilitasi jaringan saluran irigasi bendung di Desa Timu, Kecamatan Bolo, merupakan salah satu proyek bendung yang patut dicontohi. Pasalnya, dari campuran bahan semen dan pasir terlihat begitu kokoh sehingga tak mudah roboh atau ambruk,”jelas Pengawas Utama Dinas PUPR Kabupaten Bima, Robinson yang juga turut diwawancarai di lokasi.

Agar lebih kuat dan kokoh, sambungnya, Direktur Utama PT Graha Bima Konstruksi, Rahmat Adi Putra menyarankan untuk campuran semen dan pasir pada setiap sambungan atau join antara pasangan lama dan pasangan baru menggunakan komposisi 1:3 meski melebihi bestek yang telah ditentukan demi menjaga kualitas pekerjaan. Namun pada komposisi campuran lainnya menggunakan campuran 1:4 dan sesuai RAB.

Hal senada juga disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bima, Edi Maruto menegaskan, bahwa setiap proyek saluran irigasi harus dijamin kualitas dan kuantitasnya. Sebab, jika tidak diperhatikan pada segi kualitasnya, otomatis pekerjaan akan cepat rusak dan bahkan bisa disorot publik.

“Untuk itu, ada tiga orang pengawas yang harus memantau langsung pekerjaan ini setiap hari nya, yakni pengawas utama dan pengawas lapangan satu dan lapangan dua. Tugas mereka tak lain yaitu memeriksa dan menjaga pekerjaan apakah sesuai dengan RAB dan bestek atau tidak. Pada intinya, pengawas satu dan pengawas dua tugasnya menjaga campuran mortar (pasir dan semen) dan pengawas utama tugasnya membantu mengarahkan tekhnis dalam pekerjaan. Karena, proyek rehabilitasi sangat riskan jika tidak dikontrol secara ketat,”pungkasnya.

=TIM=

BIMA,OBORbima – Pemerintah Kabupaten Bima akan membayar tunjangan gaji ke-13, bagi 7.497 ASN dan CPNSD di lingkup Pemkab Bima, Senin, 7 Juni 2001.

Pembayaran gaji ke-13 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63/2021, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21/2021.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, mengatakan, tunjangan gaji ke-13 yang akan diterima ASN dan CPNSD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Dijelaskan M Chandra Kusuma AP, gaji ke-13 akan diterima oleh 7.497 pegawai, sebesar Rp. 34.446.485.082 miliar.

Untuk golongan IV sebesar Rp. 12.860.287.001, sebanyak 2.266 pegawai. Golongan III sebesar Rp. 17.803.910.881 bagi 4.154 pegawai. Golongan II Rp. 3. 731. 356.400 bagi 1.060 pegawai. Dan Golongan I Rp 50.930.800, bagi 17 pegawai.

‘’Kemudian tenaga P3K sebanyak 481 pegawai, sebesar Rp.1.701.534.300,’’ujar Kabag Prokopim M Chandra Kusuma.

Bupati Umi Dinda, kata Chandra, berharap pemberian gaji ke-13 ini, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk kebutuhan rumah tangga dan membiayai sekolah anak-anak yang hendak melanjutkan studi  mereka, di tengah Pandemi Covid-19.

=OB.001=

KOTA BIMA,OBORbima – Bila ada oknum RT di wilayah Kecamatan Rasanae Barat, yang menolak pembarian HP oleh Pemerintah Kota Bima. Dirinya tidak sengan-segan untuk mencopot oknum RT tersebut.

“Bila ada RT yang menolak pemberian HP, maka saya tidak segan mencopotnya. Karena penertiban SK RT adalah kewenagan saya. Untuk apa kita pertahankan oknum RT tersebut jika tidak sejalan dengan program Pemerintah,” ancam Camat Rasanae Barat Hj. Suharni SE saat menggelar sosiaolisi dengan seluruh RT dan RW tingkat Kelurahan Pane Sabtu, 5 Juni 2021.

Dirinya pun meminta kepada seluruh Lurah-Lurah se Kecamatan Rasanae Barat untuk terus melakukan sosialiasi kepada RT, apa kegunaan dan manfaat HP tersebut di bagikan.

“Bila mereka tidak paham juga, lebih baik kita copot saja untuk apa dipertahankan. Masih ada orang lain yang menginginkan menjadi RT,” tegasnya.

Dengan adanya HP android nanti, sambung mantan Lurah Pane ini, para ketua RT dapat lebih masksimal menjalankan tugasnya dengan baik. Dan lebih cepat melaporkan kejadian serta permasalahan dalam lingkunganya masing-masing.

“Lewat kesempatan ini, saya mengajak seluruh RT,RW dan seluruh masyarakat yang ada, untuk mensukseskan program-pragram Pemerintah. Kalau bukan kita siapa lagi,” ajaknya.

=OB.03=

KOTA BIMA,OBORbima – KABAR gembira untuk seluruh ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Bima, dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kota Bima dibawah kepemimpinan H. Muhammad Lutfi SE akan merealisasikan janji politiknya membagikan Hendphone (HP Android).

Dengan direalisanya janji politik Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi SE membagikan Hendphone (HP Android) untuk ketua RT. 11 ketua RT di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat mengapresiasi langkah Wali Kota Bima.

Ketua RT 01 Kelurahan Pane Gunawan S.Sos saat dihubungi media OBORbima.id merasa senang dan bahagia. Dengan adanya Hendphone (HP Android) yang diberikan oleh Pemerintah akan mempermudah dan memperlancar tugas-tugas kami sebagai RT.

Kata dia, upaya Walikota Bima membagikan Hendphone (HP Android) ke seluruh ketua RT se kota Bima guna merealisasikan janji politiknya saat pilkada tahun 2018 lalu.

“Alhamdulilah kami RT merasa senang, bangga dan terima kepada walikota Bima yang memiliki konsep dan terobosan yang membangun memberikan Hendphone (HP Android) kepada kami ketua RT. Dan kami akan merawatnya dengan baik, yang walaupun HP tersebut milik dan asset Pemkot Bima,” katanya.

Hal senada juga yang dikatakan oleh Ketua RT 03, 04, 05 dan 06, merasa senang ketika Wali Kota Bima merealisasikan janji Politiknya membagikan Hendphone (HP Android) untuk kami ketua-ketua RT.

“Kami sangat setuju, dengan keinginan Wali Kota Bima merealisasikan janji politiknya,” katanya Sabtu, 29 Mei 2021.

Apa lagi, kata mereka, konsep dan terobosan tersebut, tak dimiliki oleh kelapa daerah sebelumnya. Dan sejarah akan mencatat, bahwa HML yang mampu menciptakan hal hal yang belum dilakukan oleh kepala daerah lain sebelumnya.

“Tujuan diberikan fasilitas HP Android, untuk mempermudah komunikasi dengan pemerintah, ketika ada problem, maka kita bisa cepat memberikan keluhan pada pemerintah baik urusan Kantibmas maupun kebersihan dalam hal persampahan dan lain sebagainya,” ucap mereka.

Sementara itu, ketua RT 07, 08, 09, 10, 11 dan 12 pun sangat senang dan setuju sekali Walikota Bima yang membagikan HP ke seluruh RT tersebut. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Wali Kota Bima terhadap RT se Kota Bima, hal ini merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa yang kami dapat dari Walikota Bima

“Tentunya HP Androi ini, akan kami jaga dan merawat dengan baik, dan dipergunakan yang bermanfaat dalam menjalankan tugas selama menjabat sebagai RT di wilayah masing masing, karena Hp tersebut sebagai alat untuk mempercepat dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik dengan kepala Kelurahan, Camat maupun dengan pihak pihak Dinas lingkup Pemkot Bima, terkait hal hal yang perlu disampaikan sesuai dengan tugas dan wewenang RT di wilayah masing masing,” tandasnya

Hal tersebut, sambung mereka, bukti nyata yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, bahwa seorang HML memenuhi janjinya.

=TIM=

BIMA,OBORbima – Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE,  menghadiri Penandatanganan MoU Program Six In One, antara Kemenag Kabupaten Bima dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, di Dusun Rangga, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Jumat 28 Mei 2021, pagi.

Selain dihadiri Bupati, MoU dua Institusi Pemerintah tersebut  juga dihadiri Wakil Bupati Bima Drs. H Dahlan HM Noer, Kakan Kemenag Kabupaten Bima Drs. H A. Munir, Sekretaris Dikbudpora Drs. Abdul Salam Gani, M.Pd, Kadis Dukcapil Drs. H Salahuddin, Camat Woha Muh. Irfan DJ beserta Sekcam Woha.

Bupati Umi Dinda mengaku program MoU Six In One dengan Kemenag ini, baru dilaksanakan oleh tiga Kabupaten dan Kota di NTB.

Hari ini, Kabupaten Bima begitu istimewa. Karena, bersamaan dengan akad nikah Sekdes Samili. Semoga bisa diikuti  masyarakat lainya.

Bupati berharap ini dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan akad nikah.

Karena selain buku nikah, juga diserahkan KTP dan KK yang sudah terpisah dari KK induk atau KK orang tua.

“Jadi, ini bukan hanya penyerahan suatu dokumen. Tetapi dimaknai sebagai suatu babak baru, dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Ini menjadi pengikat antara yang satu dengan yang lain,”ujar Bupati.

Dijelaskan Umi Dinda, tentunya dalam bertugas melayani  masyarakat harus saling mendukung.

Sekdes dalam menjalankan tugasnya, terus bermitra dengan Kades dan seluruh aparat desa.

Kemudian khusus bagi program yang dirancang oleh Kementerian Agama dan Dukcapil.

Bupati Umi Dinda mengajak masyarakat, dapat memanfaat program kemìtraan antara Pemerintah dengan Kemenag ini.

Pemerintah telah memberikan segala kemudahan bagi masyarakat. Dan jika ada musibah bisa dicarikan solusinya.

=OB.01=

KOTA BIMA,OBORbima – Polemik antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sabua Ade yang memberhentikan sepihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diakhiri dengan adanya surat pemberhentian pekerjaan BKM Kelurahan Nae oleh Kepala Kelurahan Nae, namun Warga lingkungan Ranggo dan Nae, Kelurahan Nae, menyegel kantor kelurahan.

Kantor Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima akhirnya dibuka paksa oleh Camat Rasanae Barat bersama Kapolsek dan Danramil Kamis, 27 Mei 2021. Aktifitas pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat terganggu setelah disegel warga.

Camat Rasanae Barat Hj. Suharni SE pada media ini mengaku, aksi penyegelan Kantor Lurah tersebut lantaran tidak ada langkah nyata pemerintah kelurahan untuk menghentikan pengerjaan tahan kedua yang dilakukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sabua Ade dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Padahal, kata dia, pihak Kelurahan sudah mengeluarkan surat penghentian pekerjaan yang lakukan oleh Lurah dengan nomor 01/UK/NAE/101/V/2021 tertanggal 25 Mei 202.

“Dan Alhamdulilah tadi, setelah di mediasi oleh Kapolsek Danramil dan pihak kotaku, akhirnya pengerjaan kegiatan itu tetap di lanjutkan,” kata mantan Lurah Pane ini.

Umi Suharni sapaanya menambahkan, pihak BKM dan KSM tidak hanya menyepakati kegiatan tetap dilanjutkan, akan tetapi juga di sepakati tidak boleh ada lagi adanya penyegelan asset Pemerintah.

“Saya berharap kedepanya, tidak ada lagi penyegelan asset Pemerintah yang mengakibatkan pelayanan masyarakat terganggu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang kita melakukan kordinasi dan kominikasi yang baik,” ucapnya.

=OB.02=

BIMA, OBORbima – Setelah melewati pembahasan alot, oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), akhirnya disetejui untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bima.

Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, dibahas melalui Paripurna ke 2 DPRD, masa sidang II tahun sidang 2021, digelar pada Jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 10:00 pagi.

Sidang dipimpin Yasin, S.Pd.I, dihadiri Ketua Dewan Muhammad Putera Ferryandi, S.IP, Hj Nurhayati, SE, M.Si, Wakil Bupati Bima Drs. H Dahlan HM Noer serta sejumlah pejabat lingkup Setda Bima.

Anggota Komisi II, Mahdalena, SS.MM saat membacakan laporan hasil kerja Komisinya, mengatakan Raperda PDRD merupakan Raperda istimewa. Karena Rapat Paripurna telah sepakat mengesahkannya menjadi Perda definitif.

Maka Dewan Kabupaten Bima, sebagai satu-satunya lembaga yang pertama kali mengesahkan Perda PDRD dalam format Perundang-undangan Omnibuslaw.

Secara Materi, Raperda PDRD mengintegrasikan empat Perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada sejak 2011, kedalam dokumen hukum baru.

‘’Empat Perda tersebut adalah Perda No 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Perda No 3 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perda No 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dan Perda No 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,’’ ujar duta PKB ini.

Dijelaskan anggota dewan Daerah Pemilihan satu ini, setelah Komisi II melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat, diakui baru Kabupaten Bima yang menginisiasi Raperda PDRD ini. Menurut Mahdalena, Raperda PDRD ini mendapat apresiasi dari pejabat terkait di sejumlah Kementerian dan Instansi di Pusat maupun Provinsi.

Bagaimana Pendapat akhir kepala daerah atas Penetapan Raperda PDRD tersebut? Wakil Bupati Bima Drs. H Dahlan HM Noer M.Pd, menyampaikan apresiasi dan penghargaan, Dewan telah menyelesaikan pembahasan dan mengambil keputusan terhadap Raperda PDRD.

Penyusunan Raperda itu, untuk menyesuaikan nilai pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai dengan nilai ekonomis dan penambahan beberapa potensi penerimaan baru, sehingga dapat meningkatkan PAD.

Menurut Wabup, Raperda PDRD berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Atau masyarakat yang menjadi wajib pajak dan wajib retribusi. Tentunya dibarengi dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Penyusunan dan Pembahasan Raperda, telah dilakukan sesuai tahapan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Antara legislatif dan eksekutif telah membahas secara bersama-sama, dengan menyampaikan pandangan dan pendapat secara umum. Maupun materi pasal per pasal yang termuat dalam rancangan Perda dengan melibatkan perangkat daerah yang berkompeten.

‘’Raperda ini bersifat evaluatif. Sehingga masih bisa dievaluasi oleh pihak provinsi dan Pemerintahan atasan, sebelum ditetapkan dan diundangkan. Sehingga nanti mendapatkan nomor registrasi dari Provinsi,’’ujar Wabup Dahlan.

Agenda Paripurna Dewan kali ini, selain Penyampaian Laporan Komisi II DPRD terhadap Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mendengarkan Keputusan Dewan dan Pendapat akhir Kepala Daerah atas Penetapan Raperda.

Sedangkan penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota Dewan dan Pandangan Umum Fraksi tidak dibacakan karena tidak cukup waktu. Laporan tersebut hanya diserahkan kepada Pimpinan Sidang.

=OB.008=