Oborbima

Kategori: Headline

  • BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BULOG Dan Bappeda Diduga “Sengaja” Kurangi Berat Bantuan Beras

    BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Badan Pangan Nasional /National Food Agency (NFA) sejak tahun 2023 lalu telah meluncurkan kebijakan pemberian Bantuan beras 10 Kg untuk Masyarakat miskin ekstrim.

    Ditahun 2024 program ini telah memasuki tahap dua. Ini bersumber dari Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)/CPP yang dikelola Bulog sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

    Jumlah sasaran dari Bapanas ini adalah 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar diseluruh Indonesia dengan basis datanya adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Bantuan Pangan Beras ini adalah salah satu dari sekian banyak program bantalan ekonomi pemerintah kepada Masyarakat berpendapatan rendah yang telah berlangsung sejak 2023. Bantuan beras ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Pangan nasional Bersama Bulog.

    Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai Upaya untuk mengantisipasi dampak El Nino, menjaga stabilitas pangan dan menurunkan kemiskinan. Selain itu Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk pengendalian inflasi dan mendukung penstabilan harga beras ditingkat konsumen.

    Apapun nama programnya yang pasti sasarannya adalah untuk Masyarakat miskin. Apalagi bantuan yang satu ini secara khusus untuk kategori mayarakat miskin Ekstrim. Artinya Masyarakat paling miskin.

    Pada media Obor, Senin, 3 Mei 2024, di Kantor Desa Sondo. Muhammad (Ketua BPD Desa Sondo Kecamatan Monta), membeberkan atas temuan terjadinya kekurangan Berat/Netto pada beras bantuan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sebanyak 10 Kg Perkeluarga tahap II.

    “Temuan itu terjadi saat kami ke Kantor Desa, kemudian kami melihat ada beras bantuan itu, ya kami main timbang aja, kami temukan kekurangan, kami timbang lagi dan seterusnya. Semua karung yang kami timbang rata-rata ditemukan kekurangan 1-1.5 Kg per karung,” bebernya.

    Pada saat yang sama, Sulaiman, S.Sos (Sekretaris Desa Sondo), juga ikut membenarkan temuan tersebut.

    “kami secara Bersama ikut melakukan penimbangan sebagaima telah disampaikan oleh Ketua BPD. Benar adanya, bahkan kami juga telah berkoordinasi dengan beberapa desa Lingkup Kecamatan Monta, juga menemukan kasus yang sama. Ini artinya dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini kami terus mengumpulkan bukti, kamin upayakan akan menempuh jalur hukum, karena ini telah merugikan warga kita, bahkan merugikan keuangan negara. Negara membayar 10 Kg padahal dilapangan hanya 8-9 Kg perkarung. Investigasi melalui jalur hukumlah untuk menemukan kerugian tersebut, saat ini hitungan kita bisa tembus milyaran,”terangnya.

    Lebih jauh dikatannya, Ini mungkin sudah berlangsung lama, kebetulan kami Pemerintah Desa, di tahap II ini coba-coba aja melakukan penimbangan, sebelumnya kami tidak lakukan. Akhirnya setelah kami timbang, kami menemukan ada kekurangan 1 Kg setiap karungnya. Kami telah menyimpan Sebagian sebagai barang bukti, kemudian kita dokumentasikan.

    “Kami menduga, ini melibatkan banyak orang, mustahil ini human eror. kami justru mencurigai Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan ikut terlibat di dalamnya. Mereka inikan pengawas langsung atas kualitas dan kuantitas barang. Tapi, semua itu kita akan sampaikan dulu kepada Lembaga hukum, Lembaga hukumlah yang akan melakukan penyelelidikan,”tandasnya.

    Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, yang dikonfirmasi awak Media ini, memberikan penjelasan, bahwa Program ini adalah Program nasional melalui badan pangan Nasional, yang telah melewati tahap dua bahkan mau tahap Tiga.

