Oborbima

Blog

  • Duta Rakyat Monta Desak Kejaksaan Tangkap Kepala Bulog Dan DKP

    BIMA.OBORBIMA.ID – Telah banyak cacatan Sejarah bangsa ini, bahwa Masyarakat miskin dijadikan sebagai obyek korupsi. Setiap penyaluran bansos pasti rentan dikorupsi mulai sekelas mantan Menteri Sosial juliari Batubara, Mantan Kadis Sosial, Andi Sirajudin hingga ke level pendamping di Desa.

    Meski ini sulit dibuktikan sebagai data, paling tidak itulah fakta-fakta yang pernah terjadi disetiap level penyaluran bansos. Tidak ada satu pun Program bantalan sosial yang luput dari korupsi. Korupsi di Indonesia ini bagaikan virus yang menjalar keseluruh tubuh pemerintahan.

    Pemerintahan Kabupaten Bima pun tak luput dari kasus Bansos, sebagaimana diceritakan oleh salah satu Pendamping PKH di kabupaten Bima. Bahwa dulu pada saat program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) dengan mekanisme E-Warung. Dimana masyarakat penerima bantuan disuruh untuk membeli bahan pangan pada E-Warung melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Disinilah ruang permainannya.

    Pertama, Dinas memanfaatkan Pendamping baik PKH maupun Pendamping BPNT untuk mengatur E-Warung agar sembako yang akan dibeli oleh Masyarakat itu ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten. Kedua, Dinsos bekerjasama dengan penyuplai/ditributor baik telur, Apel dll dengan perjanjian ada prosentase dari setiap jenis barang tersebut. Anda bisa bayangkan 1 biji apel dan telur saja itu sudah ditentukan harganya ditingkat E-Warung”. Singkat cerita seorang pengatur di Dinas itu satu kali penyaluran bisa mendapatkan 1 unit mobil Pajero Sport.

    Pada saat yang berbeda, salah satu koordinator E-Warung juga menceritakan kepada media ini, bahwa seorang Pendamping setiap kali pencairan mendapatkan jatah Rp. 200.000 per E-Warung.

    “saya yang mengkoordinir semua E-warung untuk mengumpulkan dana masing-masing 200.000 untuk diberikan kepada Pendamping. Jumlahnya tergantung Jumlah E-Warung, karena satu Desa bisa ada dua E-Warung dan anda bisa hitung berapa Desa per kecamatan,” ungkapnya, sambil meminta Namanya dirahasiakan.

    Cerita diatas membuktikan bahwa bansos selalu ada celah untuk dikorupsi. Sepanjang ada seorang yang senang mengambil jalan pintas untuk kaya, maka sepanjang itu akan ada Korupsi.

    Begitu juga dengan bantuan pangan Beras 10 Kg ini, bukti dugaan penyimpangan diberbagai desa telah dikumpulkan oleh teman-teman BPD dan Desa yang menyoalkan kasus ini.

    Hal inilah yang membuat duta Rakyat Monta marah, melalui Ketua Duta Rakyat Monta, Agussalim, S.Sos, meminta Kepada Badan Pangan Nasional untuk segera berkoordinasi dengan Lembaga hukum yang ada, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk mengatensi khusus kasus pengurangan bantuan pangan 10 Kg tahap dua tahun 2024 di Kabupaten Bima.

    ‘Tangkap dan adili Kepala Perusahaan Umum Badan Logistik Kabupaten Bima (Kurnia Rahmawati) dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima (Muhamad Natsir) berserta kroni-kroninya,”kecamnya.

    *Red*

  • Kadis DKP : Bulog Jangan Main-main Dengan Bantuan Rakyat Miskin

    BIMA.OBORBIMA.ID – Terkait dengan Pemberitaan Media Obor Bima, Edisi selasa, 4 Juni 2024 dengan Judul Bulog dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras. Terkait isi berita yang menyebut Dinas Ketahanan Pangan (DKP) ikut terlibat didalam pengurangan beras bantuan.

    Pada Media ini, Rabu, 5 Juni melalui Via Telpon, Kepala DKP, Muhamad Natsir, membantah dengan keras bahwa. “Itu tidak benar dan ini fitnah,” bantahnya.

    Untuk diketahui, kata dia, bahwa yang menimbang beras itu adalah Bulog, kami telah melakukan tugas kepengawasan dan mengecek ke lokasi Gudang tidak ditemukan adanya kekurangan.

