Mengulas Tulisanya Syamsuddin, Kepemimpinan Dinda-Dahlan Dinilai Tidak Layak dilanjutkan, Dino Marahu : Itu Adalah Pernyataan Utopis

Headline, Politik157 Dilihat
KABUPATEN BIMA,OBORbima – Demokrasi telah memberikan ruang kebebasan publik seluas-luasnya, baik untuk dipilih maupun memilih sesuai dengan keinginan dan pendapatnya.

Demokrasi pula mengijinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung serta memungkinkan adanya praktik kebabasan politik secara bebas dan setara tentunya tetap dalam kaidah-kaidah norma dan nilai universalitas itu sendiri.

“Sebuah pendapat, tentu saja akan hadir mewarnai diskursus dalam dinamika proses kepemimpinan, ruang dialektika itu harus selalu terbuka sebagai bagian dari bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap proses pembangunan Daerah, pendapat itu bisa datang kepada siapa saja, termasuk kepada seorang akademisi sekalipun. Hanya saja sebuah pendapat itu akan berniali akademis jika pendapat tersebut didukung oleh riset dan penelitian sehingga bisa dipertanggung jawabkan adanya sebuah obyektifikasi dari sebuah penialain, apakah itu di anggap gagal atau tidak,” demikian yang dikatakan oleh Wakil Ketua Bidang Pemuda & Olah Raga DPD II KNPI Kabupaten Bima Dino Marahu dalam siaran persnya Selasa 31 Desember 2019.

Apalagi, kata dia, sebuah penilaian itu tertuju pada kepemimpinan secara menyeluruh dari sebuah kekuasaan yang sedang berjalan, sebuat saja kepemimpinan IDP-Dahlan dalam bingkai Visi Bima Ramah.

“Fariabel penilaian itu masih bersifat parsial dan sangat tendensius bahkan dinilai sangat politis. Pemberian penilaian atau menjustifikasi kegagalan sebuah kepemimpinan IDP-Dahlan,” tandasnya.

Menurutnya, itu adalah sebuah opini bukan hasil penelitian. Sebuah opini, boleh-boleh saja sebagai-bagian dari relasi kekuasaan dengan rakyat. Karena sebuah opini itu mengandung pandangan atau pendapat pribadi seseorang untuk menjelaskan suatu peristiwa atau hal tertentu, baik yang belum terjadi maupun yang telah terjadi dan tidak mewakili sebuah institusi manapun.

“Sebagai seorang akademisi, saudara syamsuddin harus mengedepankan sisi ilmiyahnya sebagai bagian dari cara etis dalam mengupas sisi-sisi kritis pembangunan daerah ini. Sehingga melahirkan adanya preferensi edukatif dan moraliti serta memungkinkan adanya kodifikasi Visi dan Misi oleh para pemangku kebijakan dalam mendorong semangat pembangunan daerah kabupaten Bima yang kita cintai bersama, bukan sekedar menghakimi atau memberikan label penilaian kegagalan semata,” pungkasnya.

Seorang politisi, lanjutnya, sudah tentu berbeda gayanya sebagai seorang akademisi. Para politisi tentu memberikan citarasa dan aroma yang berbeda dalam setiap statementnya, dia akan hadir sebagai bagian dari gelombang politik dengan narasi dan gagasan politik yang sudah barang tentu akan mewakili para kelompok kepentingan.

Sementara seorang akademi, dia akan selalu mengedepankan riset atau penelitian serta pandangan akademik dalam memberikan sebuah gagasan dan penilaian terhadap suatu obyek, apalagi sebuah obyek tersebut masih bersifat utopis untuk dinilai dan dianggap gagal.

“Saya menyarankan untuk melakukan riset dan penelitian, sehingga tidak asal memberikan penilaian apalagi mengeluarkan statement yang kurang ilmiyah sebagai seorang akademisi. Wallahu’alam,” tuturnya.

=OB.009=

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *