Tag: headline

OBORbima – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021 atau sekitar 7 hari lagi. Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.

“Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional, KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan,” ungkap Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding pada media ini Rabu, 24 Maret 2021.

Ia menjelaskan, rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.

“Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja. Saat ini seluruh WL juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN. Sehingga, KPK memandang tidak ada alasan bagi PN untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu,”terangnya.

Selain itu, lanjutnya, KPK juga mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

“Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat,”pungkasnya.

=OB.009=

KOTA BIMA,OBORbima – Lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo’o Kota Bima, beberapa hari lalu dihantam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter, tidak hanya itu, rumah relokasi yang dibangun dengan anggaran besar itu juga digenangi lumpur tebal. Saat ini mendapat perhatian khusus Pemkot Bima dan Pimpinan DPRD Kota Bima.

Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih SH, mengaku selaku pimpinan DPR Kota Bima, dirinya telah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota Bima dan Sekda Kota Bima selaku ketua tim anggaran Pemkot Bima.

“Saya sudah koordiansi langsungsung dengan Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota dan Seksa, dan menyepakati alokasi kan anggaran 1 M, untuk membangun drainase induk di Kadole,” kata dia.

Lanjut dia, drainase induk itu dibangun melingkupi semua kawasan diluar bangunan, duta PAN itu juga mengakui adanya bencana banjir kemarin, karena curah hujan cukup tinggi, sehingga mengakibatkan banjir.

“Langkah cepat dilakukan Pemerintahan Lutfi Feri adalah, mengkoordinasikan dengan kami Pimpinan DPR dan sesegera mungkin anggaran rekonstruksi dialihkan untuk pembangunan drainase induk,” kata dia.

Sebagai upaya langkah cepat Pemkot Bima menjawab persoalan yang terjadi, dirinya meminta kepada Pemkot agar dalam waktu dekat ini disikapi, setelah dilakukan refocussing anggaran.

“Pemerintah hari ini akan selalu hadir bersama masyarakat, disana bukan hanya ada rumah relokasi tapi akan dibangun sarana-sarana umum, seperti Ruang Terbuka Publik (RTP), Pustu dan lain lain,” sebut dia.

Menurut dia, kalau disitu akan berkembang pesat, maka akan menjadi atensi khusus bagi Pemerintah l.

“Kita harus kuat terhadap ujian dan cobaan dari Allah, masyarakat Kota Bima adalah orang-orang hebat dan kuat untuk mendukung pemerintahan yang ada,” kata dia.

Kepada masyarakat di lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo’o Kota Bima, Wakil ketua DPRD Kota Bima meminta agar bersabar dan tabah, pada prinsipnya kita harus kuat.

=OB.002=

KOTA BIMA,OBORbima – Lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo’o Kota Bima, beberapa hari lalu dihantam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter, tidak hanya itu, rumah relokasi yang dibangun dengan anggaran besar itu juga digenangi lumpur tebal. Saat ini mendapat perhatian khusus Pemkot Bima dan Pimpinan DPRD Kota Bima.

Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih SH, mengaku selaku pimpinan DPR Kota Bima, dirinya telah melakukan koordinasi dengan Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota Bima dan Sekda Kota Bima selaku ketua tim anggaran Pemkot Bima.

“Saya sudah koordiansi langsungsung dengan Wali Kota Bima, Wakil Wali Kota dan Seksa, dan menyepakati alokasi kan anggaran 1 M, untuk membangun drainase induk di Kadole,” kata dia.

Lanjut dia, drainase induk itu dibangun melingkupi semua kawasan diluar bangunan, duta PAN itu juga mengakui adanya bencana banjir kemarin, karena curah hujan cukup tinggi, sehingga mengakibatkan banjir.

“Langkah cepat dilakukan Pemerintahan Lutfi Feri adalah, mengkoordinasikan dengan kami Pimpinan DPR dan sesegera mungkin anggaran rekonstruksi dialihkan untuk pembangunan drainase induk,” kata dia.

Sebagai upaya langkah cepat Pemkot Bima menjawab persoalan yang terjadi, dirinya meminta kepada Pemkot agar dalam waktu dekat ini disikapi, setelah dilakukan refocussing anggaran.

