Kategori: Headline

KABUPATEN BIMA,OBORbima – Tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat terbantahkan, realitas telah membuktikan bahwa kisah sukses orang-orang besar tak lepas dari bakti mereka kepada kedua orang tuanya, serta dukungan dan do,a orang tua dan keluarga yang tak kenal lelah.

Ada beberapa kisah nyata yang meraih kesuksesan karena bakti kepada orang tua. Seperti, Tukang Ojek yang menjadi manager Perusahaan, Penjual Tempe keliling yang menjadi Pengusaha sukses dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang meraih kesuksesan dalam Dunia Politik. Mulai dari Wakil Rakyat, Ketua DPD II Partai Golkar hingga dianugerahi untuk memimpin Dou Labo Dana Mbojo.

Saat ini, Umi Dinda merupakan salah satu figure penting dan berpengaruh di Bima. Karier nya dalam dunia politik tergolong cemerlang, berawal dari terpilihnya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bima pada Pileg 2014 lalu. Hingga bahkan, Istri tercinta mendiang almarhum H.Ferry Zulkarnain,ST tersebut menduduki Kursi Wakil Ketua Dewan duta Partai Golongan Karya (Golkar).

Karier politik Ibu Dua Anak ini semakin meningkat, tekadnya untuk menduduki kursi kepemimpinan di Kabupaten Bima pun terwujud. Umi Dinda – H. Dahlan mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin periode 2015 — 2020 setelah meraih kemenangan pada pilkada 2015 lalu.

Sederet kesuksesan yang berhasil diraih merupakan balasan Allah SWT atas pengabdian Umi Dinda kepada Kedua Orang Tuanya. Bagi Umi Dinda, kedua orang tuanya adalah segala-galanya, sukses atau tidaknya seorang anak dalam menggapai cita-cita tergantung sungguh dukungan dan do,a kedua orang tua.

“Ini hadiah dari Allah SWT, karena bakti saya kepada kedua orang tua saya selama ini. Tanpa Bapak dan Ibu, saya bukanlah siapa-siapa, saya menjadi seperti ini berkat dukungan dan do,a kedua orang tua saya,” tuturnya.

Selain karena bakti kepada kedua orang tuanya, juga taat dan patuh terhadap Suami tercintanya, mendiang almarhum H.Ferry Zulkarnain, ST. Mengingat, suami adalah Imam (pemimpin), sahabat sekaligus penyemangat (Motivator) bagi sang Istri.

”Meski beliau (Dae Ferry) sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi saya seperti ini juga karena suami saya, beliau suami sekaligus guru, apapun yang dilakukan dan diwariskannya selama hidup, itu pula yang saya lakukan saat ini. Bagi saya, suami teramat penting, sukses suami karena istri begitupun sebaliknya. Jadi, taat dan patuhlah pada suami,” tuturnya.

Anak dari H. Syamsurizal (Almarhum) dan Hj. Lola Laswita ini menyadari, perjuangan dan jasa kedua orang tua juga suami tidak mampu dibalas dengan apapun. Sekalipun dengan harta yang berlimpah, karena jasa akan tetap dikenang baik di dunia maupun di akhirat.

“Bagi saya, kedua orang tua dan mendiang suami saya adalah orang-orang yang sangat berjasa. Sampai kapanpun dan dengan apapun saya tidak akan mampu membalas jasa baik mereka, kecuali dengan bakti, taat dan patuh. Karena dengan cara itu, kita bisa sukses dan selamat dunia akhirat,” terangnya.

=RED=

BIMA,OBORBIMA – Oknum anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Muhlis, terang-terangan sebut nama Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, telah menerima uang sebanyak Rp275 juta dari Eks Kadis Perhubungan Kabupaten Bima Syafruddin untuk kepentingan Pilkada lalu, namun dibantah oleh Bupati perempuan pertama di NTB ini.

