Oborbima

Kategori: Headline

  • Tahun 2024 Kepemimpinan Dinda – Dahlan Berakhir, Sejumlah Lomba Bakal Digelar HJB Ke-384

    BIMA.OBORBIMA.ID – Tahun 2024 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Dinda-Dahlan, karena itu agar menjadi warisan, rangkaian kegiatan dan Lomba dilaksanakan sebaik dan semeriah mungkin dibanding tahun sebelumnya, dengan melibatkan sejumlah elemen, stakeholder termasuk dunia usaha.

    “Peringatan Hari Jadi Bima (HJB) Ke-384 Tahun ini mengusung tema, “Sinergi Mewujudkan Bima Ramah Yang Maju”. Tema Bima Maju sejalan dengan tema dan visi di tingkat nasional,”ungkap Dahlan yang didampingi Pj. Sekda Suwandi ST.MT dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd.

    Pj. Sekda Suwandi ST.MT dalam pemaparannya dihadapan peserta rapat mengungkapkan, dalam memeriahkan HJB tahun ini, beragam pertandingan dan lomba olahraga akan digelar yakni, Event Lari Marathon Bima RAMAH 10 KM yang berkolaborasi dengan KONI dan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Bima.

    “Demikian halnya penyelenggaraan Pameran Pembangunan agar bisa disosialisasikan dan disebarluaskan informasinya lebih awal kepada masyarakat,” Jelasnya

    Rapat tersebut dihadiri pengurus KONI dan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Bima, Bappeda dan Litbang, Dinas Dikbudpora, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfostik, Dinas Koperasi dan UKM, PT.PLN Cab. Bima. Juga beberapa Kabag terkait di lingkungan Sekretariat Daerah.

    *Red*

  • Partai Golkar Ingin Berkoalisi Semua Partai, Dae Yandi Daftar di PKS

    BIMA.OBORBIMA.ID – Senin, 10/6/24, Muhammad Putera Feryandi, S. Ip, M. Ip, daftar sebagai bakal calon Bupati Bima di partai PKS, Pada Pilkada serentak ini. Golkar ingin berkoalisi dengan semua partai yang masuk di parlemen.

    Perwakilan pengurus harian Partai Golkar Drs. M Guntur, disela proses pengembalian berkas dan pendaftaran Dae Yandi sebagai bakal calon Bupati Bima melalui partai PKS.

    Guntur menyampaikan, bersama jajaran pengurus harian DPD II Partai Golkar Kabupaten Ba, mewakili Muhammad Putera Feryandi, S. Ip, M. Ip, mendaftar sebagai bakal calon Bupati Bima di Partai PKS.

    “Hari ini kami melaksanakan pendaftaran bakal calon Bupati Bima Muhammad Putera Feryandi, S. Ip, M. Ip, di partai PKS,” katanya.

    Menurut Guntur, Partai PKS adalah partai ke 11 pihaknya mendaftarkan Ketua DPRD Kabupaten Bima sebagai bakal calon Bupati Bima.

    “Kami ingin berkoalisi dengan semua partai, makanya semua partai di daftar,” terangnya.

    Melirik koalisi di tingkat Provinsi, kata dia, semoga bisa kembali menjalin di tingkat Kabupaten Bima, apa yang menjadi hajatan bersama akan terukir indah untuk kedepan.

    “Besar harapan kami partai PKS akan bersama-sama untuk kepentingan daerah, mendapat tempat yang simpatik di hati keluarga PKS,” harap putra donggo ini.

    Kehadiran perwakilan Dae Yandi putra sulung Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M. Ip, disambut hangat oleh Sekretaris, Bendahara dan jajaran pengurus DPD Partai PKS di kantor yang berlokasi di Desa Talabiu, Kecamatan Woha.

    *Red*

  • Pilkada 2024, PJ Wali Kota Bima Pinang Sudirman DJ Calon Pendamping 

    KOTA BIMA.OBOR BIMA.ID – Teka teki bakal pasangan Calon (Bapascalon) Wali Kota Bima H. Ir. Muhammad Rum PJ Wali Kota Bima pada Pilkada Kota Bima 2024 mulai ada titik terang sekarang ini.

    Disela-sela acara pembukaan MTQ Tingkat Kelurahan Pane Sabtu, 8/6/24 bahwa dirinya akan ikut pada Pilkada Kota Bima.