    Kata dia, dalam soal temuan itu Bappeda hanya bertanggung jawab soal data Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Sementara yang bertanggung jawab atas Kualitas dan kuantitas adalah Dinas Ketahanan pangan kabupaten Bima. Bulog adalah Pelaksana, tapi bulog itu telah melakukan lelang kepada Pihak Ketiga, kita sebutlah kontraktor/Penyedia logistic.

    “Barang itu sebelum dilakukan penyaluran bulog melakukan penimbangan untuk memastikan beratnya sesuai atau tidak. Olehnya demikian silakan tanyakan Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog. Sementara yang berkaitan dengan data jumlah KPM di Kabupaten Bima mohon datang di Bappeda,” Tutupnya.

    Kepala Bulog Kabupaten Bima, memberikan tanggapan melalui Pesan whatshap menuturkan, Tim tranporter sudah melakukan Pengecekan dan Koordinasi dengan pihak Desa.

    “Tidak benar, semua Desa mengalami kekurangan sebanyak tersebut. Untuk Desa Nontotera permasalahan sudah diselesaikan. Untuk Desa Sondo sedang dilakukan Koordinasi. Pada prinsipnya, Pihak Transporter siap melakukan penggantian kekurangan beras sesuai ketentuan yang berlaku,”ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

    *Red*

  • Ketua DPC Hanura, Klaim Dae Yandi Calon Bupati Bima Terkuat

    BIMA.OBORBIMA.ID – Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bima H. Abdurahman, S. Sos mengklaim bahwa Muhammad Putera Feryandi, S. Ip, M. Ip merupakan calon Bupati Bima terkuat pada Pilkada 2024 ini.

    “Dae Yandi yang juga Ketua DPRD sekarang adalah calon Bupati Bima terkuat pada Pilkada 2024,” terang H. Abdurahman usai menerima berkas pendaftaran di kantor setempat, Senin 3 Juni 2024.

    Kata dia, dukungan masyarakat Kabupaten Bima terhadap anak kandung Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri sekarang ini sangat fantastis.

    “Baliho Dae Yandi berdiri setiap desa dan Kecamatan hampir merata, itu bukti kecintaan masyarakat,” kata anggota DPR Kabupaten Bima aktif dari fraksi Hanura.

    Pencalonan Dae Yandi ini, sambung dia, menjadikan tokoh masyarakat yang ingin maju ikut kontestasi berpikir dua kali.

    “Mana ada calon lain yang gembar gembor calon, mereka pikir harus lawan Sultan Bima,” pungkasnya.

    *Red*

  • Maju Sebagai Calon Bupati Bima, Putra Sulung Bupati Bima Daftar di 10 Partai

    BIMA.OBORBIMA.ID – Setelah daftar sebagai calon Bupati Bima di partai Nasdem, PKB, Demokrat, PDIP dan PPP, Gerindra dan PAN. Kini politisi muda dari Partai Golkar Muhammad Putera Feryandi, S. Ip, M. Ip, mendaftar di partai Hanura, PBB dan Gelora, Senin 3 Juni 2024.

    “Alhamdulilah jajaran DPD II Golkar, hari ini daftarkan Dae Yandi sebagai Calon Bupati Bima di partai Hanura, PBB dan Gelora,” kata Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Dafullah.

    Menurut Om Dafa sapaanya, Ketua DPRD Kabupaten Bima juga merupakan putra sulung dari pasangan Ferry Zulkarnain, ST dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M. Ip, sampai saat ini telah mendaftar di 10 partai politik untuk maju pada Pilkada Kabupaten Bima.

    “Sebelumnya sudah daftar sebagai calon Bupati Bima di 7 partai, hari ini tambah 3 partai, jadi total 10 partai,” terangnya.

    Ia pun berharap, 10 partai yang telah di daftarkan ini dapat mengusung Dae Yandi menjadi Bupati Bima.

