Oborbima

Kategori: Headline

  • Berlabuh di Partai UMMAT, Mantan Sekjen dan Beberapa Kader Lainya Undur Diri Dari PAN

    KOTA BIMA,OBORbima – Mantan Sekretaris Umum DPD Partai PAN Kota Bima M.Nor resmi mengundurkan diri dari Partai Amanat Nasional (PAN). Pengunduran diri M.Nor diketahui melalui surat pernyataan dirinya bersama 8 orang lainya per tanggal 24 April 2021.

    Pada media ini, mantan anggota DPRD Kota Bima tahun 2019 lalu M.Nor mengatakan surat pengunduran dirinya bersama teman-teman lain yang seidi dengan dirinya tersebut telah diberikan ke Sekretariat DPD PAN.

    “Alhamdulilah surat pengunduran diri bersama teman-teman lain sudah diberikan kemarin ke Sekretariat DPD PAN Kota Bima,” ujar Nor saat dikonfirmasi, Selasa, 18 Mei 2021 di kediamanya.

    Nor mengatakan, alasanya dirinya mengundurkan diri ini, karena sudah tidak nyaman lagi di Partai PAN semenjak Pilkada lalu. Karena mereka tidak ingin lagi ada saya di kepengurusan PAN. Buktinya mereka tidak mengusulkan nama saya di kepengurusan.

    “Bismillah saya menyatakan resmi mengundurkan diri dari Partai Amanat Nasional, dan berlabuh di Partai Ummat Kota Bima,” katanya.

    Meski sudah resmi keluar, ia mengungkapkan bahwa PAN sudah memberikan banyak ruang berkembang bagi dirinya dalam memulai karier politik dari bawah dan menjadi anggota DPRD Kota Bima di Dapil Asakota.

    Kata Politisi senior ini, saat di PAN ia juga mulai mengenal tanggung jawab publik sebagai seorang kader politik

    “Kendati mendapat banyak pengalaman dari PAN. Namun saya tetap memilih keluar karena pengurus tidak suka lagi dengan keberadaan saya di PAN,” ujarnya.

    Ia menegaskan, pilihannya untuk keluar partai juga atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan.”Pilihan ini saya ambil secara sadar dan penuh pertimbangan, tanpa paksaan dan intervensi dari pihak manapun,” tegasnya.

    Nor menyebutkan, ada 8 orang yang keluar atau mengundurkan diri dari PAN adalah Drs. H.Yusuf, Nurmalasari, Ilyas H.Nur, Syamsudin M.Nur, Syamsudin A.Wahab, Agusalim Ketua DPC Kecamatan Raba, dan Mustamin SE.

    “Kader-kader PAN yang keluar ini adalah orang-orang yang berpotensi yang telah memberikan kontribusi untuk partai. Walaupun pengurus PAN menganggap apa, tapi yang jelas kami sudah keluar,” imbuhnya.

    Ia pun berharap, partai Umat ini bisa menjadi Partai yang besar. Siapapun yang ingin bergabung, kami terbuka untuk masyarakat. “Mari kita berjuang bersama dan bisa memperbaiki keadaan dengan perubahan lewat Partai Umat,” ajaknya.

    Ditempat terpisah Sekjen DPD Partai PAN Kota Bima Syamsuri SH, pada media ini membernarkan bahwa ada beberapa pengurus PAN yang sudah mengundurkan diri dengan dibuktikan surat bermaterei 1000 pada kami pada tanggal 24 April 2021 kemarin.

    “Yang jelas, pengunduran diri beberapa kader PAN tidak ada pengaruhnya bagi PAN. Kami optimis PAN menargetkan 5 kursi pada pileg 2024 nanti. Dan pada konstetan Pilkada 2024 nanti, PAN tetap akan mengusul kader sendiri, baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Bima,” tutupnya.

    =OB.002=

  • Enam Kali Raih WTP  Bupati Terima Kasih Pada SKPD

    BIMA,OBORbima – Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, menyampaikan terima kasih pada Sekretaris Daerah (Sekda) beserta seluruh OPD, lingkup Pemerintah  Kabupaten Bima, atas prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2020, beberapa waktu lalu.

    ‘’Terima kasih Kepada Sekda dan semua OPD yang telah berusaha, bahu membahu sehingga dapat meraih opini WTP,’’ujar Bupati, saat memimpin apel pagi perdana setelah libur Idul Fitri 1442 H, lingkup Pemkab Bima, di Kantor Bupati, Godo, Woha, Senin 17 Mei 2021, pagi.

    Menurut Bupati Umi Dinda, hingga tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bima telah meraih WTP enam tahun berturut-turut. Dan mempertahankannya jauh lebih sulit daripada meraih.

