Oborbima

Blog

  • Bapanas – Pemkab Bima Helat Rakor Serapan Harga Jagung

    BIMA.OBORBIMA.ID – Untuk memastikan fleksibilitas penyerapan harga acuan pembelian komoditas jagung ditindaklanjuti para pemangku kepentingan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI menggelar Rapat Koordinasi Penyerapan Jagung Selasa (07/5) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

    Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Maino Dwi Hartono, S.TP., MP yang hadir bersama Satgas Pangan POLRI, Ombudsman RI, Kepala OPD terkait Provinsi NTB para pelaku usaha sektor pertanian dalam sambutannya di hadapan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, M.IP, Wakil Bupati H. Dahlan M.Noer, Pj.Sekda Suwandi, ST.MT menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam upaya menjaga stabilisasi harga pangan khususnya komoditi jagung.

    “Kita berkomitmen bahwa para petani harus dilindungi dengan harga yang wajar demikian juga halnya konsumen,”katanya

    Oleh karena itu, Rapat Koordinasi yang dilaksanakan bersama antara BAPANAS, pemasok kebutuhan industri ataupun pasar (offtaker), asosiasi pedagang, asosiasi petani, konsumen, Satgas Pangan POLRI, OPD terkait merupakan wahana yang strategis.

    “Arti strategis Rakor ini mempertemukan para petani, pedagang, pemerintah terkait tata niaga jagung, ditengah kondisi yang secara nasional terjadi gejolak harga baik di Jawa, Sulawesi, Lampung dan beberapa daerah lainnya,”ungkap Maino.

    Acuan standar harga mengacu pada kualitas komoditi. Oleh karena itu usulan-usulan dalam Rakor dipertimbangkan dan menjadi catatan Bapanas agar jagung dapat dipasarkan dan diserap secara optimal.

    “Bagaimana kerjasama jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dapat berkelanjutan di antara para pelaku usaha dan petani jagung,” Imbuhnya.

    Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP pada Rakor tersebut mengungkapkan, kunjungan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan rombongan yang cukup besar merupakan kehormatan bagi pemerintah daerah.

    “Terima kasih atas respon cepat dari Kepala Bapanas atas usulan pemerintah daerah dan masyarakat petani terkait peningkatan harga komoditas jagung. Keputusan Bapanas terkait Fleksibilitas Harga Acuan Pembelian (HAP) komoditas jagung cukup membantu pemerintah daerah untuk menjawab persoalan anjloknya harga jagung saat ini,”ujarnya.

    Agar keputusan tersebut dipatuhi pengawasan melekat oleh Satgas Pangan hingga di tingkat daerah sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik untuk perusahaan maupun untuk para petani

    *Red*

  • Satgas Pangan Pemkot Bima Pantau Harga Jagung

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Kadis Kominfo Kota Bima Drs. H. Mahfud dalam siaran persnya mengatakan, Pemerintah Kota Bima dibawah Satgas Pangan melakukan pemantauan harga jagung dibeberapa gudang pengumpul pada Senin, 6 Mei 2024.

    Kata dia, pengawasan tersebut dipimpin langsung oleh Staf Ahli Drs. Muhammad Nor Madjid dan didampingi beberapa Kepala OPD serta Anggota Polres Bima Kota

    “Di gudang pengelola CV. Kecubung Jaya yang beralamat di Kelurahan Sambinae, sebelumnya jagung dengan kadar air 18% dibeli dengan harga Rp. 4.400,- per kg, turun menjadi Rp. 4.300,- per kg,”terangnya

    Sedangkan gudang yang beralamat di Keluraha Niu sebelumnya jagung dengan kadar air 15% dibeli dengan harga Rp. 4.250,- per kg, naik menjadi Rp. 4.350.

    “Kendala yang terjadi karena permintaan pasar semakin berkurang dan banyak petani yang gagal panen,”tandasnya.

    Ia menjelaskan, di gudang CV. Bumi Lestari/Delima yang beralamat di sebelah barat Pasar Amahami Kelurahan Dara, harga jagung sebelumnya dengan kadar air 15%-17% dibeli dengan harga Rp. 4.450 per kg, turun menjadi Rp. 4.350 per kg.