“Karena tidak pernah berbuat, makanya tidak berpengaruh ke saya pribadi, namun issu miring disampaikan anggota DPR Edy Muhlis itu mengusik kehidupan keluarga saya, dan juga jajaran di Pemerintahan,” jelas Bupati Bima yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Feryandi S.IP di Pandopo Bupati, Jumat, (24/9).

Ibu dua anak ini menyampaikan, pernyataan yang disampaikan dalam pemberitaan itu, dinilai pandangan tidak berdasarkan pembuktian dan tidak mampu dibuktikan.

“Saya kaget, soalnya disebut Edy Muhlis bahwa Bupati Bima menerima uang sebanyak Rp275 juta dari mantan Kadis Perhubungan, uang itu katanya diserahkan oleh H Aswad,” katanya.

Kata dia, dalam situasi pendemi Covid seperti ini, dirinya fokus berbenah untuk membangun daerah menjadi lebih baik, bukan hanya dirinya saja, namun semua berkewajiban berbuat membangun daerah lebih maju.

Mengkritisi itu sangat baik, sebagai pengigat dan mengigatkan mereka untuk bekerja dengan baik lagi membangun daerah dengan cara arif dan bijaksana.

“Mengkritisi itu sangat baik dan dibutuhkan oleh orang yang bekerja dan memimpin, sebagai pengigat mereka bekerja dengan baik,” tandasnya.

“Saya sarankan semuanya berkewajiban mengkritik, tidak berarti dari pihak oposisi saja yang mengkritik, dari pihak pendukung pemerintahan IDP Dahlan bisa saja mengkritik,” saran ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima ini.

Umi Dinda sapaanya menghimbau pada masyarakat Kabupaten Bima tidak terkecuali anggota DPR, tidak boleh menyampaikan fitnah. Fitnah itu hal yang tidak diketahui kebenarannya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

“Silakan melaporkan disisi hukum, saya akan mendukung dan kita akan melihat dari sisi pembuktian. Demi Allah dan Rasul, saya tidak pernah menerima uang dari mantan Kadis sebanyak Rp275 juta itu,” tandasnya.

*RED*

BIMA,OBORBIMA – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE Jumat, (24/9) melihat dari dekat pembukaan tes online penerimaan CPNS lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2021 yang dipusatkan di kampus Vokasi Unram PPD Bima di Sondosia.

Tes Online Penerimaan CPNS tersebut berlangsung mulai tanggal 24 September 2021 sampai dengan 2 Oktober 2021.

Bupati didampingi Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Drs. Paulus Dwi Laksono, Kepala BKD Drs. Agussalim,M.Si, Sekretaris BKD Laily Ramdani S.STP, M.M dan Kepala Bagian TU Fuardin, SE. M.Si dalam arahannya mengatakan, bahwa tes CPNS merupakan langkah awal menuju keberhasilan.

“Terima kasih telah memilih Kabupaten Bima sebagai lokasi ujian dan melatih kompetensi, pikiran dan mental semoga bisa fokus mengisi semua lembar jawaban. Saya juga perlu mengingatkan para peserta tes CPNS untuk tidak mudah mempercayai janji pihak-pihak yang ingin membantu. Yang terpenting adalah yakini kemampuan diri,”kata Bupati.

Menutup arahannya, Bupati mengingatkan agar peserta ujian mematuhi Protokol kesehatan dan membatasi interaksi selama ujian berlangsung.

Sementara itu Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar Drs. Paulus dalam pengantarnya dihadapan para peserta mengungkapkan, bahwa kelulusan bergantung dari diri peserta sendiri, bukan orang lain karena hal tersebut sudah diatur oleh sistem secara transparan.

“Silahkan berkompetisi secara sehat dan tes ini merupakan wahana untuk menjaring aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi,”ucapnya.

Artinya, kata dia, siapapun yang lolos tes murni karena kemampuannya, bukan karena campur tangan siapapun.

