Kategori: Pemerintahan

KOTA BIMA,OBORbima – Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menyambut kedatangan jajaran Balai Sarana dan Permukiman Wilayah NTB, Wakil Bupati Bima dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bima dalam rangka Rapat Koordinasi Pembahasan Pembentukan PDAM Regional Bima. Pertemuan ini pula dirangkaikan dengan serah terima aset Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya Tahun Ajar 2019-2020 dan presentasi terkait hasil Reviu Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Bima. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Walikota Bima pada Rabu, 17 Maret 2021.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kota Bima, Kapolresta Bima dan Dandim 1608/Bima. Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi, SE memimpin rapat tersebut dengan agenda membahas terkait Serah Terima Aset SPAM Perdesaan Padat Karya serta pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PDAM Regional yang dimana merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Kota Bima dengan pemerintah Kabupaten Bima.

Mengawali rapat tersebut, Ketua Balai Sarana dan Permukiman Wilayah NTB, Ibu Ika Sri Rejeki berharap segala syarat dalam proses pembentukannya dapat dikaji dengan baik serta siap mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah.

“Kami siap mendukung usulan dari kabupaten maupun Kota Bima ini. Kami mendukung yg terbaik untuk masyarakat. Khususnya untuk air minum,” ujarnya.

Langkah ini disambut penuh oleh semua pihak terkait, baik dari pihak Kabupaten maupun Kota Bima. Diharapkannya dengan lahirnya Perusahaan Air Daerah ini, mampu menjadi sumber air baku bagi masyarakat juga sebagai bentuk kerjasama dan komitmen pemerintah Kabupaten dan Kota Bima untuk kesejahteraan masyarakat Bima.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Bima, Drs. H. Dahlan M Nur dalam sambutannya dengan semangat menerima secara terbuka langkah positif tersebut. Diharapkannya agar sinergitas dari berbagai pihak bisa terjalin dengan baik, agar kepentingan masyarakat akan kebutuhan air bersih bisa tercapai.

“Semoga kami bisa bersinergi dengan baik, dalam hal pembangunan sumber daya air. Terkait air minum ini adalah prioritas kami. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kita bisa selesaikan kebutuhan air minum untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Wali Kota Bima turut menambahkan tentang pentingnya sebuah pengkajian yang mendasar dan mendetail terkait perencanaan tersebut, mengingat bahwa harapan masyarakat berada dipundak para pemimpin dan pemangku kewajiban.

Ia pun mengingkan dengan adanya PDAM Regional nantinya, bisa di kelola dengan baik dan tegas, berlandaskan pada regulasi yang mengikat dan hukum yang jelas, terlebih pada pembenahan-pembenahan pada sistem yang dirasa masih perlu perbaikan.

“Yang kita inginkan ke depan, kalau PDAM ini ada, bisa ter set up dalam satu sistem yang baik, sehingga tegas dan berdaya dalam menertibkan dan membangun kepastian,”ungkap Wali Kota Bima.

Di akhir arahannya, beliau berharap dan percaya bahwa dengan adanya PDAM Regional ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di Kabupaten maupun di Kota Bima. Selain itu juga dengan kerjasama yang terjalin bisa menjadi simbol kekuatan pemerintah daerah yang berkomitmen dalam mensejahterakan masyarakat Bima.

“Saya percaya, PDAM kelak akan dikelola dengan profesional karena bersandar pada regulasi yang benar benar baku dan jelas. Dengan koordinasi yang cepat dan Komitmen pemerintah, tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat Bima secara luas,” tutup Wali Kota Bima

=OB.002=

BIMA,OBORbima – Dalam upaya memenuhi pelayanan dasar air minum, Pemerintah Kabupaten Bima akan mengoptimalkan PDAM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di Kota maupun Kabupaten Bima.