    Sementara itu, Ketua DPC Hanura Kabupaten Bima H. Abdurahman, S. Sos menjelaskan, pihaknya menerima seorang tokoh juga sebagai politisi dari partai Golkar mendaftar sebagai calon Bupati Bima.

    “Kami sudah menerima berkas pendaftaran Dae Yandi, berikutnya akan diajukan ke DPW dan DPW lah yang akan menentukan,” ujar dia.

    Intinya kata dia, Hanura optimis akan mengusung Dae Yandi.”Insya Allah Hanura tetap mengusung Dae Yandi menjadi Bupati Bima,”pungkasnya.

    Sementara Ketua DPC PBB Kabupaten Bima Ahmad, SH juga menyampaikan hal yang sama, pihaknya telah membuka pendaftaran, dan hari ini menerima pendaftaran Dae Yandi sebagai calon Bupati Bima.

    “Alhamdulillah PBB dipinang oleh Dae Yandi sebagai kendaraan politik di Pilkada Kabupaten Bima, InsyaAllah kami akan bersama Golkar,” jelasnya.

    Senada disampaikan Sekretaris Pokja Partai Gelora Kabupaten Bima Irwan, SH, Terima kasih telah melakukan hati ke Gelora, sebagai partai yang baru masuk parlemen hasil Pileg 2024, pihaknya sangat terbuka.

    “Kita akan dorong Dae Yandi menjadi Calon Bupati Bima,” tandas anggota DPRD terpilih ini.

    *Red*

  • Pemkab Bima Kembali Raih WTP Ke-9

    BIMA.OBORBIMA.ID – Tahun 2024, jajaran Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP dan Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 oleh instansi tersebut.

    Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA Kamis (20/5) di kantor BPK setempat.

    Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP hadir bersama Ketua DPRD kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP, M.IP, Inspektur Drs.Agus Salim M.Si, Sekretaris DPRD Edi Tarunawan, SH, Kepala BPKAD Adel Linggi Ardi, SE, Pj Sekda Suwandi ST.MT dan beberapa kepala daerah dan kepala OPD terkait Se-NTB.

    Usai penyerahan, Bupati Bima mengungkapkan, kerja keras jajaran pemerintah Kabupaten Bima dalam pengelolaan keuangan daerah telah membawa Kabupaten Bima kembali mempertahankan predikat WTP ini.

    “Hasil review BPK atas hasil pemeriksaan harus menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun penyelesaian program dan kegiatan pada semua OPD,” Ungkap Bupati.

    Sebelumnya, Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya mengungkapkan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD 2023 kepada DPRD dan pemerintah daerah. dapat dilaksanakan meskipun ditengah padantya kegiatan.

    “Proses pemeriksaan sudah berjalan lancar sesuai dengan standar, melalui prosedur audit yang lengkap mulai dari reviu dokumen, wawancara, konfirmasi dan sejumlah prosedur lainnya sedemikian rupa dan telah melewati reviu secara berjenjang,”ujarnya.

    Beberapa catatan BPK kepada para kepala daerah perlu menjadi perhatian, antara lain menghindari over estimate pada aspek pendapatan, harus mengacu kepada estimasi secara riil potensi yang dimiliki termasuk perencanaan penganggaran.

    *Red*

  • Kota Bima Kembali Raih WTP Ke-10 Secara Berturut, HM. Rum : Wujud Dedikasi dan Kerja Keras

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, kegiatan Penandatanganan dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 berlangsung dengan lancar.

    Acara yang diadakan pada hari Kamis, 30 Mei 2024, tersebut dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah dan Ketua DPRD serta pejabat penting dari berbagai kabupaten/kota di NTB.

    Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum hadir dalam kegiatan ini didampingi oleh Ketua DPRD Kota Bima, Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektur Inspektorat Kota Bima, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari Kabupaten/Kota se-NTB.

    Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Bima kembali menunjukkan prestasinya dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Pencapaian ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam mengelola keuangan daerah dengan baik, transparan, dan akuntabel.

    Opini WTP yang diraih Kota Bima ini menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola keuangan daerah.

    Acara penyerahan hasil pemeriksaan ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di NTB untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan keuangan mereka demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

    Seusai sesi penandatanganan dan penyerahan LHP BPK RI Perwakilan NTB, H. Mohammad Rum mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima atas kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan dalam mengelola keuangan daerah.

    Beliau menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya sekadar prestasi, tetapi juga merupakan tanggung jawab besar untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

    “Predikat WTP ini adalah hasil dari komitmen bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Kota Bima. Namun, jangan sampai kita berpuas diri. Kita harus terus berupaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah,” ujar H. Mohammad Rum.

    H. Mohammad Rum juga menambahkan bahwa predikat WTP ke-10 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai pemerintah Kota Bima untuk bekerja lebih giat lagi.

    Ia berharap bahwa prestasi ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata di Kota Bima.

    “Harapan saya, predikat ini menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan. Kita harus memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

    H. Mohammad Rum juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keuangan serta mengikuti perkembangan regulasi yang ada. Beliau menegaskan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, termasuk DPRD dan masyarakat, untuk menjaga keberlanjutan predikat WTP di tahun-tahun mendatang.

    “Kerja sama dan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat adalah kunci utama untuk mempertahankan prestasi ini. Mari kita terus bekerja bersama untuk membangun Kota Bima yang lebih baik dan sejahtera,” tutup H. Mohammad Rum dalam arahannya

    *Red*

  • Maju di Pilkada 2024, Tim PJ Walikota Bima dan Sudirman DJ Ambil Formulir di Partai Gerindra

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sebagai bukti keseriusan untuk maju dalam bursa pilkada kota Bima tahun 2024, Tim Pj, Walikota Bima, Ir.H.Mohammad Rum,MT, Bersamaan dengan Sudirman DJ SH, pertama mengambil Formulir sebagai Bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Bima di Sekretariat DPC Partai Gerindra Kota Bima yang berlokasi di kelurahan Melayu Kecamtan Asakota, Pada Hari Rabu tanggal (29/5) sore.

    Kedatangan Tim H.Muhamad Rum bersamaan dengan Sudirman DJ yang merupakan kader partai gerindra yang juga sebagai anggota Dewan Fraksi Gerindra keduanya merupakan orang pertama yang mengambil formulir sebagai Balon Walikota dan Wakil Walikota Bima di partai gerindra pasca dibuka tanggal 28 mei kemarin dan di sambut oleh ketua Panitia Desk Pilkada Partai Gerindra kota bima, Zainuddin Har,Spdi.

    Ketua panitia Desk Pilkada Partai Gerindra Kota Bima, Zainuddin Har, Spdi mengatakan, H.Mohammad Rum yang diwakili oleh M.Sauki yang bersamaan dengan Sudirman Dj, untuk sementara baru mereka berdua yang pertama mengambil formulir pencalonan di partai gerindra.

    Zain menjelaskan, Tim H.Mohamad Rum dalam pengambilan formulirnya akan mendaftarkan diri sebagai balon Walikota Bima sedangkan Sudirman Dj akan mendaftar sebagai Balon Wakil Walikota Bima.

    “Tim H.Mohammad Rum dan Sudirman Dj keduanya adalah yang pertama mengambil Formulir di partai gerindra,” Jelasnya.

    Sementara itu, M.Sauki selaku Tim H.Mohammad Rum, mengatakan, setelah pengambilan formulir rencananya kalau tidak ada kendala sekitar hari kamis ata jum’at besok akan datang kembali melakukan pendaftaran, dan H.Mohammad Rum sendiri dalam waktu dekat akan bersilaturahmi langsung dengan Ketua Dpc Partai Gerindra Kota Bima Khalid Bin Walid.