    “Kami sudah timbang sampel dan ndak mungkin kami timbang semua karung, dan itu tugas Bulog,”Tuturnya.

    Lebih jauh dirinya menjelaskan, terhadap persoalan ini dirinya sudah memerintahkan tim dan Bulog untuk mengecek ke Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), bawa timbangan, apakah betul ini terjadi.

    “Inikan baru informasi sepihak. Kalau memang kurang sudah diatur melalui juknis yang diatur oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) tentang penyaluran Bantuan Pangan,”ucapnya.

    Bulog berkewajiban untuk mengganti kekurangan tersebut, itu sudah ditegaskan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional tidak boleh ada kekurangan sebiji pun.

    “Saya menegaskan tidak ada kompromi kalau untuk Masyarakat miskin. Saya sering mengingatkan Bulog jangan main-main dengan bantuan untuk Masyarakat miskin,”tegasnya.

    Ketika disinggung media ini, bahwa kejadian pengurangan ini masiv terjadi, karena ada temuan dibanyak Desa. dirinya menegaskan bahwa saat ini Langkah-langkah untuk melihat kondisi obyektif dilapangan itu sedang berjalan, nanti setelah ada hasil dari tim yang turun baru bisa disimpulkan langkah berikutnya.

    Ditempat terpisah, Agussalim, S.Sos, salah satu Pemerhati Sosial, ini adalah Kejahatan luar luar biasa. Setiap bansos selalu dikorupsi, Telah banyak cacatan Sejarah bangsa ini, bahwa Masyarakat miskin dijadikan sebagai obyek korupsi.

    “Setiap penyaluran bansos pasti rentan dikorupsi mulai sekelas mantan Menteri Sosial juliari Batubara hingga ke level pendamping PKH dan TKSK di Desa,”terangnya.

    Olehnya demikian, dirinya meminta Kepada Lembaga hukum, baik ada atau tidak laporan dari Masyarakat, dengan informasi dari Desa, Masyarakat dan Media mestinya cukup bagi Pihak yang berwenang langsung melakukan Tindakan penyelidikan dan Tangkap Kepala Bulog dan Kepala DKP.

    “Ini kejahatan yang sangat luar biasa, kekurangan beras ini tidak hanya di Kabupaten Bima, mungkin saja di Kota Bima,”tudingnya.

    *Red*

  • Panitia Desk Pilkada Partai Gerindra Kabupaten Bima, Serahkan 4 Nama Balon Bupati dan Wakil Bupati Pada Desk Pilkada Provinsi

    BIMA.OBORBIMA.ID – Team Panitia Pendaftaran dan Penjaringan Desk Pilkada Partai Gerindra Kabupaten Bima, menyerahkan berkas nama para bakal calon bupati dan wakil bupati bima pada panitia desk pilkada partai gerindra provinsi NTB, Pada hari Rabu, (5/6) di Mataram.

    Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima, Yasin, MM.Inov, mengatakan, tim yelah menyerahkan berkas nama para bakal calon bupati dan wakil bupati bima yang telah mendaftar dipartai gerindra, pada Ketua panitia desk pilkada partai gerindra provinsi melalui sekretaris DPD Provinsi.

    “Kita sudah menyerahkan nama para bakal calon bupati dan wakil bupati pada panitia desk pilkada provinsi dan tugas kita di kabupaten sudah selesai,” Ujarnya pada media ini saat dikonfirmasi melalui whats appnya di mataram.

    Yasin menjelaskan, Panitia desk pilkada kabupaten bima hanya sifatnya menerima pendaftaran bakal calon, untuk tahapan selanjutnya nanti kewenangan desk pilkada provinsi dan desk pilkada DPP Pusat.

    Hal yang sama juga dikatakan, Ketua Panitia Desk Pilkada Partai gerindra Kabupaten Bima, Sulaiman MT, SH, mengatakan, Team panitia pendaftaran telah menyerahkan sejumlah nama bakal calon bupati dan wakil bupati ke desk pilkada provinsi yang telah mendaftar dipartai gerindra yakni, Dae Yandi putra sulung Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, Pengusaha muda Fendi Kusnandar,Sip, Mantan Pj Bupati Mamuju Utara Drs HM.Natsir, MM. dan dr.H.Sanusi, sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati selanjutnya kita serahkan ke Dpd dan DPP untuk melakukan penjaringan.