*RED*

BIMA,OBORBIMA -RABU,  22 September 2021,Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Puteri SE, kembali melantik  198 orang pejabat struktural dan Fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten Bima jilid 3.

Selain 198 orang, ada juga yang dinonjobkan sebanyak 43 orang. Jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 201 orang pejabat yang ada.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, pejabat fungsional yang dilantik tersebut yakni, Yasin, S. Pd, dari Plt Kasek SDN Nggembe diambil sumpah jabatannya sebagi Kasek SDN Nggembe, Lukman, S. Pd, diangkat jadi Kepala SDN 09 Sila, Muhammad Ali, jadi Kasek SDN Sanolo, Sulastri, S. Pd, diangkat jadi Kasek SMPN 3 Bolo, Sri Endang Astuti, S. Pd, diangkat Jadi Kasek SDN Muku, Sarinah, S.Pd, diangkat jadi Kepala SDN Pali.

Lalu Pejabat struktural diantaranya, Iwan Purnamawan, SP, dari Sekertaris UPPP Kecamatan Wawo diangkat menjadi Kepala UPT Wawo. Mukhlis SH, dari staf Kantor Camat Madapangga, diangkat menjadi Kasi Trantib Camat Madapangga, M. Sayuti, SH dari staf Kantor UPT Dikbudpora diangkat menjadi Kasubag Keuangan dan Kepegawaian di Kantor Camat Madapangga.

Suryansah, SH, dari Kasi Pengamanan dan Pengawalan Pol PP Kabupaten diangkat menjadi Sekcam Madapangga. Mansyur, SP, dari Kepala UPT Pertanian Tambora dirotasi menjadi Kepala UPT Pertanian Bolo, sementara Kepala UPT Pertanian Bolo, Wahyudin, SP, dirotasi untuk menjadi Kapala UPT Pertanian Lambitu, Wahyudin, S.Pt, menjadi Kepala UPT Peternakan Madapangga.

Ke 43 pejabat yang Dinonjobkan adalah, Akhyar Anis, S. PT menjadi staf biasa di UPT Peternakan Wera dari Kepala UPT Permakan Madapangga, Drs. Nasaruddin, menjadi staf biasa di Kantor Camat Lambitu dari Kasi Trantib di Kantor Camat Madapangga dan sederet nama lainya.

“Itulah pejabat fungsional dan struktural yang dilantik pada kali ini serta dinonjobkan,”jelas Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, dalam sambutannya di acara pelantikan.

Kata Umi Dinda sapaanya, proses pelantikan dan rotasi serta dinonjobkan pejabat adalah merupakan kebutuhan organisasi dan hal yang lumrah terjadi. Untuk itu, diharapkan pada pejabat fungsional dan struktural serta Dinonjobkan, harap menerima keputusan ini.

“Karena, ketekunan dari bapak dan ibu, sangat diharapkan untuk memenej sebuah organisasi,”ujarnya.

Setelah dilantik ini, kata ibu dua anak ini, sesegera mungkin bapak dan ibu sekalian cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

“Cepatlah beradaptasi dengan suasana dan lingkungan baru di tempat masing-masing,”harapnya.

Sementara itu, Wabup Bima, Drs. Dahlan, mengatakan, selamat pada para pejabat yang dilantik. Pelantikan ini merupakan kehendak dari Ridha Allah SWT.

“Saya berharap pada pejabat yang dilantik, bekerjalah secara profesional dan penuh loyalitas,”pungkasnya.

*RED*

KOTA BIMA, OBORBIMA – Puluhan posisi jabatan kepala sekolah di Kota Bima masih Pelaksana Tugas (PLT). Diharapkan, pada tahun ini kepsek yang PLT akan definitifkan.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Bima Drs. Abdul Azis mengatakan, hingga saat ini bersasarkan hasil monev ada puluhan PLT kepala sekolah SDN dan SMP. Dengan adanya hal ini, dirinya akan merekekomendasikan pada bulan depan pada Wali Kota Bima H.M. Lutfi SE untuk segera di definitifkan.

