Penulis: Oborbima

  • Launching Sekolah Ramah Anak, Bupati Minta Ciptakan Ruang Kebahagiaan Bagi Anak

    BIMA,OBORbima – “Kita harus terus menciptakan ruang kebahagiaan bagi anak, karena di tangan merekalah masa depan bangsa ini berada. Kita menyadari ada banyak fakta dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi dan kita masih berhadapan dengan kekerasan yang menjadi keprihatinan serta harus dilawan bersama. Namun di sisi lain kita juga harus mempertahankan prestasi dimana pada tahun 2019 lalu dimana Kabupaten Bima berhasil meraih prestasi Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional,”demikian pernyataan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE saat melakukan Launching Sekolah Ramah Anak dan Serah Terima rehab Ruang Kelas Bantuan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dengan Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD), YAPPIKA – ActionAid (YAA) dan PENNYAPPEAL yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Sekolah Ramah Anak Kamis, (24/6) di SDN Sanolo Kecamatan Bolo.

    Bupati menyampaikan terima kasih kepada SOLUD dan YAPPIKA yang telah mendukung rehab SDN Sanolo.

    “Ini adalah rahmat bagi masyarakat desa Sanolo yang harus dijaga, sehingga akan tumbuh sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk membangun daerah,”katanya.

    Ia menambahkan, dukungan dan pendampingan di kabupaten Bima diharapkan terus berlanjut, dimana sekolah lain yang membutuhkan juga diharapkan bisa merasakan manfaatnya.

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dalam laporannya mengungkapkan, pada tahun 2019, Kabupaten Bima mendapatkan penghargaan Madya Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat nasional.

    “Di tingkat daerah, sejumlah pembenahan pun telah dilakukan antara lain dengan menetapkan 48 sekolah ramah anak pada 25 SD, 15 SMP dan 8 SMA Se-kabupaten Bima,”ucapnya.

    Disamping itu, kata dia, dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Bima, telah mendorong berbagai pihak dalam pembudayaan dan pengembangan literasi masyarakat, keluarga.

    “Demikian halnya dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Bima, sejak tahun 2018 hingga 2021 telah bermitra dengan Perkumpulan SOLUD melalui pada 10 SD Negeri di kabupaten Bima antara lain di kecamatan bolo woha Ambalawi,”tamdasnya.

    Koordinator Nasional YAPPIKA – ActionAid Rahmat Munawir dalam pengantarnya memaparkan, hingga tahun 2028, YAPPIKA mendorong inisiatif lokal, baik di tingkat daerah maupun komunitas bagi pelayanan publik yang inklusif dan responsif gender.

    “Terkait dengan dukungan YAPPIKA di Kabupaten Bima, hal ini didasari data bahwa di seluruh uIndonesia terdapat 240 ribu ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak dan ini berarti bahwa 6 dari 10 siswa berada dalam bahaya,”imbuhnya.

    Di Kabupaten, lanjutnya, terdapat 30 persen infrastruktur sekolah yang perlu dibenahi. Dengan Demikian, upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima diharapkan bagaimana mengatasi persoalan infrastruktur yang tidak aman dan bida menimbulkan bahaya.

    “Dukungan dari YAPPIKA, adalah membantu organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan keuangan, serta mendorong kebebasan berserikat, toleransi, aksi kemanusiaan dan ketangguhan menghadapi bencana,” jelasnya.

    =OB.09=

  • Pemdes Simpasai Gelar Pemilihan Ketua BUMDes

    BIMA,OBORbima – Untuk meningkatkan roda perekonomian warga Desa Simpasai Kecamatan Lambu, Desa Simpasai menggelar acara pemilihan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Meci Angi” periode 2021-2026 Kamis, 24 Juni 2021

    Kegiatan tersebut digelar di aula Desa Simpasai dengan peserta pemilih para Ketua RT, RW, tokoh masyarakat dan para pemuda. Acara tersebut disaksikan langsung Kepala Desa, Babinsa, Ketua BPD, LKMD, Kadus dan tokoh pemuda serta Pendamping Desa.

    Berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan secara transparan dan demokratis, Ahmad mendapat 184 suara terpilih untuk menjadi Ketua BUMDes “Meci Angi”

    Kepala Desa Simpasai,Burhan H.Yusuf,BA mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah ikut andil untuk memberikan dukungannya demi kemajuan Desa Simpasai. Selain itu, ucapan terima kasih disampaikan juga kepada pengurus BUMDes. yang lama yang telah mendarma baktikan tenaga dan pikirannya untuk BUMDes Meci Angi.

