Kategori: Pemerintahan

  • Dinas Kominfotik Berikan Pelatihan untuk Admin OPD

    KOTA BIMA,OBORbima – Dalam rangka akan dilaunchingnya Command Center Kota Bima dan Aplikasi E-Lapor, Dinas Kominfotik Kota Bima melaksanakan pelatihan bagi admin dari berbagai OPD lingkup Pemerintah Kota Bima di Ruang TIK Dinas Kominfotik, Senin, 14 Juni 2021.

    Pelatihan ini diharapkan admin Tiap OPD dapat menggunakan aplikasi E-Lapor ini dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku pada masing-masing OPD.

    Endang Sri Sumanti, ST., M.Eng, selaku Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfotik menjelaskan, alur dari aplikasi E-Lapor. Pertama, masyarakat melapor, kemudian admin command center meneruskan laporan tersebut ke OPD terkait. Setelah OPD menerima laporan, status akan berubah menjadi proses dimana OPD terkait akan langsung memproses aduan dari masyarakat tersebut.

    “Apabila laporan telah diproses maka, status laporan juga akan selesai dan masyarakat bisa mendapatkan hasil laporannya,” jelasnya.

    Endang yang juga pencipta aplikasi E-Lapor tersebut berharap agar admin dapat menggunakan dan mengelola aplikasi ini secara rutin sehingga laporan dan aspirasi dari masyarakat bisa diselesaikan dengan cepat dan pelayanan publik di kota bima bisa maksimal.

    “Yang mana layanan elektronik ini mempermudah pelayanan publik apabila didukung oleh kerjasama seluruh stakeholder yang ada di lingkup kota bima,” tutupnya.

    =RED=

  • BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD Bersama Pemerintah Kota Bima

    KOTA BIMA,OBORbima – Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Negara menjamin kepastian tersebut dengan membentuk lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya.

    Program jaminan sosial yang dimaksud dalam hal ini mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima di Aula Kantor Wali Kota Bima, Senin, 14 juni 2021.

    Wali Kota Bimatelah mengeluarkan intruksi terkait dengan intruksi 135 tentang pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas. Berdasarkan intruksi presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Sekda Kota Bima menyampaikan, bahwa manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sangat banyak. Pemerintah Kota Bima sudah mengeluarkan edaran untuk kontaktor termasuk pengurus izin harus melalui DPMPSTP Kota Bima apabila sudah melengkapi dokumen bagi tenaga kerja yang ada di perusahaannya.

    “Padahal Cuma Rp. 12.015 perbulannya masih terasa berat mengingat upah untuk tenaga kontrak untuk tamatan SMA saja cuma Rp. 750.,” tuturnya.

    Ia melanjutkan, di Kota Bima untuk S1 mendapatkan upah Rp. 850.000 itu sangat jauh dari UMK dikota Bima ini yaitu sebesar Rp 2.225.000.

    “Diharapkan untuk 2021 ini semua Tenaga kerja ASN, P3K serta tenaga Kontrak bisa dijaminkan perlindungan kecelakaan dan resiko kematian apabila terjadi hal dalam melaksanakan tugas,” tutupnya.

    Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, Adventus Edison Souhuwat menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan program pemerintah. Di Indonesia terdapat 5 jaminan sosial yang pertama adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, 4 Jaminan sisa yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan itu jaminan kecelakaan keja, jaminan hari tua, jaminan pemakaian dan jaminan pensiun.

    “Untuk pekerja swasta pada usia pensiun mereka akan tetap mendapatkan uang pensiun, untuk Non-ASN kami dorong dua program yaitu jaminan kecelakaan dan jaminan kematian,” jelasnya.

    Beberapa manfaat lanjutnya, yang didapatkan oleh Non-ASN dari jaminan kecelakan kerja perlindungannya dari rumah hingga ke tempat kerja, sampai kembali lagi kerumah dan seluruh biaya kecelakaan kerja ditanggung BPJS ketenagakerjaan sampai sembuh.

    “Selama masa percobaan, selama setahun ASN tetap mendapatkan upah setiap bulannya. Setelah 24 bulan tidak bisa bekerja dibayarkan 50% sampe dinyatakan sembuh,” tuturnya.

    Melanjutkan sambutannya, manfaat lain apabila kecelakaan kerja meninggal maka ahli waris mendapat 48 x upah ditambah lagi dengan biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000, santunan berkala Rp.12.000.000.

