KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Isu dugaan praktik jual beli jabatan menjadi salah satu topik yang mencuat dalam Diskusi Publik bertema “Menggali dan Mencari Solusi atas Isu-Isu Sosial untuk Kemajuan dan Kesejahteraan NTB” yang digelar di Tambora Homestay, Kelurahan Penaraga, Kota Bima, Sabtu malam (13/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat tersebut, peserta diskusi menyoroti pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan publik.
Sejumlah peserta menilai bahwa isu jual beli jabatan yang kerap menjadi perbincangan di tengah masyarakat harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Praktik semacam itu dinilai dapat menghambat lahirnya birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Para narasumber menegaskan bahwa pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi, kapasitas, rekam jejak, dan prestasi kerja, bukan karena faktor kedekatan maupun kepentingan tertentu.
“Jabatan publik adalah amanah yang harus diemban oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas. Jika sistem merit berjalan dengan baik, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat juga akan meningkat,” ungkap salah seorang narasumber Dr. Rifai dalam diskusi tersebut.
Selain menyoroti persoalan birokrasi, forum juga membahas berbagai isu sosial lainnya seperti kemiskinan, kualitas pendidikan, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, serta pembangunan sumber daya manusia di NTB.
Peserta diskusi berharap pemerintah daerah terus memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal agar seluruh proses pengangkatan pejabat berlangsung secara terbuka, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta pembangunan daerah yang lebih maju dan berkeadilan.
Forum ini juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui integritas, transparansi, dan komitmen kuat dalam memberantas segala bentuk penyimpangan di lingkungan birokrasi.
#OB.001#