KOTA BIMA.OBORBIMA.ID — Pemerintah Kota Bima menyiapkan penetapan status tanggap darurat bencana sebagai langkah percepatan penanganan dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kekeringan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., di Aula Parenta Kota Bima, Senin (19/10/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, unsur Polres Bima Kota, Bank NTB Syariah, Kabag Umum, Camat Mpunda, Camat Rasanae Barat, PMI, Lurah Tanjung, Lurah Paruga, Lurah Pane, serta jajaran BPBD Kota Bima.
Dalam rapat tersebut, Sekda Kota Bima menegaskan bahwa penanganan kekeringan membutuhkan langkah cepat, terkoordinasi, dan terukur, terutama untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
Penetapan status tanggap darurat diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat mobilisasi personel, peralatan, armada, dan dukungan anggaran dalam penanganan bencana kekeringan.
Sebagai langkah awal, BPBD Kota Bima diminta segera membentuk posko kedaruratan yang berfungsi sebagai pusat komando dan koordinasi penanganan. Posko tersebut akan menjadi tempat penghimpunan informasi mengenai kondisi wilayah terdampak, kebutuhan air bersih masyarakat, kesiapan armada, hingga pelaksanaan distribusi air.
Selain itu, BPBD diminta mengambil alih komando operasional penanganan kedaruratan sesuai kewenangannya serta mengoordinasikan seluruh sumber daya yang dibutuhkan agar penanganan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Pemetaan Wilayah dan Kebutuhan Air Bersih
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, BPBD Kota Bima juga diminta melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah yang mengalami kesulitan air bersih.
Pemetaan tersebut harus disertai pendataan kebutuhan air di setiap titik terdampak, termasuk jumlah warga yang membutuhkan bantuan dan volume air yang diperlukan. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan jadwal serta frekuensi distribusi setiap hari.
Dengan perencanaan berbasis data, penyaluran air bersih diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Delapan Mobil Tangki Disiapkan
Untuk mendukung operasi distribusi, Pemerintah Kota Bima saat ini memiliki delapan unit mobil tangki yang dapat dioptimalkan untuk menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak.
Selain memaksimalkan armada yang tersedia, Pemkot Bima juga akan mengupayakan koordinasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki mobil tangki agar dapat memberikan dukungan tambahan.
Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan dan mempercepat penyaluran air bersih, terutama ke wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah Kota Bima juga menegaskan bahwa air yang disalurkan melalui operasi bantuan tersebut merupakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, bukan air minum. Masyarakat diimbau tetap memastikan air yang dikonsumsi memenuhi persyaratan keamanan air minum.
Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Penanganan kekeringan di Kota Bima membutuhkan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, instansi terkait, BUMN, serta unsur kemanusiaan dan pihak lainnya.
Melalui koordinasi terpadu, pembentukan posko kedaruratan, pemetaan kebutuhan, dan optimalisasi armada distribusi, Pemerintah Kota Bima berupaya memastikan penanganan kekeringan berjalan cepat, tepat sasaran, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pemkot Bima berharap sinergi seluruh pihak dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus memastikan ketersediaan air bersih tetap terjaga selama kondisi kekeringan berlangsung.