    “Kepada Ketua dan pengurus yang baru terpilih, saya ucapkan selamat dan sukses, selamat bekerja dan semoga BUMDes Meci Angi kedepannya bisa semakin maju,” ujarnya.

    Sementara Ketua terpilih Ahmad saat ditemui mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung jalannya pemilihan Ketua BUMDes.

    “Selanjutnya saya akan fokus dulu untuk mencari kepengurusan yang lainnya agar BUMDes mampu berjalan sesuai dengan harapan. Semoga BUMDes Meci Angi mampu menjadi BUMDes yang dapat memberikan peningkatan kesejahtraan bagi masyarakat Desa Simpasai,” harapnya.

    =OB.006=

  • Tingkatkan Silaturahiim Dengan Insan Pers, Kodim 1628/Sumbawa Barat Gelar Coffee Morning

    OBORbima – Ditengah perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus tranformasi informasi yang kian pesat yang seakan menembus ruang dan waktu, tentunya akan membawa dampak positif ditengah kehidupan sosial termasuk kita juga tetap memperhatikan dampak negatif yang kemunkinan ditimbulkan.

    Hal tersebut disampaikan Kasdim 1628/SB Mayor Inf Dahlan pada acara Coffee Morning Bersama insan media di Makodim 1628/Sumbawa Barat, pada hari Kamis (24/6/2020)

    Selain itu, Kasdim 1628/SB menyampaikan permohonan Maaf Dandim 1628/SB Letkol Cz Sunardi, ST.,M.IP., yang kiranya akan bersama rekan rekan pada acara ini namun karena ada kegiatan dinas diluar daerah dengan tidak mengurangi rasa hormat diwakilkan Kasdim, ungkap Dahlan.

    Di jelaskan Kasdim, bahwa kegiatan ini sebagai salah satu ajang untuk mempererat tali silaturahmi yang selama ini sudah terjalin baik, dan ucapan terimakasih atas bantuan rekan rekan media yang selama ini membantu mempublikasi kegiatan yang dilaksanakan Kodim 1628/SB dan jajarannya sehingga apa yang dilakukan Prajurit Kodim 1628/SB dapat diketahui masyarakat luas, secara aktual, objektif dan transparan, namun tetap harus menjaga etika dan kode etik jurnalistik serta tidak kehilangan jati diri insan pers sebagai bagian dari kontrol sosial, Harap Dahlan.

    “Keberadaan media didunia milenia seperti saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena memiliki peran strategis dalam mengedukasi serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat seperti saat ini kita sedang dilanda bencana non alam Covid – 19,”tandasnya

    Ia menambahkan, media telah membantu baik dalam edukasi, sosialisasi terkait upaya cegah dan putus matarantai Covid -19 ( Prokes 3 M, Menggunakan Masker, Menjaga Jarak Mencuci Tangan, dan 3T Testing, Traching, Triament ) yang terus dilakukan seluruh stakeholder terkait agar tumbuh kesadaran seluruh masyarakat akan pentingnya Prokes ditengah Covid -19 demi keamanan kita semua dari penyebaran Covid -19.

    =OB.009=

  • Disparpora Bersama Lurah Mande Tinjau Lokasi Lahan Pembebasan

    KOTA BIMA,OBORbima – Dinas Pariwisata Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Bima bersama Lurah Mande melakukan peninjauan lahan yang sudah dibebaskan oleh pemerintah Kota Bima untuk kegiatan kemasyarakatan dilingkungan RW 03 Kelurahan Mande, Kamis, (24/06/21).

    Kepala Kelurahan Mande Zainuddin, S.Pd pada media ini menuturkan, setelah melaporkan dan menyelesaikan surat-suratnya, akhirnya pihak Dinas Pariwisata bidang Pemuda dan Olahraga meninjau lokasi lahan yang dibebaskan oleh pemerintah Kota Bima untuk kegiatan kemasyarakatan.

    Kata dia, dari hasil peninjauan tersebut, Dinas Pariwisata bidan Pemuda dan olahraga setuju, dan segera menyelesaikan administrasinya agar lahan tersebut segera di bebaskan oleh pemkot.

    “Alhamdullilah kami sampaikan terima kasih pada pemerintah Kota Bima yang merespon cepat terhadap pembebasan lahan tersebut,” ucap putra Mande ini.

