JAKARTA.OBORBIMA.ID — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.Si., menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-3 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Kehadiran Wagub NTB yang akrab disapa Umi Dinda menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan DPD RI dalam memperjuangkan berbagai kepentingan pembangunan daerah di tingkat nasional.
Sidang tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-22 DPD RI dengan mengusung tema “Dari Daerah untuk Indonesia”. Sejumlah agenda kelembagaan dibahas, di antaranya laporan kinerja tahunan DPD RI serta pengambilan keputusan atas hasil kerja alat kelengkapan dewan.
Salah satu agenda penting adalah penetapan pertimbangan DPD RI terhadap 10 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031 untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR RI.
Menurut Umi Dinda, keberadaan DPD RI memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu jalur konstitusional yang membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional.
“Bagi kami di daerah, komunikasi dengan DPD RI sangat penting. Berbagai kebutuhan pembangunan NTB harus terus disampaikan dan dikawal agar menjadi bagian dari perhatian dalam kebijakan nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, hubungan pemerintah daerah dengan para senator tidak sebatas menyampaikan aspirasi, tetapi harus dilanjutkan dengan komunikasi dan koordinasi yang konstruktif.
Dengan demikian, berbagai kebijakan pemerintah pusat diharapkan semakin mampu menjawab kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk NTB yang memiliki karakteristik serta potensi pembangunan yang beragam.
Umi Dinda juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara memiliki kaitan erat dengan keberhasilan pembangunan di daerah, termasuk dalam pemanfaatan anggaran dan transfer pemerintah pusat kepada daerah.
“Kita berharap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara semakin baik. Setiap kebijakan dan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat pemerataan pembangunan, pelayanan dasar, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, rangkaian HUT ke-22 DPD RI turut memperlihatkan keberagaman Indonesia melalui penggunaan pakaian adat dari berbagai daerah oleh para anggota DPD RI.
Bagi Umi Dinda, keberagaman tersebut sekaligus menggambarkan pentingnya perspektif daerah dalam setiap proses perumusan kebijakan nasional.
Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi dan tantangan yang berbeda. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah dinilai menjadi salah satu kunci agar pembangunan nasional dapat berjalan lebih merata.
Dalam konteks NTB, komunikasi dengan DPD RI akan terus diperkuat untuk mengawal sejumlah kepentingan strategis daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, pemerataan pembangunan hingga pengembangan potensi ekonomi masyarakat.
Kehadiran Wagub Umi Dinda dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB memperkuat hubungan kelembagaan dengan para wakil daerah di tingkat nasional.
“Dari daerah untuk Indonesia” bukan sekadar tema, tetapi menjadi semangat agar kebijakan nasional benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat di seluruh daerah, termasuk NTB.