Oborbima

Tag: headline

  • Pemkab Bima – Pemkot Surakarta Bahas Pengembangan Program Strategis

    BIMA.OBORBIMA.ID – Kunjungan Kerja Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, SE.M.IP dengan sejumlah kepala OPD dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dimanfaatkan untuk bertukar informasi dan pandangan terkait pembangunan dan pengembangan sektor strategis kedua pemerintah daerah.

    “Selain isu stunting, upaya penataan kawasan kumuh mengingat, dari 18 kecamatan dan 191 desa yang ada, masih terdapat kawasan yang memerlukan penanganan khusus. Demikian halnya pengembangan pariwisata berbasis budaya, Kabupaten Bima perlu melihat dan mempelajari pengembangan pariwisata di Kota Surakarta sesuai dengan situasi dan kondisi lokal di Kabupaten Bima,” Urai Bupati.

    Sekretaris Kota Surakarta Budi Murtono, SE., M.Si dalam pemaparannya mengungkapkan, Pemkot Surakarta, dalam menjabarkan visi pembangunan kota, ada 17 program prioritas antara lain UMKM Go Internasional, mengupayakan dan mendorong ratusan produk UMKM Solo tembus pasar internasional. Upaya ini dilakukan melalui event “Java In Paris” yang didukung oleh platform e-commerce shopee Indonesia.

    Demikian halnya digitalisasi pasar tradisional, bekerja sama dengan Bank Indonesia secara masif mendorong agar UMKM melakukan transaksi non tunai melalui aplikasi Qris.

    Kata dia, Event Solo Great Sale, dilakukan pada bulan-bulan kunjungan wisata rendah untuk mendongkrak omzet penjualan melalui diskon. Untuk Peningkatan kapasitas pelaku usaha, terdapat Solo Techno Park, Kawasan Sains dan teknologi yang memberikan pelatihan kepada masyarakat bagi pengembangan kompetensi SDM, khususnya mempersiapkan putra-putri daerah menuju persaingan era teknologi.

    “Selain peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja, layanan kependudukan kepada masyarakat melalui tujuh layanan, kelahiran, kematian, layanan e-KTP lansia dan Bimbingan pra-pranikah juga menjadi fokus pelayanan,” Terang Budi Murtono.

    Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas secara teknis implementasi program dan hambatan dalam pelaksanaannya oleh OPD teknis.

    *Red*

  • Masuk Tenaga Sukarela di Dishub Kabupaten Bima Diduga Pakai Pelicin Hingga Puluhan Juta

    Masuk Tenaga Sukarela di Dishub Kabupaten Bima Diduga Pakai Pelicin Hingga Puluhan Juta

    BIMA.OBORBIMA.ID – Untuk jadi tenaga sukarela di (Dishub) Dinas Perhubungan Kabukaten Bima ternyata diduga kuat harus menggunakan pelicin atau bayaran puluhan juta sebagai syarat untuk bisa bekerja di Dinas terkait.

    Hal ini jadi pertanyaan, ada oknum Dishub Kabupaten Bima dan juga ada titipan dari oknum pejabat petengi yang sengaja bermainan nakal dalam perekrutan tersebut.

    Media obor bima  telah mendapatkan info dari orang berinisial “A”, dalam paparannya “A” menjelaskan, bahwa pada tahun 2023 ada sekitar 30 orang honorer yang masuk di Dinas Perhubungan Kabupaten Bima.

    “Ada kurang lebih 30 orang yang masuk dan diduga kuat mereka semua membayar sekitar 20 juta sampai 30 juta rupiah per – orang kepada oknum pejabat di Dinas Perhubungan Kapaten Bima  “terang si “A”.

    Lanjut Si A menjelaskan, di tahun 2024 banyak honorer masuk dan mengantikan honorer yang sudah keluar karena tidak diperpanjang kontrak kerjanya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bima.

    “Tahun 2024 ini saja banyak yang masuk sekitar 50 lebih orang. Mereka ini harus di gaji pakai apa, sementara tenaga sukarela banyak yang masuk, inikan aneh akibat ulah oknum Kadis dan oknum pejabat yang ada di Dinas perhubungan,” terangnya.

    Apalagi sudah jelas, amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) khususnya pada  Pasal 66 UU ASN dijelaskan pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.

    “Larangan tersebut berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN,” ujarnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima H.Maskur pada media ini tidak menampik banyaknya tenaga sukarela yang masuk di Dinas tersebut.

