KOTA BIMA.OBORBIMA.ID — Pemerintah Kota Bima menyampaikan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Kota Bima, Kamis (17/9/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Bima tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm., dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., jajaran pemerintah daerah, pimpinan serta anggota DPRD Kota Bima dan unsur terkait.
Mewakili Wali Kota Bima, Sekda menyampaikan penjelasan pemerintah daerah mengenai rancangan perubahan APBD sebagai bagian dari tahapan penyusunan dan pembahasan anggaran daerah tahun 2026.
Penyampaian tersebut menjadi dasar bagi DPRD untuk mencermati lebih lanjut berbagai substansi dalam Raperda, termasuk perubahan kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta penyesuaian program dan kegiatan pemerintah daerah.
Dalam proses pembahasan, DPRD akan menelaah setiap perubahan anggaran melalui alat kelengkapan yang memiliki kewenangan sesuai bidang tugasnya. Pembahasan diarahkan agar kebijakan anggaran tetap berpijak pada kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan.
Perubahan APBD juga menjadi momentum untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun berjalan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
Selain memastikan kesesuaian antara kebijakan dan alokasi anggaran, proses pembahasan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bima.
Rapat Paripurna Ke-10 ini selanjutnya menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Pemerintah daerah bersama DPRD akan melanjutkan seluruh tahapan sesuai mekanisme yang berlaku hingga tercapai persetujuan bersama.