Menindaklanjuti surat Walikota Bima nomor 489/105/III/2001 tertanggal 15 Maret 2021 tentang Rapat Koordinasi (RAKOR) Pembahasan Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Regional, Rabu (17/03) digelar rapat di ruang rapat Walikota Bima.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Saerah Kabupaten Bima Hariman SE, M.Si mengatakan, bahwa pertemuan pembentukan PDAM regional tersebut turut dihadiri Walikota Bima H. M. Lutfi SE, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer, Ketua DPRD Kota Bima dan Sekretaris Daerah serta pejabat terkait lainnya. Rakor dilakukan bersama Balai Prasarana Permukiman dan Wilayah (PPW) NTB yang sekaligus dirangkaikan dengan serah terima aset padat karya tahun 2019-2020.

Hariman menjelaskan, mengingat air minum merupakan masalah utama di Kota Bima, maka Walikota Bima mengundang Bupati Bima untuk membahas masalah tersebut dalam forum RAKOR.

Langkah ini menurut Hariman, sesuai hasil kajian BPKP Perwakilan NTB dan kebijakan pemerintah yang merekomendasikan pembentukan PDAM Regional.

“Rencananya, pembentukan PDAM Regional Bima dalam bentuk Persero daerah (Perseroda) dan dalam waktu dekat akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan kerjasama antara Bupati dan Walikota Bima,”katanya.

Ia pun berharap dengan pembentukan PDAM Regional, akan terlayani kebutuhan air minum bagi masyarakat kota dan kabupaten Bima secara optimal. Disamping itu, dari aspek manajerial, PDAM menjadi lebih sehat dan menyumbang PAD bagi daerah.

“Dengan adanya PDAM Regional Bima, maka dalam jangka panjang Pemerintah Pusat akan mendukung pendanaannya secara optimal melalui pembiayaan oleh Kementerian PUPR yang menangani air minum,”tutupnya.

=OB.002=

KOTA BIMA,OBORbima _ Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Asisten bidang Administrasi Umum Ir. Syamsuddin, Kepala BPKAD Drs. Zainuddin dan Kepala Inspektorat Muhaimin, SE menghadiri sekaligus menerima Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dari 9 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2020 secara Video Conference di Aula kantor Walikota Bima pada Selasa, 16 Maret 2021.

Laporan keuangan yang dilakukan secara during oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB bersama 9 Kepala daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTB. Setiap Kepala Daerah melakukan penandatanganan berita acara Serah Terima, baru dilanjutkan dengan penunjukan hardcopy laporan keuangan oleh masing-masing Kepala Daerah bersama Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB.

Kepala perwakilan BPK Provinsi NTB Hery Purwanto, SE.,MM menegaskan, bahwa BPK pada prinsipnya dalam menjalan tupoksinya lebih pada upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penggunaan keuangan negara, agar dilakukan secara benar dan mengikuti aturan yang berlaku.
Hal ini tentu sebagai upaya agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan anggaran tidak terjadi

“Diharapkan kepada kepala-kepala Daerah agar tetap menjunjung tinggi integritas, independensi dan profesionalisme, tetap ciptakan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas masing-masing sesuai amanat undang-undang dengan menyampaikan dokumen yang diperlukan selama masa pemeriksaan,”katanya.

=OB.002=

BIMA,OBORbima – Program peningkatan jalan Kabupaten Bima bersumber dari DAK tahun 2021, selesai ditender pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Bima, alhasil ada empat paket program yang sudah selesai penandatanganan kontrak.

“Empat paket sudah selesai masa pelelangannya dan kami sudah lakukan penandatangan kontrak, tinggal dua paket yang masih proses di Bagian PBJ Setda Bima,” sebut Kadis PUPR Ir. H Nggempo, MMt, Selasa, (16/3/2021).

Kata H. Nggempo, perhatian Pemerintah Kabupaten Bima terhadap peningkatan infrastruktur jalan tidak diragukan lagi, ditengah pendemi Covid – 19 melanda dunia, melalui Dinas PUPR tidak pernah berhenti mengusulkan ke Provinsi maupun Nasional tentang peningkatan serta pemelihataan jalan menjadi kewenangan Kabupaten Bima (Daerah).