Ia pun mengingatkan kepada kepala sekolah yang akan didefinitifkan nanti, untuk amanah dalam mengemban jabatan. Tidak hanya itu saja, tambahan tugas sebagai seorang guru juga harus diemban dengan ikhlas dan bertanggungjawab.
“Jabatan kepala sekolah bukanlah sebuah tujuan utama yang harus dicapai oleh seorang guru. Tapi jadikanlah tugas yang baru ini menjadi sebuah amanah, agar dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat dilakukan dengan ikhlas dan tanggungjawab. Dengan begitu, dunia pendidikan akan memperoleh hasil pendidikan yang bermutu di Kota Bima,” terangnya.
Disebutkan mantan Kepala Dikbud ini, dunia pendidikan di Kota Bima harus bermutu. Hal ini agar tumbuh menjadi anak bangsa yang cerdas, berbudi luhur, beriman, bertaqwa dan mampu bersaing.
“Pendidikan yang kita laksanakan saat ini mempersiapkan anak didik yang mampu menguasai ilmu dan teknologi di masa depan. Maka dari itu, kepala sekolah diharapkan bisa menjadi pendidik yang berkualitas dan bertangung jawab,” harapnya.

KOTA BIMA,OBORBIMA – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup Pemerintah Kota Bima yang dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Bima pada Senin, 20 September 2021.

Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Bima, Anggota DPRD Kota Bima, seluruh staf ahli Walikota, seluruh Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan unsur pimpinan BKPSDM Kota Bima.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat keputusan Wali Kota Bima nomor 821.2/1430/BKPSDM/IX/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan jabatan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Adapun pejabat tinggi Pratama yang dilantik adalah H.H.hmad, SE yang sebelumnya menjabat sebagai kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilantik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima. Adapula Drs. M. Saleh yang sebelumnya menjabat kepala BKPSDM Kota Bima dilantik menjadi Kepala BPPKD Kota Bima menggantikan Drs. Zainuddin yang telah purna tugas. Sementara BKPSDM diisi oleh Drs. H. A. Wahid yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dewan (Setwan).

Selain 3 orang pejabat pimpinan pratama juga ada 1 orang pejabat administrator dan 1 orang jabatan pengawas dari dinas catatan sipil.

Khusus untuk pejabat di Dinas catatan sipil langsung Keputusan Menteri Nomor 821.23-3607 DUKCAPIL Tahun 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator selaku kepala bidang pelayanan pencatatan sipil Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bima mengangkat Burhan SE.

Dan Keputusan Menteri Nomor 821.24-3608 DUKCAPIL Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan jabatan pengawas selaku kepala seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bima mengangkat Ahwani Putra, S.Kom menggantikan Burhan, SE.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dalam arahannya menyampaikan, rotasi dan mutasi ini dilakukan agar mampu mendorong kinerja Perangkat Daerah agar kedepannya lebih baik. Pada kesempatan tersebut juga Walikota Bima mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk saling koordinasi.

Wali Kota Bima juga menyampaikan bahwa budaya yang baik akan menghasilkan nilai kerja yang kuat.

“Tidak ada bangsa yang hebat kalau budaya nya tidak baik,” ungkapnya.

Diakhir sambutannya Wali Kota mengharapkan percepatan E-Kinerja.“Saya menginginkan E-kinerja ini cepat, perhatikan betul-betul agar kita bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, terutama dalam penilaian kinerja aparatur”, ujar Wali Kota.

*RED*

BIMA,OBORBIMA – Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs H Dahlan M. Noer dijadwalkan hadir untuk menjadi key note speaker pada acara Bedah Buku “Muhammad Adnan Arsal; Panglima Damai Poso” di Ponpes Al Madinah Bima, Sabtu (17/9) pukul 09.00 Wita.

