BIMA.OBORBIMA.ID – Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai bagian dari transformasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar.Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan ILP yang digelar di Rumah Dinning Santi, Kota Bima, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat komitmen berbagai pihak dalam menjalankan ILP di tingkat kecamatan, desa dan puskesmas.
Rakor diikuti unsur lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, perangkat daerah terkait, Camat Bolo, pemerintah desa dari tiga desa yang menjadi lokus pilot project ILP di Kecamatan Bolo, Kepala Puskesmas Bolo, serta perwakilan masing-masing klaster layanan ILP Puskesmas Bolo.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Hj. Nurul Wahyuti, SE., MM, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa penerapan ILP tidak bisa dibebankan hanya kepada jajaran kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan transformasi layanan primer sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, kader hingga masyarakat.
“Implementasi ILP tidak dapat dilaksanakan oleh sektor kesehatan saja. Diperlukan komitmen dan sinergi pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, puskesmas, kader, serta masyarakat agar pelayanan kesehatan primer semakin berkualitas, mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Nurul.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan Posyandu sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa.
Penguatan Posyandu, kata dia, perlu diarahkan agar tidak hanya berfokus pada kelompok sasaran tertentu, tetapi mampu memberikan layanan kesehatan secara terintegrasi kepada masyarakat berdasarkan siklus hidup.
“Posyandu harus diperkuat sebagai pusat layanan kesehatan terintegrasi di tingkat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Ashadi Husen, SKM., M.HKes, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan pemahaman dan memperjelas peran masing-masing sektor dalam pelaksanaan ILP.
Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting agar penerapan ILP di tingkat puskesmas dan desa tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu sistem pelayanan.
“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama lintas program dan lintas sektor dalam mendukung penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Bima,” jelas Ashadi.
Ia menambahkan, sinergi yang kuat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang terpadu, berkualitas, mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan materi dari narasumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bima serta Dr. Djuwaidin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDES).
Pembahasan turut menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan Posyandu sekaligus memastikan dukungan terhadap pelaksanaan ILP di wilayah masing-masing.
Dengan adanya Rakor tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima berharap implementasi ILP di tiga desa lokus pilot project Kecamatan Bolo dapat berjalan semakin optimal. Kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi berlanjut dalam bentuk dukungan nyata di lapangan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kesehatan primer yang lebih dekat dengan masyarakat, terintegrasi, dan mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan warga pada setiap tahapan siklus kehidupan.
#OB.006#