JAKARTA.OBORBIMA.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatat capaian di tingkat nasional. Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara, NTB meraih tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (17/9), tersebut menempatkan NTB sebagai Terbaik I kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Selain itu, NTB meraih Terbaik II kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi gambaran atas arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Miq Iqbal.
Menurutnya, penilaian yang diberikan Kemendagri tidak hanya melihat hasil pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan kekuatan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani persoalan dasar masyarakat.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.
Atas capaian tersebut, NTB juga mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp9 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Bedah Rumah Sasar Kemiskinan Ekstrem
Pada sektor perumahan, Pemprov NTB akan mengarahkan program bedah rumah terutama kepada masyarakat yang berada di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Miq Iqbal menjelaskan, peningkatan kualitas hunian menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem. Kondisi rumah yang tidak layak huni dinilai berkaitan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.
Pemerataan Kualitas Pendidikan
Di bidang pendidikan, Pemprov NTB terus melakukan pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah.
Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan tersebut, kepala sekolah dengan kinerja terbaik akan didorong untuk mengabdi di wilayah pelosok dengan mendapatkan dukungan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Miq Iqbal.
Apresiasi Bukan Tujuan Akhir
Gubernur menegaskan, penghargaan dari pemerintah pusat bukanlah tujuan akhir. Apresiasi tersebut justru menjadi dorongan agar berbagai kebijakan yang telah dirancang dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berbagai kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Program Desa Berdaya, terutama yang menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” kata Miq Iqbal.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya mendorong pelaksanaan standar pelayanan minimal, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Selain itu, Kemendagri memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Tiga apresiasi yang diraih NTB sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan, memastikan dukungan anggaran tepat sasaran, serta mendorong agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat di berbagai wilayah NTB.
#OB.13#