    Dengan adanya keberhasilan ini, kata Bupati Bima dua periode ini,  kerjasama dan kekompakan antar OPD akan lebih baik, untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih.

    Dihadapan peserta apel, Bupati Umi Dinda mengapresiasi dan menyampaikan rasa bangga terhadap keberhasilan yang diberikan berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu.

    Terkait Pandemi Covid-19. Dijelaskan Bupati, Kabupaten Bima sudah berada pada zona orange. Kepada seluruh jajaran untuk terus melakukan  sosialisasi Protokol Kesehatan Covid agar tidak kembali ke zona merah.

    Kepada Kabag Umum Setda Bima, Bupati meminta dapat memperhatikan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer dan air bersih.

    Apel pagi pasca libur Ied ini, juga dihadiri Wakil Bupati Bima Drs. H Dahlan HM Noer, Sekda, Kepala OPD, Kabag, Kasubag dan pegawai lingkup Setda Bima, dilanjutkan dengan Halal Bil Halal.

    =OB 002=

  • Dua Pekerja DAM Pelaparado Meninggal Dalam Terowongan

    BIMA,OBORbima – Ismail Daulah, (56) warga Desa Pela dan Adi Anggrasari, (25) Desa Simpasai Kecamatan Monta Kabupaten Bima, ditemukan meninggal dunia dalam terowongan DAM Pelaparado Rabu, (12/5/2021) sekitar pukul 23.30 wita.

    Kedua korban diduga tewas akibat mesin pompa penyedot air terbakar, saat kedua korban bekerja memperbaiki saluran air di dalam terowongan tersebut.

    “Dua orang penjaga DAM Pelaparado masing-masing Ismail Daulah, (56) warga Desa Pela dan Adi Anggrasari, (25) Desa Simpasai Kecamatan Monta, ditemukan tidak bernyawa saat bekerja memperbaiki saluran air,” kata Kasar Reskrim Polres Bima IPTU. Adhar, S. Sos.,

    Kata dia, sekitar pukul 18.00 wita, kedua korban pergi ke terowongan saluran air yang berlokasi di areal DAM Pelaparado untuk memperbaiki saluran air yang bocor dengan membawa serta mesin pompa penyedot air.

    “Sekitar pukul 23.00 wita, kedua korban tidak kunjung kembali ke rumah, anak salah satu korban bernama Syahril Ramadhan pergi ke terowongan saluran dan menemukan kedua korban telah meninggal,” ungkapnya.

    Oleh anak korban, lanjutnya, langsung kembali ke rumah dan meminta bantuan pada warga untuk melakukan evakuasi korban. “Kedua korban langsung dibawa ke Puskesmas Monta dan dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter,” terangnya.

    Ia mengatakan, kuat dugaan korban bernama Adi Anggasari meninggal dunia karena mengalami luka bakar pada bagian dada, sebab mesin pompa penyedor air yang akan digunakan korban untuk menguras air di dalam terowongan saluran air terbakar.

    “Posisi korban pada saat ditemukan berada di dekat mesin pompa penyedot air, korban Ismal tidak mengalami luka bakar, namun kuat dugaan korban meninggal dunia akibat tidak bisa bernafas dan kesulitan untuk keluar dari dalam terowongan,” ucapnya.

    Posisi mesin pompa penyedot air yang terbakar berada di jalan keluar terowongan, sehingga menyulitkan korban untuk keluar.

    =OB.02=

  • Pemkab Bima Raih WTP Untuk Keenam Kalinya, Ini Kata Ketua DPRD Muhammad Putera Feriyandi

    BIMA,OBORbima – Pemerintah Kabupaten Bima, patut berbangga. Pasalnya, Untuk ke enam kalinya menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2020.

    Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 ini, dilakukan secara daring kepada sembilan Kabupaten dan Kota se NTB. Ikut disaksikan oleh Ketua DPRD masing-masing daerah.

    Untuk Pemerintah Kabupaten Bima, acara dilaksanakan di Aula Rapat Utama, Kantor Bupati, Godo, Woha. Selain dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri ,SE dan Wakil Bupati Drs. H.Dahlan HM Noer. Juga ikut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Putera Feriyandi, S. IP., Inspektur Kabupaten Bima dan Kepala DPPKAD.

    Atas pencapaian tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Putera Feriyandi, S.IP., yang didaulat mewakili sembilan Ketua DPRD se NTB, dalam sambutannya mengatakan, kerjasama yang baik antara DPRD Kabupaten dan Kota se NTB dengan BPK Perwakilan Propinsi NTB perlu terus ditingkatkan. Agar kinerja Pemerintah Daerah disetiap tahunnya menjadi lebih baik.

    Penilaian atau opini WTP dari BPK ini berarti, bahwa laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Pemerintah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebaik-baiknya.

    ‘’Dan kalaupun ada kesalahan, maka kesalahannya itu, tidak dianggap signifikan terhadap pengambilan keputusan,’’ujar Muhammad Putera Feriyandi.

    Dijelaskan Ketua Dewan yang biasa disapa Dae Yandi ini, atas perolehan predikat WTP, kiranya tidaklah berlebihan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota selama ini dipandang cukup memuaskan.

    Dan apapun opini yang diberikan BPK, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Pemerintah masing-masing. Yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas hidup disegala bidang bagi masyarakat di NTB.

    Sebagai tindak lanjut, kata Dae Yandi, Dewan akan mempelajari dan mencermati secara seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Mengenai LHP kinerja atas efektivitas tata kelola Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

    Dae Yandi menyampaikan terima kasih kepada Perwakilan BPK Propinsi NTB, atas kerjasama yang telah terbina dengan baik. Mudah –mudahan kedepannya dapat lebih ditingkatkan.

    Dae Yandi menambahkan, dibawah kepemimpinan Bupati Hj.Indah Dhamayanti Puteri SE dan Drs. H. Dahlan M.Noer Pemkab Bima selalau meraih WTP. Menurutnya, ini tentu merupakan prestasi dan kerja keras semua jajaran pejabat, pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima

    “Selamat Ibu Bupati dan Wakil Bupati semoga dapat terus dipertahankan, atas komandonya, seluruh OPD bekerja keras melaksanakan kerja dan ini adalah hasil kerja keras semua pihak, semoga dapat dipertahankan prestasi ini,”katanya.

    =OB.002=

  • Untuk Keenam Kalinya Secara Berturut-Turut, Pemkab Bima Kembali Raih WTP

    KOTA BIMA,OBORbima – Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Hj. Indah Dhamayanti Puteri SE dan Drs. H. Dahlan M.Nor kembali berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2020 ke 6 kali nya secara berturut-turut.

    Penyerahan LHP tersebut dilakukan secara Virtual bersamaan dengan 9 Kepala Daerah Se NTB, Senin, 10 Mei 2021 di aula Kantor Bupati Bima oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.

    Acara dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Wakil Bupati Drs.H.Dahlan M. Noer, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP, Inspektur Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman, SH, M.Si dan Kepala BPPKAD Adel Linggi Ardi, SE.

    Bupati Bima mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kepala BPK dan tim pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

    “Ini menjadi pertanda bahwa kinerja pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bima dari tahun ke tahun semakin membaik,” katanya.

    Prestasi ini diharapkannya semakin memotivasi untuk lebih baik lagi dalam hal pengelolaan keuangan negara.

    “Prestasi ini akan semakin memantapkan upaya Pemerintah Kabupaten Bima,” kata ibu dua anak ini.

    =OB.002=

  • Atasi Krisis Air di Madapangga Pemkab Bima Segera Lakukan Pengerukan 

    BIMA,OBORbima – Untuk menyelesaikan krisis air bagi masyarakat di beberapa desa se Kecamatan Madapangga, Pemerintah Kabupaten Bima, melakukan survei lokasi dan mengidentifikasi penyebab adanya krisis air di wilayah tersebut, Jumat 7 Mei 2021.

    Pelaksanaan survei berdasarkan hasil rapat bersama Dirut. PDAM, Pemdes Monggo, Pemdes Rade, OPD terkait, dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs. H Taufik HAK, M.Si, Kamis, 6 Mei 2021, di Kantor Bupati Bima.

    ‘’Penyelesaiannya disepakati untuk melakanakan survey lokasi sebagai sumber air dan mengidentifikasi penyebab krisis di beberapa Desa se Kecamatan Madapangga,’’ujar Kabag Administrasi Pembangunan (AP) Setda Bima, A Rifai, Jum’at, 7 Mei 2021.

    Dijelaskan A. Rifai, hasil survei lapangan bahwa sumber air di Kecamatan Madapangga harus dilakukan pengerukan di area genangan. Sehingga daya tampung area genangan menjadi lebih banyak. Dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di Madapangga.

    Menurut Kabag AP, Sekda meminta semua leading sektor terkait dapat berperan aktif Menjaga hutan dan melestarikan lingkungan. Agar sumber sumber mata air bisa terawat kembali . Jaga sumber mata air mengingat mata air menjadi sumber bagi kehidupan di bumi.