“Empat program ini yaitu, peningkatan jalan Mpori Lembo, Peningkatan jalan Tadewa-Sangiang, peningkatan berkala jalan Ncera-Sorimila, Sorimila-Sorinae, Papa-Nggelu dan peningakatan jalan Sakuru-Tangga,” bebernya.

Ia menjelaskan, keempat ruas jalan itu, dikerjakan dengan anggaran bersumber dari dana DAK reguler dan penugasan, kata dia, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

“Saat ini sedang dilaksanakan MC 0. Sebelum mereka kerja, pekerjaan ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” terangnya.

=OB.006=

BIMA,OBORbima – Sosialisasi Pembentukan Lembaga dan Kader Siaga Rabies di Daerah Target di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, digelar di Aula Rapat Utama, Kantor Bupati Bima, Senin, 15 Maret 2021.

Tiga Daerah sepakat membentuk Satgas Rabies di daerah masing-masing. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Asisten III Setda Bima Drs. H Arifudin HMY, mewakili Bupati Bima.

Asisten III, Arifudin, mengatakan untuk mengatasi penyakit rabies ini, semua sektor terkait di masing-masing daerah harus meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan.

‘’Karena, tujuan pembentukan Lembaga dan Kader Siaga Rabies ini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit rabies,’’ujar Arifudin, dalam sambutan Pembukaannya, mewakili Bupati.

Pemerintah sangat mengapresiasi dan menyambut baik dibentukan Satgas Rabies ini. Dan kita semua harus serius menangani penyakit yang membahayakan ini. Terutama dalam pemberian vaksin.

Asisten Arifudin menjelaskan, saat ini Kabupaten Bima dalam keadaan normal. Mudah – mudahan akan tetap normal sampai kedepannya.

Dikabupaten Bima ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menangani penyakit rabies. Karena penyakit rabies merupakan penyakit yang sebabkan oleh gigitan anjing gila.

Pada 2019 ada 937 kasus yang mengidap penyakit rabies. Kemudian tahun 2020 turun menjadi 576 kasus. Sejumlah upaya telah dilakukan, terutama penyulusan dan sosialisasi terhadap masyarakat.

‘’Kesadaran masyarakat masih kurang, sehingga menganggap remeh penyakit rabies ini. Sementara kendala pemberantasannya masih terbatasnya anggaran operasional dengan luas wilayah cukup yang besar,’’tambah Asisten.

Sementara itu, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ir. Rendra Farid, mengatakan selama ini Kabupaten Bima terbebas dari rabies. Sejak 2019 terdapat 937 kasus rabies, sehingga Kabupaten Bima menjadi salah satu daerah tertular (penyakit rabies).

‘’Banyaknya anjing liar di Kota dan Kabupaten Bima serta Dompu harus ditangani bersama,’’kata Rendra.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, drh. Syamsul Ma’arif, M.Si, via zoom, mengatakan, Rabies harus ditangani bersama. Dinas harus memberikan kesadaran, edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit rabies.

Kita tetap memberikan informasi dan edukasi yang sehat terhadapat masyarakat.

‘’Itu satu-satunya jalan. Kemudian melibatkan semua stakholder untuk membantu memberikan penyadaran,’’ungkap Syamsul Ma’arif.

Dijelaskan putra kelahiran Bima ini, upaya pencegahan penyakit Rabies ini, juga menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Untuk itu perlu dibentuk Kader dan Satgas Rabies di masing-masing daerah. Penyakit Rabies, 80 persen tertular karena digigit anjing gila dan 20 persen dari gigitan kucing.

‘’Kita harus mengubah perilaku dan kesadaran kita. Makanya kita bentuk para kader untuk menghadapi rabies ini,’’ujar Penanggung jawab Satgas Nasional ini.

Selama ini, kita belum efektif menangani penyakit rabies. Kalau kita bersama-sama menghadapi dan mengendalikan, maka kehidupan kita pasti aman.

=OB.002=

KOTA BIMA,OBORbima – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas diagendakan akan berkunjung ke Kota Bima dalam rangka rencana penyerahan hibah aset Pemerintah Kota Bima kepada Kemenag Kota Bima. Hibah yang akan diserahkan dalam bentuk tanah dan bangunan 4 (empat) Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Bima.