    Akan tetapi, sambung dia, mereka kerja secara sukarala. “Mereka kerja secara sukara reka kok,”tegasnya Senin, 24/6/24.

    Ketika ditanya mereka masuk mengunakan pelicin, Maskur membantahnya.”Tidak ada pelicin atau bayaran puluhan juta,”bantahnya.

    *Red*

  • Sudirman DJ, Terima Surat Kelengkapan Nama Pasangan Calon Dari DPC Partai PBB

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Bakal Calon Wali Kota Bima Sudirman DJ SH menerima surat Kelengkapan Nama Pasangan Calon dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Partai Bulan Bintang Jumat, 21 Juni 2024.

    Pada media ini Sudirman DJ SH mengatakan, bahwa dirinya telah menerima surat dari DPC Partai Partai Bulan Bintang (PBB) untuk kelengkapan nama pasang calon.

    Dari surat DPC PBB tersebut, kata DJ sapaanya, menyampaikan kepada Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Bima yang telah mendaftar dan menyembalikan formulir ke tim Penjaringan DPC. Partai Bulan Bintang Kota Bima, untuk segera melengkapi nama pasangan bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Bima untuk tindaklanjuti melalui rapat Pleno DPC.

    “Alhamdulilah DPC PBB mengintruksikan saya melengkapi nama pasangan bakal calon Walikota / Wakil Walikota Bima terhitung mulai tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2024,”bebernya.

    DJ mengungkapkan rasa syukur dengan terimanya surat mencari Paslon kepadanya.”Mudah-mudahan Partai PBB bisa tetap solit sampai akhir nanti,”harapnya.

    Anggota DPRD Tiga periode ini menambahkan, surat ini menjadi langkah awal bagi dirinya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menghadapi Pilkada 2024.

    “Dengan dukungan politik yang kuat dan visi pembangunan yang jelas. Saya bertekad untuk menjadikan Kota Bima lebih baik di masa depan,”pungkasnya.

    Ditempat terpisah Ketua DPC Partai PBB Syamsudin membenarkan bahwa DPC Partai PBB telah memberikan surat kepada Paslon yang mendaftar di partai PBB.

    “Hari ini DPC Partai PBB sudah menyerahkan semua surat untuk segera melengkapi nama pasangan bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Bima untuk tindaklanjuti melalui rapat Pleno DPC,”ujarnya.

    Surat tersebut sambung anggota DPRD ini, sudah kami semua kepada Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.

    *Red*

  • Jika H. Rum Mundur Dari PJ Wali Kota Bima, DPR Siapkan Tiga Nama Calon Pengganti

    Jika H. Rum Mundur Dari PJ Wali Kota Bima, DPR Siapkan Tiga Nama Calon Pengganti

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan S.Adm menegaskan,  bahwa Lembaga DPRD sudah menyiapkan tiga nama pengganti H. M Rum jika benar akan mengajukan pengunduran diri pada tanggal 3 juli 2024 mendatang dari jabatannya PJ Wali Kota Bima.

    Kata Dae Pawan sapaanya, sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri, PJ kepala daerah seluruh Indonesia wajib mengundurkan diri terhitung 40 hari kerja sebelum tanggal pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024.

    “Yang jelas kami sudah siapkan tiga nama pengganti, tinggal menunggu informasi dari Kemendagri terkait pengunduran diri PJ Wali Kota Bima,” terangnya.

    Intinya ujar Dae Pawan, nanti pada tanggal 3 Juli sesuai SE Mendagri. Bagi PJ kepala daerah seluruh Indonesia yang akan ikut dalam konstalasi pilkada serentak wajib mengundurkan diri, baik dari jabatannya sebagai PJ maupun ASN.

    “Insya Allah dewan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kemendagri terkait dengan status PJ Wali Kota Bima, apakah sudah mengajukan surat mundur atau tidak pada waktunya nanti,”imbuhnya.

    Pawan menambahkan, lima fraksi di DPRD mengusulkan tiga nama, tetapi ada gambaran DPRD akan mengusulkan calon tunggal sebagai calon PJ Wali Kota Bima pengganti HM Rum.

    “Kami rencananya sepakat usung calon tunggal yakni Muhtar Landa selaku Sekda Kota Bima,” pungkasnya.

    *Red*

  • Pilkada Kota Bima, Mandat Golkar Masih Menunggu Hasil Survei 

    Pilkada Kota Bima, Mandat Golkar Masih Menunggu Hasil Survei 

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Beredarnya isu bahwa Bakal Calon (Balon) Wali Kota yakni PJ Wali Kota Bima mengklaim telah mengantongi rekomendasi dari DPP Partai Golkar.

