MATARAM.OBORBIMA.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat iklim investasi dengan menempatkan kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan legalitas usaha sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan investor.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri saat membuka Seminar Nasional bertajuk “Kupas Tuntas Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)” di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (17/9/2026).
Seminar mengangkat tema “Perizinan Berusaha, Kewajiban Hukum Pelaku Usaha dan Peran Strategis Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum Investasi di Indonesia.” Kegiatan tersebut diikuti jajaran Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), pengurus INI NTB, notaris, konsultan hukum, akademisi, praktisi serta pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda menegaskan bahwa investasi tidak dapat dipandang hanya dari besarnya modal yang masuk ke suatu daerah. Investasi juga memiliki keterkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi dan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau kita berbicara tentang investasi, kita harus paham satu hal, yaitu investasi bukan hanya soal modal, tetapi soal kepercayaan,” kata Ummi Dinda.
Menurutnya, kepercayaan investor akan tumbuh apabila pemerintah mampu memberikan kepastian dalam berbagai aspek, mulai dari proses perizinan hingga aturan hukum yang menjadi dasar kegiatan usaha.
Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan lingkungan usaha yang terbuka, transparan dan memberikan rasa aman bagi investor dalam menjalankan maupun mengembangkan usahanya.
NTB, lanjutnya, memiliki potensi investasi yang cukup beragam.
Sejumlah sektor yang dapat dikembangkan antara lain pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan hingga ekonomi kreatif.
Potensi tersebut membutuhkan dukungan regulasi dan tata kelola yang mampu memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dalam konteks itu, keberadaan notaris dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai dokumen dan tindakan hukum perusahaan berjalan sesuai ketentuan.
“Notaris memiliki posisi penting dalam memastikan berbagai tindakan hukum dan dokumen perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ummi Dinda juga menilai seminar tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman terhadap perubahan regulasi yang terus berkembang. Penyesuaian kebijakan menuntut pelaku usaha maupun profesi yang mendampingi dunia bisnis untuk terus mengikuti ketentuan terbaru.
Sementara itu, Ketua Pengurus INI NTB Lalu Mulyadi menyampaikan bahwa dinamika regulasi membuat kebutuhan terhadap pendampingan hukum bagi pelaku usaha semakin penting.
Ia menyoroti sejumlah perubahan dan perkembangan kebijakan, termasuk penyesuaian KBLI 2025, kewajiban pelaporan tahunan perseroan melalui Administrasi Hukum Umum (AHU), serta kebijakan perpajakan yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan.
“Pentingnya keberadaan notaris dalam ekosistem transaksi bisnis membuat tema dan materi seminar kali ini sangat relevan, baik bagi notaris maupun kalangan dunia usaha,” ujarnya.
Ia berharap forum nasional tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk membahas perubahan aturan, tetapi juga mampu memperkuat pemahaman bersama antara notaris dan pelaku usaha sehingga berbagai kegiatan bisnis dapat berjalan sesuai koridor hukum.
Bagi Pemprov NTB, pembangunan iklim investasi yang sehat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan profesi pendukung seperti notaris serta konsultan hukum.
Kepastian hukum dan pelayanan perizinan yang jelas diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang mampu mendorong investasi tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Hari ini kita bangun NTB bukan hanya sebagai daerah yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga daerah yang aman untuk berusaha, menarik untuk berinvestasi, dan menjanjikan di dalam membangun masa depan,” pungkas Ummi Dinda.