    Kendala yang terjadi ialah masalah logistik, keterbatasan kapal di dermaga, kapasitas kapal pengangkut hanya 1500 ton sementara kapasitas muat sebesar 5000 ton per hari.

    “Harapannya ada industri jagung yang dibangun dan penambahan dermaga supaya truk pengangkut tidak lama mengantri di Pelabuhan,”ujarnya.

    Lalu Gudang CV. Sinar Bumi yang beralamat di Kelurahan Tanjung, jagung dengan kadar air 15%-17% di beli dengan harga Rp. 4.250,- per kg

    “Dari hasil pantauan tersebut Satgas berharap agar terjadi penyesuaian harga yang saling menguntungkan antara pengusaha dan penjual,”harapnya.

    *Red*

  • Maju di Pilkada, Dae Yandi Daftar di Lima Partai Politik

    BIMA.OBORBIMA.ID – Politisi Partai Golkar Kabupaten Bima, Muhammad Putera Feryandi, S. Ip, M. Ip. Buktikan keseriusannya maju di Pilkada Kabupaten Bima.

    Politisi yang mengusung motto “Muda, Santun Berkarya” ini, hari ini Senin, (6/5/2024) telah mendaftar di lima partai politik. Masing-masing Nasdem, PKB, Demokrat, PDIP dan PPP.

    Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Kabupaten Bima Dafullah menyampaikan, ucapan terima kasih kepada partai politik yang telah siap menyambut baik kedatangan perwakilan di sekretariatnya secara resmi.

    “Partai Golkar daftarkan calon Bupati Bima Muhammad Putera Feryandi, di lima partai, yakni Nasdem, PKB, Demokrat, PDIP dan PPP.” kata dia usai melakukan pendaftaran di semua partai dimaksud.

    Didampingi seluruh pengurus harian DPD Partai Golkar Kabupaten Bima, lanjut Dafullah, Dae Yandi adalah satu-satunya kader Golkar yang ditugaskan oleh DPP untuk maju di Pilkada Kabupaten Bima mendatang.

    “Semoga proses penjaringan di beberapa partai ini akan berlangsung demokrasi yang lebih baik, dengan tujuan yang sama yakni kita ingin membangun daerah lebih baik,” katanya.

    Dia menegaskan, DPD Golkar Kabupaten Bima sudah mendapatkan surat penugasan dari DPP tentang rekomendasi Muhammad Putera Feryandi, S. Ip, M. Ip, sebagai calon Bupati Bima Pilkada mendatang.

    “Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas,” katanya.

    Ia juga mendapatkan ruang yang besar dari partai politik di Kabupaten Bima untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain untuk menjajaki koalisi.

    *Red*

  • Pj. Wali Kota Bima Berpartisipasi dalam Musrenbangnas 2024

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum bersama dengan Bupati dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024. Acara ini diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta Convention Center pada Senin, 6 Mei 2024.

    Musrenbangnas ini diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Turut hadir dalam acara ini adalah Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI.

    Rakor ini diawali dengan laporan dari Menteri Bappenas tentang pertumbuhan pembangunan di Indonesia saat ini dan arah pembangunan ke depan. Para peserta juga disuguhkan dengan penayangan video paviliun Indonesia yang akan dipamerkan di acara World Expo di Kota Osaka, Jepang, tahun 2025.

    Salah satu sorotan utama acara adalah pemberian penghargaan kepada provinsi, kota, dan kabupaten terbaik dalam pembangunan, yang diserahkan langsung oleh Presiden. Diikuti dengan arahan dari Presiden RI terkait proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan-jalan prioritas dan waduk untuk pertanian. Presiden menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran dan kebutuhan akan hasil yang efektif yang harus jelas bagi masyarakat.

    Secara umum, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2025, Presiden menekankan prioritas pada kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pembangunan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai.

    Pemerintah telah mengambil langkah signifikan dalam memastikan sinkronisasi yang efektif antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui program inline, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil sejalan dengan visi jangka panjang dan menengah negara.

    Selain itu, dengan pendekatan berorientasi hasil, setiap program pembangunan dirancang dengan mempertimbangkan pencapaian hasil yang konkret dan terukur, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Program-program ini juga didesain untuk menjadi tepat sasaran dan strategis, dengan fokus pada kebutuhan masyarakat serta solusi yang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan secara keseluruhan. Dengan pendekatan holistik ini, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil adalah langkah yang tepat, efektif, dan berkelanjutan bagi kemajuan negara.

    “Oleh karena itu, saya meminta Sekda dan Bappeda di seluruh Kota/ Kabupaten untuk berperan aktif memastikan bahwa setiap program daerah sinkron dan inline dengan program prioritas Nasional yang bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ungkap Presiden Joko Widodo.

    Dalam acara ini, para peserta dari berbagai daerah di Indonesia berdiskusi dan memberikan masukan terkait prioritas pembangunan nasional yang akan dijalankan pada tahun 2025.

    H. Mohammad Rum, Pj. Wali Kota Bima yang turut aktif dalam memberikan kontribusi dan menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Bima dalam rangka mendorong laju pembangunan daerah yang lebih baik selaras dengan proyeksi kebijakan Nasional 2025.

    Musrenbangnas menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa rencana pembangunan nasional selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. “Hal ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan bagi seluruh rakyat,”kata H.Rum

    *Red*

  • Pemkot Bima Beri Perlindungan Jamsos Bagi Tenaga Non ASN

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sekda Kota Bima, H. Mukhtar mengatakan, pada tahun 2024 ini tenaga non ASN lingkup Pemerintah Kota Bima mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan. Termasuk bagi guru ngaji dan RT/RW.

    “Saya berharap kepada dinas teknis, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN dan guru ngaji diberlakukan sama per tanggal 5 awal bulan seperti pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2024,” ujar Sekda H. Mukhtar saat memimpin rapat evaluasi bersama BPJS Ketenagakerjaan di ruang kerjanya, Senin (6/5/2024).

    Mukhtar mengungkapkan, berdasarkan usulan pemerintah Kota Bima tahun 2023, perlindungan bagi tenaga kerja non ASN, perangkat RT/RW sebanyak 3.219 orang dan guru ngaji sebanyak 300 orang. Selain itu, ada juga perlindungan bagi pekerja rentan seperti pedagang, petani, nelayan dan lainnya sebanyak 2000 orang, iuran nya bersumber dari alokasi DBH-CHT.

    “Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, ikhtiar yang dilakukan hari ini wujud hadirnya pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja rentan sesuai amanat undang-undang,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima, Erlangga Priadi Jomantara menyampaikan, kesejahteraan tenaga non ASN lingkup Pemkot Bima maupun pekerja rentan untuk tahun 2024 melalui rapat evaluasi ini dapat disepakati kerjasama lanjutan.

    Angga sapannya menyebut, pihaknya menyambut baik semangat pemerintah Kota Bima dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja non ASN, guru ngaji dan para pekerja rentan lainnya.

    “Hal ini wujud tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja rentan, khususnya di Kota Bima,” ucapnya.

    Ia menambahkan, upaya ini sebagai turunan dari peraturan pemerintah tentang penghapusan kemiskinan ekstrim, sehingga pemerintah daerah dapat memperhatikan jaminan sosial bagi pekerja rentan agar tidak menciptakan keluarga miskin baru.

    “Atas nama BPJS Ketenagakerjaan kami khaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pemkot Bima, perhatian ini sungguh luar biasa, semoga dapat meraih dan masuk nominasi dari kementerian Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

    *RED*

  • Turnamen Petanque Dikpora Cup Se Pulau Sumbawa Digelar

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Staf ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM buka secara Resmi turnamen Petanque Dikpora Cup Se-Pulau Sumbawa tahun 2024. Senin, 06 Mei 2024

    Kegiatan yang berlangsung di SMP 8 Kota Bima tersebut turut dihadiri oleh Fopi Kota bima, Ketua Koni Kota Bima, Ketau PGRi Kota Bimaz Perwakilan Dikpora Kota Bima serta Siswa MTs, SMP, MI dan SD sepulau Sumbawa.

    Olahraga Petanque tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi, Sportivitas serta  mengembangkan mental dan Karakter anak.