“Pemerintah hari ini akan selalu hadir bersama masyarakat, disana bukan hanya ada rumah relokasi tapi akan dibangun sarana-sarana umum, seperti Ruang Terbuka Publik (RTP), Pustu dan lain lain,” sebut dia.

Menurut dia, kalau disitu akan berkembang pesat, maka akan menjadi atensi khusus bagi Pemerintah l.

“Kita harus kuat terhadap ujian dan cobaan dari Allah, masyarakat Kota Bima adalah orang-orang hebat dan kuat untuk mendukung pemerintahan yang ada,” kata dia.

Kepada masyarakat di lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo’o Kota Bima, Wakil ketua DPRD Kota Bima meminta agar bersabar dan tabah, pada prinsipnya kita harus kuat.

=OB.002=

BIMA,OBORbima – Selain mengahadiri do’a syukuran atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2021-2026, di Halaman Kantor Kecamatan Monta, Senin 22 Maret 2021.

Bupati Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Wabup Drs H Dahlan HM Noer, M.Pd, juga mengukuhkan Pengurus IP3A Damai Indah di Kompleks Parado, masa bakti 2021-2026.

Sejumlah pejabat ikut menghadiri acara tersebut. Antara lain Asisten III Setda Bima, Kepala OPD, Camat Monta, Kapolsek Monta dan seluruh Kades se Kecamatan Monta.

Bupati umi Dinda, mengatakan, kemenangan yang telah diraih bukan hanya untuk pendukung dan pejuang saja. Melainkan, kemenangan bersama seluruh masyarakat Bima, untuk menyukseskan program Bima Ramah jilid II.

‘’Kita harus memanfaatkan dan mengolah potensi yang ada di Kecamatan Monta, supaya kedepannya akan lebih maju dan berkembang. Segala potensi dapat kita maksimalkan tanpa kita membeda-bedakan lagi,’’ujar Bupati.

Dijelaskan Bupati Umi Dinda, dengan adanya ADD Desa, Pemkab Bima bisa bersinergi dengan program yang dicanangkan Pemerintah Desa.

Mulai saat ini, kita hilangkan perbedaan. Kita harus bersatu kembali, hilangkan perbedaan demi mewujudkan Bima Ramah Jilid II.

Tidak ada lagi PNS yang pro dan yang tidak pro. Seluruh ASN silahkan bekerja keras, kerja profesional.

‘’Tunjukkan kerja yang bagus demi memajukan daerah Bima,’’tambahnya.

Kemudian terhadap Pengurus IP3A Indah Damai, yang dikukuhkan, Bupati berharap agar dapat menjalankan amanah dengan baik. Dan mampu mengakomodir yang menjadi keinginan para Petani di Kecamatan Monta.

Sementara itu Camat Monta, Drs. Nurdin M. Said, menyampaikan terima kasih, pada Bupati dan Wakil Bupati, telah memenuhi undangan masyarakat Monta, termasuk para ASN dan elemen elemen lainnya.

Monta merupakan kecamatan keempat yang telah mengadakan syukuran, setelah Kecamatan Madapangga, Langgudu, dan Woha.

Camat Nurdin meyampaikan sejumlah harapan masyarakatnya, pada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bima dua periode tersebut. Antara lain rencana Pemekaran Kecamatan Monta Selatan dan adanya Tempat Pembuangan Sampah Terkahir untuk Kecamatan Monta.

‘’Terimakasih pada para Kades, telah menyelesaikan pembangunan fisik di Kecamatan Monta. Dan kedepannya, pembangunan yang belum selesai, bisa direspon oleh Pemerintah Kabupaten Bima,’’ujar Nurdin.

=OB.001=

BIMA,OBORbima – Kantor Balai Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT), akan membangun lima wahana wisata baru di kawasan destinasi wisata Oi Marai, desa Kawinda Toi, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima tahun 2021 ini.

“Tahun ini direncanakan akan dibangun Canopy Trail, Gapura, Sky Swing, Coffe shop dan jembatan akses jalur pendakian Kawinda To’i, jadi lima wahana yang sudah masuk di perencanaan,” kata Kepala Kantor Balai TNGT Yunaidin S. Si, M. Ap, Kamis, (18/3/2021).

Yunaidi berterima kasih kepada Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, Wabup dan beserta rombongannya, telah mengunjungi wisata Oi Marai yang ada di desa Kawinda Toi.