    Pada sejumlah media Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bima mengatakan, bahwa Golkar masih menunggu hasil survei terkait rekomendasi untuk Pilkada Kota Bima. Bahkan, DPP Partai Golkar juga belum menetapkan rekomendasi Pilkada Kota Bima 2024.

    “Sesuai tahapan, ada dua kali survei. Masih ada satu kali lagi,” ucap Ketua DPRD Kota Bima ini

    Perlu diketahui, dalam menghadapi Pilkada Kota Bima, Golkar hanya membuka penjaringan dengan metode survei, melalui Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebagaimana ditetapkan DPP Golkar. Belum saatnya jika ada bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima yang mengklaim diri sudah mendapatkan mandat dari Golkar.

    “Karena DPD I Golkar NTB telah memberikan mandat di Kota Bima hanyalah Ketua DPD II Golkar Kota Bima yakni Alfian Indrawirawan, tidak ada orang lain,”terang Dae Pawan sapaanya.

    *Red*

  • Meski Dae Pawan Menyatakan Maju di Pilkada, Golkar Tetap Tunggu Hasil Survei

    Meski Dae Pawan Menyatakan Maju di Pilkada, Golkar Tetap Tunggu Hasil Survei

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Bima Alfian Indrawirawan S.Adm menegaskan, Partai Golkar hingga kini belum memberikan mandat kepada satupun bakal calon (Balon) Wali Kota dan Wakil Walikota Bima, untuk menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik pada Pilkada 2024, acuan utamanya adalah hasil survei yang dilakukan secara bertahap oleh internal partai.

    Menurut Dae Pawan sapaanya, baik kader maupun non kader saat ini mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pintu Golkar. Olehnya, belum saatnya jika ada bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima yang mengklaim diri sudah mendapatkan mandat dari Golkar.

    “Karena DPD I Golkar NTB telah memberikan mandat di Kota Bima hanyalah Ketua DPD II Golkar Kota Bima yakni Alfian Indrawirawan, tidak ada orang lain,”terang Dae Pawan pada sejumlah media Kamis, 20/6/24.

    Intinya kata ketua DPRD Kota Bima ini, Golkar bukan Partai ecek-ecek, tidak memberikan begitu saja.  Dan di utamakan adalah kadernya sendiri.

    Ketika ditanya apakah Dae Pawan tetap akan maju di Pilkada Kota Bima ? Dirinya mengeskan, bahwa sudah jelas DPD I sudah memberikan mandat untuk dirinya maju di Pilkada 2024.

    “Bismilllah saya tetap akan maju di Pilkada Kota Bima, akan tetapi kami di Golkar masih menunggu hasil survei, karena Golkar sedang melakukan survei,” bebernya.

    Dae Pawan memastikan Partai Golkar hanya akan merekomendasikan calon terbaik berdasarkan hasil survei.

    “Karena Golkar ada dua kali survei. Yang pertama sudah dilakukan, sedangkan untuk kedua akan jalan di bulan Juni,”imbuhnya.

    Menurutnya, sari survei awal nanti akan mulai terlihat siapa yang tertinggi, mulai dari mengukur popularitas, elektabilitas hingga peluang menang.

    “Jadi sekarang semua masih bekerja, dan saya kader Golkar yang ditugaskan siap untuk maju Pilkada Kota Bima 2024,” katanya.

    *Red*

  • Bulog dan DKP Resmi Dilaporkan Ke Kejari Bima

    BIMA.OBORBIMA.ID – Rabu, 12 Juni 2024, Terkait dugaan Korupsi Program Nasional Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras 10 Kg untuk Masyarakat Miskin Ekstrim di Kabupaten Bima Tahun 2024. Sebagaimana berita-berita obor pada edisi sebelumnya. Resmi dilaporkan oleh TIGA RAKYAT MELAPOR.

    Pantauan Media ini, Tiga Rakyat Melapor, yang dipimpin oleh Sulaiman, S.Sos, Tiba di Kantor Kejaksaan pada Rabu, 12 Juni 2024, pukul 10.30 Wita. Setibanya dikantor Kejaksaan, langsung menyerahkan Laporan Pada Loket Pengaduan.