    *Red*

  • Balon Walikota Bima, Sudirman DJ Dapat Rekomendasi Partai Hanura

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sudirman DJ SH, bakal calon Wali Kota Bima resmi mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Hanura.

    Pada media ini Sudirman DJ SH, mengatakan, bahwa surat Rekomendasi ini diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Hanura NTB dan Ketua penjaringan Calon Cakada Partai Hanura NTB Rabu, 5/7/20/24.

    Kata dia, isi surat rekomendasi tersebut adalah, melakukan sosialisasi dan komunikasi di internal partai Hanura.

    Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal Partai Hanura dalam rangka pemenuhan persyaratan pencalonan kepala daerah atau menambah dukungan partai koalisi untuk memenuhi minimum persyaratan pencalonan kepala daerah.

    Selanjutnya, Cakada yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan minimum koalisi maka, surat rekomendasi dinyatakan tidak berlaku.

    Peraturan Organisasi Partai Hanura nomor : PO/04/DPP – HANURA/IV/2024 BAB VII Pasal 13 Ayat 3. Surat rekomendasi perlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Juni 2024.

    “Apabila ada kekeliruan dalam rekomendasi ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,”terang anggota DPRD Kota Bima tiga periode ini.

    Bagi dia, rekomendasi, adalah bagian dari kepercayaan partai, menjadi semacam surat tugas agar kandidat kepala daerah bisa lebih aktif menggalang dukungan dan meraih simpati pemilih.

    “Saya tentu saja mengapresiasi rekomendasi yang diberikan Partai Hanura, harapannya partai lain juga bisa memberikan kepercayaan yang sama untuk memastikan langkah saya terus berproses dalam Pilkata Kota Bima 2024 nanti” kata DJ sapaanya.

    DJ menambahkan, selain Hanura, dirinya juga berproses di sejumlah partai politik, guna memastikan dukungan dan rekomendasi yang diperlukan untuk mengikuti Pilkada Kota Bima 2024.

    *Red*

  • Hadiri Verifikasi Award Oleh Tim Pusat, Ini Harapan Kadis PPKB Kota Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah kota bima di tahun 2024 ini kembali menorehkan prestasi yang luar biasa, dimana PIK-R MAN 2 Kota Bima mewakili Provinsi NTB Dalam ajang Lomba PIK R tingkat Nasional segmentasi Beraksi.

    Kegiatan yang berpusat di sekretariat PIK R Genic MAN 2 ini di hadiri oleh sejumlah pejabat pemerinta kota Bima, Camat lurah dan mitra kerja.

    Mewakili Pj. Walikota Bima Plt. Kadis PPKB kota Bima M.Nur A.Majid, M.H dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pemerintah kota bima mengapresiasi atas keberhasilan PIK R Genic MAN 2 dalam mendukung program pemerintah khususnya program Bangga Kencana.

     “Terimakasih atas dukungan semua pihak dan mitra kerja dalam mendukung kegiatan PIK R di Kota Bima,”ucapnya.

    Dirinya berharap pada tim verifikasi dari pusat, agar memberikan hasil yang terbaik pada PIK R Genic MAN 2 Kota Bima yang di akhiri dengan tepuk tangan oleh seluruh undangan yang hadir.

    Diakhir beliau berharap agar Sekolah MAN 2 Kota Bima bisa terus mempertahankan prestasi-prestasi yang telah dimiliki dan semoga dapat menjadi sekolah terbaik dalam penilaian verifikasi.

    “Tentu harapan kami mudah-mudahan MAN 2 bisa terus mempertahankan prestasi yang sudah dimiliki saat ini serta sukses meraih prestasi-prestasi yang lebih baik lagi dan pada kesempatan ini juga semoga MAN 2 menjadi PIK-R terbaik yang diharapkan oleh kita semua dalam momen penilaian hari ini,” tutupnya

    *Red*

  • H. Mohammad Rum, Dorong Partisipasi Tokoh Bima-Balikpapan Dalam Promosi Potensi Investasi Kota Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Disela rangkaian kegiatan APEKSI ke XVII 2024 yang di gelar di Kota Balikpapan, sebagai wujud inisiasi mendongkrak pergerakan ekonomi lokal Kota Bima, Penjabat Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, mengadakan pertemuan strategis dengan tokoh-tokoh Bima yang berdomisili di Balikpapan.

