Di Ajang Nasional INAHAFF 2026, NTB Raih Penghargaan Komitmen Anti-Kecurangan JKN

Kesehatan37 Dilihat

JAKARTA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, NTB berhasil meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Dalam kategori tersebut, Provinsi Bali menempati posisi pertama, disusul Nusa Tenggara Timur (NTT) di posisi kedua, sementara NTB berhasil berada di peringkat ketiga.

Capaian ini menjadi bentuk pengakuan terhadap komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong tata kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik kecurangan.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar kebanggaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk terus meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan JKN harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kepercayaan publik.

Ia menegaskan, pencegahan kecurangan harus dilakukan secara sistematis sejak awal, bukan hanya melalui pengawasan setelah terjadinya pelanggaran.

Penguatan sistem pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program tersebut.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jangan sampai kecurangan merugikan peserta, mengurangi mutu pelayanan, atau menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, NTB akan terus mendorong budaya integritas dan memperkuat pengawasan agar setiap sumber daya dalam Program JKN benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengingatkan bahwa praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pasien, menurunkan kualitas pelayanan, hingga merusak kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, pengendalian kecurangan harus dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi dini, serta penanganan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengungkapkan, hingga 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin kuat agar keberlanjutan program tetap terjamin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, turut menekankan pentingnya membangun ekosistem anti-kecurangan yang melibatkan seluruh pihak.

Upaya tersebut, menurutnya, perlu didukung dengan pembenahan tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan terhadap pelapor, serta penguatan regulasi.

Dengan raihan peringkat ketiga nasional ini, Pemerintah Provinsi NTB diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam membangun pelayanan kesehatan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebab, keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari luasnya cakupan kepesertaan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, integritas pengelolaan, dan terjaminnya hak masyarakat sebagai peserta.

#OB.002#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *