Kategori: Pemerintahan

  • Harlah Ke-90 GP Ansor, Bupati Bima Terima Ansor Award 2024

    BIMA.OBORBIMA.ID – Perayaan Hari Lahir (Harlah) Ke-90 Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah GP.Ansor NTB yang berlangsung Kamis (9/05/2024) di Asrama Haji NTB menjadi momen organisasi tersebut untuk menyerahkan sejumlah penghargaan kepada tokoh masyarakat atas kontribusi yang besar terhadap kemajuan pembangunan, kepemudaan serta keumatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP menjadi salah satu tokoh yang mendapatkan anugerah Ansor Award Tahun 2024, yang diserahkan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Provinsi NTB, H Zamroni Aziz.

    Bupati Bima disela Harlah tersebut menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh keluarga besar GP. Ansor NTB.

    Dirinya juga mengungkapkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung kiprah dan eksistensi organisasi kepemudaan, untuk mendukung visi misi pemerintah daerah yaitu membangun Kabupaten Bima yang Religius.

    “Saya berharap, GP. Ansor dapat terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik dalam ikhtiar pemberdayaan masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan dan bidang lainnya. Juga mampu menjadi fasilitator dan agen dalam proses pembangunan di daerah,”harapnya.

    Harlah yang mengusung Tema: “Berkibar Tinggi Panji Gerakan, Membawa Kemenangan Indonesia” tersebut turut dihadiri Koordinator Staf Khusus Menteri Agama RI, H Adung Abdul Rochman, Pj Gubernur NTB, H Lalu Gita Ariadi, Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, dan kepala daerah lainnya, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama NTB, Jajaran Forkopimda, Pimpinan Pondok Pesantren se-Provinsi NTB, Pimpinan Organisasi Kepemudaan se-Provinsi NTB serta para tokoh agama lintas agama.

    *Red*

  • Hadiri Acara Halal Bi Halal dan Lepas Jamaah Haji 2024, H. Mohammad Rum; “Kasama Weki, Kaneo Matani” Nilai Luhur Budaya Bima

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – H. Mohammad Rum, Pj. Wali Kota Bima, turut menghadiri acara halal bi halal dan pelepasan jemaah haji 2024 yang diselenggarakan oleh Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL).

    Acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Anggota DPR RI, Pj. Gubernur NTB yang diwakili Pj. Sekda NTB, Bupati Bima, Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB, Kadis Perindustrian Provinsi NTB, Dandenpom NTB, Ketua TP-PKK NTB serta dihadiri oleh para sesepuh Keluarga Bima-Lombok, mengusung tema “Pererat Silaturahmi, Wujudkan Kebersamaan dalam Bingkai, Kasama Weki, Kaneo Matani”.

    Acara berlangsung di Gedung Sekretariat RKBPL/WRKB-PL Mataram, menandai momen penting dalam mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara warga Bima yang berada di Pulau Lombok.

    Mewakili Pj. Gubernur NTB, dalam sambutannya Pj. Sekda NTB menekankan pentingnya silaturahmi dan kebersamaan dalam memperkokoh ikatan antar anggota komunitas RKBPL

    Kata dia, untuk menjaga semangat ukhuwah Islamiyah dan semangat berbagi serta saling mendukung antar sesama anggota komunitas, terutama dalam konteks perjalanan haji yang memiliki makna spiritual dan persaudaraan yang dalam.

    Sementara itu, melalui acara ini, Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum berharap dapat mempererat hubungan dan solidaritas antara anggota komunitas Bima-Lombok.

    “Maknanya adalah untuk memupuk semangat persaudaraan, saling mendukung, dan meningkatkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan serta merayakan prestasi bersama sebagai satu kesatuan komunitas yang kuat dan bersatu dalam bingkai semangat “Kasama Weki, Kaneo Matani,”ujarnya.

    HM. Rum juga mengungkapkan bahwa “Kasama Weki, Kaneo Matani” harus dihidupkan kembali dalam masyarakat Bima dan dapat diimplementasikan secara masif sebagai filosofi hidup setiap warga Bima, dimana melalui hal tersebut, semua persoalan kehidupan dapat diatasi dengan kebersamaan dan visi saling meringankan beban sesama.