    “Tidak kalah pentingnya bahwa apabila kecelakaan kerja ini terjadi otomatis dua anak dari pekerjaan itu akan mendapatkan beasiswa adapun total beasiswa yang didapatkan yaitu 124 juta yang akan dicairkan pertahun,” ujarnya.

    Terakhir Ia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan siap menjadi mitra untuk mensukseskan kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaat lain dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi resiko kecelakaan, pekerja tidak akan menimbulakn risiko kemiskinan.

    “Diharapkan kedepannya adanya kerja sama yang baik bagi Non-ASN, pekerja formal maupun informal. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan juga siap menjadi mitra untuk mensukseskan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    =OB.002=

  • Sekda Kota Bima Pimpin Rapat Penilaian KLA

    KOTA BIMA,OBORbima – Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH memimpin Rapat Persiapan Penilaian Kota Layak Anak di Aula Kantor Wali Kota Bima, Senin, 14 Juni 2021.

    Dalam rapat tersebut Ia menegesakan bahwa kedepannya tidak ada lagi anak-anak yang menjual kacang di lampu merah atau tempat umum lainnya untuk mendukung program pemerintah terkait Kota Layak Anak.

    “Hal ini bukan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, tetapi tugas bersama dan tanggung jawab bersama seperti Pol-PP dan Dinas Sosial,”tegasnya.

    Hal-hal seperti ini, lanjutnya, merupakan tugas guru dan kepala sekolah dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada siswa.

    Ia juga mengatakan bahwa, Kota Bima telah layak menjadi Kota Layak Anak sehingga hal tersebut tentu perlu dipertahankan bukan sebatas angka saja namun juga buktinya nyata dari kinerja pemerintah Kota Bima.

    “Bersyukur secara adminsitratif dan teknis kita dinilai menjadi kota layak anak, tentu perlu dipertahankan dan diperlihatkan bahwa nilai tersebut bukan sebatas angka saja,” ungkapnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, H. Ahmad, SE melaporkan bahwa penilaian akan dilakukan antara tanggal 22 Juni hingga 10 Juli, Kota Bima merupakan satu-satunya daerah di NTB yang akan dinilai langsung oleh tim penilai pusat.

    Untuk itu, Ia berharap pada proses penilaian nanti, kluster kesehatan dan kluster pendidikan dapat dipersiapkan dengan baik seperti, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak serta Forum Anak.

    “Mudah-mudaha nilai yang 895,24 itu tidak bergeser, sehingga kita harus mempersiapkan dengan matang Kota Layak Anak di Kota Bima ini,” pungkasnya

    =OB.008=

  • Kunker Menparekraf di Kota Bima Picu Peningkatkan Pariwasata Bima

    KOTA BIMA,OBORbima – Kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno di Kota Tepian Air disambut hangat oleh masyarakat Kota Bima dan Kabupaten Bima. Setelah menyaksikan “Pacoa Jara” di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Sandi Uno ditemani oleh Atta Halilintar beserta Bupati Kabupaten Bima dan Wali Kota Bima serta rombongan untuk mendatangi lokasi Uma Lengge, salah satu situs sejarah yang terletak di puncak Desa Maria Kec. Wawo Kabupaten Bima.

    Malam harinya, Menparekraf Sandi Uno menghadiri KolaborAksi dengan lima Bupati/Walikota diantaranya, Walikota Bima, Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Sumbawa, Bupati Sumbawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Sumbawa Barat, Bupati Dompu, Bupati Bima serta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Anggota DPR RI H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M di Pantai Lawata, Minggu, 13 Mei 2021.

    Dalam sambutannya Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi bersyukur atas Kunker Menteri Parekraf di Kota Bima.

    Ia menyampaikan, bahwa pulau sumbawa merupakan daerah yang sangat ektropik, dimana daerah ini perlu sentuhan-sentuhan dari pemerintah pusat.

    “Karena di daerah ini banyak sekali destinasi wisata yang tidak kalah rasanya dibandingkan dengan Labuan Bajo dan Pulau Lombok,” tuturnya.

    =OB.002=

  • Bupati Bima Buka MTQ Tingkat Kecamatan Madapangga

    BIMA,OBORbima – BUPATI Bima Hj. Indah Dhamayanti Puteri SE membuka secara resmi kegiatan Musyabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Sabtu malam 12 Juni 2021.

    Pembukaan MTQ ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima dari PPP, Kepala Desa se Kecamatan Madapangga, Danramil, Kapolsek, tokoh agama, dan masyarakat berbagai Desa.

    Dalam sambutanya Bupati Bima menyampaikan, semoga dengan adanya MTQ yang di adakan ini, akan terlahirnya generasi atau hafitz penggemar alqu’ran dan membanggakan Kabupaten Bima yang kita cintai ini.

    “Untuk para orang tua, agar terus mendidik anak-anaknya untuk membaca al qur’an, sebab al qur’an adalah penyelamat kita di akhirat nanti,” ajak ibu dua anak ini

    Mengakhiri sambutanya, Umi Dinda sapaanya menyampaikan amanat ketua DPR kabupaten Bima memberikan sumbangan terhadap panitia pelaksana.

    “Lewat kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia, Kepala-kepala Desa dan masyarakat Kecamatan Madapangga memfasilitasi kegiatan MTQ ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sukses, sehingga mampu melahirkan qori dan Qoriah yang dapat mengharumkan Kabupaten Bima,” pungkasnya.

    =OB.006=

  • Wali Kota Apresiasi Pengurus Masjid Nurul Ula Lingkungan Mande III

    KOTA BIMA,OBORbima – Jum’at 11 Juni 2021, Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE melaksanakan shalat Jum’at dengan masyarakat lingkungan Mande III Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda Kota Bima tepatnya di Masjid Nurul Ula. Hadir mendampingi safari Jum’at Lurah Mande beserta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda setempat.

    Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Bima bersilaturahmi langsung dengan masyarakat lingkungan Mande III dan menerima berbagai aspirasi masyarakat.

    Usai pelaksanaan shalat Jum’at pengurus masjid Nurul Ula mengajak Wali Kota Bima meninjau kondisi masjid yang sudah mengalami berbagai perubahan.

    “Dimana dari bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Bima telah dipergunakan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pendukung bagi jamaah masjid Nurul Ula seperti tempat wudhu yang representatif dan toilet yang memadai,”ungkap Kabag Prokopim Setda Kota Bima H.Abdul Malik dalam siaran persnya.

    Melihat hal tersebut, kata Kabag, Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengapresiasi pengurus masjid yang dengan baik memanfaatkan bantuan yang diberikan sehingga jamaah masjid merasa nyaman. Baginya, hal utama mendukung fungsi utama masjid sebagai tempat Ibadah, khususnya dalam peningkatan akses air dan sanitasi sebagai sarana bersuci (thaharah) untuk sahnya ibadah serta merupakan kebutuhan masyarakat paling mendasar.

    “Ini pengurusnya bagus, memanfaatkan bantuan yang diberikan sebaik-baiknya demi kenyamanan dan kekhusukan dalam melaksanakan ibadah bagi masyarakat”, puji Wali Kota Bima

    =OB.003=

  • ADRA-BPBD Adakan Workshop Rumah Tahan Bencana

    BIMA,OBORbima – Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia dengan didukung penuh European Commission Humanitarian Aid (ECHO) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Kamis, (10/6) mengadakan Workshop Build Back Better Membangun Rumah Tahan Bencana (Gempa dan Siklon) yang diikuti secara tatap muka oleh 39 peserta dan 20 peserta tatap maya (virtual) baik dari ADRA Indonesia maupun lembaga internasional di Aula Utama Kantor Bupati Bima.

    Program Director ADRA Indonesia, Karlo Purba yang secara daring membuka Workshop tersebut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan berbagai elemen yang hadir, untuk bersama-sama membahas konsep hunian yang aman terhadap bencana di Kabupaten Bima.

    Senada dengan Karlo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Aries Munandar, ST.MT pada kesempatan tersebut memaparkan, Workshop ini merupakan langkah BPBD bersama dengan ADRA dan ECHO dalam aspek mitigasi non struktural.

    “Forum ini untuk merespon apa musibah yang terjadi di Kabupaten Bima dan pendekatan kita mencoba mengupas terkait dengan teknologi bangunan dengan pendekatan mitigasi kebencanaan dan menghadirkan narasumber nasional. Pada saat yang sama juga mencoba menjajaki kemungkinan penggunaan teknologi barang yang sederhana seperti kawat yang diaplikasikan di bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Bima,” Imbuh Aries.