    Lalu, kata dia, bahwa yang bisa menjawab siapa Bakal Calon Wakil Wali Kota adalah anggota DPRD Kota Bima Sudirman DJ SH.

    “Silakan tanya pak Sudirman siapa yang akan menjadi calon Wakil saya,”terangnya.

    Sementara itu, anggota DPRD Kota Bima dari Garindra Sudirman DJ SH, mengatakan, calon Wakil Wali Kota Bima untuk PJ Wali Kota Bima adalah dirinya sendiri.

    Memang kata dia, PJ Wali Kota Bima sudah menanyakan di beberapa tokoh di Kota Bima yang pas untuk mendampinginya adalah (DJ). Tidak menunggu lama, PJ pun berkomunikasi dengan dirinya untuk duet di Pilkada Kota Bima.

    “Bismillah saya siap mendampingi PJ di Pilkada Kota Bima 2024,”terangnya.

    DJ sapaanya menjelaskan, bahwa dirinya sudah melakukan pendekatan dengan beberapa partai politik, termasuk partai Hanura sudah memberikan surat rekomendasi untuk dirinya.

    “Untuk partai lain saya masih intens melakukan pendekatan. Mari kita doakan bersama semoga saya dan PJ di ijabah oleh Allah dalam memimpin Kota Bima kearah yang lebih baik lagi,”harapnya.

    *Red*

  • Gerindra Kota Bima, Usung Empat Balon Wakil Wali Kota 

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Empat nama yang mendapatkan dukungan partai Gerindra Kota Bima yakni Sudirman DJ SH, Khalid Bin Walid, H Ansar serta Hj Elly H. Muhammad Lutfi sebagai calon wakil walikota Bima akan diusung.

    “Keempat nama ini akan direkomendasikan Gerindra untuk disurvei sebagai calon kandidat wakil walikota,” ungkap Zainudin Ketua Desk Pilkada partai Gerindra Kota Bima, Jumat (7/6).

    Kata dia, penutupan pendaftaran calon walikota dan wakil walikota Sabtu (8/6). Dalam waktu dekat ini akan dibawa ke DPD.

    “Insya Allah yang direkomendasikan oleh DPD untuk Calon Wakil Walikota di Partai Gerindra Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima Khalid Bin Walid, Sudirman Dj, Hj Elly Muhammad Lutfi, H Ansar,”bebernya.

    Ia menjelaskan, semua akan ditentukan oleh lembaga survei siapa yang akan direkomendasikan oleh partai Gerindra melalui keputusan DPP.

    Dijelaskan lagi, munculnya nama Hj Elly sebagai kandidat calon Wakil Walikota kota Bima itu memang keputusan DPD. “Pasalnya, partai Gerindra akan menjadi penentu di pilkada kota Bima, ” ungkapnya.

    *Red*

  • Hari Ini, Pemkab Bima Cairkan Gaji Ke-13 ASN

    Hari Ini, Pemkab Bima Cairkan Gaji Ke-13 ASN

     

    BIMA.OBORBIMA.ID – Terhitung mulai hari ini Jumat (7/06/2024) Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membayarkan gaji bulan ke-13 berdasarkan atas gaji bulan Mei 2024 kepada ASN yang mengabdi pada sejumlah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

    Hal tersebut Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2024 tentang pembayaran gaji ke-13 kepada Aparatur Negara pensiunan, penerima pensiun.

    Kepala BPKAD Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE menjelaskan, mengacu kepada peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024, sebanyak 10.385 ASN yang terdiri dari 6.513 Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan total pembayaran sebesar Rp.32,79 miliar.

    Jumlah tersebut akan diterima oleh 1.877 orang PNS Golongan IV senilai Rp. 11,3 Milyar, 3.875 orang PNS Golongan III senilai Rp. 18,5 milyar, 753 orang PNS Golongan II senilai Rp 2,87 milyar dan 10 orang PNS Golongan I senilai Rp 31,6 juta.

    Selain kepada PNS, lanjut dia, Gaji ke-13 juga diberikan kepada 3.872 tenaga PPPK yang mengabdi pada sejumlah organisasi perangkat daerah senilai Rp 13,6 milyar.

    “Saya berharap pembayaran gaji ke-13 tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan sekolah anak, maupun kebutuhan dasar keluarga,”harapnya.