    Dan rencana aksi yang segera dilakukan adalah melaksanakan pengerukan sedimen sepanjang lebih kurang 15 m2 X 15 m2 di Madapangga.

    =OB.002=

  • Duda Korban Penganiayaan Akhirnya Meninggal Dunia

    BIMA,OBORbima – Setelah dirawat di RSUD Bima akibat luka dialami, David Sami’un (47) warga Dusun Kananga desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menjadi korban penganiayaan dua terduga pelaku, kini menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit, Selasa, (4/5/2021) sekitar pukul 19.30 Wita.

    “Iya benar informasinya, korban penganiayaan asal Dusun Kananga desa Tente David Sami’un (47) itu, meninggal dunia malam ini di RSUD Bima akibat luka di sekujur tubuh,” ujar Kapolsek Woha IPTU Edy Prayitno.

    Ia menjelaskan, jenazah korban sudah dibawa pulang oleh keluarga ke rumah duka, pihak kepolisian mengawal mulai dari RSUD serta mengamankan di rumah terduga pelaku.

    “Kami sedang melakukan pengamanan di rumah terduga pelaku, dikhawatirkan akan terjadi aksi penyerangan dari keluarga korban,” terangnya.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, Agus Salim (23) dan Imam Efendi (25) kakak beradik warga Dusun Bante Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tega menganiaya korban.

    Kapolsek Woha IPTU. Edy Prayitno menjelaskan, kejadian berawal saat korban sedang duduk bersama Ratna M. Rasid ibu dari dua terduga pelaku tersebut. Tiba-tiba datang kedua terduga pelaku menghampiri korban.

    “Imam Efendi langsung memukul korban berkali-kali sampai korban terjatuh di tanah, kemudian Agus Salim menusuk korban dengan sebilah tombak,” jelas dia.

    “Setelah melakukan penganiayaan, para terduga pelaku langsung melarikan diri,” terang dia.

    Melihat kejadian tersebut, Ratna memberitahukan kepada keluarga korban maupun warga Dusun Kananga, korban langsung dibawa oleh warga ke Puskesmas Woha untuk dilakukan tindakan Medis.

    “Atas kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk didada bagian kiri sebanyak dua lubang, dua luka tusuk di punggung, luka gores disiku bagian kiri dan luka memar pada wajah,” sebut dia.

    Keluarga korban mendengar Informasi terkait kejadian tersebut, langsung mencarian terduga pelaku namun tidak menemukan, sehingga keluarga korban melampiaskan amarahmya dengan cara melakukan pengerusakan terhadap rumah terduga pelaku.

    “Aksi itu berhasil dicegah dan dihalau oleh anggota Polsek Woha. Korban dirujuk ke RSUD Bima menggunakan mobil Ambulance milik Puskesmas Woha,” kata dia.

    Pihak keluarga korban kembali marah-marah karena memperoleh informasi seorang duda itu sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke RSUD Bima.

    “Keluarga korban melakukan pengerusakan rumah terduga pelaku dan nyaris membakar namun dapat dihalau oleh anggota Polsek Woha dipimpin langsung Kapolsek,” jelasnya.

    Kata dia, motif penganiayaan tersebut karena kedua terduga pelaku melarang seorang duda melakukan hubungan sama ibunya yang seorang janda

    =OB.003=

  • Besok THR di Pemkab Bima Cair

    BIMA,OBORbima – Kabar gembira bagi ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. Kenapa gerangan? Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 bagi mereka pada Rabu, 5 Mei 2021.

    Selain bagi 7.526 PNS dan Calon PNS, pembayaran THR juga untuk tenaga PPPK sebanyak 481 orang.

    Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, mengatakan dasar hukum pembayaran THR adalah Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 63 tahun 2021 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 tahun 2021.

    Tunjangan yang akan dibayarkan pada PNS, Calon PNS dan PPPK adalah Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

    ‘’PNS dan Calon PNS sebanyak 7.526 pegawai, sebesar Rp. 34, 5 M. Meliputi Golongan IV 2.284 orang. Golongan III 4.157 orang, Golongan II 1.068 orang dan Golongan I 17 orang,’’ujar Chandra Kusuma AP, Selasa 4 Mei 2021.

    Selain itu, lanjut Kabag Chandra, THR juga akan diberikan pada 481 tenaga PPPK dengan total anggaran Rp. 1,7 M.

    Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, lanjut Chandra berharap, pemberian Tunjangan Hari Raya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan membantu kebutuhan selama hari raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.

    =OB.01=

  • Tolak Gratifikasi, KPK Ingatkan PN Menjadi Teladan yang Baik

    BIMA,OBORbima – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan Penyelenggara Negara (PN) dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021.