    “Semangat ini bukanlah hal baru, tetapi merupakan warisan budaya luhur “Dou Mbojo”   yang sarat akan filosofi Gotong Royong dan Solidaritas. Hanya saja, ditengah dinamika perkembangan zaman, value lokal “Kasama Weki, Kaneo Matani” sedikit mengalami dekadensi nilai,”terangnya.

    Untuk itu kegiatan seperti ini harus diagendakan secara reguler guna mempertahankan nilai kearifan lokal Bima dimasa yang akan datang.

    Kegiatan ini juga disi dengan pembacaan Ayat suci Al Qur’an yang di lantunkan oleh Qori Internasional Ustadz Syamsuri Firdaus.

    *Red*

  • HM. Rum, Bahas Percepatan Persub RTRW dan Sertifikasi Lahan IAIN Bima dengan Wamen ATR/BPN RI

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – H. Mohammad Rum, Penjabat (Pj.) Wali Kota Bima, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), Raja Juli Antoni, PhD.

    Pertemuan ini difokuskan pada percepatan Persub RTRW Kota Bima serta proses sertifikasi lahan untuk pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bima.

    Dalam pertemuan tersebut, Wamen ATR/BPN RI memberikan respon positif dan dukungan penuh terhadap agenda Pemerintah Kota Bima, terutama terkait Persub RTRW dan sertifikasi lahan. Beliau menegaskan komitmen untuk mendukung upaya percepatan tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dengan jaminan bahwa tindak lanjut akan dilakukan dalam waktu maksimal 20 hari.

    Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, menyambut baik respons positif dari Wamen ATR/BPN RI dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam mempercepat proses Persub RTRW serta mendukung sertifikasi lahan bagi pembangunan IAIN Bima.

    “Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan tata ruang yang berkelanjutan di Kota Bima,”katanya.

    H. Mohammad Rum menyampaikan bahwa “Persub RTRW” merupakan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah. Ini merujuk pada perubahan yang dilakukan pada rencana tata ruang suatu wilayah, seperti kota atau kabupaten, untuk mengakomodasi perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi.

    “Perubahan ini bisa meliputi penambahan zona-zona baru, pengaturan ulang penggunaan lahan, atau penyesuaian regulasi tata ruang lainnya,”ujarnya.

    Sementara pembahasan mengenai sertifikasi lahan, HM Rum menjelaskan kepada Wamen ATR/ BPN bahwa sertifikasi lahan merupakan rangkaian dari agenda percepatan Pembangunan Kampus IAIN Bima dimana salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Kota/ Kabupaten yang memiliki rencana Pembangunan Kampus IAIN, harus memiliki sertifikat kepemilikan yang sah sebelum dihibahkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti di tahap pembangunan selanjutnya.

    H. Mohammad Rum juga menyampaikan apresiasi atas tanggapan Wamen ATR/ BPN dan berencana mengundang beliau untuk berkunjung ke Kota Bima guna lebih memperkenalkan potensi lokal yang dimiliki Kota Bima dan bisa dikembangkan agar sejajar dengan kota lain di Indonesia.

    *Red*

  • Bapanas – Pemkab Bima Helat Rakor Serapan Harga Jagung

    BIMA.OBORBIMA.ID – Untuk memastikan fleksibilitas penyerapan harga acuan pembelian komoditas jagung ditindaklanjuti para pemangku kepentingan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI menggelar Rapat Koordinasi Penyerapan Jagung Selasa (07/5) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

    Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Maino Dwi Hartono, S.TP., MP yang hadir bersama Satgas Pangan POLRI, Ombudsman RI, Kepala OPD terkait Provinsi NTB para pelaku usaha sektor pertanian dalam sambutannya di hadapan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, M.IP, Wakil Bupati H. Dahlan M.Noer, Pj.Sekda Suwandi, ST.MT menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam upaya menjaga stabilisasi harga pangan khususnya komoditi jagung.

    “Kita berkomitmen bahwa para petani harus dilindungi dengan harga yang wajar demikian juga halnya konsumen,”katanya

    Oleh karena itu, Rapat Koordinasi yang dilaksanakan bersama antara BAPANAS, pemasok kebutuhan industri ataupun pasar (offtaker), asosiasi pedagang, asosiasi petani, konsumen, Satgas Pangan POLRI, OPD terkait merupakan wahana yang strategis.

    “Arti strategis Rakor ini mempertemukan para petani, pedagang, pemerintah terkait tata niaga jagung, ditengah kondisi yang secara nasional terjadi gejolak harga baik di Jawa, Sulawesi, Lampung dan beberapa daerah lainnya,”ungkap Maino.

    Acuan standar harga mengacu pada kualitas komoditi. Oleh karena itu usulan-usulan dalam Rakor dipertimbangkan dan menjadi catatan Bapanas agar jagung dapat dipasarkan dan diserap secara optimal.

    “Bagaimana kerjasama jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dapat berkelanjutan di antara para pelaku usaha dan petani jagung,” Imbuhnya.

    Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP pada Rakor tersebut mengungkapkan, kunjungan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan rombongan yang cukup besar merupakan kehormatan bagi pemerintah daerah.

    “Terima kasih atas respon cepat dari Kepala Bapanas atas usulan pemerintah daerah dan masyarakat petani terkait peningkatan harga komoditas jagung. Keputusan Bapanas terkait Fleksibilitas Harga Acuan Pembelian (HAP) komoditas jagung cukup membantu pemerintah daerah untuk menjawab persoalan anjloknya harga jagung saat ini,”ujarnya.

    Agar keputusan tersebut dipatuhi pengawasan melekat oleh Satgas Pangan hingga di tingkat daerah sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik untuk perusahaan maupun untuk para petani

    *Red*

  • Satgas Pangan Pemkot Bima Pantau Harga Jagung

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Kadis Kominfo Kota Bima Drs. H. Mahfud dalam siaran persnya mengatakan, Pemerintah Kota Bima dibawah Satgas Pangan melakukan pemantauan harga jagung dibeberapa gudang pengumpul pada Senin, 6 Mei 2024.

    Kata dia, pengawasan tersebut dipimpin langsung oleh Staf Ahli Drs. Muhammad Nor Madjid dan didampingi beberapa Kepala OPD serta Anggota Polres Bima Kota

    “Di gudang pengelola CV. Kecubung Jaya yang beralamat di Kelurahan Sambinae, sebelumnya jagung dengan kadar air 18% dibeli dengan harga Rp. 4.400,- per kg, turun menjadi Rp. 4.300,- per kg,”terangnya

    Sedangkan gudang yang beralamat di Keluraha Niu sebelumnya jagung dengan kadar air 15% dibeli dengan harga Rp. 4.250,- per kg, naik menjadi Rp. 4.350.

    “Kendala yang terjadi karena permintaan pasar semakin berkurang dan banyak petani yang gagal panen,”tandasnya.

    Ia menjelaskan, di gudang CV. Bumi Lestari/Delima yang beralamat di sebelah barat Pasar Amahami Kelurahan Dara, harga jagung sebelumnya dengan kadar air 15%-17% dibeli dengan harga Rp. 4.450 per kg, turun menjadi Rp. 4.350 per kg.

    Kendala yang terjadi ialah masalah logistik, keterbatasan kapal di dermaga, kapasitas kapal pengangkut hanya 1500 ton sementara kapasitas muat sebesar 5000 ton per hari.

    “Harapannya ada industri jagung yang dibangun dan penambahan dermaga supaya truk pengangkut tidak lama mengantri di Pelabuhan,”ujarnya.

    Lalu Gudang CV. Sinar Bumi yang beralamat di Kelurahan Tanjung, jagung dengan kadar air 15%-17% di beli dengan harga Rp. 4.250,- per kg

    “Dari hasil pantauan tersebut Satgas berharap agar terjadi penyesuaian harga yang saling menguntungkan antara pengusaha dan penjual,”harapnya.

    *Red*

  • Pj. Wali Kota Bima Berpartisipasi dalam Musrenbangnas 2024

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum bersama dengan Bupati dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024. Acara ini diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta Convention Center pada Senin, 6 Mei 2024.

    Musrenbangnas ini diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Turut hadir dalam acara ini adalah Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI.

    Rakor ini diawali dengan laporan dari Menteri Bappenas tentang pertumbuhan pembangunan di Indonesia saat ini dan arah pembangunan ke depan. Para peserta juga disuguhkan dengan penayangan video paviliun Indonesia yang akan dipamerkan di acara World Expo di Kota Osaka, Jepang, tahun 2025.

    Salah satu sorotan utama acara adalah pemberian penghargaan kepada provinsi, kota, dan kabupaten terbaik dalam pembangunan, yang diserahkan langsung oleh Presiden. Diikuti dengan arahan dari Presiden RI terkait proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan-jalan prioritas dan waduk untuk pertanian. Presiden menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran dan kebutuhan akan hasil yang efektif yang harus jelas bagi masyarakat.

    Secara umum, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 2025, Presiden menekankan prioritas pada kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pembangunan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai.

    Pemerintah telah mengambil langkah signifikan dalam memastikan sinkronisasi yang efektif antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui program inline, pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil sejalan dengan visi jangka panjang dan menengah negara.

    Selain itu, dengan pendekatan berorientasi hasil, setiap program pembangunan dirancang dengan mempertimbangkan pencapaian hasil yang konkret dan terukur, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Program-program ini juga didesain untuk menjadi tepat sasaran dan strategis, dengan fokus pada kebutuhan masyarakat serta solusi yang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan secara keseluruhan. Dengan pendekatan holistik ini, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil adalah langkah yang tepat, efektif, dan berkelanjutan bagi kemajuan negara.

    “Oleh karena itu, saya meminta Sekda dan Bappeda di seluruh Kota/ Kabupaten untuk berperan aktif memastikan bahwa setiap program daerah sinkron dan inline dengan program prioritas Nasional yang bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ungkap Presiden Joko Widodo.

    Dalam acara ini, para peserta dari berbagai daerah di Indonesia berdiskusi dan memberikan masukan terkait prioritas pembangunan nasional yang akan dijalankan pada tahun 2025.

    H. Mohammad Rum, Pj. Wali Kota Bima yang turut aktif dalam memberikan kontribusi dan menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Bima dalam rangka mendorong laju pembangunan daerah yang lebih baik selaras dengan proyeksi kebijakan Nasional 2025.

    Musrenbangnas menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa rencana pembangunan nasional selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. “Hal ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan bagi seluruh rakyat,”kata H.Rum

    *Red*

  • Pemkot Bima Beri Perlindungan Jamsos Bagi Tenaga Non ASN

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Sekda Kota Bima, H. Mukhtar mengatakan, pada tahun 2024 ini tenaga non ASN lingkup Pemerintah Kota Bima mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan. Termasuk bagi guru ngaji dan RT/RW.

    “Saya berharap kepada dinas teknis, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN dan guru ngaji diberlakukan sama per tanggal 5 awal bulan seperti pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2024,” ujar Sekda H. Mukhtar saat memimpin rapat evaluasi bersama BPJS Ketenagakerjaan di ruang kerjanya, Senin (6/5/2024).

    Mukhtar mengungkapkan, berdasarkan usulan pemerintah Kota Bima tahun 2023, perlindungan bagi tenaga kerja non ASN, perangkat RT/RW sebanyak 3.219 orang dan guru ngaji sebanyak 300 orang. Selain itu, ada juga perlindungan bagi pekerja rentan seperti pedagang, petani, nelayan dan lainnya sebanyak 2000 orang, iuran nya bersumber dari alokasi DBH-CHT.

    “Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, ikhtiar yang dilakukan hari ini wujud hadirnya pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja rentan sesuai amanat undang-undang,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima, Erlangga Priadi Jomantara menyampaikan, kesejahteraan tenaga non ASN lingkup Pemkot Bima maupun pekerja rentan untuk tahun 2024 melalui rapat evaluasi ini dapat disepakati kerjasama lanjutan.

    Angga sapannya menyebut, pihaknya menyambut baik semangat pemerintah Kota Bima dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja non ASN, guru ngaji dan para pekerja rentan lainnya.