    Regency Coordinator ADRA Robert D.Saunoah mengatakan, ADRA didukung oleh ECHO berpikir bahwa bencana yang terjadi beberapa waktu lalu membuat rumah banyak mengalami kerusakan.

    “Sebagai respon dan kepedulian ADRA maka dilakukan beberapa kegiatan antara lain pendataan dampak bencana, melakukan promosi kesehatan di desa Sanolo kecamatan Bolo dan yang terakhir Workshop khusus untuk membangun hunian yang aman terhadap bencana,” ucapnya.

    “Kita ingin workshop ini mendapatkan masukan-masukan yang terkait dengan bagaimana membangun rumah yang tahan terhadap gempa dan siklon, juga dengan hadirnya kalangan pemerintah, unsur TNI/Polri dan organisasi masyarakat akan bersama-sama berpartisipasi memberikan masukan bentuk rumah yang cocok untuk Kabupaten Bima,” ungkapnya.

    =OB.006=

  • Wali Kota Bima Buka Bimtek OSS dan LKPM

    KOTA BIMA,OBORbima – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE membuka kegiatan bimbingan teknis Online Singke Submission (OSS) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai langkah memberikan untuk kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha di Kota Bima. Bimtek ini diselenggarakan di Aula Pertemuan Hotel Marina Inn pada Kamis, 10 Juni 2021.

    Kegiatan bimtek diawali laporan Kepala DPMPTSP Kota Bima Drs. Adisan yang menjelaskan mengenai tujuan dilaksanakan bimtek yakni untuk memberikan bimbingan dan arahan tentang laporan kegiatan penanaman modal LKPM untuk kemudahan dalam pengajuan izin berusaha di Kota Bima. Rencananya kegiatan bimtek akan dilaksanakan selama 7 hari yang diikuti oleh seluruh stakeholder terkait.

    Sementara itu, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi NTB Ir. H. Mohammad Rum, MT., menjelaskan bahwa OSS ini untuk pertama kali dilaksanakan di Kota Bima. Diharapkan dengan ini para investor yang masuk berinvestasi dapat merangkul teman-teman dari UMKM yang ada di Kota Bima.

    “Semoga dengan kemudahan system ini bisa menjadikan Kota Bima menjadi Kota yang ramah investasi,” harap Kepala DPMPTSP Provinsi NTB.

    Disisi lain, Wali Kota Bima dalam arahannya memaparkan bahwa program OSS ini adalah program nasional yang diluncurkan untuk mempermudah proses perijinan. Kota Bima sebagai Kota Transit Perdagangan dan Jasa tentu sangat membutuhkan system yang terintegrasi dan mudah diakses.

    “Diharapkan dengan adanya system ini para calon investor berkordinasi dengan PU agar bisa melihat langsung secara online zonasi yang diperbolehkan untuk berinvestasi hingga jenis investasi yang diizinkan di zonasi tersebut serta bidang yang tersedia,” harap Wali Kota Bima diakhir arahannya.

    =OB.02=

  • Wakil Walikota Bima Buka Kegiatan FGD SDA Mineral dan LH

    KOTA BIMA,OBORbima – Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sumber Daya Alam Mineral dan Lingkungan Hidup yang di selenggarakan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, di Aula Kantor Walikota Bima pada Kamis, 10 Juni 2021.

    Kegiatan FGD yang mengangkat tema “Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sumber daya alam mineral dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat (DBH-CHT) diselenggarakan dihadiri pula oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima, Staf ahli Walikota Bima bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu, Kabag Perekonomian Setda Kota Bima, Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Bima, Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Dompu, dan beberapa perwakilan perusahaan pertambangan perseorangan.

    Dalam laporannya Ketua panitia Drs. Erfan Anwar, MM., menyampaikan, FGD ini dilakukan dalam rangka memperkuat silaturahmi dan sinergisitas antar Pemerintah Daerah serta memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan SH dalam sambutannya menyampaikan, FGD bidang pertambangan dan minerba pagi ini diharapkan dihadiri oleh pelaku usaha pertambangan baik perseorangan maupun yang berbadan usaha, disamping untuk memberikan pemahaman mengenai pertambangan yang berwawasan lingkungan juga diharapkan dapat memberikan pencerahan bahwa sejak diberlakukannya undang-undang nomor 3 tahun 2020, pemberian ijin usaha pertambangan hanya diberikan kepada perusahaan berbadan hukum maupun koperasi.