    *Red*

  • Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Pj. Wali Kota Bima Komitmen Perhatikan ASN Yang Bekerja dan Berprestasi

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, secara resmi melantik sejumlah Pejabat Tinggi Pratama (JPT) dalam sebuah upacara yang berlangsung di Balai Kota Bima Kamis, 6/6/24.

    Dalam sambutannya, H. Mohammad Rum menegaskan komitmennya untuk memperhatikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menunjukkan kinerja dan prestasi.

    “Pelantikan JPT ini merupakan hasil seleksi JPT Tahun 2023 yang sempat dianulir sebelumnya. Saya berkomitmen untuk memperhatikan dan memberikan kesempatan kepada ASN yang mampu bekerja dan berprestasi,” ujar H. Mohammad Rum.

    H. Mohammad Rum juga mengungkapkan bahwa proses seleksi JPT yang dianulir sebelumnya membawa hikmah tersendiri. Dengan dianulirnya pelantikan sebelumnya, pemerintah berhasil menyelamatkan empat ASN dari demosi dan non job.

    “Dengan keputusan anulir tersebut, kita dapat mengkaji ulang dan melakukan evaluasi yang lebih mendalam. Hasilnya, empat ASN yang tadinya terancam demosi dan non job kini bisa diselamatkan dan tetap melanjutkan tugasnya,” kata H. Mohammad Rum.

    Dalam kesempatan tersebut, H. Mohammad Rum menegaskan komitmennya untuk tidak menurunkan jabatan atau melakukan demosi terhadap ASN yang bekerja dengan baik.

    “Saya berjanji tidak akan menurunkan jabatan ASN yang berprestasi dan bekerja dengan baik. Kita harus menjaga moral dan motivasi ASN agar tetap tinggi,” tegasnya.

    H. Mohammad Rum juga mengingatkan ASN untuk menjaga etika birokrasi dan menjalin hubungan baik antara pimpinan dan aparaturnya. Etika dan integritas menjadi hal penting dalam menjalankan tugas sebagai ASN.

    “Saya meminta seluruh ASN untuk menjaga etika birokrasi dan hubungan baik dengan pimpinan serta rekan kerja. Hal ini penting untuk menjaga harmonisasi dan efektivitas kerja,” tambahnya.

    Pj. Wali Kota Bima juga memberikan instruksi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menindak ASN yang terlibat dalam politik praktis, baik melalui media sosial maupun di ruang publik lainnya.

    “Saya minta Pak Sekda untuk memproses ASN yang berpolitik praktis. ASN harus menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya,” tegas H. Mohammad Rum.

    Selain itu, H. Mohammad Rum mengingatkan ASN untuk menjaga lisan dan etika dalam bermedia sosial, demi menjaga marwah pemerintah daerah.

    “ASN harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jaga lisan dan etika, serta hindari konten yang dapat merugikan citra pemerintah daerah,” tutupnya.

    Pelantikan ini dihadiri oleh berberapa pejabat Pemerintah Kota Bima dan ASN lingkup Pemerintah Kota Bima. Para pejabat yang dilantik diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya dan memberikan kontribusi maksimal demi kemajuan Kota Bima.

    Adapun Pejabat yang dilantik adalah Ahmad Mufrad, S. Sos, jabatan lama Sekretaris Dinas Damkar dengan jabatan baru Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan. Taufikurrahman, S.Pd.,M.Pd jabatan lama Sekretaris Dinas Dikpora dengan jabatan baru Kepala Dinas Tenaga Kerja. Junaidin, ST jabatan lama Sekretaris Dinas PUPR dengan jabatan baru Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

    Hj. Suharni, SE jabatan lama Camat Rasanae Barat jabatan baru Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. A. Rafik, ST Jabatan lama Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Diskoperindag jabatan baru Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.

    *Red*

  • Duta Rakyat Monta Desak Kejaksaan Tangkap Kepala Bulog Dan DKP

    BIMA.OBORBIMA.ID – Telah banyak cacatan Sejarah bangsa ini, bahwa Masyarakat miskin dijadikan sebagai obyek korupsi. Setiap penyaluran bansos pasti rentan dikorupsi mulai sekelas mantan Menteri Sosial juliari Batubara, Mantan Kadis Sosial, Andi Sirajudin hingga ke level pendamping di Desa.