    Turnamen Petanque ini dilaksanakan selama 3 hari dengan jumlah sebanyak 58 Tim, dari Kabupaten Bima dan Dompu sebanyak 6 Tim, Kota Bima sebanyak 52 Tim. SD seluruhnya sebanyak 35 Tim dan SMP sebanyak 23 Tim.

    Staf ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM, H. Sukarno menyampaikan apresiasi kepada pihak penyelenggara turnamen petanque ini. beliau ingin  kegiatan ini  melahirkan atlet-atlet hebat yang bisa membanggakan kota Bima.

    “Saya mewakili Pemerintah Kota Bima menitip harapan agar cabang olahraga Petanque ini menjadi olahraga idola dikota Bima,jangan saja olahraga voly dan sepak bola, saya ingin suatu saat nanti Kota Bima  bisa mencetak generasi atlet Pentaque terbaik yang dibanggakan Kota Bima,” Ujarnya

    H. Sukarno menghimbau kepada seluruh pihak agar Terus kembangkan cabang olahraga Petanque ini, beliau juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dikota bima bagi peserta dari kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

    *Red*

  • Menelisik Komoditi Jagung di Kabupaten Bima dan Permasalahannya

    By Afifuddin,SE,MM, PLT Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima.

    Pendahuluan

    Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, penciptaan kesempatan kerja/berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, dan sumber perolehan devisa. Pertanian untuk pembangunan nasional dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan khusus dalam menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas.

    Ada tiga komoditi terpenting di Indonesia yang menjadi primadona disektor pertanian saat ini antara lain adalah , Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale) .

    Jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Nasional. Komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk pangan (food), pakan (feed), bahan bakar (fuel) dan bahan baku industri. Jagung merupakan komponen utama (60%) bahan pakan, dengan pesatnya perkembangan industri peternakan, diperkirakan lebih dari 57% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30%, dan selebihnya untuk kebutuhan industri lainnya (Dirjen Tanaman Pangan, 2010 ; Panikkai et al, 2018:28). Peranan komoditi jagung terhadap perekonomian nasional khususnya Provinsi NTB yang menempatkan jagung sebagai kontributor terbesar setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. NTB adalah salah satu dari 10 besar produksi jagung di Indonesia di tahun 2023 memiliki jumlah produksi 1,28 ton dengan luas lahan 179,03 .000 ha (BPS NTB , 2024).

    Kabupaten Bima salah satu Kabupaten penyumbang produksi jagung di NTB setelah Kabupatern Sumbawa, Berdasarkan Data produksi jagung Kabupaten Bima selama 3 tahun terakhir sebagai berikut (Distanbun Kab.Bima,2024) :

    Tahun 2022 luas tanam sebesar 70.149 ha kali produksi 6,4/ha/Ton sebesar 448.953 ton, Tahun 2023 luas tanam sebesar 86788 ha kali produksi 6,4/ha/Ton sebesar 555.443 ton
    Tahun 2024 luas tanam sebesar 93,600 ha kali produksi 6.4 /ton/ha sebesar 5990,400 ton (prediksi Dinas Tehnis)
    Dari data diatas bahwa terjadi peningkatan produksi jagung di kabupaten Bima setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena tingginya minat masyarakat untuk menanam jagung dan nhasil yang diperoleh lebih menjanjikan.

    Namun disisi lain Kabupaten Bima sebagai salah satu kabupaten penyumbang produksi jagung nomor 2 di NTB belum secara signifikan dapat memberikan kontribusi positif terhadap petani jagung hal tersebut terlihat dari keluhan dari para petani sehingga menimbulkan gejala sosial yang sangat tinggi.

    Permasalahan dan solusinya

    1.Harga Jagung

    Harga komoditas pada umumnya mengacu pada mekanisme pasar termasuk komoditas jagung , Mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, pada mekanisme harga ditentukan oleh permintaan (supply) dan penawaran (demand). Suatu permintaan dan penawaran adalah kekuatan yang saling terkait sehingga membentuk suatu komunitas dan selalu menuju keseimbangan tertentu.

    Apabila terjadi Panen raya komoditi jagung di seluruh Indonesia maka hukum pasar tetap berlaku dimana harga jagung akan turun dan apabila stock nasional menurun maka harga akan naik.

    Peran pemerintah dalam mengintervensi pasar adalah dengan menerapkan HPP [Harga Pembelian Pemerintah]. Hakikat penetapan HPP gabah atau beras oleh pemerintah dilakukan sebagai upaya memberikan Jaminan harga yang sesuai dengan yang ditetapkan untuk petani demi keberlangsungan produktifitasnya. Kebijakan pemerintah terkait berlakunya harga pembelian pemerintah (HPP) untuk Jagung dari petani belum mampu memberikan keuntungan bagi petani.sesuia dengan Perbapana nomor 05 tahun 2022, harga jagung HPP sebesar Rp.4.200 perkilo dengan Kadar air 15 – 17 persen belum mampu menguntungkan petani secara wajar di bandingankan dengan biaya produksi ditambah lagi lahan petani jagung di Kabupaten Bima.

    Sebagian besar berada di lahan tegalan sehingga biaya produksi menjadi tinggi terutama pada penggunaan pupuk karena pupuk tidak bisa mengendap akan terbawa aliran air hujan akibatnya penggunaan pupuk lebih tinggi dari semestinya.

    Biaya tinggi lainya lagi adalah pada biaya tenaga kerja karena terjadi perbedaan upah pada lahan datar dan lahan tegalan serta kemiringannya yang lebih dr 30 derajat.

    Biaya tenaga kerja ini di mulai dari pembersihan penanaman sampai dengan pemetikan/pemipilan, Sementara Analisis usaha tani yang dilakukan Dinas tehnis kisaran biaya yang dikeluarkan oleh petani di kabupaten bima berkisar antara Rp.21 juta sampai 23 juta perhektar tergantung lokasinya. Sementara harga kisaran HPP hanya didapatkan oleh petani apabila petani langsung menjualnya di Gudang (pedagang besar), sementara hampir sebagian besar penjualan petani dilakukan di lahan dengan kisaran Rp.3.500 s/d Rp.3.800 dengan kadar air 17 – 20 persen untuk itu perlu dilakukan evaluasi lagi terhadap HPP mengingat biaya produksi tinggi sedangkan harga yang menurun jelas ini tidak menguntungkan petani atau keuntungan petani masih rendah, apabila dibandingkan dengan penghasilan dari sektor lain.

    Biaya produksi petani jagung dari biaya proses awal sampai panen yang begitu tinggi, seringkali diabaikan oleh pemerintah kadang kala terdapat pertentangan yaitu, disatu sisi upah buruh tani semakin tinggi menurut pemilik lahan, tetapi disisi lain upah tersebut belum cukup bagi para buruh tani ditambah lagi sewa lahan semakin hari semakin naik, sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan petani jagung untuk itu HPP minimal di evaluasi per 2 tahun sekali oleh Lembaga/instasi yang berwenang dan disesuaikan nilai Inflasi tahun berjalan.

    2.Modal Kerja

    Modal kerja dalam pengertian ini Modal adalah modal yang dikeluarkan petani, sehingga modal berpengaruh terhadap pendapatan petani yang akan diterima . Modal yang maksud ini adalah modal dikeluarkan petani diawal masa panen yang digunakan untuk pembiayaan pupuk, bibit, pestisida, dan alat-alat pertanian seperti cangkul dan traktor Petani di Indonesia pada umum termasuk petani di Kabupaten Bima.

    Secara umum, menurut Faisal dalam majalan on line biosgrotek (19/2/22) poin-poin permasalah permodalan pertanian mencakup: – Klaim KUR yang sulit karena prosesnya tidak sederhana, Perbankan tidak mau menyalurkan kredit karena tidak memiliki jaminan, penghasilan tetap, dan sertifikat kepemilikan tanah, Penyaluran bantuan ke kelompok tani yang tidak tepat, Permodalan dengan bunga yang dirasa masih cukup tinggi atau pembagian rasio hasil keuntungan yang kurang adil dengan investor, Kurangnya sosialisasi dan penerapan asuransi pada pertanian
    Permasalah tersebut di atas tidak jauh juga terjadi pada petani di Kabupaten Bima karena susah mendapatkan modal kerja sehingga akhinya mereka mendapatkan modal kerjanya dari tengkulak karena proses pencairan dan mendapat tidak berbelit belit dan mudah walaupun dengan bunga tinggi dan mencekik serta terikat perjanjian bahwa hasil produksi jagung nantinya mereka harus jual direntenir/pengijon tersebut.