“Sebelumnya direncanakan menjadi pembicara utama Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, namun berhalangan karena ada agenda kerja di luar daerah,”ungkap Kabag Prokompim Setda Kabupaten Bima Suryadin dalam siaran persnya.

Selain Wakil Bupati, kata dia, acara tersebut juga akan diisi oleh Ketua MUI Bima H Abdurrahim Haris, Penulis buku Khoirul Anam, Perwakilan dari MUI Pusat, Najih Aromdloni, Ustaz Bunyamin, SPd selaku tuan rumah dan tentu saja Kiyai Adnan Arsal sebagai narasumber utama.

Penulis Buku, Khorul Anam, H Muhammad Adnan Arsal dan Pinpinan Ponpes Al Madinah, Ustadz Bunyamin, SPd, Jumat (17/9/2021) silaturrahmi dengan wartawan di Hotel Marina Inn, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Penulis Buku, Khorul Anam mengatakan, konflik berdarah di Poso, Sulawesi Tengah menjadi catatan kelam Bangsa Indonesia. Konflik yang hanya mendatangkan luka dan kepedihan bagi perjalanan bangsa dan negara ini sejatinya harus dipetik sebagai pelajaran berharga agar tidak ada lagi cerita-cerita pilu di masa mendatang.

Tokoh Muslim Poso Kiyai H Muhammad Adnan Arsal berinisiatif bergerak melunturkan stigma negatif yang sudah kadung melekat pada Poso. Akibat konflik tersebut, stigma negatif Poso sebagai daerah konflik nan berbahaya terlajur melekat di benak masyarakat, khususnya di daerah lain.

Khoirul Anam mengatakan, sosok dalam buku yang ditulisnya telah dianggapnya sebagai orang tua sendiri. Dilihatnya ada keteladanan seorang pemimpin dalam mengayomi dan menginginkan kedamaian untuk Poso.

Diungkapkannya, sejak awal diterbitkannya buku tersebut, sudah merencanakan untuk bedah buku di Bima. Karena banyak orang Bima yang sebelumnya ikut berjuang bersama ketika konflik di Poso.

Selain itu, kata Anam, bedah buku ini untuk berbagi pesan tentang konflik yang hanya memunculkan kesengsaraan. Juga pentingnya ketegasan pemerintah dan aparat dalam meredam akar konflik.
Sementara itu, H Muhammad Adnan Arsal berbagi kisah tentang konflik panjang dan berdasarhh di sana.

“Saya tiba di Bima, seperti kampung saya sendiri. Saya juga bertemu dengan orang-orang Bima yang dulu pernah di Poso, pertemuan yang mengharukan,” ungkapnya kepada wartawan saat silaturrahmi di Hotel Marina Inn Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/9/2021).

Kyai Adnan Arsal juga adalah Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Poso bakal menggelar bedah buku ‘Muhammad Adnan Arsal, Panglima Damai Poso. Dalam buku itu diceritakannya bagaimana situasi Poso sebelum konflik, awal konflik hingga pertumbahan darah.

Ditegaskannya, tidak ada hal positif yang bisa diambil dari konflik berdarah di Bumi Sintowo Maroso. Untuk itu dalam menyelesaikan konflik dialog harus terus didorong, tidak hanya ditingkat tokoh, namun juga hingga ke bawah.

Lewat acara bedah buku tersebut, Kiai Adnan berharap publik Indonesia secara keseluruhan dapat memahami bahwa kini Poso sudah menjadi daerah yang damai, sedang membangun peradaban baru yang mengedepankan kemajemukan, moderasi dan pendidikan bagi warganya agar tidak mudah terhasut dengan ajakan-ajakan konflik horizontal di masa mendatang.

“Apapun motifnya, tidak ada ruang untuk konflik di Poso, terlebih, di bumi Indonesia,” ujarnya.

Adnan yang juga mantan Panglima Mujahid saat konflik Poso ini menjelaskan, bedah buku sendiri akan dilaksanakan Sabtu (18/9/2021) di Pondok Pesantren Al Madinah, Bima, Nusa Tenggara Barat.