    Meski ini sulit dibuktikan sebagai data, paling tidak itulah fakta-fakta yang pernah terjadi disetiap level penyaluran bansos. Tidak ada satu pun Program bantalan sosial yang luput dari korupsi. Korupsi di Indonesia ini bagaikan virus yang menjalar keseluruh tubuh pemerintahan.

    Pemerintahan Kabupaten Bima pun tak luput dari kasus Bansos, sebagaimana diceritakan oleh salah satu Pendamping PKH di kabupaten Bima. Bahwa dulu pada saat program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) dengan mekanisme E-Warung. Dimana masyarakat penerima bantuan disuruh untuk membeli bahan pangan pada E-Warung melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Disinilah ruang permainannya.

    Pertama, Dinas memanfaatkan Pendamping baik PKH maupun Pendamping BPNT untuk mengatur E-Warung agar sembako yang akan dibeli oleh Masyarakat itu ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten. Kedua, Dinsos bekerjasama dengan penyuplai/ditributor baik telur, Apel dll dengan perjanjian ada prosentase dari setiap jenis barang tersebut. Anda bisa bayangkan 1 biji apel dan telur saja itu sudah ditentukan harganya ditingkat E-Warung”. Singkat cerita seorang pengatur di Dinas itu satu kali penyaluran bisa mendapatkan 1 unit mobil Pajero Sport.

    Pada saat yang berbeda, salah satu koordinator E-Warung juga menceritakan kepada media ini, bahwa seorang Pendamping setiap kali pencairan mendapatkan jatah Rp. 200.000 per E-Warung.

    “saya yang mengkoordinir semua E-warung untuk mengumpulkan dana masing-masing 200.000 untuk diberikan kepada Pendamping. Jumlahnya tergantung Jumlah E-Warung, karena satu Desa bisa ada dua E-Warung dan anda bisa hitung berapa Desa per kecamatan,” ungkapnya, sambil meminta Namanya dirahasiakan.

    Cerita diatas membuktikan bahwa bansos selalu ada celah untuk dikorupsi. Sepanjang ada seorang yang senang mengambil jalan pintas untuk kaya, maka sepanjang itu akan ada Korupsi.

    Begitu juga dengan bantuan pangan Beras 10 Kg ini, bukti dugaan penyimpangan diberbagai desa telah dikumpulkan oleh teman-teman BPD dan Desa yang menyoalkan kasus ini.

    Hal inilah yang membuat duta Rakyat Monta marah, melalui Ketua Duta Rakyat Monta, Agussalim, S.Sos, meminta Kepada Badan Pangan Nasional untuk segera berkoordinasi dengan Lembaga hukum yang ada, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk mengatensi khusus kasus pengurangan bantuan pangan 10 Kg tahap dua tahun 2024 di Kabupaten Bima.

    ‘Tangkap dan adili Kepala Perusahaan Umum Badan Logistik Kabupaten Bima (Kurnia Rahmawati) dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima (Muhamad Natsir) berserta kroni-kroninya,”kecamnya.

    *Red*

  • Kadis DKP : Bulog Jangan Main-main Dengan Bantuan Rakyat Miskin

    BIMA.OBORBIMA.ID – Terkait dengan Pemberitaan Media Obor Bima, Edisi selasa, 4 Juni 2024 dengan Judul Bulog dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras. Terkait isi berita yang menyebut Dinas Ketahanan Pangan (DKP) ikut terlibat didalam pengurangan beras bantuan.

    Pada Media ini, Rabu, 5 Juni melalui Via Telpon, Kepala DKP, Muhamad Natsir, membantah dengan keras bahwa. “Itu tidak benar dan ini fitnah,” bantahnya.

    Untuk diketahui, kata dia, bahwa yang menimbang beras itu adalah Bulog, kami telah melakukan tugas kepengawasan dan mengecek ke lokasi Gudang tidak ditemukan adanya kekurangan.

    “Kami sudah timbang sampel dan ndak mungkin kami timbang semua karung, dan itu tugas Bulog,”Tuturnya.

    Lebih jauh dirinya menjelaskan, terhadap persoalan ini dirinya sudah memerintahkan tim dan Bulog untuk mengecek ke Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), bawa timbangan, apakah betul ini terjadi.

    “Inikan baru informasi sepihak. Kalau memang kurang sudah diatur melalui juknis yang diatur oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) tentang penyaluran Bantuan Pangan,”ucapnya.

    Bulog berkewajiban untuk mengganti kekurangan tersebut, itu sudah ditegaskan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional tidak boleh ada kekurangan sebiji pun.

    “Saya menegaskan tidak ada kompromi kalau untuk Masyarakat miskin. Saya sering mengingatkan Bulog jangan main-main dengan bantuan untuk Masyarakat miskin,”tegasnya.

    Ketika disinggung media ini, bahwa kejadian pengurangan ini masiv terjadi, karena ada temuan dibanyak Desa. dirinya menegaskan bahwa saat ini Langkah-langkah untuk melihat kondisi obyektif dilapangan itu sedang berjalan, nanti setelah ada hasil dari tim yang turun baru bisa disimpulkan langkah berikutnya.

    Ditempat terpisah, Agussalim, S.Sos, salah satu Pemerhati Sosial, ini adalah Kejahatan luar luar biasa. Setiap bansos selalu dikorupsi, Telah banyak cacatan Sejarah bangsa ini, bahwa Masyarakat miskin dijadikan sebagai obyek korupsi.

    “Setiap penyaluran bansos pasti rentan dikorupsi mulai sekelas mantan Menteri Sosial juliari Batubara hingga ke level pendamping PKH dan TKSK di Desa,”terangnya.

    Olehnya demikian, dirinya meminta Kepada Lembaga hukum, baik ada atau tidak laporan dari Masyarakat, dengan informasi dari Desa, Masyarakat dan Media mestinya cukup bagi Pihak yang berwenang langsung melakukan Tindakan penyelidikan dan Tangkap Kepala Bulog dan Kepala DKP.

    “Ini kejahatan yang sangat luar biasa, kekurangan beras ini tidak hanya di Kabupaten Bima, mungkin saja di Kota Bima,”tudingnya.

    *Red*

  • Balon Walikota Bima, Sudirman DJ Dapat Rekomendasi Partai Hanura

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sudirman DJ SH, bakal calon Wali Kota Bima resmi mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Hanura.

    Pada media ini Sudirman DJ SH, mengatakan, bahwa surat Rekomendasi ini diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Hanura NTB dan Ketua penjaringan Calon Cakada Partai Hanura NTB Rabu, 5/7/20/24.

    Kata dia, isi surat rekomendasi tersebut adalah, melakukan sosialisasi dan komunikasi di internal partai Hanura.

    Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal Partai Hanura dalam rangka pemenuhan persyaratan pencalonan kepala daerah atau menambah dukungan partai koalisi untuk memenuhi minimum persyaratan pencalonan kepala daerah.

    Selanjutnya, Cakada yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan minimum koalisi maka, surat rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.

    Peraturan Organisasi Partai Hanura nomor : PO/04/DPP – HANURA/IV/2024 BAB VII Pasal 13 Ayat 3. Surat rekomendasi perlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Juni 2024.

    “Apabila ada kekeliruan dalam rekomendasi ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,”terang anggota DPRD Kota Bima tiga periode ini.

    Bagi dia, rekomendasi, adalah bagian dari kepercayaan partai, menjadi semacam surat tugas agar kandidat kepala daerah bisa lebih aktif menggalang dukungan dan meraih simpati pemilih.

    “Saya tentu saja mengapresiasi rekomendasi yang diberikan Partai Hanura, harapannya partai lain juga bisa memberikan kepercayaan yang sama untuk memastikan langkah saya terus berproses dalam Pilkata Kota Bima 2024 nanti” kata DJ sapaanya.

    DJ menambahkan, selain Hanura, dirinya juga berproses di sejumlah partai politik, guna memastikan dukungan dan rekomendasi yang diperlukan untuk mengikuti Pilkada Kota Bima 2024.

    *Red*

  • BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Pangan Nasional /National Food Agency (NFA) sejak tahun 2023 lalu telah meluncurkan kebijakan pemberian Bantuan beras 10 Kg untuk Masyarakat miskin ekstrim.

    Ditahun 2024 program ini telah memasuki tahap dua. Ini bersumber dari Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)/CPP yang dikelola Bulog sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

    Jumlah sasaran dari Bapanas ini adalah 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar diseluruh Indonesia dengan basis datanya adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Bantuan Pangan Beras ini adalah salah satu dari sekian banyak program bantalan ekonomi pemerintah kepada Masyarakat berpendapatan rendah yang telah berlangsung sejak 2023. Bantuan beras ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pangan nasional Bersama Bulog.

    Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai Upaya untuk mengantisipasi dampak El Nino, menjaga stabilitas pangan dan menurunkan kemiskinan. Selain itu Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk pengendalian inflasi dan mendukung penstabilan harga beras ditingkat konsumen.

    Apapun nama programnya yang pasti sasarannya adalah untuk Masyarakat miskin. Apalagi bantuan yang satu ini secara khusus untuk kategori mayarakat miskin Ekstrim. Artinya Masyarakat paling miskin.

    Pada media Obor, Senin, 3 Mei 2024, di Kantor Desa Sondo. Muhammad (Ketua BPD Desa Sondo Kecamatan Monta), membeberkan atas temuan terjadinya kekurangan Berat/Netto pada beras bantuan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sebanyak 10 Kg Perkeluarga tahap II.

    “Temuan itu terjadi saat kami ke Kantor Desa, kemudian kami melihat ada beras bantuan itu, ya kami main timbang aja, kami temukan kekurangan, kami timbang lagi dan seterusnya. Semua karung yang kami timbang rata-rata ditemukan kekurangan 1-1.5 Kg per karung,” bebernya.

    Pada saat yang sama, Sulaiman, S.Sos (Sekretaris Desa Sondo), juga ikut membenarkan temuan tersebut.

    “kami secara Bersama ikut melakukan penimbangan sebagaima telah disampaikan oleh Ketua BPD. Benar adanya, bahkan kami juga telah berkoordinasi dengan beberapa desa Lingkup Kecamatan Monta, juga menemukan kasus yang sama. Ini artinya dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini kami terus mengumpulkan bukti, kamin upayakan akan menempuh jalur hukum, karena ini telah merugikan warga kita, bahkan merugikan keuangan negara. Negara membayar 10 Kg padahal dilapangan hanya 8-9 Kg perkarung. Investigasi melalui jalur hukumlah untuk menemukan kerugian tersebut, saat ini hitungan kita bisa tembus milyaran,”terangnya.

    Lebih jauh dikatannya, Ini mungkin sudah berlangsung lama, kebetulan kami Pemerintah Desa, di tahap II ini coba-coba aja melakukan penimbangan, sebelumnya kami tidak lakukan. Akhirnya setelah kami timbang, kami menemukan ada kekurangan 1 Kg setiap karungnya. Kami telah menyimpan Sebagian sebagai barang bukti, kemudian kita dokumentasikan.

    “Kami menduga, ini melibatkan banyak orang, mustahil ini human eror. kami justru mencurigai Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan ikut terlibat di dalamnya. Mereka inikan pengawas langsung atas kualitas dan kuantitas barang. Tapi, semua itu kita akan sampaikan dulu kepada Lembaga hukum, Lembaga hukumlah yang akan melakukan penyelelidikan,”tandasnya.

    Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, yang dikonfirmasi awak Media ini, memberikan penjelasan, bahwa Program ini adalah Program nasional melalui badan pangan Nasional, yang telah melewati tahap dua bahkan mau tahap Tiga.

    Kata dia, dalam soal temuan itu Bappeda hanya bertanggung jawab soal data Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Sementara yang bertanggung jawab atas Kualitas dan kuantitas adalah Dinas Ketahanan pangan kabupaten Bima. Bulog adalah Pelaksana, tapi bulog itu telah melakukan lelang kepada Pihak Ketiga, kita sebutlah kontraktor/Penyedia logistic.

    “Barang itu sebelum dilakukan penyaluran bulog melakukan penimbangan untuk memastikan beratnya sesuai atau tidak. Olehnya demikian silakan tanyakan Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog. Sementara yang berkaitan dengan data jumlah KPM di Kabupaten Bima mohon datang di Bappeda,” Tutupnya.

    Kepala Bulog Kabupaten Bima, memberikan tanggapan melalui Pesan whatshap menuturkan, Tim tranporter sudah melakukan Pengecekan dan Koordinasi dengan pihak Desa.

    “Tidak benar, semua Desa mengalami kekurangan sebanyak tersebut. Untuk Desa Nontotera permasalahan sudah diselesaikan. Untuk Desa Sondo sedang dilakukan Koordinasi. Pada prinsipnya, Pihak Transporter siap melakukan penggantian kekurangan beras sesuai ketentuan yang berlaku,”ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

    *Red*