    Pertemuan ini berlangsung di salah satu restoran terkemuka di Kota Balikpapan dan dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat dan pengusaha Bima yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kampung halaman mereka.

    Dalam sambutannya, H. Mohammad Rum menjelaskan, bahwa strategi pembangunan yang dirinya terapkan sejak dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Bima adalah dengan terus mendorong iklim investasi dan mempromosikan kearifan lokal yang berpotensi menarik minat calon investor serta pegiat pariwisata.

    Beliau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kota Bima.

    “Kota Bima memiliki keterbatasan ruang fiskal untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah kongkret dan inovatif agar perekonomian masyarakat tidak lagi bertumpu pada kemampuan APBD Kota Bima,” ujar H. Mohammad Rum. Beliau mengajak para tokoh Bima di Balikpapan untuk turut serta dalam mempromosikan peluang investasi yang ada di Kota Bima, baik di sektor pariwisata, pertanian, maupun industri kreatif.

    Selain itu, H. Mohammad Rum juga fokus pada upaya memakmurkan kembali masjid-masjid di Kota Bima. “Kami berharap adanya nafas Islami dalam setiap perilaku masyarakat dan birokrasi di Kota Bima. Dengan memakmurkan masjid, kita tidak hanya membangun fisik tetapi juga memperkuat spiritual masyarakat,” tambahnya.

    Acara ini diakhiri dengan diskusi interaktif antara H. Mohammad Rum yang turut di dampingi oleh Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala Diskominfotik Kota Bima, Kadis Pariwisata Kota Bima, Kabag Prokopim Setda Kota Bima dan para tokoh Bima di Balikpapan, di mana berbagai ide dan saran konstruktif disampaikan untuk mendukung visi pembangunan Kota Bima yang lebih maju dan sejahtera.

    Dengan dorongan dan partisipasi aktif dari masyarakat Bima di Balikpapan, diharapkan Kota Bima dapat menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang ekonomi baru yang akan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.

    *Red*

  • BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Pangan Nasional /National Food Agency (NFA) sejak tahun 2023 lalu telah meluncurkan kebijakan pemberian Bantuan beras 10 Kg untuk Masyarakat miskin ekstrim.

    Ditahun 2024 program ini telah memasuki tahap dua. Ini bersumber dari Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)/CPP yang dikelola Bulog sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

    Jumlah sasaran dari Bapanas ini adalah 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar diseluruh Indonesia dengan basis datanya adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Bantuan Pangan Beras ini adalah salah satu dari sekian banyak program bantalan ekonomi pemerintah kepada Masyarakat berpendapatan rendah yang telah berlangsung sejak 2023. Bantuan beras ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pangan nasional Bersama Bulog.

    Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai Upaya untuk mengantisipasi dampak El Nino, menjaga stabilitas pangan dan menurunkan kemiskinan. Selain itu Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk pengendalian inflasi dan mendukung penstabilan harga beras ditingkat konsumen.

    Apapun nama programnya yang pasti sasarannya adalah untuk Masyarakat miskin. Apalagi bantuan yang satu ini secara khusus untuk kategori mayarakat miskin Ekstrim. Artinya Masyarakat paling miskin.

    Pada media Obor, Senin, 3 Mei 2024, di Kantor Desa Sondo. Muhammad (Ketua BPD Desa Sondo Kecamatan Monta), membeberkan atas temuan terjadinya kekurangan Berat/Netto pada beras bantuan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sebanyak 10 Kg Perkeluarga tahap II.

    “Temuan itu terjadi saat kami ke Kantor Desa, kemudian kami melihat ada beras bantuan itu, ya kami main timbang aja, kami temukan kekurangan, kami timbang lagi dan seterusnya. Semua karung yang kami timbang rata-rata ditemukan kekurangan 1-1.5 Kg per karung,” bebernya.

    Pada saat yang sama, Sulaiman, S.Sos (Sekretaris Desa Sondo), juga ikut membenarkan temuan tersebut.

    “kami secara Bersama ikut melakukan penimbangan sebagaima telah disampaikan oleh Ketua BPD. Benar adanya, bahkan kami juga telah berkoordinasi dengan beberapa desa Lingkup Kecamatan Monta, juga menemukan kasus yang sama. Ini artinya dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini kami terus mengumpulkan bukti, kamin upayakan akan menempuh jalur hukum, karena ini telah merugikan warga kita, bahkan merugikan keuangan negara. Negara membayar 10 Kg padahal dilapangan hanya 8-9 Kg perkarung. Investigasi melalui jalur hukumlah untuk menemukan kerugian tersebut, saat ini hitungan kita bisa tembus milyaran,”terangnya.

