KOTA BIMA,OBORBIMA.ID — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi ruang fiskal pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bima tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan dan sektor informal.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE saat membuka Sosialisasi Manfaat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan kepada petani tembakau dan pekerja rentan penerima bantuan iuran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan berlangsung di Aula SMA Negeri 4 Kota Bima, Senin (21/9/2026), dan diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai unsur.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi periode yang penuh tantangan bagi pemerintah daerah. Selain menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Pemkot Bima juga harus memenuhi kebutuhan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu.
Namun demikian, kondisi fiskal tersebut tidak menghilangkan perhatian pemerintah terhadap perlindungan masyarakat yang bekerja dan memiliki risiko dalam menjalankan aktivitasnya.
“Di saat yang bersamaan Pemerintah Kota Bima mengangkat PPPK penuh waktu dan paruh waktu di tengah kondisi fiskal terbatas. Tetapi kami peduli, kami sisihkan untuk memberikan jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja rentan, RT, RW, marbot, imam masjid, kader posyandu dan petani tembakau,” ujar Rahman.
Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal.
Ia menyebutkan, sebanyak 747 RT dan RW di seluruh Kota Bima telah mendapatkan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui program pemerintah daerah.
Rahman juga meminta agar perlindungan yang diberikan pemerintah dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap layani masyarakat dengan baik. Begitu juga guru ngaji, imam, marbot, bilal, kader posyandu dan petani tembakau kita biayai iuran BPJS Ketenagakerjaan-nya,” katanya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bima, Hj. Fitriani, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sepanjang tahun 2026, tercatat 9.283 orang telah dibiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD Kota Bima.
“Sepanjang tahun 2026, sebanyak 9.283 orang yang sudah dibiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD Kota Bima,” ungkap Fitriani.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima, Erlangga Priadi Jomantara, SE, turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Bima dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 5.283 tenaga kerja yang terdiri dari PPPK paruh waktu, imam dan marbot masjid, RT, RW, serta kader posyandu telah memperoleh perlindungan.
Selain itu, terdapat 3.250 petani dan buruh tembakau serta 750 pekerja rentan yang juga telah mendapatkan perlindungan.
Perluasan kepesertaan tersebut turut mendorong peningkatan cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Bima.
Hingga Agustus 2026, dari target 34.113 tenaga kerja, sebanyak 23.900 tenaga kerja aktif telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Program tersebut memberikan perlindungan terutama terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian, sehingga pekerja dan keluarganya memiliki jaminan ketika menghadapi risiko akibat aktivitas pekerjaan.
Pemkot Bima berharap sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan terus diperkuat sehingga cakupan kepesertaan semakin luas dan perlindungan sosial dapat dirasakan oleh lebih banyak pekerja, baik sektor formal maupun informal.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan keterbatasan anggaran tidak menghilangkan perhatian terhadap kelompok pekerja yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial.
#OB.07#