    Pada Media ini, Sulaiman, S.Sos, juga mantan Pimpinan Redaksi Media Obor Bima menjelaskan, Tiga Rakyat Melapor ini, adalah berisikan tiga orang rakyat/Masyarakat yang peduli akan hak-hak rakyat yang diduga diselewengkan oleh Kepala Perusahaan umum Badan Logistik (Perum Bulog) dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima.

    Kata dia, bantuan beras tersebut yang semestinya Netto 10 Kg untuk perkeluarga, nyatanya hanya 8-9 Kg. temuan ini merata di Kabupaten Bima. Kami sudah ambil sampel dibeberapa Kecamatan untuk dijadikan bukti.

    “Korupsi bantuan untuk Masyarakat miskin ekstrim adalah kejahatan kemanusian, ini tidak boleh lewat begitu saja, harus ada dari kita yang mengadukan kepada Lembaga hukum,” ujarnya.

    Dalam temuan Tiga Rakyat, siapa dan apa modus operadinya ? dirinya mengungkapkan, ini melibatkan Ketiga Lembaga Publik, yakni Bappeda DKP dan Bulog. Dan ini semua berangkat dari Keputusan Kepala badan Pangan Nasional Nomor 71/KS.03.03/K/3/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan pangan Tahun 2023.

    “Silakan dibaca. Dalam ketentuan ini, memberi celah bagi mereka untuk merampok hak-hak Masyarakat miskin dengan sengaja mengurangi netto,”ujarnya.

    Ia menjelaskan, mekanismenya cukup sederhana. Bila ada temuan, baik dari Organisasi Perangkat daerah dan atau/Aparat setempat dan masyarakat, ketidaksesuaian baik kualitas maupun kuantitas dapat dikembalikan pada Perum Bulog.

    Dan Bulog cukup mengganti ketidaksesuain tersebut. Nah, ini yang membuka peluang Bulog DKK untuk korupsi. Karena jika ada temuan, ya, cukup ganti. Jika, tidak ada temuan maka korupsinya aman”Ungkapnya.

    Berapa kerugian negara yang ditaksir? Data Kelompok Penerima Manfaat di Kabupaten Bima sekitar 57.471. harga beras pada Tingkat Petani saat ini, paling tinggi Rp.12.000 /kg. Negara bayar ke Bulog Rp. 15.000. jadi untuk satu kali penyaluran dengan asumsi 1 kg saja yang kurang, bisa tembus Rp. 800 juta lebih.

    “Belum kita bicara 1.5 kg kemudian di kali empat kali Penyaluran, maka paling kurang kerugian negara 3 milyard lebih,”bebernya.

    Dugaan kami hasil korupsi ini dibagi Bulog DKK sambung dia, bahkan kami mencurigai ini bukan hanya terjadi ditahun 2024, tapi juga terjadi ditahun 2023.

    Seberapa yakin kasus ini bisa diselesaikan secara hukum?, dirinya menuturkan, pertaruhan integritas bukan pada kami sebagai pelapor. Namun, Pada Kejaksaan. Seberapa besar komitmen Kejaksaan untuk penyelesaian kasus itu, itu yang menentukan.

    “Tapi, kami percaya bahwa kejaksaan bisa memproses kasus ini. Apalagi ini berkaitan dengan hak-hak Masyarakat miskin,”Tutupnya.

    *Red*

  • Pj. Ketua PKK Dikukuhkan Menjadi Bunda Genre Kota Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pada acara Apresiasi Duta dan Jambore ajang kreativitas GenRe NTB Tahun 2024, finalis duta Kota Bima berhasil memaparkan sejumlah program tentang edukasi gizi dan anemia kepada ayah dan bunda dengan tema “Nyalakan Makna Untuk Remaja Bumi Gora”.

    Edukasi serta intensnya sosialiasi tentang pentingnya memberikan makanan tambahan dan gizi seimbang kepada ibu dan balita sangatlah penting, demi menekan angka stunting yang menjadi perhatian serius pemerintah, baik pusat hingga ketingkat daerah.

    Acara tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan Bunda Genre Kota Bima, berlangsung di Ballroom Lombok Astoria Hotel, Kota Mataram, Kamis (13/6/2024).

    Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana H.Suharni SE menyampaikan, pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima mengikuti acara Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas (ADUJAK) Generasi Berencana (GENRE) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

    Mantan Camat Rasbar menambahkan, pada acara Adujak Genre NTB ini, Pj. Ketua PKK Kota Bima, Hj. Dewi Wahyuni, SE dikukuhkan sebagai Bunda Genre Kota Bima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, P. Syamsul Anam.