    Tetapi kadang kala para petani sudah mendapatkan KUR ( Kredit Usaha Rakyat) Pertanian dengan skema pembiayaan/kredit tanpa agunan bagi para petani yang usahanya dinilai layak. Pemerintah mengeluarkan KUR Pertanian untuk memberikan pinjaman kepada para petani namun karena kebutuhan dan pola komsumsi yang tinggi serta rasa tanggung jawab terhadap utang yang diberikan KUR tersebut tidak di gunakan untuk modal kerja pertanian namun untuk konsumsi, Membangun rumah ,beli motor dan perabot rumah tangga bahkan untuk biaya kegiatan sosial kemasyarakatan nikah dan hajatan lainnya.

    Sehingga pas musim tanam modal yang didapatkan dari KUR tersebut telah habis dan mereka akan meminjam lagi kepada rentenir atau pengijon apalagi kur yang diambil jangka waktu yang lama karena semakin lama jangka waktu pinjaman KUR maka akan semakin besar jumlah angsuran beserta bunga yang dibayarkan oleh petani.

    Sehingga harapan ke depannya Lembaga perbangkan harus selektif memberikan KUR karena di khawatirkan menambah beban utang petani dan dalam memberikan kredit harus proses cepat dengan syarat yang mudah dan pencairannya disesuaikan dengan waktu tanam agar modalnya tidak terlalu lama ditangan petani sehingga tidak digunakan untuk kegiatan lain yang bersifat konsumtif dan angsurannya disesuaikan dengan musim panen serta Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memberikan subsidi bunga dilembaga perbangkan yang menyalurkan kredit KUR atau sejenisnya.

    3.Saluran Distribusi atau Rantai Pasok

    Kita melihat trend produsksi jagung di Kabupaten Bima selama 3 tahun terakhir semakin meningkat sampai dengan akhir 2024 diprediksi sekitar sebesar 600.000 ton, artinya membutuhkan Gudang yang memadai untuk menampung produksi jagung agar terjaga kuliatas dan tidak cepat rusak, Kalo kita melihat rantai pasok komoditi jagung di kabupaten bima terdiri 2 macam yaitu :

    Petani, Pengepul/vendor, Konsumen dan Petani, Pengepul, pedagang besar –Konsumen.

    Saat ini ada Perusahaan skala besar(pedagang besar) yang membeli jagung petani di Kabupaten Bima yaitu PT. Charon Phophan Indonesia dengan kapasitas Gudang sebesar 20.000 ton dan PT Santosa Utama Lestari dengan kapasitas sebesar 16.800 ton sedangkan Bulog membeli jagung kalo ada penugasan khusus sedangkan Gudangnya lebih banyak di gunakan untuk stock padi tapi pada saat tertentu menggunakan Gudang pada stock padi menipis sehingga digunakan untuk menampung jagung sedangkan Gudang milik pengepul atau milik rakyat/UPJA lebih kurang sebesar 15.000 Ton, Yang artinya kalo sirkulasinya pengiriman ke konsumen tidak lancer makan ini akan mempengaruhi harga jagung, karena jagung tidak ada yang beli sehingga harga jagung akan turun karena, Gudang tempat penyimpanan terbatas hal ini disebabkan pengirim ke konsumen jagung terhambat karena lalu lintas penyandaran kapal terlalu lama menunggu waktu antri di pelabuhan Bima dikarenakan berbagai sebab, sehingga tersumbatnya rantai pasok, untuk itu perlunya kerjasama dan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan instasi vertikal serta kepolisian agar kapal yang memuat jagung itu lancar dan tidak terlalu lama antrinya menunggu bongkar muat serta pihak Perusahaan dapat menjadwalkan bongkar/muatnya sesuai dengan kepasitas Gudang dan kapasitas kapal agar lancar karena hampir 90 persen pengusahan jagung menggunakan angkutan kapal laut di Pelabuhan Bima dan Sape.

