Kategori: Pemerintahan

BIMA,OBORBIMA – Intensitas ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir yang makin meningkat di Kabupaten Bima, memerlukan upaya penanganan secara sistematis dan berkelanjutan.

salah satu langkah yang dilakukan di Kabupaten Bima adalah menyusun dokumen rencana kontigensi bencana banjir yang melibatkan melibatkan fasilitator nasional yang bekerja untuk BNPB Bersama dengan tim penyusun rencana kontigensi (Renkon) sebagai acuan penanganan bencana.

Demikian salah satu poin penting pada workshop Konsultasi Publik Rencana Kontigensi Bencana Alam Banjir Kerjasama BPBD Kabupaten Bima dengan Yayasan Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia Rabu (29/9) di Aula Kantor Bupati Bima.

Wakil Bupati Bima Drs. H Dahlan M Noer yang membuka workshop mengemukakan, dukungan ADRA bagi peningkatan kapasitas stakeholder kebencanaan telah memberikan kontribusi nyata bagi upaya bersama dalam penanggulangan bencana di kabupaten Bima.

Kata dia, Workshop merupakan salah satu tahapan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak bagi peningkatan kualitas dokumen kontingensi dan penyempurnaan dokumen yang telah disusun.

“Oleh karena itu para peserta diharapkan dapat bertukar pandangan dan wawasan agar dokumen rencana kontigensi ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan pada saat yang sama menjadi dokumen yang legal dan dapat di implementasikan menjadi rencana operasi saat menghadapi darurat bencana banjir bandang,” terang Wabup.

Pada kesempatan tersebut, DRM Manager ADRA Indonesia Aminuddin Magatani menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemerintah dan stakeholder kebencanaan di Kabupaten Bima yang selama hampir satu tahun terakhir mendukung penuh kegiatan ADRA.

“Saya seperti berada di rumah sendiri karena dukungan yang sangat luar biasa bagi kegiatan di Kabupaten Bima. Untuk ini ADRA menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan workshop hari ini di dapat dikolaborasikan dengan kebijakan penanganan bencana di kabupaten Bima,” kata Aminuddin.

Ditambahkan Aminuddin, kegiatan ini penting untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana karena dari waktu ke waktu angka kejadian bencana hidrometeorologi terus mengalami peningkatan.

Sebelumnya, PLT. Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Bima M.Chandra Kusuma AP dalam pengantarnya mengungkapkan, BPBD bekerjasama dengan ADRA melalui program Locally Led Disaster Preparedness and Protection (LLDPP) Project (Kepemimpinan Lokal Dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana), telah melaksanakan serangkaian dukungan peningkatan kapasitas.

Ia mengatakan, Fasilitasi tersebut terlaksana secara konsorsium dengan Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Redr Indonesia, Pujiono Centre, Plan International Indonesia yang didukung penuh oleh European Commission Humanitarian AId (ECHO).

“Rencana kontigensi memuat mekanisme penanganan, merumuskan kebijakan, dan memahamami peran dan tanggung jawab masing masing aktor, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan penangananan kedaruratan bencana,”pungkasnya.

Workshop/Konsultasi publik ini mengundang 100 peserta, yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, TNI, POLRI, Instansi vertikal, Camat se Kabupaten Bima, BUMN dan BUMD, Organisasi Profesi, Organisasi Sosial Kemasyarakat, Organisasi Perempuan dan disabilitas.

RED.

BIMA,OBORBIMA – Di tengah kondisi Pandemi covid-19, kontraksi ekonomi nasional dan rendahnya kapasitas anggaran yang ada, pemerintah daerah terus berupaya mendorong tetap tumbuhnya ekonomi masyarakat, baik melalui bantuan progran kegiatan dalam APBD kabupaten, program kegiatan APBD provinsi maupun program kegiatan dari APBN, sehingga dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi kabupaten Bima secara positif dalam kisaran 2,5% – 3% sampai akhir tahun ini.

Demikian salah satu poin penting penyampaian Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE saat menyampaikan pidato Pengantar Nota Keuangan Tentang Rancangan PERDA APBD Perubahan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 Selasa, (21/9) dalam Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bima M. Putera Ferryandi, S.Ip dan wakil Ketua Aminurlah SH dan dihadiri para anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMN/BUMD dan Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bima di Ruang Sidang Utama DPRD setempat.

Dikatakan Bupati, terkait komponen pendapatan dalam Rancangan Perda APBD-Perubahan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.787 Triliun.

“Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp.38,01 Miliar atau 2% dari target pendapatan dalam APBD murni tahun 2021 sebesar Rp.1.826 Triliun.
Sedangkan dalam komponen belanja daerah, direncanakan sebesar Rp. 1.827 triliun, jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 22,31 milyar atau turun 1 % dari APBD murni tahun 2021 sebesar Rp. 1.850 triliun,”katanya.

Demikian halnya pada komponen penerimaan pembiayaan, direncanakan sebesar Rp. 39,85 milyar, mengalami kenaikan sekitar 65% atau sebesar Rp. 15,7 milyar dari APBD murni tahun 2021 sebesar Rp. 24,1 milyar.

“Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 39,1 milyar dan jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 8,1 milyar atau naik 26% dari APBD murni tahun 2021 sebesar Rp. 31 milyar dan penerimaan kembali pemberian pinjaman direncanakan tahun 2021 ini sebesar Rp. 750 juta sama dengan penerimaan pada APBD murni tahun 2021,” jelas Umi Dinda sapaanya.

Raperda APBD-Perubahan tahun 2021 selanjutnya dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut oleh DPRD untuk menjadi peraturan daerah yang definitif.

*RED*

BIMA,OBORBIMA – Keteladanan Haji Muhammad Adnan Arsai sebagai figur sentral masyarakat sangat dibutuhkan dalam konteks menjaga dan mengawal Indonesia, dan juga Bima yang damai dan rukun.

“Diharapkan bisa diikuti oleh generasi-generasi yang sekarang untuk menjadi sosok yang gigih, berani, dan teladan dalam menjaga kondisi rukun dan damai dengan mengedepankan prinsip-prinsip dialog,” ungkapan Wakil Bupati Bima, Drs H. Dahlan M Noer Sabtu (18/9/2021) saat menjadi Keynote Speaker Bedah Buku Muhammad Adnan Arsal; Panglima Damai Poso di Ponpes Al Madinah Bima, Desa Kananga, Kecamatan Bolo.

Bedah buku juga dihadiri Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Heru Sasongko, SIK, Kapolres Bima Kota, AKBP Henry Novika Chandra, SIK, MH, Dandim 1608 Bima, Letkol Teuku Mustafa Kemal.

Wabup mengatakan, pelajaran yang diambil dari buku tersebut, bagaimana terus mendorong budaya dialog dalam menyelesaikan persoalan. Dialog tidak boleh putus, karena menjadi jembatan dalam mengurai konflik. Termasuk, kata dia, terkait dengan terorisme.

“Mereka yang dianggap masuk dalam jaringan tersebut, harus diajak dialog,”ucapnya.

Wakil Bupati juga mengingatkan, agar kasus konflik Poso menjadi pelajaran penting bagi daerah, termasuk Dana Mbojo. Jangan sampai konflik muncul dan berdampak buruk.

“Harus ada upaya untuk terus membangun perdamaian di Bima,”imbuhnya

Meskipun, kata Wabup, konflik Poso berbeda dengan Bima. Jika di Poso konflik agama, di Bima konflik antarkampung.

“Jika di Poso ada Panglima Perdamaiannya, maka di Bima juga harus ada Panglima Perdamaiannya,” ujarnya.

Pada acara bedah buku tersebut, Ketua MUI Kabupaten Bima, H Abdurrahim Haris MA mengatakan, Buku H Muhammad Adnan Arsal, Panglima Perang Damai Poso sangat inspiratif, alur ceritanya sangat indah.

“Kemudian ketika membaca awal cerita konflik Poso, ternyata persoalan sepele, yakni minuman keras, kemudian terjadi perkelahian. H Muhammad Adnan Arsal adalah sosok yang memahami dirinya sebagai warga negara,”katanya.

Para pemimpin negara juga tidak boleh diam dengan kondisi yang ada. Untuk itu, Ketua MUI menaruh apresiasi pada sosok H Adnan yang mendorong upaya perdamaian atas konflik di Poso.

Sementara itu, Khoirul Anam, Penulis Buku Muhammad Adnan Arsal, Panglima Damai Poso mengingatkan, bahwa konflik poso diawali dengan hal-hal kecil, yakni minuman keras. Sekelompok pemuda yang mebuk-mabukan, namun berujung pada perkelahian.

“Konflik Poso yang menyababkan ribuan nyawa melayang dimulai dari hal-hal sederhana, mungkin kita anggap sepela. Untuk itu saya mengingatkan agar pemerintah daerah, dan aparat, Kapolres, Dandim, Bupati untuk mengatensi ini,” ujarnya.

Meski konflik Poso sudah selesai, kata dia, namun proses penyelesaiannya lama. Baru 25 tahun baru selesai. “H Adanan menginginkan kita yang di Bima tidak usah kesana lagi. Tetaplah di Bima, bangunlah Bima, jadikan Bima sebagai daerah yang damai, aman, dan asri. Karena itu juga yang diinginkan warga Poso saat ini,” Kata Khairul.

*RED*

BIMA,OBORBIMA – Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kabipaten Bima Masa Sidang III tahun Sidang 2021 Selasa, (14/9) yang berlangsung di Sidang Utama DPRD dengan agenda Laporan Banggar terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2021 ditindak lanjuti dengan Penanda Tanganan Nota Kesepatakan antara Eksekutif dan Legislatif di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Bima

Rapat Paripurna dipimpin oleh Aminurlah SH tersebut turut dihadiri pula Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi. S.IP dan didampingi tiga orang unsur Pimpinan.

Sementara jajaran eksekutif langsung dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer, Unsur FORKOMPIMDA beserta Kepala Perangkat daerah dan Kepala Bagian Setda.

Pada laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan oleh Ardiwin, SH disebutkan, berdasarkan hasil pembahasan di tingkat Banggar, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp. 1,787,990,148,764.00 mengalami kenaikan sebesar Rp 100.000.000 dari proyeksi APBD-P (KUPA) yang diajukan sebesar Rp 1,787,890,148,764.00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,01%.

Sedangkan berkaitan dengan perubahan kebijakan belanja daerah, berdasarkan hasil pembahasan di tingkat banggar disepakati menjadi Rp. 1,827 triliun mengalami kenaikan Rp. 5,7 triliun dari proyeksi APBD-Perubahan yang direncanakan sebesar Rp 1,822 triliun.

“Terkait perubahan kebijakan pembiayaan daerah, komponen penerimaan dan pembiayaan yang disepakati tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 39,85 miliar,” jelas Ardiwin.

Menurut Kabag Prokompim Suryadin, Banggar juga memberikan beberapa saran yang ditindak lanjuti eksekutif, antara lain perlunya dilakukan re-inventarisasi terhadap semua potensi daerah yang memiliki peluang menjadi sumber pendapatan daerah.

“Dan juga merekomendasikan agar eksekutif mengoptimalisasi pemanfaatan sumber-sumber PAD yang berpotensi dalam mempengaruhi kenaikan pendapatan dan melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, agar kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap berpedoman sesuai peraturan yang berlaku,”katanya.

Ia menjelaskan, Pandangan lain dari Banggar, adalah perlu penambahan sasaran di bidang pengembangan destinasi wisata kabupaten Bima yang belum terakspos keluar dan masih dibutuhkan sentuhan-sentuhan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan di kawasan wisata.

