KOTA BIMA, OBOR BIMA.ID – Keberadaan bangunan Warung Sugih Roso di atas lahan bekas taman Kelurahan Pane, tepatnya di RT 06 RW 02, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, menuai sorotan.
Mantan anggota DPRD tiga periode, Sudirman DJ, S.H., secara tegas mempertanyakan pemanfaatan lahan yang disebut sebagai aset milik pemerintah tersebut. Ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pemberian ruang maupun izin pembangunan di atas tanah yang sebelumnya diperuntukkan bagi fasilitas taman.
Sudirman mengungkapkan, lahan tersebut sebelumnya telah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan taman. Namun, kondisi saat ini justru memperlihatkan adanya bangunan warung di lokasi tersebut.
Ia mempertanyakan bagaimana mungkin lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan publik bisa dimanfaatkan untuk bangunan usaha pribadi.
“Kalau itu memang aset pemerintah dan sejak awal dibebaskan untuk taman, atas dasar apa kemudian bisa dibangun warung? Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat,” tegas Sudirman.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, jika pemanfaatan aset pemerintah tidak diawasi secara serius, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dan membuka peluang bagi pihak lain untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik negara.
Karena itu, Sudirman mendesak Pemerintah Kota Bima agar segera turun ke lapangan, memeriksa dokumen kepemilikan serta legalitas bangunan, dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.
“Jangan hanya menjadi bahan pembicaraan. Saya mendesak pemerintah segera menertibkan aset tersebut. Kalau dibiarkan, masyarakat bisa berpikir bahwa tanah pemerintah bebas dibangun oleh siapa saja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus konsisten menjaga aset daerah. Jangan sampai lahan yang semula disiapkan untuk kepentingan masyarakat justru berubah fungsi tanpa kejelasan dasar hukum.
Sudirman berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan instansi terkait, sehingga pengelolaan aset milik pemerintah tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat.
#OB.002#