Pemberian hibah aset ini merupakan upaya Pemkot Bima mendongkrak pelayanan kepada masyarakat. Sebab dengan menyerahkan aset, praktis Kementerian Agama akan lebih mudah memperbaharui fasilitas KUA guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah ini terjawab sudah hari ini kita membuktikan kolaborasi hadir di Kota Bima. Masyarakat itu menunggu bagaimana caranya pelayanan kepada masyarakat harus nyaman,” ujar Wali Kota saat ditanya tentang rencana kedatangan Menteri Agama.

Selain itu, kata dia, kedatangan Menteri Agama RI sebagai tindak lanjut dari pertemuan bersama Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE saat mengajukan proposal rencana pembangunan Kampus IAIN Bima pada 26 Februari lalu di Jakarta. Sebagaimana yang diungkapkannya pada pertemuan tersebut bahwa Menteri Agama dalam waktu dekat akan langsung meninjau lahan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bima untuk pembangunan kampus IAIN Bima.

“Menteri Agama hadir untuk memastikan kesiapan dan keseriusan Pemkot Bima dalam rencana pembangunan kampus IAIN di Kota Bima dan Alhamdulillah beliau akan tiba besok di Kota Bima,” ujarnya.

Diharapkannya rencana ini akan berjalan lancar dan segera ditindaklanjuti, sehingga mimpi Kota Bima memiliki Universitas Negeri akan bisa terwujud. harapnya.

=OB.002=

BIMA,OBORbima – Ratusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PK3)P3K lingkup Pemkab Bima, kini bisa berlega hati.

Pasalnya, sebanyak 481 orang dengan formasi 2019 itu, menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bima, diserahkan langsung oleh Bupati Hj Indah Dhamayanti Putri SE, di Aula Rapat Utama Kantor Bupati Bima, Godo, Kecamatan Woha, Rabu, 10 Maret 2021, pagi.

Selain dihadiri ratusan tenaga P3K, momen penyerahan SK juga dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan HM Noer, Asisten III Setda Bima, Drs H Arifudin HMY, serta Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Drs. Agussalim, M.Si.

‘’Kualitas menentukan masa depan masyarakat kita,’’ujar Bupati, dalam sambutanya, dihadapan ratusan tenaga P3K, Rabu, 10 Maret, pagi.

Menurut Bupati Umi Dinda, lulus menjadi tenaga P3K, merupakan amanah. Agar kita lebih bersyukur, semakin dilimpahkan rezeki, tidak lupa sama orang tua dan orang-orang yang berjasa.

Semoga akan ada penambahan kedepannya dan yang lain bisa merasakan rezeki yang ada.

Bupati menghimbau, tenaga P3K harus menunjukkan kinerja yang bagus, agar bisa mendapatkan hasil yang diharapkan.

‘’Ini penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bima, karena bapak dan ibu sudah sabar, memberikan kontribusi untuk Kabupaten Bima. Mari mengabadi dengan semangat demi masa depan Kabupaten Bima yang kita cintai,’’tambah Bupati.

Sementara itu, Kepala BKD dan Diklat, mengatakan, tenaga P3K tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah dicapai.

Ia mengajak untuk selalu meningkatkan semangat dan profesionalisme, selama masih dipercaya dan kontrak SK berlaku.

‘’SK diserahkan secara simbolis kepada masing-masing perwakilan. Dari Tenaga Pendidik, Tenaga Penyuluh, dan Tenaga Kesehatan,’’ujar Kepala BKD dan Diklat, Drs. Agussalim, M.Si.

Tahap Pertama, pertemuan dibatasi hanya 50 orang di Aula Rapat Utama Kantor Bupati. kemudian dilanjutkan di Aula Rapat Kantor BKD dan Diklat.

Total tenaga P3K formasi 2019 sebanyak 481 orang. Tenaga Guru sebanyak 400 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 9 orang dan Tenaga Penyuluh Pertanian sebanyak 72 orang.