Bima dipilih sebagai lokasi acara lantaran pada saat konflik, banyak warga dari Bima yang berangkat ke Poso untuk angkat senjata, khsususnya santri-santri yang termakan hasutan sesat. Oleh karenanya, agar tidak ada lagi kejadia serupa, Bima dipilih menjadi lokasi bedah buku.

“Harapannya dengan bedah buku tersebut, stigma negatif Poso sebagai daerah konflik akan luntur dan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat melihat Poso sebagai daerah yang aman dan nyaman. Bumi Sintuwu Maroso itu asri, sangat menarik untuk dikunjungi, bahkan ditinggali,” demikian Adnan Arsal.

Terlebih, santri-santri dari Ponpes Al Madinah diketahui sempat datang ke Poso di masa-masa konflik, padahal tidak ada anjuran atau perintah untuk datang ke Poso dari Ponpes.

“Kami tidak pernah meminta para santri untuk berangkat ke Poso, itu semua inisiatif mereka karena termakan hasutan dari pihak yang ingin Poso menjadi wilayah konflik berkepanjangan,” ungkap Pengurus Ponpes Al Madinah Uztaz Bunyamin, SPd.

Ditegaskannya, Ponpes Al Madinah tidak hadir untuk “memproduksi” para teroris, apalagi memusuhi negara. Baginya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati.

Bunyamin juga mengaku senang dengan kehadiran H Muhammad Adnan Arsal. Tidak disangkanya, harapannya agar sosok Panglima Poso ini bisa hadir di Bima dapat terwujud.

*RED*

JAKARTA,OBORBIMA – Jual beli jabatan masih menjadi salah satu modus korupsi yang dilakukan kepala daerah. KPK telah mendorong diimplementasikannya manajemen ASN berbasis merit system melalui area intervensi Manajemen ASN sebagai salah satu dari delapan area intervensi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pada area intervensi Manajemen ASN yang terangkum dalam aplikasi MCP terdapat lima indikator keberhasilan yang disyaratkan bagi pemda untuk dipenuhi, yaitu meliputi, ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau SK Kepala Daerah; sistem informasi; kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi; tata kelola SDM; serta pengendalian dan pengawasan.

“Perkada diharapkan memuat antara lain tentang evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; sistem pembinaan karir; tata cara dan mekanisme pengisian jabatan baik itu promosi, mutasi, dan rotasi di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi; kode etik dan panduan perilaku ASN, serta tata cara penegakan disiplin ASN; dan lainnya,” demikian yang dikatakan oleh Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding

Kemudian, kata dia, terkait sistem informasi, diharapkan pemda telah membangun sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, disiplin, dan pembinaan pegawai.

Sedangkan terkait kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi, KPK mendorong pemda untuk membentuk Unit Pelaporan LHKPN untuk memfasilitasi kemudahan pelaporan LHKPN demi mendorong tingkat kepatuhan yang baik, dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai bentuk pelaksanaan sistem integritas.

“Terkait tata kelola SDM, KPK meminta pemda menyusun evaluasi jabatan sehingga terlaksana pemetaan jabatan di lingkungan pemda. Selain itu juga menyusun regulasi implementasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebagai upaya untuk mengurangi risiko tindak pidana korupsi,”ucapnya.

Dan terakhir, terkait pengendalian dan pengawasan KPK meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan sosialisasi pengelolaan benturan kepentingan dan Inspektorat melaksanakan evaluasi benturan kepentingan; serta reviu atas rotasi, promosi, dan mutasi ASN.

“Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan,”imbuhnya.

Bagaimana praktik proses pengisian jabatan, mutasi, dan rotasi di pemerintah daerah? Ikuti webinar Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya? menghadirkan Keynote Speech, Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Pembicara, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Alex Denni, Walikota Tanjungpinang Rahma, Bupati Indramayu Nina Agustina, Bupati Sragen Kusnidar Untung Yuni Sukowati, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani

Dipandu moderator Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Pahala Nainggolan.