    =OB.009=

  • BPOLBF dan Bima Perkuat Sinergi Lakukan Percepatan Pembagunan Pariwisata

    BIMA,OBORbima – Upaya percepatan pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di 11 kawasan koordinatif terus dilaksanakan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dengan kembali menggelar rapat koordinasi bersama unsur pentahelix melalui Kelompok Kerja lingkup Pemerintah kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Rapat Koordinasi Kelompok Kerja tersebut mengusung tema _“Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi pariwisata Kreatif Berkelanjutan dan Berdaya Saing”_ dan berlangsung selama 2 hari, 21–22 Juni  2021 di Hotel Marina Inn Kota Bima, NTB.

    Direktur Utama (BPOLBF) Shana Fatina dalam sambutannya melalui Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata BOPLBF Neysa Amelia menjelaskan, peran utama BPOLBF sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi otoritatif dan koordinatif di kawasan Labuan Bajo dan 11 Kabupaten lainnya di Bima, Flores, Lembata, dan Alor bisa terlaksana jika sinergitas lintas instansi dan lembaga berjalan dengan baik.

    “Koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan menjadi komitmen BPOLBF, sehingga sinergitas dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Flores dan Bima terlaksana seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas,”terang Neysa.

    Neysa menegaskan, sebagai akselerator pembangunan dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, BPOLBF tentu tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan unsur pentahelix (akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) sangatlah dibutuhkan.

    “Sehingga diharapkan melalui sinergitas ini, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Bima yang berkelanjutan dan berdaya saing mampu diwujudkan melalui sistem perencanaan, serta monitoring yang baik,” lanjutnya.

    Di kesempatan yang sama, Bupati Bima melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik HAK M.Si memaparkan, bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjalankan amanah memperkuat Destinasi Wisata Prioritas di Kabupaten Bima pada 2021 hingga 2025.

    “Terdapat 6 kawasan prioritas  pengembangan pariwisata di kabupaten Bima diantaranya Kawasan SALAWA (Sape, Lambu, Wawo), Kawasan Sangiang Api, Kawasan Lewa Mori, Kawasan Tanjung Langgudu, Kawasan Lingkar Tambora dan Kawasan Donggo dan sekitarnya. Pengembangan Ke 6 kawasan tersebut tertuang di dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bima,” kata Taufik.

    Pengembangan kawasan prioritas tersebut lanjutnya, difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu dalam memajukan kebudayaan Bima, mengangkat citra Bima, sebagai destinasi kelas dunia serta menjaga kelestarian lingkungan wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.

    Sebagai informasi, Bima sendiri adalah 1 dari 11 kabupaten kawasan koordinatif BPOLBF yang meliputi hanya 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sape dan Lambu.

    Selain itu, ke 2 Kecamatan baik Kecamatan Sape dan Lambu di Kabupaten Bima tersebut merupakan Kawasan/Area Penyangga dan Transisi Cagar Biosfer Komodo yang ada di Pesisir Timur Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) selain Kab Manggarai Barat di Pesisir Barat Flores. Kawasan Cagar Biosfer Komodo ditetapkan UNESCO pada tahun 1977, yang juga meliputi Taman Nasional Komodo (ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 dan menjadi situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991) sebagai kawasan intinya seluas 173.300 ha.

    RED

  • Staf Ahli Bersama Dinas PPA Menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Kota Layak Anak

    KOTA BIMA,OBORbima – Pemerintah Kota Bima Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) dan sejumlah OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Kota Layak Anak tahun 2021 di Ruang Rapat Dinas PPPA, Rabu, 23 Juni 2021.

    H. Ahmad dalam agenda rapat koordinasi tersebut membahas tentang bagaimana strategi dalam mewujudkan Kota Layak Anak karena tahun ini Kota Bima termasuk dalam predikat tersebut.

    “Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat sakral karena selama ini Kota Bima belum pernah mendapatkan predikat Kota Layak anak ini. Namun di tahun 2021 Kota Bima mendapat predikat Kota Layak Anak sepulau Sumbawa,’’ jelasnya.

    Ia juga menyampaikan terdapat 10 kasus yang terjadi di Kota Bima, namun kasus terberat yang terjadi di Kota bima ini adalah kasus kekerasan seksual.

    “Tiap-tiap kelurahan di Kota Bima kompak membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat serta sudah melakukan dialog kepada semua lembaga dan elemen masyarakat wajib melindungi anak,” terangnya.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan penilaian Kota Layak Anak (KLA) ini akan dihadiri Tim KPA pada tanggal 25 Juni 2021. Tim penilai akan masuk di tiap-tiap Kelurahan dan Camat, oleh karena itu perlu adanya kesiapan dari masing-masing ketua PAPBM.

    “Karena menyangkut nama baik daerah, besar harapan Kota Bima ini masuk kategori kota layak anak serta bisa mempertahan nilai 895,24 disaat tim penilai datang” tutupnya.