“Terima kasih atas suport Pemda Bima, tujuannya satu untuk mempromosikan destinasi wisata air terjun Bidadari. Semoga suatu saat nanti destinasi wisata ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat luar NTB tentunya,” ucapnya.

Lanjut dia, pihaknya membangun wahana fokus pada pemandian air terjun bidadari, untuk melengkapi spot wisata di Oi Marai.

“Mudah-mudahan air terjun bidadari khususnya destinasi wisata Oi Marai akan menjadi objek wisata yang menarik untuk wilayah Bima dan sekitarnya,” harapnya.

Kenapa Oi Marai ditata lebih maju, Kepala Taman Nasionak Tambora yang baru ini menjelaskan, tidak banyak destinasi wisata yang memiliki potensi air seperti di Oi Marai ini.

“Air terjun di Oi marai tetap stabil sehingga akan menarik perhatian serta minat wisatawan untuk terus datang di Oi Marai,” kata dia.

Pihaknya mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga bersama Oi Marai yang masuk dalam kawasan, sebab taman Nasional adalah milik bersama.

“Seperti diamanatkan Presiden Jokowi pada saat peresmian Taman Nasional Tambora 2015 lalu, yaitu”Jaga Tambora,” mari kita jaga bersama,” harapnya.

=ADV=

BIMA,OBORbima – Pemerintahan Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Hj.Indah Dhamayanti Puteri SE dan Drs. H. Dahlan M.Noer tidak ternah membatasi siapapun yang mengkritisi apa yang kami kerjakan dan kami laksanakan.

“Tetapi kami berharap, kritikan itu harus didasari dengan bukti dan data-data yang akurat. Karena kritik itu sangat perlu dilakukan, dalam mengelola pemerintahan, karena harus ada yang mengawasinya dengan benar. Baik itu DPR, LSM, Wartawan, Mahasiswa maupun masyarakat,” ungkap IDP usai peresmian Puskesmas Tambora Kamis, 18 Maret 2021.

Namun kata, Umi Dinda sapaanya, kritik yang disampaikan harus ada data yang lengkap dan akurat. Sebab kritik itu harus memberikan yang baik. Lalu jangan kritik, tidak di barengi dengan data yang lengkap.

“Tentu saja kritik dengan sebuah data yang komplet, memberikan solusi, kemudian untuk sebuah perbaikan yang lebih baik. Jangan asal bicara, yang nantinya akan dipermalukan oleh diri sendiri,” tegas ibu dua anak ini

=OB.001=

BIMA,OBORbima – Beberapa waktu lalu, okunum anggota DPRD Kabupaten Bima Rafidin, S.Sos, melaporkan Pemkab Bima ke KPK RI, terkait dugaan penggunaan dana Covid-19 diselewengkan, oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. Merasa tidak pernah melakukam seperti dituduhkan, pihaknya tidak merasa gentar atas laporan tersebut.

“Saya bersama Wakil Bupati Bima, ingatkan, jangan sampai mempermalukan diri sendiri dengan laporan yang masuk ke KPK RI terkait dugaan penggunaan dana Covid, kami tidak merasa menyelewengkan dana dimaksud,” kata Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Kamis, (18/3/2021).

Bupati Bima yag didampingi Wabup Dahlan disela peresmian Puskesmas Tambora menjabarkan, didalam anggaran awal tahun 2020, memang terprogram Rp. 50 M, namun dalam APBDP dipangkas menjadi Rp.19 M, tapi terealisasi hanya Rp.15.900 M.

“Nanti dicek di bagian keuangan yang sudah tertuang secara terperinci penggunaannya baik untuk RSUD, Puskesmas, dan Dinas sosial untuk program JPS,” terangnya.

Bupati perempuan pertama di NTB ini menjelaskan, ditengah kondisi pendemi covid-19 ini, anggota legislatif maupun masyarakat luas, Umi Dinda mengajak mari betul-betul menumbuhkan keprihatinan yang tinggi terhadap daerah.

“Kami tidak pernah membatasi siapapun yang melakukan kritik terhadap yang kami, kerjakan dan perbuat selama betugas. Tapi setiap keritikan harus didasari alat bukti dan data,” jelas dia.

Ia pun nengajak, agar sama-sama memberikan pembelajaran yang terbaik kepada masyarakat.” Kita boleh mengkritisi tapi tidak boleh menghina,” imbunnya.

Dia juga mengakui, Pemerintahan Dinda Dahlan tidak pernah membatasi siapapun untuk mengkritisi, termasuk pihak manapun yang melaporkan, juga sebagai bentuk pengawasan kepada Pemerintah yang sedang bekerja.

“Kami sedang mengawali pekerjaan di periode kedua, sedang fokus bekerja melanjutkan menata program pembangunan periode pertama dalam periode kedua ini,” ucap Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima ini.

Dia juga mengaku, tidak ingin menyampaikan, bahwa apa yang dilaporkan ke KPK RI untuk diketawain, tapi dirinya mengajak masyarakat tanpa terkecuali anggota DPR atau siapapun, silakan kritisi, apalagi anggota DPR memiliki fungsi pengawasan.

“Tapi ingat, harus didasari dengan data-data yang ril, jangan asal bicara yang nantinya akan mempermalukan diri sendiri,” katanya.

Ia pun mengajak wartawan untuk dicek di bagian keuangan, semua data penggunaan dana Covid, terdata dibagian keuangan.

“Apalagi kami baru saja menyampaikan laporan keuangan ke BPK, dan nantinya BPK akan turun kembali mengecek termasuk diantaranya apa yang dilaporkan,” imbuhnya.

Dari beberapa pihak sudah melaporkan, lanjutnya, bukan karena pihaknya tidak ingin bertindak lebih, karena merasa benar atau salah.

“Kita menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan sekarang, tugas kami pemerintah yaitu menjelaskan apa yang dikerjakan,” katanya.

Ketika ditanya apakah akan melapor balik oknum DPRD tersebut di pihak kepolisian ?. Umi Dinda sapaanya menjelaskan, kita tunggu saja, tetapi ada juga beberapa Tim yang sudah melaporkanya.

“Intinya sudah ada yang melapor balik, tetapi kalau kita, tunggu saja ya,” pungkasnya mengakhiri.

=OB.002=

BIMA,OBORbima – Doa Dana, dirangkaikan dengan Syukuran atas pelantikan Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima terpilih, diselengarakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Ntonggu berlangsung khidmat.

Acara digelar sekitar pukul 13:15 Wita, dipusatkan di So Na’e, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Rabu 17 Maret 2021.

Selain dihadiri Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri, SE, ikut hadir pada syukuran tersebut anggota DPRD Kabupaten Bima, Daerah Pemilihan VI, Hj Suhartini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bima. Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Camat Palibelo dan Kades se Kecamatan Palibelo.

Pada momen tersebut juga dilaksanakan do’a bersama untuk keselamatan So Na’e, agar musim tanam tahun ini dapat menuai hasil yang baik.

Bupati Bima, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik terhadap acara do’a syukuran tersebut. Mudah-mudahan yang dihajatkan dan diniatkan akan segera diijabah oleh Allah SWT .

Dalam situasi pandemi covid-19 seperti ini, kata Bupati Umi Dinda, Pemerintah mesti hadir apalagi telah undang oleh Petani, karena dampak yang dirasakan cukup berat.

‘’Kami hadir untuk mensuport. Sektor pertanian menjadi andalan pemerintah juga Negara. Karena potensi lahan persawahan yang luas kita miliki,’’ungkapnya.

Dijelaskan Bupati, sektor Pertanianlah yang masih bisa menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi daerah dan Negara.

Oleh karena itu, kepada Dinas Pertanian dan Tenaga Penyuluh Lapangan dapat memastikan disetiap tahunnya, di lahan yang luas dan subur seperti di So Na e ini, bisa menghasilkan hasil panen yang cukup baik dan terjaga kesuburannya.

Bupati Umi Dinda, berharap agar kesuburan tanah di So Na’e, tetap terjaga sampai sekian tahun kedepan.

‘’Inilah perlunya pendampingan. Kemudian usahakan yang ditanam tidak hanya satu varitas. Tanam juga varites lain agar hasilnya lebih banyak,’’tambah Bupati.

Dijelaskan Bupati Bima dua periode ini, kita harus mempertahankan NTB sebagai lumbung pangan bagi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga hasil panen kita di Kabupaten Bima, khususnya di So Na’e, ini.