*RED*

BIMA,OBORbima – Bencana kekeringan air bersih di Kecamatan Woha Kabupaten Bima mengakibatkan ribuan warga kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seperti yang dialami warga Desa Kalampa Kecamatan woha. Janji Pemerintah Kabupaten Bima untuk mengadakan mesin bor baru dalam waktu 30 hari tidak di realisasikan juga, sehingga membuat ribuan warga desa kalampa melampiaskan amarahnya dengan melakukan pemblokiran jalan Rabu, 05/2021, sekitar pukul 09.50 membuat jalan tente – godo lumpuh total.

Pada aksinya, warga meminta Bupati Bima dan Ketua DPRD, SEKDA Kabupaten Bima untuk hadir dan bertanggung jawab atas janjinya, karena kekeringan air bersih yang terjadi selama ini di Desa setempat.

Warga Desa Kalampa Kule mengatakan, masalah air bersih di Desa kami sudah lama dikeluhkan oleh warga, jangankan untuk mandi dan kebutuhan dapur, untuk mengambil air wudhu susah.

Kata dia, pada bulan Juli kemarin, krisis air bersih ini sebelumnya pihak pemerintah Desa dan lembaga BPD bersama warganya sudah melakukan kordinasi, bahkan audensi dengan Taufik selaku SEKDA Kabupaten Bima di aula kantornya dengan menghasilkan perjanjian dalam waktu 30 hari.

“Janji SEKDA akan mengadakan mesin BOR baru untuk di pasangkan ke PDAM yang berlokasi di Desa Kalampa, agar air bersih segera di salurkan ke ribuan warga desa kalampa, namun sampai bulan September ini belum ada solusi diberikan oleh pemerintah daerah, padahal persoalan ini sangat vital karna menyangkut kebutuhan untuk kehidupan ribuan warga,” katanya.

Ia menjelaskan, Pemkab Bima di nilai belum mampu mewujudkan janji manis dan hanya pepesan kosong untuk menyediakan mesin bor baru, sehingga air bersih menjadi masalah yang tidak kunjung berakhir.

Sementara Warga lain Irwan mengatakan, penghadangan jalan sebagai rasa kekecewaan kami terhadap Bupati Bima dan Ketua DPRD, SEKDA Kabupaten Bima.yang dianggap tidak peduli terhadap nasib warga kalampa yang mengalami kekeringan air bersih.

“Bantuan dari BPBD saat ini juga tidak mampu memenuhi kebutuhan warga, sehingga warga harus mengeluarkan uang Rp. 50 ribu rupaih setiap harinya untuk membeli air. Dimana letak keadilan seorang pemimpin terhadap warganya, dan jika pemimpin daerah tidak menanggapi apa menjadi tuntutan warga, maka sudah menjadi hak warga memblokir jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemimpinnya,” katanya.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Kalampa Burhanudin mengungkapkan di hadapan ribuan warganya, sebelumnya Pemdes sudah ada upaya dan melakukan lobi sejak tahun 2020 mendapatan bantuan bor sumur 2 titik, namun tidak dapat berfungsi secara baik, dan bahkan kami dan lembaga BPD sudah melakukan audensi dengan SEKDA bersama DPRD komisi ll atas krisis air bersih ini.

“Akan tetapi, sampai hari ini belum ada titik terang dalam pengadaan mesin baru pada PDAM wilayah Desa Kalampa. Kami Pemerintah Desa dan seluruh lembaga Desa dan bersama warga mengharapkan kepada Bupati Bima agar bisa menyelesaikan krisis air bersih yang di alami oleh ribuan warganya,” harapnya.

Sampai beritakan diturunkan, belum ada pejabat terkait atas pemblokiran jalan dengan persoalan krisis air bersih di Desa Kalampa.

*OB.005*