    Selain pelaku ekonomi pemerintah dan swasta dalam mendukung kegiatan untuk terwujudnya stabilitas ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani jagung adalah peran koperasi Dimana ada berbagai koperasi yang berada di sekitar konsumen jagung di Indonesia antara lain berbabagi Koperasi produsen ayam dan telur agar dapat membuat Gudang penampungan di Kabupaten Bima sehingga menambah daya tampung stokc jagung di Kabupaten Bima sehingga harga tetap stabil .

    Penutup

    Kabupaten Bima sebagai offtaker jagung untuk pemasok industri pakan di pulau jawa dan trend produksi jagung dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan mestinya akan membawa kemakmuran bagi petani di Kabupaten Bima akan tetapi faktanya tidak terlalu siginifikan, ansumsi ini berdasarkan sering timbulnhya gejolak sosial terhadap permasalah jagung terutama disisi harga,modal dan rantai pasok, untuk harus segera di carikan solusinya.

    Dan sebagaian besar lahan penanaman Jagung Kabupaten Bima berada di gunung-gunung maupun bukit-buki dengan kontur ketinggian maka perlunya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan serta menggunakan teknik tumpang sari dengan tanaman tahunan, Dan instansi terkait agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap lingkungan terutama hutan khawatirnya akan terjadi perambahan hutan dan terjadi perluasan kerusakan hutan yang lebih besar. (“)

  • Post Event Festival “Rimpu Mantika 2024, Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Bima Kolaborasi Dukung Ekonomi Lokal

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Setelah Kota Bima sukses menggelar Event Festival “Pawai Rimpu Mantika 2024”, Perwakilan Bank Indonesia mengunjungi H. Mohammad Rum, Pj. Wali Kota Bima di Aula Kediaman Pj. Wali Kota Bima, pada Jumat, 3 Mei 2024.

    Agenda utama pertemuan ini adalah penguatan sektor pembiayaan untuk mendukung ekonomi masyarakat, terutama fokus pada UMKM tenun, pengembangan pusat kuliner halal, dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

    Dalam diskusi yang berlangsung, Bank Indonesia mempresentasikan agenda pemetaan klaster UMKM di wilayah Bima-Dompu, dengan tujuan meningkatkan pembiayaan dan pembinaan managemen finansial guna mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang potensial.

    Pj. Wali Kota Bima, didampingi oleh Kabag Ekonomi Setda Kota Bima, menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima, terutama dalam mendukung UMKM dan membuka ruang usaha baru bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kota Bima.

    Kerjasama antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Bima merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk menggenjot perkembangan ekonomi lokal, dengan fokus pada UMKM, kuliner halal, dan ekonomi kreatif sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

    H. Mohammad Rum berharap keberadaan agenda klaster ekonomi Bank Indonesia di Kota Bima dapat memberikan manfaat signifikan dalam rangka pembiayaan, pemetaan dan analisis ekonomi lokal, dukungan pendidikan dan pelatihan, regulasi dan kebijakan moneter yang efisien, serta kerjasama dan konsultasi untuk meningkatkan pergerakan ekonomi Kota Bima.

    “Rangkaian kunjungan Perwakilan Bank Indonesia ini merupakan salah satu multiplayer efek dari kesuksesan Festival Rimpu Mantika yang berhasil kita gelar beberapa waktu lalu. Dimana potensi lokal Kota Bima semakin dikenal dan dilirik sebagai daerah potensial untuk menumbuhkan iklim investasi guna menopang ketahanan ekonomi Regional dan Nasional”, ungkap H. Mohammad Rum.

    Menyoroti harapan Pj. Wali Kota Bima tersebut, Perwakilan Bank Indonesia mengungkapkan komitmen untuk fokus mendukung agenda ekonomi lokal sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional dengan mengarahkan kebijakan fiskal Bank Indonesia dalam menumbuhkembangkan iklim investasi ke daerah.

    Lebih lanjut Ketua Tim Perwakilan Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa strategi Bank Indonesia dalam mendukung investasi daerah untuk memperluas ruang fiskal daerah dapat berupa pemberian akses pembiayaan, memberikan konsultasi dan dorongan untuk proyek investasi, melakukan pemetaan potensi ekonomi daerah, mendukung kebijakan fiskal daerah, dan menyediakan informasi tentang peluang investasi di tingkat daerah.