    *Red*

  • Brigjen Kumbul : “KPK Hadir Untuk Mengingatkan”

    BIMA.OBORBIMA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI hadir untuk saling mengingatkan, sebab korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bukan hanya berdampak pada sendi kehidupan ekonomi dan sosial.

    “Tetapi juga menyebabkan terjadinya degradasi moral. Oleh karena itu KPK hadir untuk mengingatkan kepada semuanya, karena kita adalah korban dari tindak korupsi, tetapi juga bisa menjadi pelaku korupsi,” ungkap Direktur Pembinaan Peranserta Masyarakat KPK RI Brigjend. Pol. Kumbul Kusdwiyanto Sujadi, S.IK, S.H, M.M, M.H yang didampingi Kepala Satuan Tugas II Ditpermas KPK RI Johnson Ridwan Gemping dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas dengan tema Peranserta Keluarga Dalam Membangun Bima Bebas dari Korupsi”, yang digelar Selasa (28/5) di ballroom Hotel Marina Inn Kota Bima.

    Dalam sambutannya dihadapan Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP, Pj. Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum, Wakil Bupati Bima H. Dahlan M.Noer, Unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, SE.M.IP, Sekda Kota Bima H. Muhtar Landa MH dan Ketua MUI Kabupaten Bima TGH Abdul Rahim Haris MA, Brigjen Kumbul memaparkan, dari hasil riset, sebanyak 1.749 kasus penegakan hukum, 148 kasus melibatkan wanita pada 618 Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia.

    Mantan Kapolres Bima Kota ini mengatakan, bahwa penting dalam meningkatkan integritas dengan mengingatkan pasangan suami dan istri.

    “Untuk menjaga integritas ada enam aspek yang perlu diperhatikan yaitu: iman yang kuat, komitmen terhadap ajaran agama dan aturan, konsisten, rela berkorban, tahan terhadap godaan, butuh dukungan orang lain untuk saling mengingatkan,” Terangnya dihadapan 40 pejabat struktural Pemkab Bima dan Pemkot Bima yang masing-masing hadir dengan pasangan.

    Sebelumnya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Direktur Peranserta Masyarakat KPK RI beserta jajaran yang memberikan Bimbingan Teknis bagi pejabat tinggi pratama di Kabupaten dan Kota Bima.

    “Tidak semua kabupaten/kota mendapatkan kesempatan untuk ikutserta dalam Bimtek sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindak korupsi yang dimulai dari lingkungan keluarga,”Ungkap Bupati.

    Sesi pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan selanjutnya diakhiri dengan sesi tukar menukar plakat cinderamata, foto bersama undangan dan para peserta serta konferensi pers dengan media.

    *RED*

  • KPUD Kabupaten Bima Rapat Pleno Terbuka Penetapan Alokasi Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bima

    BIMA.OBORBIMA.ID – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bima menggelar rapat pleno terbuka penetapan alokasi kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bima pada pemilu tahun 2024, Selasa 28 Mei 2024 dirumah dining Kota Bima.

    Rapat yang pimpin langsung oleh ketua Komisioner KPU Bima Ady Supriadin tersebut dihadiri oleh para calon anggota DPRD terpilih.

    Ady sapaan akrabnya pada rapat tersebut membacakan berita acara tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bima Pemilu 2024.

    Dalam sambutannya Ady menyampaikan, bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 756 Tahun 2024 telah menetapkan perolehan kursi partai politik sebanyak 45 kursi, yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 2 kursi, kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya 4 kursi.

    Lalu Partai Demokrasi Indonesia perjuangan 4 kursi, Partai Golongan Karya 9 kursi, Partai Nasional Demokrat 5 kursi, parta Buruh 0 kursi, partai Gelora 1 kursi, PKS 4 kursi, PKN O kursi.

