KOTA BIMA, OBOR BIMA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mengurangi risiko banjir perkotaan. Kolaborasi ketiga unsur tersebut dinilai menjadi kunci dalam membangun kesiapsiagaan dan ketahanan daerah menghadapi ancaman bencana.
Penegasan itu disampaikan Sekda Kota Bima saat memberikan arahan dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana dalam Rangka Pengurangan Risiko Banjir Perkotaan melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), yang berlangsung di Ruma Dinning, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi potensi banjir yang kerap mengancam kawasan perkotaan, terutama saat curah hujan tinggi.
Dalam arahannya, Muhammad Fakhrunraji menyampaikan bahwa persoalan banjir tidak dapat ditangani hanya ketika bencana telah terjadi. Diperlukan langkah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sejumlah faktor seperti tingginya intensitas hujan, berkurangnya daerah resapan air, serta sistem drainase yang belum berfungsi secara optimal dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir. Karena itu, upaya pengurangan risiko bencana harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
“Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas kebencanaan. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha agar upaya pencegahan serta kesiapsiagaan dapat berjalan maksimal,” demikian penekanan dalam arahannya.
Tiga Pilar Penting Pengurangan Risiko Banjir
Sekda menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar utama yang harus diperkuat dalam membangun ketahanan Kota Bima terhadap ancaman banjir perkotaan.
Pertama, pemerintah memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, menyediakan infrastruktur pendukung, serta meningkatkan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Pemerintah juga diharapkan mampu memastikan program pengurangan risiko banjir berjalan secara terarah, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan langkah-langkah pencegahan di wilayah yang berpotensi terdampak.
Kedua, masyarakat menjadi unsur penting karena berada paling dekat dengan potensi risiko bencana di lingkungan masing-masing. Warga perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali ancaman banjir, memahami jalur evakuasi, menjaga kebersihan saluran air, serta mengetahui langkah penyelamatan ketika situasi darurat terjadi.
Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi faktor penting. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, tidak menyumbat saluran drainase, dan menjaga kawasan resapan air merupakan tindakan sederhana yang dapat mendukung upaya mengurangi risiko banjir.
Ketiga, dunia usaha diharapkan turut mengambil bagian dalam membangun ketahanan wilayah melalui kepedulian terhadap lingkungan, dukungan sumber daya, serta partisipasi dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
Keterlibatan dunia usaha dinilai dapat memperluas dukungan terhadap program mitigasi, sehingga penanganan ancaman banjir tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah daerah.
Ketiga pilar tersebut harus berjalan beriringan. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan fasilitas pendukung, masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing, sedangkan dunia usaha berkontribusi melalui dukungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Perkuat Peran Tim Siaga Bencana Kelurahan
Pelatihan melalui program NUFReP ini juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali potensi bahaya dan melakukan tindakan awal ketika terjadi bencana.
Pemerintah Kota Bima berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, meningkatkan keterampilan warga dalam melakukan mitigasi secara mandiri, serta membangun kelompok dan jejaring siaga bencana di tingkat kelurahan.
Keberadaan Tim Siaga Bencana Kelurahan diharapkan mampu menjadi penggerak kesiapsiagaan masyarakat. Dengan pemahaman yang memadai, warga dapat lebih cepat mengenali tanda-tanda bahaya, menyampaikan informasi kepada pihak terkait, dan melakukan langkah awal untuk melindungi keselamatan diri maupun keluarga.
Sekda juga mendorong seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius, aktif berdiskusi, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Para peserta diharapkan turut menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, pengetahuan mengenai kebencanaan akan memberikan manfaat lebih besar apabila tidak berhenti pada peserta pelatihan, tetapi diteruskan menjadi kesadaran bersama di tengah masyarakat.
NUFReP Dorong Ketahanan Kota Bima terhadap Banjir
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Arief Wansyah A., S.STP., secara virtual, Tim Technical and Program Implementation Support (TePIS), Dr. Izzatulsholekha, M.Si., Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Sekretaris BAPPEDA Kota Bima, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bima, Kepala Bidang PPKLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, serta Kepala Bidang PP dan PKA DPPA Kota Bima.
Hadir pula Koordinator TePIS NUFReP Kota Bima, Gazali Fathadewang, SP., MP., bersama perwakilan seluruh Tim Siaga Bencana Kelurahan se-Kota Bima.
Melalui pelaksanaan program NUFReP, Pemerintah Kota Bima terus mendorong penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan partisipasi publik, dan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi risiko banjir perkotaan.
Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi terbentuknya masyarakat yang lebih tangguh dan responsif terhadap ancaman bencana. Selain meningkatkan kesiapan menghadapi keadaan darurat, langkah pencegahan juga perlu diperkuat melalui pengelolaan lingkungan dan infrastruktur yang berkelanjutan.
Dengan sinergi yang konsisten antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Kota Bima diharapkan semakin siap menghadapi potensi banjir serta mampu meminimalkan dampaknya terhadap keselamatan warga, lingkungan, fasilitas umum, dan aktivitas perekonomian.
Pengurangan risiko banjir pada akhirnya bukan sekadar persoalan penanganan bencana, melainkan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman, tertata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Bima.
#OB.12#