    *RED*

  • H. Mohammad Rum, Lepas Kontingen Catur Kota Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Jum’at, 3 Mei 2024, Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, secara resmi melepas kontingen atlet catur Kota Bima untuk mengikuti open turnamen catur se-NTB di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat.

    Acara pelepasan tersebut berlangsung di komplek Kantor Wali Kota Bima. Kontingen Catur Kota Bima akan didampingi oleh Wakil Ketua Percasi Kota Bima dalam kompetisi yang diadakan di Sumbawa Barat.

    H. Mohammad Rum memberikan arahan singkat kepada kontingen Catur Kota Bima, menekankan pentingnya menjaga sportivitas, fokus, dan konsentrasi selama bertanding. Beliau juga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik dan memperjuangkan prestasi Kota Bima dengan semangat yang tinggi.

    Selain itu, H. Mohammad Rum mengingatkan mereka untuk memanfaatkan pengalaman bertanding sebagai pembelajaran yang berharga, baik dalam kemenangan maupun kekalahan.

    HM. Rum juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan potensi atlet catur Kota Bima. Pemerintah akan terus berupaya memberikan dukungan yang komprehensif, mulai dari fasilitas pelatihan yang memadai hingga program pembinaan yang berkelanjutan.

    Pemerintah Kota Bima juga aktif dalam mencari dan menyediakan kesempatan bagi atlet catur untuk mengikuti kompetisi baik di tingkat lokal maupun nasional, seperti turnamen catur se-NTB,”katanya.

    Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Bima akan berusaha untuk membangun kerjasama dengan pihak terkait, seperti Persatuan Catur Indonesia (Percasi), Gunawan memperkuat infrastruktur dan program pembinaan atlet catur di Kota Bima.

    “Dengan komitmen ini, Pemerintah Kota Bima bertujuan untuk melahirkan atlet catur berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kota Bima di tingkat regional maupun nasional,” pungkas H. Mohammad Rum.

    *Red*

  • Pemerintah Kota Bima Gencar Tingkatkan Kegiatan Keagamaan

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Dalam upaya memperkokoh kehidupan beragama dan meningkatkan kualitas spiritual masyarakat, Pemerintah Kota Bima terus menggelar berbagai kegiatan keagamaan. Salah satunya yaitu kegiatan IMTAQ, diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa MH, Program Penguatan IMTAQ di gelar di Mesjid An-Nur Pemkot Bima, Jumaat 3 Mei 2024.

    Sekda Kota Bima, bersama dengan sejumlah pejabat terkait, menghadiri Program Penguatan IMTAQ yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bima, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan meningkatkan pemahaman akan ajaran agama di kalangan masyarakat.

    H. Mukhtar menegaskan, pentingnya memperkokoh iman dan takwa sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

    Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk aktif dalam kegiatan keagamaan guna memperkuat jalinan silaturahmi dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

    “Dalam menjalani kehidupan ini, mari kita tidak lupa untuk selalu menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus senantiasa mengingat bahwa keberhasilan sesungguhnya bukan hanya terletak pada kesuksesan materi, namun juga pada kebahagiaan jiwa dengan nilai agama,”ujarnya

    Selain itu, Program Penguatan IMTAQ yang digelar di Mesjid Pemkot tersebut juga menampilkan serangkaian kegiatan, seperti ceramah agama, kajian kitab suci, serta pelatihan keagamaan. Diharapkan, melalui program ini, kesadaran akan pentingnya nilai-nilai spiritual dapat semakin ditingkatkan, sehingga masyarakat Kota Bima dapat hidup harmonis dan berkeadilan.

    “Mari kita jadikan kegiatan keagamaan sebagai sumber inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan kehidupan. Dengan memperkuat IMTAQ, kita akan mampu menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis, serta memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar, semoga kegiatan seperti ini senantiasa terus kita laksanakan,” tandas Sekda

    Kegiatan Program Penguatan IMTAQ ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bima dalam memajukan kehidupan beragama dan memperkuat pondasi kehidupan bermasyarakat yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

    *Red*