MATARAM.OBORBIMA.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berdaya saing di Provinsi NTB.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda saat membuka Bimbingan Teknis Hukum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat di Mataram, Senin (6/7/2026).
Dalam sambutannya, Umi Dinda menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun di atas prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Menurutnya, seluruh prinsip tersebut berawal dari administrasi yang tertib serta penyusunan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tata kelola yang baik harus dibangun di atas fondasi kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Semua itu bermula dari administrasi yang tertib dan laporan yang akurat,” tegas Umi Dinda.
Ia menjelaskan, notaris dan PPAT memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjamin tertib administrasi hukum serta memberikan kepastian hukum pada setiap transaksi yang dilakukan masyarakat maupun pelaku usaha.
Selain itu, profesionalisme dan integritas notaris serta PPAT dinilai menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor sehingga mampu meningkatkan daya saing investasi daerah.
Umi Dinda juga mengingatkan bahwa NTB tengah bersiap menyambut berbagai agenda nasional dan internasional, termasuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika serta Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Oleh karena itu, ekosistem hukum yang kuat menjadi kebutuhan penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di daerah.
Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan INI dan IPPAT melalui ruang dialog serta sinergi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan tercipta sistem pelayanan hukum yang semakin profesional, transparan, dan mampu mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
#OB.005#