    Sementara itu, Staf Ahli Lalu Sukarsana, S.IP menjelaskan beberapa yang harus dibenahi untuk setiap kecamatan atau kelurahan layak anak. Yaitu adanya papan nama di masing-masing Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak.

    “Kalau puskesmas sudah siap, pendidikan sudah siap yang sedikit menggaggu kelurahan dan kecamatan, mari kita carikan solusi sama-sama,” jelasnya.

    =OB.009=

  • Wali Kota Bima Lantik 62 Pejabat Struktural dan Fungsional

    KOTA BIMA,OBORbima – Wali Kota Bima H.M.Lutfi SE kembali melakukan Mutasi dan Rotasi Jabatan struktural maupun fungsional. Jumlahnya, sebanyak 62 Orang, 57 Pejabat Struktural dan 5 Fungsional.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator, pejabat dan Kepala Sekolah berlangsung Rabu (23/6) di Aula Pemkot Bima.

    Prosesi pelantikan berdasarkan SK Wali Kota Nomor :821.2/882/BKPSDM/VI/2021 dan SK Wali Kota Nomor : 821.2/883/BKPSDM/VI/2021.

    Wali Kota Bima, H.Muhammad Lutfi, SE dalam sambutannya menyampaikan, rotasi dan mutasi merupakan langkah pembenahan juga peningkatan birokrasi guna memperkuat OPD.

    “Belum tentu semua harapan dan keinginan kita terkabul. Jadi nikmatilah, terlebih regulasi selalu berubah-ubah setiap tahun,” kata HML.

    Wali Kota berharap Pejabat yang dilantik untuk terus meningkatkan kinerja.

    “Karena sehebat apapun Wali Kota, tidak akan sukses kalau birokrasi atau perangkat nya ke bawah tidak bagus, cakap,” ujarnya.

    Wali Kota dengan tegas meminta kepada Sekda Drs.H.Muhtar Landa, untuk melakukan eksekusi oknum yang melakukan pungli.

    “Siapapun itu, baik ASN maupun Honorer. Karena yang saya harapkan bukan pungutan melainkan pengabdian,” tegas HML.

    Selain itu, lanjutnya, ia juga menghimbau ASN untuk menjalankan tugasnya. Mengingat aturanya sangat ketat.

    “Bagi ASN yang tidak bekerja selama tiga bulan langsung dipecat. Bukan oleh wali Kota melainkan sistem,” ancamnya.

    =OB.09=

  • Pembangunan Gedung Layanan Perpustaan Daerah, Mulai Dikerjakan

    BIMA,OBORbima – Pada periode sebelumnya, Bupati Bima, Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE – Wakil Bupati (Wabup) Bima, Drs.H.Dahlan,M.Noer,M.Pd sudah menuntaskan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR). Antara lain, Pemindahan Ibu Kota Kabupaten dan Pembangunan beberapa Gedung SKPD.

    Diawal periode ke dua, pembangunan Gedung Layanan Perpustaan Daerah. Lokasinya, di Desa Panda Kecamatan Palibelo.

    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Basirun, S.Pd, M.Pd mengatakan, proyek yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tersebut tengah dikerjakan.

    “Alhamdulillah, saat ini sedang dikerjakan,” kata Basirun saat ditemui Wartawan Rabu (24/6) di Ruang Kerjanya.

    Mantan Pejabat Dikbudpora itu menjelaskan, proyek itu menghabiskan Anggaran Negara sebesar Rp.1,6 Miliar. Tahap pertamanya, baru pencairan Uang Muka 20 persen.

    “Anggaran yang sudah dicairkan itu untuk pekerjaan pendahuluan. Seperti penimbunan, pemasangan BOWPlan, pagar keliling, pendirian Rumah Direksi, mobilisasi alat, mobilisasi tenaga kerja, penggalian dan pemasangan tiang cakar ayam,” terangnya.

    =ADV=

  • Pemkot, Kapolres Bima Kota dan Dandim 1608 Sosialisasi Program Vaksin Covid-19

    KOTA BIMA,OBORbima – Rabu 23 juni 2021 bertempat di halaman Makopolresta Bima melaksanakan Sosialisasi Program Vaksin Covid-19. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Walikota Bima, Sekda Kota Bima, Dandim 1608 Kota Bima, Kapolres Bima, Kadis kesehatan, Kepala RSUD, Kepala Puskesmas dan seluruh Camat dan Lurah Se-Kota Bima.

    Walikota Bima menyampaikan harapannya agar puskesmas hari sabtu dan minggu tidak diliburkan, guna mengejar percepatan dengan 8000 vaksinasi agar bisa diselasaikan sampai akhir di Bulan Juni.