Kemudian terkait dengan penerima Alat Mesin Pertanian (Alsinta) dari Pemerintah. Menurut Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima ini, bahwa yang berhak menerima traktor adalah para petani yang memiliki tanah pertanian. Tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah.

Kekurangan atau krisis pangan tidak boleh terjadi, karena kita adalah daerah penyanggang di Nusa Tenggara Barat.

Bupati berharap semua elemen terutama para Petani di So Na’e dapat bekerja sama. So Na’e harus menjadi kebanggaan keluarga kita di Desa Ntonggu serta desa-desa lainnya.

Kepada Camat Palibelo dan para Kades, Bupati menghimbau jika kedepannya ada perluasan wilayah pemukiman penduduk tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah di atas. Agar terhindar dari hal-hal yang tentunya, sangat merugikan keluarga di Ntonggu.
Semua unsur harus bisa memastikan, bahwa perluasan pemukiman mungkin tidak mesti sampai ke wilayah So Na’e.

=OB.001=

KOTA BIMA,OBORbima – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), sampai hari ini belum ada menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai tingkat Kota Bima. Hal ini diungkapkan salah satu Tim Formatur Musda DPD PAN Kota Bima Syamsuri SH sesaat mengikuti acara pertemuan di Rumah Dinas Ketua Umum Julkifli Hasan di Kompleks Widia Candra Selasa, 16 Mei 2021.

Menurut Syamsuri, Hasil Musda V PAN menghasilkan lima Formatur, tim formatur itu diberi waktu untuk bekerja selama 14 hari.

“Karena tim formatur itu tidak menemukan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga kami datang ke Jakarta untuk melapor hasil kegiatan dan Alhamdulllah diterima ketua Umum,” terangnya pada media ini Selasa, 16 Mei 2021.

Apalagi, lanjutnya, Tim formatur datang ke Jakarta baru dua malam kok, untuk melaporkan hasil kegiatan ke DPP, dan belum juga mengeluarkan SK kepengurusan.

Wakil Pimpinan DPRD Kota Bima itu juga mengatakan, legal standing kepengurusan partai itu harus berdasarkan SK, sementara saat ini baru dalam tahap proses.

“Belum ada SK dikeluarkan oleh DPP PAN untuk Kota Bima sampai hari ini, orang baru dua malam kita melihat monas dan gedung bertingkat di Ibu Kota Negara kok, yang jelas SK masih proses oleh DPP,” tegasnya.

Menurutnya, Partai itu ada mekanis, berdasarkan  AD dan ART yang mengatur proses tentang Musda, semua tahapan ada yang mengatur.

“Apalagi Musda V PAN NTB, bukan hanya Kota Bima, tapi Kota dan Kabupaten di NTB. Dilaksanakan 26 Februari 2021, dikasih waktu 14 hari, kalau tidak ditemukan musyawarah mufakat, maka diambil alih oleh DPP,” pinta dia.

Hari ini, sambungnya, DPP sedang bekerja, bukan hanya untuk Kota Bima, tapi NTB dan Indonesia, bekerja siang dan malam.

“Berilah kesempatan pada DPP untuk bekerja dan merumuskanya,” ucapnya.

Ketika ditanya, siapapun yang tunjuk oleh DPP PAN yang menjadi ketua, apakah tetap menghormatinya. Dia menjelaskan, sebagai Kader kita tetap taat dan loyal terhadap perintah Partai, dirinya tidak bisa melampaui kewenangan DPP.

“Insya Allah, kami sebagai kader harus taat dan tunduk terhadap ketupusan DPP. Musda inikan dilaksanakan satu kali dalam lima tahun, harus disambut gembira dengan penuh senyuman,” ucapnya penuh ketawa.

Menurut dia, siapapun kader di tingkat Kota/Kabupaten yang keluar namanya dalam SK, sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara, itu sudah menjadi kewenangan DPP.

“Untuk Kota Bima sampai dengan hari ini belum ada SK kepengurusan yang diterbitkan DPP PAN. Sebab masih dalam tahap proses, berikan kesempatan DPP untuk memutuskan,” pintanya.

Ia menambahkan, tidak perlu ada air mata dan tangisan, kegiatan satu kali dalam lima tahun seperti ini harus disambut dengan gembira ria, pungkas dia