BIMA – Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, secara resmi membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2027 yang digelar di Aula Masjid Agung Kabupaten Bima, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan sebagai Pondasi Penguatan Pembangunan Manusia Bima dan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan.” Forum ini dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima Muhammad Erwin, unsur Forkopimda, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, pimpinan perguruan tinggi, serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Bima.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Forum ini, menurutnya, menjadi wadah penting untuk menyelaraskan data, gagasan, serta aspirasi masyarakat dari berbagai tingkatan pemerintahan.
“Musrenbang adalah instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Di sinilah seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk merumuskan arah pembangunan yang tepat dan berkelanjutan,” ujar Irfan.
Ia menjelaskan, fokus pembangunan Kabupaten Bima ke depan akan diarahkan pada tiga sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Ketiga sektor tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Menurutnya, birokrat dituntut memiliki kemampuan analisis yang kuat serta mampu merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
“Kompetensi utama birokrat hari ini adalah kemampuan membaca situasi, menganalisis persoalan, merumuskan kebijakan, dan mengeksekusi solusi secara tepat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penyerahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bima kepada Wakil Bupati sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Bima berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.