“Pada kesempatan tersebut Banggar menerima rancangan KUPA dan PPAS- Perubahan Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya menjadi dasar penandatanganan nota kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD,”ucapnya

*RED*

KOTA BIMA,OBORBIMA – Wali Kota Bima H. M. Lutfi, SE melakukan wawancara secara virtual dengan Tempo Media dalam bingkai acara “Teras Negeri”, Senin, 13 September 2021.

Wawancara dan pertemuan secara virtual tesebut berlangsung selama 30 menit di Ruang Command Center Kota Bima yang dihadiri Kepala Bappeda Litbang, Kadis DLH, Kadis Pariwisata, Kadis Kominfotik dan Kabag Prokopim Kota Bima.

Dalam wawancara yang dipandu oleh Ali Nuryasin, salah satu presenter “Teras Negeri” Tempo Media menggambarkan Pemerintah Kota Bima senantiasa berupaya mengedukasi masyarakat agar terdidik terhadap dunia informasi dan teknologi yang menjadi kebutuhan dan tuntunan dimasa kini, baik bagi masyarakat maupun untuk internal pemerintah daerah (Kota Bima).

“Pemerintah Kota Bima telah menyiapkan wadah yang merupakan pusat kendali pelayanan bagi masyarakat dan internal pemerintah yang dikenal dengan Command Center,” kata Wali Kota

Kata dia, berbagai program telah siap di luncurkan. Salah satunya aplikasi E-Lapor, memberdayakan RT disetiap lingkungan sebagai user yang memberikan laporan dan update informasi terbaru atas permintaan masyarakat, sehingga OPD terkait dapat segera menangani apa yang menjadi laporan masyarakat tersebut.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan program kerja yaitu adanya rencana dan pelaksanaan progaram normaliasi sungai ditahun 2022 kerjasama dengan pemerintah Jepang, sehingga potensi banjir akan dimanimalisir.

Kebijakan Wali Kota Bima dalam menghadapi pandemi Covid-19 dalam status level 2 ini memiliki strategi khusus dengan senantiasa menggenjot dan menjaga keberlangsungan UMKM di Kota Bima.

“UMKM di kota Bima bervariatif, seperti tenun Bima dengan potensi penenun sebanyak 20.000-an pekerja yang tersebar dalam 11 Kelurahan di Kota Bima dapat turut menopang laju perekonomian ditengah pandemi,” jelasnya

Selain potensi tenun, juga terdapat produk unggulan lainnya seperti, bawang goreng, Madu orisinil, Susu kuda liar, Jambu mete dan lainnya.

Diakhir perbincangannya, Ali Nuryasin selaku presenter menyampaikan kepada Wali Kota Bima akan niat dan keinginanya untuk hadir di Kota Bima.

“Ya silahkan datang, kami sangat senang dan akan menyambutnya dengan gempita,” Pungkas Walikota Bima.

Harapan Wali Kota kepada masyarakat Kota Bima agar menyukseskan program vaksin pencegahan COVID-19 agar mampu menghadirkan Kota Bima dan Indonesia yang terbebas dari Pandemi Covid-19.

*RED*

BIMA,OBORbima – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Puteri SE melalui Asisten I Setda Kabupaten Drs. H. Putarmasn SE membuka secara resmi pelatihan potensi pencairan dan pertolongan yang digelar oleh Basarnas Mataram di Dusun Kalaki Desa Panda Kabupaten Bima Senin, 13 September 2021.

Dalam sambutanya Drs. H. Putarmasn mengapresiasi kegiatan pelatihan potensi pencairan dan pertolongan yang digelar oleh Basarnas Mataram. Selaku pemerintah kami menyambut baik, dengan harapan Basarnas Mataram makin solid dan terkordinir dalam melaksanakan tugasnya dibidang kemanuasiaan.

Menurutnya, sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa NTB khususnya Kabupaten Bima merupakan salah satu daerah yang tergolong sebagai daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh faktor manusia seperti kecelakaan dan musibah sosial lainnya.