=OB.002=

KOTA BIMA,OBORbima – Sebanyak 17 Kota dan 19 Kabupaten di Indonesia maju ke penilaian tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional Tahun 2021 dan Kota Bima menjadi salah satu dari 17 Kota yang lolos seleksi tahap I penilaian PPD tingkat nasional.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementrian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Taufik Hanafi MUP melalui surat nomor 02700/D.9/03/2021 tertanggal 9 Maret 2021.

“Penghargaan Pembangunan Daerah 2021 oleh Tim Penilai Pusat meliputi 3 tahap penilaian yaitu penilaian teknis dokumen, presentasi dan wawancara, serta verifikasi. Kota Bima berhasil melewati tahap I penilaian dokumen PPD 2021, dengan hasil penilaian diatas rata – rata sehingga disebut sebagai kabupaten dan kota nominasi,”ungkap Kabag Prokopim Setda Kota Bima H.Abdul Malik dalam siaran persnya.

Kata dia, Kota Bima dijadwalkan akan mengikuti proses lebih lanjut, yaitu penilaian tahap II Presentasi dan Wawancara secara virtual yang akan dilaksanakan tanggal 15 – 19 Maret 2021.

“Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE meminta agar perangkat daerah terkait untuk lebih bekerja keras mempersiapkan keikutsertaan dalam PPD 2021 ini. Kita optimis Kota Bima pasti mampu meraih hasil prestasi ini ke tahap yang lebih tinggi apabila dibarengi dengan kerja keras yang maksimal,” ujarnya.

Dituturkannya, bahwa ruang lingkup penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah, meliputi 4 aspek yaitu proses penyusunan dokumen RKPD, kualitas dokumen perencanaan daerah, pencapaian pembangunan daerah, dan inovasi pembangunan yang dikembangkan.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur dengan pencapaian tahap I ini. Namun tidak boleh terlena, harus terus ditingkatkan kinerjanya. Meski kondisi sekarang menjadi berat akibat pandemi covid 19, namun komitmen untuk pembangunan di Kota Bima ini harus tetap berjalan sesuai rencana,” imbuh H.Malik melansir pernyataan Wali Kota.

Ia menjelaskan, sasaran yang akan dicapai melalui Penghargaan Pembangunan Daerah adalah terciptanya keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.katanya.

=OB.007=

BIMA,OBORbima – Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Teratai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, tahun buku 2020, digelar di Gedung Seni dan Budaya Kota Bima, Selasa, 9 Maret 2021, pagi.

Sejumlah Pengurus dan ratusan anggota hadir. Dan ikut menyaksikan pembukaan oleh Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE.

Dalam sambutanya, Bupati Bima mengapresiasi usaha dan kerja sama Pengurus Koperasi Teratai melayani kebutuhan para anggota.

Walaupun, menurut laporan masih ada anggota yang pembayarannya masih bermasalah. Menyiasati adanya permasalahan seperti itu, kata Umi Dinda, bagi anggota yang hendak meminjam agar tidak melebihi jumlah gaji yang di terima. Karena nantinya tetap akan menyulitkan para anggota.

‘’Terima kasih kepada Pengurus. Hingga kini masih bertahan hidup, melayani dan memenuhui kebutuhan anggota. Semoga kedepan masih tetap bertahan dan lebih mensejahterakan para anggota,’’ujar Bupati dihadapan ratusan anggota yang hadir.

Kepada para anggota Koperasi, agar tidak tergiur dengan barang dimiliki oleh orang lain. Yang membuat kita tergiur untuk melakukan hal-hal diluar kemampuan sebagai anggota.

“Pinjaman yang diberikan oleh koperasi dapat dimanfaat dengan sebaik-baiknya. Misalnya dengan mambangun rumah, membiayai sekolah anak juga untuk kebutuhan keluarga lainya,”kata ibu dua anak ini.

Hal itu sangat baik, lanjut Umi Dinda sapaanya, walau pun dianggap sedikit namun tidak terlalu membebani para anggota.

“Kalau masih ada pinjaman yang dianggap macet atau bermasalah. Ini menandakan, bahwa pola dan managemen yang digunakan belum beres,”katanya.