    “KPK juga meminta penyelenggara negara dan pegawai negeri agar memberikan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi dengan memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk melakukan perbuatan koruptif. Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana,” ungkap Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding dalam siaran persnya Sabtu, 1 Mei 2021.

    Kata Ipi sapanya, demi mengingatkan hal itu, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

    “Dalam SE tersebut KPK kembali mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri, bahwa permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,”tegasnya.

    KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

    “Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya,”ucapnya

    Di sisi lain, sambungnya, pimpinan asosiasi/perusahaan/masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya.

    “Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang,”tandasnya.

    Jika karena kondisi tertentu, katanya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

    “Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198,”pungkasnya.

    =OB.007=

  • Alhamdulillah, Kementerian PUPR Akan Bangun Rumah Bagi Korban Banjir

    BIMA,OBORbima – Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, akan membangun 185 unit rumah khusus untuk masyarakat terdampak bencana banjir tahun 2021, di Desa Tambe, Kecamatan Madapangga.

    Selain membangun ratusan unit rumah Type 36 pada lahan milik Pemerintah Kabupaten Bima seluas dua setengah hektar. Juga akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung yaitu Jalan lingkungan, Air Minum (Bor Dalam dan Jaringan), Sanitasi (Septi Tank Komunal), Drainase Lingkungan, Sampah (Tempat Pembuangan Sampah), Ruang Terbuka (Taman/Lapangan Oleh Raga), PJU (Jaringan Listrik PLN), Sarana Sosial (Masjid dan Balai Pertemuan).

    ‘’Belum genap sebulan bencana terjadi, kami langsung mendapat perhatian yang luar biasa dari Presiden, melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI,’’ujar Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE, saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Direktur Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Ir. Yusniawati, M.Sc, di Aula Rapat Utama, Kantor Bupati Bima, Godo, Woha, Sabtu, 1 Mei 2021, malam.

    Kunker Direktur Yusniawati di Bima hanya sehari. Didampingi Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kusumawardhani, ST., MT. Kepala Biro Prasarana Pemukiman Wilayah Propinsi NTB dan Kepala Balai Perumahan Nusa Tenggara Kementerian PUPR.

    Bupati Umi Dinda menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemerintah Pusat, membangun rumah warga korban banjir di Kabupaten Bima.

    Tentunya, kehadiran Direktur untuk menindak lanjuti program renovasi pasca bencana banjir beberapa waktu lalu. Dan memastikan keberadaan lahan sebagai lokasi dibangunnya pemukiman.

    ‘’Kami pastikan bahwa lahan untuk membangun ini sudah ada dan tidak ada masalah,’’tambah Bupati.

    Dijelaskan Bupati, banjir yang melanda kemarin akibat tingginya curah hujan. Selain banjir, curah hujan juga menyebabkan tanah longsor, kerusakan vegetasi dan kawasan hutan.

    Juga terjadi pendangkalan dan penyempitan Sungai DAS Pelaparado, DAS Campa dan daerah aliran sungai yang melintasi 8 (delapan) Kecamatan. Menyebabkan kawasan permukiman dan kawasan Pertanian terpapar banjir. Sehingga merusak infrastruktur dan merugikan masyarakat.

    Yang paling parah adalah warga yang berada di sekitar bantaran sungai. Hal tersebut berdasarkan hasil pendataan di tingkat Desa dan Kecamatan bersama Tim Penanggulangan Bencana.

    Atas nama masyarakat, kata Bupati Bima dua Periode ini, khususnya penerima manfaat, mengucapkan terima kasih. Semua syarat yang berkaitan dengan pembangunan Perumahan Relokasi tersebut akan dikomunikasikan sampai ke tingkat bawah. Sehingga pada saat pengerjaan tidak ada masalah yang dihadapi.

    Sementara itu, Direktur Yusniawati, mengatakan akan membantu membangun 185 unit rumah type 36, sesuai arahan Menteri PUPR, pada lahan yang luasnya sudah sangat mencukupi.

    ‘’Sarana yang akan dibangun termasuk sanitasi dan air minum bersih,’’ujar Direktur, dihadapan Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan HM Noer, Sekretaris Daerah Bima, Drs. H Taufik HAK, M.Si, dan sejumlah kepala OPD dan Kabag yang hadir.

    Dijelaskan Direktur Yusniawati, rumah yang akan dibangun nantinya akan memanfaatkan bahan lokal yang ada di daerah. Ia mengaku telah melihat lahan sebagai persyaratan teknis dalam keadaan aman dan bebas dari banjir.

    =OB.003=