    Lebih jauh dikatannya, Ini mungkin sudah berlangsung lama, kebetulan kami Pemerintah Desa, di tahap II ini coba-coba aja melakukan penimbangan, sebelumnya kami tidak lakukan. Akhirnya setelah kami timbang, kami menemukan ada kekurangan 1 Kg setiap karungnya. Kami telah menyimpan Sebagian sebagai barang bukti, kemudian kita dokumentasikan.

    “Kami menduga, ini melibatkan banyak orang, mustahil ini human eror. kami justru mencurigai Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan ikut terlibat di dalamnya. Mereka inikan pengawas langsung atas kualitas dan kuantitas barang. Tapi, semua itu kita akan sampaikan dulu kepada Lembaga hukum, Lembaga hukumlah yang akan melakukan penyelelidikan,”tandasnya.

    Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, yang dikonfirmasi awak Media ini, memberikan penjelasan, bahwa Program ini adalah Program nasional melalui badan pangan Nasional, yang telah melewati tahap dua bahkan mau tahap Tiga.

    Kata dia, dalam soal temuan itu Bappeda hanya bertanggung jawab soal data Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Sementara yang bertanggung jawab atas Kualitas dan kuantitas adalah Dinas Ketahanan pangan kabupaten Bima. Bulog adalah Pelaksana, tapi bulog itu telah melakukan lelang kepada Pihak Ketiga, kita sebutlah kontraktor/Penyedia logistic.

    “Barang itu sebelum dilakukan penyaluran bulog melakukan penimbangan untuk memastikan beratnya sesuai atau tidak. Olehnya demikian silakan tanyakan Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog. Sementara yang berkaitan dengan data jumlah KPM di Kabupaten Bima mohon datang di Bappeda,” Tutupnya.

    Kepala Bulog Kabupaten Bima, memberikan tanggapan melalui Pesan whatshap menuturkan, Tim tranporter sudah melakukan Pengecekan dan Koordinasi dengan pihak Desa.

    “Tidak benar, semua Desa mengalami kekurangan sebanyak tersebut. Untuk Desa Nontotera permasalahan sudah diselesaikan. Untuk Desa Sondo sedang dilakukan Koordinasi. Pada prinsipnya, Pihak Transporter siap melakukan penggantian kekurangan beras sesuai ketentuan yang berlaku,”ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

    *Red*

  • BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Pangan Nasional /National Food Agency (NFA) sejak tahun 2023 lalu telah meluncurkan kebijakan pemberian Bantuan beras 10 Kg untuk Masyarakat miskin ekstrim.

    Ditahun 2024 program ini telah memasuki tahap dua. Ini bersumber dari Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)/CPP yang dikelola Bulog sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

    Jumlah sasaran dari Bapanas ini adalah 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar diseluruh Indonesia dengan basis datanya adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Bantuan Pangan Beras ini adalah salah satu dari sekian banyak program bantalan ekonomi pemerintah kepada Masyarakat berpendapatan rendah yang telah berlangsung sejak 2023. Bantuan beras ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pangan nasional Bersama Bulog.

    Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai Upaya untuk mengantisipasi dampak El Nino, menjaga stabilitas pangan dan menurunkan kemiskinan. Selain itu Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk pengendalian inflasi dan mendukung penstabilan harga beras ditingkat konsumen.

    Apapun nama programnya yang pasti sasarannya adalah untuk Masyarakat miskin. Apalagi bantuan yang satu ini secara khusus untuk kategori mayarakat miskin Ekstrim. Artinya Masyarakat paling miskin.

    Pada media Obor, Senin, 3 Mei 2024, di Kantor Desa Sondo. Muhammad (Ketua BPD Desa Sondo Kecamatan Monta), membeberkan atas temuan terjadinya kekurangan Berat/Netto pada beras bantuan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sebanyak 10 Kg Perkeluarga tahap II.

    “Temuan itu terjadi saat kami ke Kantor Desa, kemudian kami melihat ada beras bantuan itu, ya kami main timbang aja, kami temukan kekurangan, kami timbang lagi dan seterusnya. Semua karung yang kami timbang rata-rata ditemukan kekurangan 1-1.5 Kg per karung,” bebernya.