Ia menjelaskan, Pengurus tidak memberikan pinjaman lebih dari kemampuan gaji anggota.

‘’Saya berharap, setiap tahunya ada laporan perkembangan, yang menunjukan tidak ada peningkatan pinjaman yang bermasalah. Semoga kedepannya Koperasi Teratai bisa membangun kantornya di pusat Pemerintahan Kabupaten. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi seluruh anggota,’’tambah Umi Dinda.

Semoga Koperasi Teratai bisa menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain dan bisa memajukan para anggota. Hadirnya kita semua menjadi anggota, dapat memberikan sumbang sih pikiran, untuk kemajuan dan berkembangnya Koperasi.

=OB.002=

KABUPATEN BIMA,OBORbima – Pemerintah Kabupaten Bima meresmikan 25 Rumah Layak Huni (Mahyani) dan 21 Jamban Keluarga, di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Senin, 8 Maret 2021, siang.

Puluhan unit Mahyani dan Jamban Keluarga itu, dibangun atas kerja sama Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Baznas Kabupaten Bima, dengan anggaran senilai ratusan juta tahun 2020.

Turut hadir pada momen peresmian itu, Ketua Bazbas Prov NTB, dr. TGH Muhammad Said MA, Ketua Baznas Kabupaten bima. Kepala Kantor Kementerian Agama, Camat Palibelo, Drs. Darwis, Kepala Desa Ntonggu dan sejumlah OPD lingkup Pemkab Bima.

Menurut Asisten III Setda Bima, Drs. H Arifudin HMY, pembangunan Rumah layak Huni itu, kendati sederhana namun tetap memperhatikan kondisi lingkungan sehat dan nyaman bagi warga yang menempatinya.

‘’Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras, menyelesaikan pembangunan rumah layak huni ini,’’ujar H Arifudin, saat memberikan kata sambutan pada acara peresmian, mewakili Bupati Bima.

Dijelaskan Asisten, kedepannya akan lebih banyak lagi rumah yang akan dibangun. Sesuai dengan harapan Ketua Baznas Kabupaten dan Ketua Baznas Provinsi NTB.

Program Mahyani dan Jamban Keluarga ini, merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemprov, mewujudkan impian masyarakat.

Pemerintah sangat serius membantu membangun rumah-rumah warga yang semula dinilai tidak layak huni menjadi layak huni dengan berbagai konsep dan model. Diharapkan Mahyani ini akan membuat kehidupan keluarga aman dan baik.

Arifudin mengungkapkan, dalam membangun harus memperhatikan faktor kenyamanan dan kesehatan bagi yang menempatinya. Sehingga mereka bisa nyaman dan tentram.

Kepada warga yang menempati dapat menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan. Kalau Rumah bersih hati kita bersih kalau rumahnya indah, hidup kita pun akan jadi indah. Rumah tangga tentram, dapat beribadah dengan baik dan menjalani kehidupan lebih baik pula. Pemerintah tetap berkomitmen, memikirkan kehidupan masyarakat Kabupaten Bima.

Sementara itu, Ketua Baznas NTB dr. TGH Muhammad Said MA, menyampaikan apresiasi dan terima kasih, menjadi bagian meringankan beban masyarakat.

Pemprov. NTB, melalui program ini bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Selain bantuan tanggap bencana.

‘’Alhamdulillah Provinsi NTB mencanangkan program Mahayani, Jamban Keluarga dan Sanitasi dengan menyediakan dana sedikitnya Rp 5 Miliar, untuk seluruh Kabupaten/ Kota se NTB,’’ungkapnya.

TGH Muhammad Said mengungkapkan, telah digelontorkan lebih kurang Rp 1,33 M, dana khusus Kabupaten Bima.

Tentunya, kedepan akan ditingkatkan, untuk program Mahyuni dan Jamban Keluarga di Kabupaten dan Kota.

‘’Dukungan Pemkab Bima, Baznas Kabupaten dan Kota tetap kita harapkan,’’tambahnya.

=OB.009=