    Demikian pula dengan proses perijinannya, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, urusan pertambangan mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat termasuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang mulai tanggal 11 Desember 2020. Kewenangan yang sebelumnya didelegasikan ke Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara beralih ke Pemerintah Pusat termasuk pemberian perijinan maupun pembinaan dan pengawasan.

    “Namun secara resmi Kota Bima sekarang hanya ada ijin usaha pertambangan (IUP) batuan, per 11 Desember Tahun 2020 ada 9 ijin usaha pertambangan batuan di Kota Bima yang tersebar di 3 Kecamatan, yaitu 4 IUP di Kecamatan Mpunda, 4 IUP di Kecamatan Raba dan 1 IUP di Kecamatan Rasanae Timur,” ujarnya.

    Diakhir sambutannya Wakil Walikota Bima mengharapkan diskusi seperti harus sering dilakukan selain untuk sinkronisasi aturan juga untuk sinergisitas fungsi dan tugas antar Lembaga atau OPD di tingkat Provinsi maupun Daerah supaya tidak terjadi tumpah tindih.

    Wakil Walikota juga menegaskan agar aturan tentang perijinan harus terus disosialisasikan sehingga aturan tidak hanya di pahami oleh pemangku jabatan saja namun lebih harus ditekankan adalah para pelaku usaha.

    =OB.02=

  • Buka MTQ Tingkat Kecamatan Sanggar, Wabup Ajak Peserta MTQ Ikuti Jejek Syamsuri Firdaus

    BIMA,OBORbima – Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan HM Noer, membuka Musabah Tilwatil Quran (MTQ) ke 29, Tingkat Kecamatan Sanggar tahun 2021, Rabu 9 Juni 2021.

    MTQ dipusatkan di halaman Kantor Kecamatan Sanggar selama enam hari, diikuti 69 peserta dari 6 Desa se Kecamatan Sanggar.

    Ikut Hadir mendampingi Wabub Dahlan, sejumlah Pejabat lingkup Kabupaten Bima, Camat Sanggar dan para Kades.

    Wabup menyerahkan bantuan al-quran  dan  uang sebesar dua juta rupiah. Di terima  Camat Sanggar,  Ahmad S.H.

    Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf, biasanya hadir bersama Bupati. Atas nama Pemerintah, Wabup mengapresiasi dan menyambut baik. Mudah-mudahan MTQ ini bisa mencetak Qori dan Qoriah.

    Selanjutnya Kecamatan Sanggar, akan naik peringkat dari kecamatan lain. Karena dua tahun terakhir hanya mampu bertahan di peringkat 11.

    “Oleh karena itu, pada anak-anakku peserta dapat menjadi inspirasi. Ikuti jejaknya Syamsuri Firdaus,” ujar Wakil Bupati.

    Dijelaskan Wabup Dahlan, program Bima Ramah Bidang keagamaan telah mengalami kemajuan.

    Ditandai  dengan meningkatnya jumlah Tahfiz dan pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur’an di setiap Desa dan Kecamatan.

    Wabup berharap masyarakat Sanggar dapat menjaga hutan yang ada. Sehingga bisa mencegah datangnya banjir.

    Kemudian menyampaikan terima kasih, pada Pilkada kemarin Kecamatan Sanggar telah sama-sama menjaga keamanan. Sehingga berjalan aman dan lancar sesuai yang diharapkan Pemerintah.

    Menurut Wakil Bupati, Musabaqah Tilawatil Quran tidak hanya berbicara tentang juara, tapi lebih dari itu. Adalah bagaimana Alquran disiarkan melalui Tilawah.

    Bima sudah terkenal di seantero Indonesia, karena pernah menjadi juara dunia.

    Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong anak-anak dan masyarakat untuk mengaji dan mempelajari Alquran sejak dini.

    Sementara itu Ketua panitia penyelenggara,  Afifudin M.Pd, mengatakan selama pelaksanaan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid- 19.

    MTQ digelar untuk menyeleksi para qori qoriah Kabupaten Bima. Tilawah remaja, anak-anak dan pemuda.

    “Juga mencari generasi yang memahami dan menghayati  al’quran,”ujar Afifuddin.

    =OB.092=