“Intensitas bencana yang begitu tinggi di NTB, pada dasarnya merupakan konsukuensi logis dari letak geografis NTB yang berada pada alur pegunungan yang melintas dari sumatera, jawa hingga NTT,” katanya.

Ia mengatakan, terhadap jiwa manusia sebagai akibat dari musibah penerbangan, pelayaran, bencana alam dan musibah lainnya, merupakan tugas kemanusiaan yang sangat mulia.

“Karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk lebih memantapkan koordinasi melalui peningkatan kemampuan organisasi, sumber daya manusia, manajemen serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga penyelenggaraan bantuan operasi pencarian dan pertolongan SAR dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan berhasil.

Tugas tersebut,lanjutnya, hanya mungkin dilakukan dengan baik, manakala terwujud sumber daya SAR yang handal, memiliki kekuatan fisik yang prima, rasa kemanusian yang tinggi serta kecerdasan emosi dan keterampilan menggunakan alat-alat pertolongan yang diperlukan.

“Dalam hubungan inilah, saya melihat bahwa pelatihan tekhnis bagi potensi pencarian dan pertolongan, merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan,” ujarnya.

Putarman berharap kepada seluruh peserta, agar dapat mengikuti proses ini dengan disiplin dan bersungguh-sungguh tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

“Jadikan momen ini sebagai ajang untuk menjalin hubungan yang lebih erat lagi antara potensi-potensi sar yang ada,” pungkasnya.

*RED*

BIMA,OBORbima – Rabu, 8 September 2021, Walikota Bima HM. Lutfi SE. melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur.

Kunjungan tersebut merupakan tindak peninjauan langsung atas sejumlah rekomendasi titik titik potensi pelupan air dan potensi bencana sungai dikala musim hujan berlangsung di wilayah Nungga.

Dalam kunjungan tersebut Walikota Bima HM. Lutfi disambut lurah Nungga Burhan S.Pd bersama Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Karang taruna, serta ratusan masyarakat Kelurahan Nungga.

H. M. Lutfi mengatakan, dari hasil survey langsung ini pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan baik melalui bronjonisasi maupun normalisasi sungai yang disesuaikan dengan tingkat potensi.

“Tentunya kami akan mengkaji sesuai tingkat potensi yang ada,” katanya.

HML senantiasa mengharapkan dukungan dan kerjasama lintas masyarakat dalam berbagai upaya.

Lurah Nungga Burhan S.Pd pada kesempatan itu memberikan apresiasi kepada Walikota Bima yang sudah turun langsung ke lokasi. Sehingga baginya, situasi tersebut memudahkan pihaknya untuk berkoordinasi dengan masyarakat setempat.

“Patut kami berikan apresiasi atas tanggapan responsif dari Walikota Bima. Ini bentuk kolaborasi, koordinasi dan kerjasama yang konstruktif dalam menjemput aspirasi dan keluhan masyarakat,” katanya.

*RED*

BIMA,OBORbima – Pemerintah Kabupaten Bima melalui Wakil Bupati Drs. Dahlan M. Noer Rabu (8/9) Menyampaikan Penjelasan Bupati Bima terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyampaian Jawaban Bupati Bima atas PU Fraksi – fraksi Dewan Terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021 – 2026.

Dokumen tersebut dibacakan pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Yasin S.Pdi di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima.

Wabup dalam penyampaian mengemukakan, dalam proyeksi rancangan APBD-P pendapatan daerah direncanakan Rp. 1,78 Triliun, mengalami penurunan 2,09 persen dari target. Sementara belanja Rp.1,82 Triliun, turun 1,15 persen
Dahlan memaparkan, tantangan pembangunan Kabupaten Bima saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan dasar, penurunan angka kemiskinan, peningkatan daya beli, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan masyarakat (IPM), peningkatan kinerja dan penataan aset daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Karena itu lanjut Wabup Dahlan, rancangan kebijakan umum APBD perubahan dan plafon prioritas anggaran akan memaksimalkan potensi daerah untuk menuntaskan secara bertahap permasalahan yang ada.

“Ikhtiar ini dijabarkan dengan mendorong pencapaian Visi Bima RAMAH pada tahun pertama pelaksanaan APBD melalui program, kegiatan yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah”. Jelasnya dihadapan para anggota DPRD, Forkompinda dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang hadir pada paripurna tersebut.

Dikatakan Dahlan, gambaran kebijakan umum anggaran 2021 mencakup upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
Penanganan Covid-19 yang berdampak pada penurunan alokasi belanja mengakibatkan adanya pemotongan langsung DAU dan dana alokasi lainnya oleh pemerintah pusat.

Aspek lainnya yang menjadi fokus adalah upaya mempertahankan alokasi anggaran pembiayaan daerah sehingga dapat memberi kontribusi positif dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui efisiensi anggaran dan Silpa yang sehat sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Penyampaian pemerintah daerah tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Pansus,”pungkasnya.

*RED*

BIMA,OBORbima – Sejumlah Perangkat Daerah dan Bagian Sekretariat daerah Kabupaten Bima dibawah lingkup tugas Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Senin (6/9) di ruang rapat Sekretaris Daerah.

Rapat tersebut ditujukan, untuk meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan Bagian yang berada dibawa koordinasi Asisten II
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bima, Ir. Indra Jaya dan diikuti 17 Unit kerja, baik Dinas, Badan dan Bagian Setda.

Ir. Indra Jaya dalam arahannya memaparkan, pembahasan Renstra perangkat daerah ini penting meningkatkan sinergisitas dan koordinasi lintas perangkat daerah dan memastikan dokumen yang disusun selaras dengan arah kebijakan Bupati terpilih.

“Kepala OPD harus memahami dengan baik indikator kinerja daerah, sebagai alat ukuran capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati,”ucapnya.

*RED*

BIMA,OBORbima – Rapat Koordinasi secara virtual (tatap maya) dengan Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat berlangsung Jumat (3/9) diikuti 60 peserta dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Para Staf Ahli, Asisten, Inspektur dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) berada pada satu room Ruang Rapat Bupati, sementara para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat mengikuti secara virtual dari masing-masing kantor dan peserta dibagi dalam dua sesi.

“Selain untuk memberikan arahan dan pembinaan umum, pertemuan tatap maya tersebut juga dimanfaatkan Bupati untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing unit kerja, berkaitan dengan progres kegiatan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan pemecahan masalah hingga triwulan III tahun 2021,” ungkap Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima SURYADIN S.S M.Si

Kata dia, Rakor juga membahas evaluasi capaian program/ kegiatan perangkat daerah dan kecamatan, pimpinan OPD diminta untuk memaparkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beragam subjek Pendapatan pada masing-masing sektor.

“Kepada para OPD, Bupati menginstruksikan optimalisasi capaian target pendapatan meski dalam situasi Pandemi Covid-19,” terangnya Yan sapaanya.

Terkait peningkatan koordinasi secara internal dan lintas sektor, Kepala unit kerja, pejabat struktural dan staf saling mendukung, tidak ada pihak yang mendominasi kegiatan. Dan harus tetap mengacu kepada tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam regulasi yang ada.

“Kepada para Camat, Bupati IDP memberikan arahan khusus dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing kecamatan. Dan minta Camat dan Kepala desa agar meningkatkan intensitas patroli bersama lintas desa. Hal ini penting untuk mencegah secara dini potensi konflik dan memastikan terciptanya kondisi aman dan damai di masing-masing kecamatan,” pungkasnya.

Karena itu, lanjutnya, Camat dan Kades harus bahu membahu untuk melakukan patrol, dan melaporkan setiap perkembangan kondisi wilayah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut, agar tidak menjadi konflik secara terbuka yang bisa merugikan masyarakat itu sendiri.tutupnya.

*RED*