MATARAM.OBORBIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah nyata dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui gerakan kolaboratif lintas sektor. Upaya ini ditegaskan dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual yang digelar di UIN Mataram, Sabtu (18/4).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi.
Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA memberikan apresiasi atas komitmen Pemprov NTB yang dinilai aktif membangun sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga dalam menangani kekerasan berbasis gender.
“Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi kuat dari semua pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB menekankan pentingnya keterbukaan dalam menghadapi persoalan kekerasan yang masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Sumbawa dan Bima.
Menurutnya, pendekatan terbaik bukan dengan saling menyalahkan, melainkan dengan membangun gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga.
“Rumah tangga adalah benteng pertama. Dari keluarga yang sehat dan harmonis, akan lahir generasi yang kuat dan mampu melindungi diri dari kekerasan maupun ancaman lainnya,” ujarnya.
Ia juga mengajak para ibu dan perempuan untuk mengambil peran strategis dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak, sekaligus memperkuat pendidikan karakter sejak dini.
Lebih lanjut, pemerintah daerah mendorong lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan pondok pesantren agar menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas utama.
Wagub NTB menilai kehadiran Menteri PPPA menjadi suntikan semangat bagi seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat gerakan anti kekerasan di daerah.
“Ini menjadi energi baru bagi kami untuk terus bergerak bersama melindungi perempuan dan anak di NTB,” katanya.
Seminar ini merupakan bagian dari kampanye nasional yang mengusung pesan bahwa keamanan adalah hak setiap individu. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan ruang aman serta mencegah kekerasan berbasis gender secara berkelanjutan.