    “Artinya mobilisasi ditingkat kelurahan, yang mana sudah kita siapkan anggaran kelurahan bisa digunakan oleh babinsa, babinkhantibnas dan aparat kelurahan untuk memobilisasi sebanyak-banyaknya,”jelasnya.

    Sehingga, kata dia, target bisa dicapai secepatnya, dan kehadiran kepala-kepala puskesmas bisa membantu percepatan vaksinasi.

    “Saya menginginkan setiap puskesmas bisa memberkan vaksin 3 sampai 5 orang per hari, sehingga percepatan bisa dilakukan secara maksimal dan anggaran yang diserahkan ke kelurahan segera diserap,” terangnya

    “Dikoordinasikandengan camatnya masing-masing, bagaimana cara mengelola anggaran tersebut agar bisa digunakan secepatnya,” tuturnya.

    Walikota berharap, Kota Bima berharap segera menjadi zona hijau untuk itu masyarakat diminta memiliki kesadaran untuk divaksinasi.

    “Besar harapan saya kota bima kita ini menjadi zona hijau, yang tentunya diperlukan kesadaran kita bersama antara pemerintah dan masyarakat yang mempunyai kesadaran untuk divaksinasi,”tutupnya.

    Sementara itu Dandim 1608 menyampaikan beberapa himbauan dalam melaksanakan tugas guna menyukseskan Vaksinasi yang sudah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat. khususnya Lurah dan Babinsa yang mendapatkan tugas untuk percapatan Vaksinasi.

    “Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak seminggu yang lalu, dan akan berlanjut hari ini dan seterusnya, sehingga target yang direncanakan bisa tercapai dengan cepat,”tegasnya.

    Kapolres Kota Bima dalam sambutannya mengatakan, perlu adanya kebersamaan dari lurah bhabinkamtibnas, bhabinsa dan juga puskesmas.

    “Karena kita bisa memenuhi target paling tidak 80 persen masyarakat kota bima tervaksinasi. Kalau sampai 80 persen warga masyarakat Kota Bima bisa tervaksinasi , insyaallah dengan sendirinya virus covid akan hilang,”katanya.

    =OB.009=

  • Bangun Integritas, LSP KPK Kembali Cetak Penyuluh Antikorupsi Kompeten

    OBORbima – Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK) kembali memperkuat upaya pembangunan integritas, dengan menambah jumlah Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi. Dengan metode asesmen jarak jauh (AJJ) LSP-KPK hari ini, Salasa, (22/6) akan menambah lagi 19 Penyuluh Antikorupsi kompeten. Sehingga, dalam kurun satu semester terakhir LSP KPK mencetak total 188 Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi.

    “Sertifikasi yang diselenggarakan hari ini diikuti oleh 12 peserta dengan menggunakan jalur pendidikan dan pelatihan (diklat). Sedangkan, sisanya 7 peserta melalui jalur pengalaman dengan beragam latar belakang profesi. Proses sertifikasi dibagi ke dalam dua sesi, pagi pukul 08.00 – 12.00 WIB dan siang pukul 13.00 – 17.00 WIB,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding.

    Kata dia, jika peserta mengikuti jalur diklat, maka setelah menyelesaikan diklat peserta diwajibkan untuk melakukan penyuluhan antikorupsi. “Bukti-bukti bahwa peserta telah melakukan penyuluhan tersebut akan menjadi portofolio sebagai syarat mengikuti tahapan sertifikasi. Ke-12 peserta yang kali ini mengikuti sertifikasi, sebelumnya telah menyelesaikan diklat di tahun 2020. Mayoritas mereka adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),”ujarnya.

    Ia mengatakan, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pengakuan kompetensi, yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi, yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi.

    “Selama tiga tahun penyelenggaraan sertifikasi oleh LSP-KPK, saat ini KPK telah memiliki 1.499 Penyuluh Antikorupsi,” terangnya.

    Guna melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan oleh para penyuluh yang sudah tersertifikasi, KPK membangun aplikasi AKSESKU INTERAKSI. Melalui aplikasi tersebut, para Penyuluh Antikorupsi di seluruh Indonesia mendokumentasikan kegiatan penyuluhan antikorupsi yang telah dilakukan dan dipantau oleh LSP-KPK.

    “Sertifikasi penyuluh antikorupsi yang diselenggarakan oleh LSP-KPK atau di instansi yang bekerja sama dengan LSP-KPK tidak dipungut biaya apapun. KPK mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya.

    =OB.09=