    “Hal ini wujud tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja rentan, khususnya di Kota Bima,” ucapnya.

    Ia menambahkan, upaya ini sebagai turunan dari peraturan pemerintah tentang penghapusan kemiskinan ekstrim, sehingga pemerintah daerah dapat memperhatikan jaminan sosial bagi pekerja rentan agar tidak menciptakan keluarga miskin baru.

    “Atas nama BPJS Ketenagakerjaan kami khaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pemkot Bima, perhatian ini sungguh luar biasa, semoga dapat meraih dan masuk nominasi dari kementerian Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

    *RED*

  • Post Event Festival “Rimpu Mantika 2024, Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Bima Kolaborasi Dukung Ekonomi Lokal

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Setelah Kota Bima sukses menggelar Event Festival “Pawai Rimpu Mantika 2024”, Perwakilan Bank Indonesia mengunjungi H. Mohammad Rum, Pj. Wali Kota Bima di Aula Kediaman Pj. Wali Kota Bima, pada Jumat, 3 Mei 2024.

    Agenda utama pertemuan ini adalah penguatan sektor pembiayaan untuk mendukung ekonomi masyarakat, terutama fokus pada UMKM tenun, pengembangan pusat kuliner halal, dan pertumbuhan ekonomi kreatif.

    Dalam diskusi yang berlangsung, Bank Indonesia mempresentasikan agenda pemetaan klaster UMKM di wilayah Bima-Dompu, dengan tujuan meningkatkan pembiayaan dan pembinaan managemen finansial guna mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang potensial.

    Pj. Wali Kota Bima, didampingi oleh Kabag Ekonomi Setda Kota Bima, menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima, terutama dalam mendukung UMKM dan membuka ruang usaha baru bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kota Bima.

    Kerjasama antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Bima merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk menggenjot perkembangan ekonomi lokal, dengan fokus pada UMKM, kuliner halal, dan ekonomi kreatif sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

    H. Mohammad Rum berharap keberadaan agenda klaster ekonomi Bank Indonesia di Kota Bima dapat memberikan manfaat signifikan dalam rangka pembiayaan, pemetaan dan analisis ekonomi lokal, dukungan pendidikan dan pelatihan, regulasi dan kebijakan moneter yang efisien, serta kerjasama dan konsultasi untuk meningkatkan pergerakan ekonomi Kota Bima.

    “Rangkaian kunjungan Perwakilan Bank Indonesia ini merupakan salah satu multiplayer efek dari kesuksesan Festival Rimpu Mantika yang berhasil kita gelar beberapa waktu lalu. Dimana potensi lokal Kota Bima semakin dikenal dan dilirik sebagai daerah potensial untuk menumbuhkan iklim investasi guna menopang ketahanan ekonomi Regional dan Nasional”, ungkap H. Mohammad Rum.

    Menyoroti harapan Pj. Wali Kota Bima tersebut, Perwakilan Bank Indonesia mengungkapkan komitmen untuk fokus mendukung agenda ekonomi lokal sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional dengan mengarahkan kebijakan fiskal Bank Indonesia dalam menumbuhkembangkan iklim investasi ke daerah.

    Lebih lanjut Ketua Tim Perwakilan Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa strategi Bank Indonesia dalam mendukung investasi daerah untuk memperluas ruang fiskal daerah dapat berupa pemberian akses pembiayaan, memberikan konsultasi dan dorongan untuk proyek investasi, melakukan pemetaan potensi ekonomi daerah, mendukung kebijakan fiskal daerah, dan menyediakan informasi tentang peluang investasi di tingkat daerah.

    *RED*

  • Pj. Wali Kota Bima, Resmikan TPQ Ar Rahman Nitu

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – H. Mohammad Rum, Pj. Wali Kota Bima, menghadiri peresmian Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Ar Rahman Kelurahan Nitu.

    Dalam acara tersebut, Wali Kota menegaskan l, komitmen Pemerintah Kota Bima untuk terus mendukung kegiatan keagamaan dan pembinaan hafizh usia dini.