    “Alhamdulillah, Umi Dewi telah dikukuhkan menjadi Bunda GenRe Kota Bima bersama dengan 6 Bunda GenRe se Provinsi NTB,” ujarnya.

    Ia menambahkan, dengan dikukuhkannya beliau menjadi Bunda GenRe Kota Bima dapat lebih berperan aktif bersama pemerintah dalam mengatasi serta menekan angka stunting di Kota Bima. Terutama berperan aktif mensosialisasikan program-program tentang pengentasan gizi buruk bagi balita.

    “Selamat kepada beliau, semoga dapat memberikan yang terbaik untuk Kota Bima, terutama fokus pada pengentasan kasus stunting di Kota Bima,” tandasnya.

    Hadir pada acara tersebut antara lain, Pj. Ketua PKK Kota Bima, Hj. Dewi Wahyuni, SE, dan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima, Hj. Dewi Triyani, S.Sos, M.Si.

    *Red*

  • Pilkada 2024, PJ Wali Kota Bima Pinang Sudirman DJ Calon Pendamping 

    KOTA BIMA.OBOR BIMA.ID – Teka teki bakal pasangan Calon (Bapascalon) Wali Kota Bima H. Ir. Muhammad Rum PJ Wali Kota Bima pada Pilkada Kota Bima 2024 mulai ada titik terang sekarang ini.

    Disela-sela acara pembukaan MTQ Tingkat Kelurahan Pane Sabtu, 8/6/24 bahwa dirinya akan ikut pada Pilkada Kota Bima.

    Lalu, kata dia, bahwa yang bisa menjawab siapa Bakal Calon Wakil Wali Kota adalah anggota DPRD Kota Bima Sudirman DJ SH.

    “Silakan tanya pak Sudirman siapa yang akan menjadi calon Wakil saya,”terangnya.

    Sementara itu, anggota DPRD Kota Bima dari Garindra Sudirman DJ SH, mengatakan, calon Wakil Wali Kota Bima untuk PJ Wali Kota Bima adalah dirinya sendiri.

    Memang kata dia, PJ Wali Kota Bima sudah menanyakan di beberapa tokoh di Kota Bima yang pas untuk mendampinginya adalah (DJ). Tidak menunggu lama, PJ pun berkomunikasi dengan dirinya untuk duet di Pilkada Kota Bima.

    “Bismillah saya siap mendampingi PJ di Pilkada Kota Bima 2024,”terangnya.

    DJ sapaanya menjelaskan, bahwa dirinya sudah melakukan pendekatan dengan beberapa partai politik, termasuk partai Hanura sudah memberikan surat rekomendasi untuk dirinya.

    “Untuk partai lain saya masih intens melakukan pendekatan. Mari kita doakan bersama semoga saya dan PJ di ijabah oleh Allah dalam memimpin Kota Bima kearah yang lebih baik lagi,”harapnya.

    *Red*

  • Hari Ini, Pemkab Bima Cairkan Gaji Ke-13 ASN

    Hari Ini, Pemkab Bima Cairkan Gaji Ke-13 ASN

     

    BIMA.OBORBIMA.ID – Terhitung mulai hari ini Jumat (7/06/2024) Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membayarkan gaji bulan ke-13 berdasarkan atas gaji bulan Mei 2024 kepada ASN yang mengabdi pada sejumlah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

    Hal tersebut Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2024 tentang pembayaran gaji ke-13 kepada Aparatur Negara pensiunan, penerima pensiun.

    Kepala BPKAD Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE menjelaskan, mengacu kepada peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024, sebanyak 10.385 ASN yang terdiri dari 6.513 Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan total pembayaran sebesar Rp.32,79 miliar.

    Jumlah tersebut akan diterima oleh 1.877 orang PNS Golongan IV senilai Rp. 11,3 Milyar, 3.875 orang PNS Golongan III senilai Rp. 18,5 milyar, 753 orang PNS Golongan II senilai Rp 2,87 milyar dan 10 orang PNS Golongan I senilai Rp 31,6 juta.

    Selain kepada PNS, lanjut dia, Gaji ke-13 juga diberikan kepada 3.872 tenaga PPPK yang mengabdi pada sejumlah organisasi perangkat daerah senilai Rp 13,6 milyar.

    “Saya berharap pembayaran gaji ke-13 tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan sekolah anak, maupun kebutuhan dasar keluarga,”harapnya.

    *Red*