BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Upaya tersebut dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan dan Evaluasi SPM Perangkat Daerah Pemangku SPM, Rabu (7/10/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Bima Bermartabat, Kantor Bappeda Kabupaten Bima, mengusung tema “Memastikan Pelayanan Dasar Hadir dan Dirasakan Masyarakat.”
Kegiatan tersebut dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima, Fatahullah, S.Pd., bersama Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman, S.E., M.Si., serta Plt. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bima Suryadin, S.S., M.Si. Rakor turut dihadiri pejabat teknis dari 14 perangkat daerah pengampu SPM.
Dalam arahannya, Fatahullah menegaskan bahwa SPM merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Menurutnya, peningkatan capaian SPM membutuhkan keseriusan seluruh perangkat daerah, bukan hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan program.
“SPM merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah. Jika kita ingin posisi dan peringkat daerah menjadi lebih baik, seluruh jajaran harus serius dan berkomitmen penuh dalam mengelola serta mengeksekusi program SPM ini,” tegasnya.
Pada Tahun Anggaran 2025, Indeks SPM Kabupaten Bima tercatat berada di peringkat keenam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Capaian tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai langkah perbaikan dan peningkatan pada tahun berikutnya.
Fatahullah mendorong seluruh perangkat daerah pengampu SPM, terutama sektor pendidikan, kesehatan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, agar meningkatkan kinerja secara lebih intensif, terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, S.E., M.Si., menekankan pentingnya validasi data dalam memastikan pencapaian target SPM.
Ia meminta seluruh OPD pengampu SPM melakukan validasi terhadap data target dan capaian secara akurat. Data tersebut harus diperkuat dengan dukungan program dan penganggaran yang efektif serta terukur.
“Validasi data menjadi bagian penting untuk memastikan setiap target indikator pembangunan benar-benar memiliki dukungan program dan anggaran yang jelas,” ujar Hariman.
Ia menambahkan, sinkronisasi antara data, program dan anggaran diperlukan agar target indikator utama pembangunan, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, dapat direalisasikan secara optimal.
Untuk memastikan peningkatan capaian berjalan konsisten, Pemerintah Kabupaten Bima juga akan memperkuat mekanisme evaluasi secara berkala. Setiap triwulan, capaian SPM masing-masing perangkat daerah akan direviu untuk mengetahui perkembangan, mengidentifikasi kendala, sekaligus menentukan langkah tindak lanjut.
Melalui rakor tersebut, Bappeda Kabupaten Bima bersama perangkat daerah pengampu SPM berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan capaian SPM sekaligus memastikan pelayanan dasar pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bima.