    “Peresmian ini menandai langkah signifikan dalam upaya memperkuat pendidikan agama di wilayah tersebut, serta memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk memperdalam pemahaman agama Islam,”ujarnya

    Dalam sambutannya, H. Mohammad Rum menjelaskan bahwa keberadaan para penghafal Al-Qur’an di tengah masyarakat memiliki arti penting dalam rangka pemeliharaan dan Preservasi Al-Qur’an, dimana para penghafal Al-Qur’an berperan penting dalam memelihara dan melestarikan teks suci Al-Qur’an.

    “Dengan menghafal Al-Qur’an, mereka menjadi penjaga keaslian dan keutuhan teks Al-Qur’an dari generasi ke generasi,”imbuhnya.

    Selain itu, HM. Rum juga menegaskan bahwa para hafizh memainkan peran penting dalam memastikan kesinambungan tradisi keagamaan dalam masyarakat. Mereka menjadi teladan dalam mempraktikkan ajaran Islam dan memperkuat identitas keagamaan di tengah masyarakat. Para penghafal Al-Qur’an sering menjadi sumber inspirasi dan bimbingan spiritual bagi masyarakat. Mereka memberikan contoh dalam menjalani kehidupan yang diatur oleh nilai-nilai Al-Qur’an, serta memberikan nasihat dan bimbingan kepada yang membutuhkan.

    Hal penting lainnya yang juga disoroti oleh Pj. Wali Kota Bima adalah keberadaan para hafizh Al-Qur’an diharapkan menjadi duta-duta nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam Al-Qur’an. Mereka membawa pesan-pesan perdamaian, toleransi, keadilan, dan kasih sayang kepada masyarakat, membantu memperkuat harmoni sosial dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

    “Dengan demikian, keberadaan para penghafal Al-Qur’an bukan hanya penting untuk pemeliharaan dan penghormatan terhadap ajaran agama, tetapi juga untuk kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat secara keseluruhan,” pungkas HM. Rum.

    *Red*

  • Pj Wali Kota Bima, ikuti Rakor Vicon Pencegahan Korupsi pada Wilayah V tahun 2024

    KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pj. Wali Kota Bima hadiri Rakorda Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah Wilayah V tahun 2024 melalui Zoom Meeting. Kamis, 02 Mei 2024.

    Kegiatan yang berlangsung di Ruang rapat Wali Kota Bima tersebut Pj. Wali Kota Bima turut di dampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Kepala Bapedda Kota Bima,  Kepala BKPSDM,  Kabag LPBJ, dan Kabag APP.

    Rakor yang diselenggarakan oleh Komite Pemberantasan Korupsi tersebut bertujuan untuk penajaman tata kelola Pemerintahan melalui Monitoring Center Preventation (MCP) yang selaras dengan peningkatan integritas pemerintah daerah, serta pencegahan atas tindakan korupsi  di Indonesia.

    Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko menyampaikan, bahwa kegiatan Rakorda pencegahan Korupsi Wilayah V tersebut terdiri dari Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kali ini pusat kegiatan dilaksanakan di Wilayah Bali.

    “Kami haturkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak khususnya Pemerintah Provinsi Bali yang kali ini menjadi tuan rumah dalam Kegiatan rakor pencegahan Tindakan Korupsi ini,” Ujarnya

    Didik Agung Widjanarko mengungkapkan, beberapa strategi pencegahan tindakan Korupsi yaitu mencakup penajaman indikator dan sub indikator monitoring center for prevention (MCP) KPK, pendalaman area prioritas terutama pengadaan barang dan jasa serta perizinan, penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi sinergi APIP-aparat penegak hukum (APH), dan pemantauan lapangan.

    “Mari kita rapatkan  barisan untuk mencegah korupsi di bumi Indonesia, semoga kegiatan kita berjalan lancar dan sesuai dengan yang di harapkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mari berantas korupsi sampai ke ujung dunia,”Tutupnya.

    Sementara itu, Pj. Gubernur Bali  menyatakan bangga wilayah Bali dijadikan tuan rumah dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi oleh KPK dan tentu ini menjadi pembelajaran bersama dalam upaya menegakkan anti korupsi di Indonesia.

    *Red*