Stop Saling Menyalahkan, Wagub NTB Dorong Aksi Nyata Cegah Kekerasan

MATARAM.OBORBIMA.ID — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya peran keluarga dan pendidikan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual di UIN Mataram, Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam menghadapi persoalan kekerasan yang masih menjadi tantangan serius, khususnya di NTB.

Dalam sambutannya, Wagub yang akrab disapa Dinda itu menekankan bahwa upaya perlindungan harus dimulai dari lingkungan keluarga.

Ia menilai, keluarga yang harmonis mampu membentuk ketahanan mental anak sehingga dapat terhindar dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan penyalahgunaan narkoba.

“Perlindungan harus dimulai dari rumah. Keluarga memiliki peran utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak lagi menutup-nutupi kasus kekerasan, serta menghentikan budaya saling menyalahkan. Menurutnya, langkah nyata dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menekan angka kekerasan.

“Sudah saatnya kita berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak bersama untuk mencegah kekerasan agar tidak terus berulang,” tegasnya.

Selain itu, Wagub NTB mendorong agar edukasi pencegahan kekerasan menjadi bagian dari kurikulum di lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pondok pesantren, guna meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan diri di kalangan generasi muda.

Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifah Fauzi mengapresiasi kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan dunia pendidikan dalam mengkampanyekan pencegahan kekerasan seksual.

Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan amanat konstitusi.

“Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, termasuk perempuan dan anak,” ujarnya.

Menurut Arifah, perempuan dan anak memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Perempuan dan anak adalah kunci lahirnya generasi berkualitas. Karena itu, perlindungan terhadap mereka menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Seminar nasional ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

#OB.003#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *