KOTA BIMA – Rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima menjadi sorotan dalam Diskusi Publik bertema “Menggali dan Mencari Solusi atas Isu-Isu Sosial untuk Kemajuan dan Kesejahteraan NTB” yang digelar di Tambora Homestay, Kelurahan Penaraga, Kota Bima, Sabtu malam (13/6/2026).
Dalam forum yang digagas Anggota DPRD Provinsi NTB, Abdul Rauf, ST., MM., tersebut, Akademisi dan Dosen STIH Muhammadiyah Bima, Doktor Firmanto, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bima masih menjadi daerah dengan capaian IPM terendah di Pulau Sumbawa.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
“Jika melihat data IPM kabupaten dan kota di NTB, Kabupaten Bima masih berada pada posisi terendah di Pulau Sumbawa. Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama,” tegas Firmanto.
Ia menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, posisi NTB dalam peringkat IPM nasional juga belum mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, NTB masih berada di kelompok provinsi dengan capaian IPM yang relatif rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Menurut Firmanto, rendahnya IPM tidak hanya menggambarkan kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menunjukkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia di suatu daerah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus pada kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang merata, serta penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Selain itu, Firmanto juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Ia menilai pembangunan yang berkeadilan akan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah timur NTB.
“Jika pembangunan manusia menjadi prioritas, maka peningkatan IPM akan mengikuti. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kualitas manusianya,” ujarnya.
Diskusi publik tersebut berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, dan peserta yang hadir.
Forum ini diharapkan mampu melahirkan gagasan serta rekomendasi strategis untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTB, khususnya di Kabupaten Bima.