    Kemudian Partai Hanura 1 kursi, partai Garda Republik Indonesia 0 kursi, Partai Amanat Nasional 5 kursi, PBB 1 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, PSI O kursi, PPI 0 kursi, PPP 6 kursi dan Partai Ummat 0 kursi.

    *Red*

  • KPK Sukses Gelar Bimtek di Kota dan Kabupaten Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) sukses menggelar Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas di Hotel Marina Inn, Selasa, 28 Mei 2024.

    Program Keluarga Berintegritas ini menyasar para pejabat/ Pimpinan OPD Kabupaten dan Kota Bima beserta pasangan (istri) yang diharapkan dapat menyebarluaskan tentang pentingnya nilai-nilai integritas untuk diimplementasikan di lingkungan keluarga, lingkungan kerja ataupun lebih luas lagi.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT mengapresiasi kegiatan Bimtek ini karena Kabupaten dan Kota Bima terpilih sebagai salah satu lokasi kegiatan. Hal ini tentu menjadi sebuah kebanggan bagi Pemerintah Kota Bima agar dapat belajar tentang nilai-nilai antikorupsi.

    “Untuk itu, Kepala OPD dan pasangan mampu memanfaatkan Bimtek ini sebaik-baiknya karena sangat menarik dan santai. Kita hadiri acara ini seperti refresing,” jelasnya.

    Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan Pimpinan OPD dapat menjadi elemen penting dalam membangun karakter individu yang antikorupsi dan mampu mencegah seseorang untuk mau dan mampu melakukan korupsi.

    Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat, Brigjen Pol. Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan KPK hadir untuk mengingatkan kepada masyarakat.

    Menurutnya masyarakat adalah korban tindakan korupsi, tetapi masyarakat juga bisa menjadi pelaku tindakan korupsi. Oleh karena itu agar hal ini tidak terjadi, maka masyarakat juga memiliki andil untuk mencegah tindakan antikorupsi dimulai dari lingkungan keluarga.

    Kumbul menyampaikan 6 hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu;

    1. Memiliki iman yang kuat
    2. Memiliki komitmen dengan ajaran agama dan aturan
    3. Konsisten
    4. Rela berkorban
    5. Tahan terhadap godaan, serta;
    6. Membutuhkan dukungan orang lain untuk saling mengingatkan.

    Ia juga menyampaikan 3 stategi pemberantasan korupsi yaitu dari segi pendidikan yang dapat membangun nilai individu itu sendiri. Kedua, pencegahan yang dapat memberpaiki sisten dan terakhir penegakan hukum sehingga memiliki efek jera bagi pelaku korupsi.

    Terakhir, Ia mengajak seluruh pimpinan OPD yang hadir untuk menjaga Dana Mbojo agar tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi.

    *RED*

  • Tuan Rumah Bimtek Keluarga Berintegritas KPK RI, Bupati Bima Minta Pejabat Dapat Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi

     

    BIMA.OBORBIMA.ID – Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berlangsung Selasa (28/05/2024 di Ballroom Marina Kota Bima

    Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP Senin (27/5) mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bima merupakan tuan rumah penyelenggaraan bimbingan teknis yang melibatkan 20 orang pejabat tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bima dan dan 20 orang pejabat tinggi pratama Pemerintah Kota Bima beserta dengan masing-masing pasangan istri/suami tersebut.

    Dikatakan Bupati, kehidupan keluarga melekat pada kehidupan instansi dan keluarga memiliki andil dan peran yang signifikan dalam membentuk, menumbuhkan serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

    “Karena dengan ketahanan keluarga yang kuat maka akan terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum sebaliknya keluarga yang rentan juga akan mudah dipengaruhi oleh hal yang melanggar hukum,”Ungkap Bupati.

    Umi Dinda sapaanya berharap, pasca Bimbingan Teknis, seluruh pejabat yang sudah dibekali dengan beragam informasi tersebut, agar dapat menerapkan dengan baik pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan.

    *Red*