    Pada saat yang sama, Sulaiman, S.Sos (Sekretaris Desa Sondo), juga ikut membenarkan temuan tersebut.

    “kami secara Bersama ikut melakukan penimbangan sebagaima telah disampaikan oleh Ketua BPD. Benar adanya, bahkan kami juga telah berkoordinasi dengan beberapa desa Lingkup Kecamatan Monta, juga menemukan kasus yang sama. Ini artinya dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini kami terus mengumpulkan bukti, kamin upayakan akan menempuh jalur hukum, karena ini telah merugikan warga kita, bahkan merugikan keuangan negara. Negara membayar 10 Kg padahal dilapangan hanya 8-9 Kg perkarung. Investigasi melalui jalur hukumlah untuk menemukan kerugian tersebut, saat ini hitungan kita bisa tembus milyaran,”terangnya.

    Lebih jauh dikatannya, Ini mungkin sudah berlangsung lama, kebetulan kami Pemerintah Desa, di tahap II ini coba-coba aja melakukan penimbangan, sebelumnya kami tidak lakukan. Akhirnya setelah kami timbang, kami menemukan ada kekurangan 1 Kg setiap karungnya. Kami telah menyimpan Sebagian sebagai barang bukti, kemudian kita dokumentasikan.

    “Kami menduga, ini melibatkan banyak orang, mustahil ini human eror. kami justru mencurigai Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan ikut terlibat di dalamnya. Mereka inikan pengawas langsung atas kualitas dan kuantitas barang. Tapi, semua itu kita akan sampaikan dulu kepada Lembaga hukum, Lembaga hukumlah yang akan melakukan penyelelidikan,”tandasnya.

    Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, yang dikonfirmasi awak Media ini, memberikan penjelasan, bahwa Program ini adalah Program nasional melalui badan pangan Nasional, yang telah melewati tahap dua bahkan mau tahap Tiga.

    Kata dia, dalam soal temuan itu Bappeda hanya bertanggung jawab soal data Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Sementara yang bertanggung jawab atas Kualitas dan kuantitas adalah Dinas Ketahanan pangan kabupaten Bima. Bulog adalah Pelaksana, tapi bulog itu telah melakukan lelang kepada Pihak Ketiga, kita sebutlah kontraktor/Penyedia logistic.

    “Barang itu sebelum dilakukan penyaluran bulog melakukan penimbangan untuk memastikan beratnya sesuai atau tidak. Olehnya demikian silakan tanyakan Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog. Sementara yang berkaitan dengan data jumlah KPM di Kabupaten Bima mohon datang di Bappeda,” Tutupnya.

    Kepala Bulog Kabupaten Bima, memberikan tanggapan melalui Pesan whatshap menuturkan, Tim tranporter sudah melakukan Pengecekan dan Koordinasi dengan pihak Desa.

    “Tidak benar, semua Desa mengalami kekurangan sebanyak tersebut. Untuk Desa Nontotera permasalahan sudah diselesaikan. Untuk Desa Sondo sedang dilakukan Koordinasi. Pada prinsipnya, Pihak Transporter siap melakukan penggantian kekurangan beras sesuai ketentuan yang berlaku,”ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

    *Red*

  • Sampaikan Gagasan Pengembangan Kota Sejahtera dan Maju, Pj. Wali Kota Bima Hadiri Rakernas APEKSI XVII di Balikpapan

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Penjabat Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke XVII yang berlangsung di Balikpapan dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2024. Rakernas kali ini mengusung tema “Kota Sejahtera, Indonesia Maju”.

    H. Mohammad Rum hadir bersama Ketua TP-PKK Kota Bima, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    Kehadiran delegasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bima untuk berpartisipasi aktif dalam forum nasional yang membahas berbagai isu penting terkait pembangunan perkotaan.

    Acara Rakernas APEKSI XVII dimulai dengan welcome dinner pada tanggal 3 Juni 2024, di mana seluruh peserta disambut hangat oleh Wali Kota Balikpapan selaku tuan rumah.

    Malam itu menjadi ajang silaturahmi dan pembukaan yang meriah, mengawali diskusi dan kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari ke depan.

    Puncak acara berlangsung pada hari ini, 4 Juni 2024, dengan dibukanya Rakernas APEKSI oleh Presiden Republik Indonesia.

    Dalam pembukaan tersebut, Presiden RI menekankan pentingnya kolaborasi antar kota untuk mencapai kesejahteraan bersama dan memajukan Indonesia secara keseluruhan.

