KOTA BIMA.OBORBIMA.ID — Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, untuk membahas sejumlah persoalan strategis daerah yang membutuhkan perhatian serius dan tindak lanjut nyata dari seluruh jajaran pemerintahan.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, seluruh Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, Camat, serta Lurah se-Kota Bima.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wali Kota memberikan perhatian khusus terhadap persiapan menghadapi kunjungan Tim Pemantau Adipura Tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup, PUSDAL Bali Nusra, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dijadwalkan berlangsung pada periode penilaian 19–28 Oktober 2026.
Dari tujuh daerah di NTB yang menjadi sasaran penilaian, Kota Bima menjadi salah satu daerah yang akan dipantau. Karena itu, Wali Kota menegaskan bahwa kesiapan menghadapi penilaian Adipura bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
Kebersihan dan penataan lingkungan harus menjadi perhatian utama, mulai dari jalan protokol, pasar, kawasan permukiman, fasilitas umum, perkantoran, saluran drainase, hingga tempat pembuangan sampah.
Wali Kota secara khusus meminta Camat dan Lurah agar turun langsung memantau kondisi wilayah masing-masing. Mereka diminta mengidentifikasi titik-titik yang masih kotor, sampah yang belum tertangani, serta fasilitas kebersihan yang perlu segera dibenahi.
Koordinasi dengan DLH dan OPD terkait juga harus diperkuat dengan melibatkan RT/RW, petugas kebersihan, pelaku usaha, pengelola pasar, sekolah, dan masyarakat.
Menurutnya, setiap persoalan lingkungan harus ditangani melalui langkah konkret, bukan hanya didokumentasikan atau dilaporkan secara administratif. Keseriusan seluruh jajaran sangat dibutuhkan agar kebersihan kota benar-benar terjaga dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Antisipasi Dampak Kemarau, Distribusi Air Bersih Harus Tepat Sasaran
Selain persoalan kebersihan, Wali Kota Bima turut menyoroti potensi kesulitan air bersih akibat kemarau panjang yang dapat berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat.
OPD terkait diminta segera melakukan pemetaan terhadap kelurahan dan lingkungan yang mengalami kekurangan air bersih, termasuk mendata jumlah kepala keluarga yang terdampak.
Camat dan Lurah juga diminta mengetahui secara pasti jadwal distribusi air, lokasi pelayanan, serta jumlah warga yang telah maupun belum mendapatkan bantuan air bersih.
Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan tingkat kesulitan air paling tinggi.
Wali Kota menekankan pentingnya koordinasi lintas-OPD agar distribusi air bersih berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Camat dan Lurah Diminta Responsif terhadap Keluhan Warga
Dalam arahannya, Wali Kota juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar meningkatkan kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, kebutuhan dasar, maupun persoalan sosial di lingkungan masing-masing.
Camat dan Lurah tidak boleh hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi harus proaktif turun ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya, mendengarkan aspirasi warga, serta memastikan setiap persoalan memperoleh tindak lanjut.
Kehadiran aparatur di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut.
Aktivitas di Fasilitas Umum Harus Dipantau Sesuai Ketentuan
Wali Kota juga menyinggung adanya keresahan masyarakat terkait isu LGBT dan sejumlah kegiatan yang diduga menimbulkan persoalan ketertiban di lingkungan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Camat dan Lurah diminta meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung di wilayah masing-masing, khususnya kegiatan yang menggunakan fasilitas umum.
Apabila terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran peraturan atau gangguan ketertiban, aparatur wilayah diminta berkoordinasi dengan OPD dan instansi berwenang untuk melakukan verifikasi serta mengambil langkah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penanganan setiap laporan harus dilakukan secara cermat, berdasarkan fakta, dan melalui mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pengabdian Harus Dibuktikan dengan Tindakan Nyata
Menutup arahannya, Wali Kota Bima mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar terus menjaga semangat pengabdian dan meningkatkan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya laporan, dokumen, maupun kegiatan administratif yang diselesaikan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari kehadiran aparatur di tengah masyarakat, kemampuan merespons persoalan, serta hasil nyata yang dirasakan warga.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh perangkat daerah, Camat, dan Lurah diharapkan semakin memperkuat sinergi, meningkatkan pengawasan wilayah, serta bergerak cepat menangani persoalan prioritas daerah.
Dengan kerja bersama dan tindak lanjut yang konsisten, Pemerintah Kota Bima diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga ketersediaan air bersih, memperkuat pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
#OB.005#