    Rakernas APEKSI XVII ini diharapkan menjadi wadah bagi para Wali Kota dan pejabat terkait untuk berbagi pengalaman, belajar dari praktik terbaik, serta merumuskan strategi bersama dalam menghadapi tantangan perkotaan.

    Tema “Kota Sejahtera, Indonesia Maju” mencerminkan tujuan utama pertemuan ini, yaitu mencapai kesejahteraan kota-kota di Indonesia sebagai langkah menuju kemajuan bangsa.

    Dalam sesi diskusi, H. Mohammad Rum menyampaikan isu strategis pengembangan Kota Bima yang difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi warga melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif.

    “Upaya penanganan fasilitas air bersih dan penataan lingkungan juga disampaikan sebagai isu strategis pembangunan Kota Bima,”terangnya.

    Pada tanggal 5 Juni, seluruh Wali Kota yang hadir akan melakukan kunjungan ke lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan gambaran langsung tentang perkembangan dan potensi IKN dalam mendukung visi Indonesia Maju.

    Kehadiran Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, beserta rombongan dalam Rakernas APEKSI XVII menunjukkan dedikasi Kota Bima dalam mendukung upaya nasional untuk menciptakan kota-kota yang sejahtera dan berkontribusi pada kemajuan Indonesia.

    *Red*

  • Pemkot Bima Komitmen Dalam Memberikan Bantuan Kepada Panti Asuhan di Kota Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Kepala Dinas Sosial Kota Bima Yuliana S.Sos mengatakan, Pemerintah Kota Bima komit dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada Panti Asuhan At Thoibah Aisyiyah di Kelurahan Pane yang menampung lansia dan anak-anak yatim piatu.

    Kata dia, berita yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bima lalai dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada panti asuhan tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan.

    “Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Sosial telah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap panti-panti asuhan yang ada di wilayahnya, termasuk Panti Asuhan At Thoibah Aisyiyah. Bantuan dalam bentuk bahan pokok, peralatan kesehatan, dan dana operasional telah disalurkan secara berkala sesuai dengan prosedur yang berlaku kepada hampir seluruh panti asuhan di Kota Bima,”katanya.

    Hanya saja, lanjut dia, Panti Asuhan At Thoibah Aisyiyah masih tergolong dalam kategori panti yang belum terdaftar dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Bima.

    “Kami sangat peduli dengan kesejahteraan anak-anak yatim piatu dan lansia yang berada di panti asuhan. Pemerintah Kota Bima selalu memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bima.

    Namun, sambungnya, kami juga harus memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan secara tepat dan transparan.

    Selain itu, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pengelola panti asuhan guna meningkatkan kualitas layanan mereka.

    “Hal ini termasuk upaya untuk memastikan bahwa panti asuhan yang ada memenuhi standar yang ditetapkan dan terdaftar secara resmi,”tandasnya.

    Menyoroti Keberadaan Panti Asuhan At Thoibah Aisyiyah, Pemerintah Kota Bima telah melakukan koordinasi dengan pihak Pimpinan Daerah  Muhammadiyah Kota Bima selaku pemilik panti asuhan agar segera mengurus dokumen administratif dan memperbaiki standar pelayanan panti asuhan agar dapat terdaftar dalam LKSA Kota Bima untuk mendapatkan bantuan reguler  dari Pemerintah Kota Bima.

    “Pemerintah Kota Bima mengakui bahwa ada tantangan dalam proses administrasi dan pengawasan, namun pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemberian bantuan,”imbuhnya.

    Dalam beberapa kasus, keterlambatan atau kekurangan dalam penyaluran bantuan dapat terjadi karena faktor-faktor teknis dan administratif yang sedang ditangani.

    “Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada,”akunya.

    Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan dukungan kepada seluruh panti asuhan yang membutuhkan, termasuk Panti Asuhan At Thoibah Aisyiyah.

    “Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan anak-anak yatim piatu dan lansia di panti asuhan. Kami selalu terbuka untuk menerima masukan dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama,” tambah Kepala Dinas Sosial.

    Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Pemerintah Kota Bima berharap dapat memberikan klarifikasi yang tepat dan meluruskan persepsi publik mengenai upaya yang telah dilakukan dalam memberikan perhatian dan bantuan kepada panti asuhan di wilayahnya.

    *Red*