Bansos Bukan Hadiah Politik! Wali Kota Bima Minta RT/RW Kawal Data Warga, Rp1,7 Miliar untuk Perlindungan Pekerja

Pemerintahan49 Dilihat

KOTA BIMA, OBOR BIMA.ID – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, meminta seluruh Ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar lebih aktif mengawal persoalan masyarakat, khususnya memastikan data penerima bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Diseminasi Publik Sinergi dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Mpunda, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Camat Mpunda, para lurah, Ketua LPM, Ketua RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader Posyandu, TP PKK, serta pendamping PKH se-Kecamatan Mpunda.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa RT dan RW memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi sosial, ekonomi, serta persoalan yang dihadapi warga di lingkungan masing-masing.

Karena itu, ia meminta agar RT, RW, dan LPM tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

“Pemerintah tidak boleh berjarak dengan masyarakat, dan masyarakat tidak boleh merasa sendirian ketika menghadapi persoalan,” tegasnya.

Selain menyoroti persoalan data bansos, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Bima, di antaranya pemeliharaan jalan lingkungan, penanganan stunting, program bedah rumah, serta pemberian honorarium bagi Ketua RT, RW, LPM, imam masjid, dan marbot selama 12 bulan.

Rp1,7 Miliar untuk Perlindungan Pekerja

Perhatian khusus juga diberikan terhadap program perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Bima telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1,717 miliar untuk memberikan perlindungan kepada sejumlah kelompok pekerja.

Program tersebut menyasar Ketua RT/RW, imam dan marbot masjid, PPPK paruh waktu, kader Posyandu, petani dan buruh tani tembakau, serta kelompok pekerja rentan lainnya.

Bahkan, melalui anggaran perubahan tahun 2026, Pemkot Bima kembali menambah perlindungan bagi 10 ribu pekerja rentan selama tiga bulan dengan alokasi anggaran sebesar Rp500 juta.

Wali Kota meminta seluruh unsur LKK ikut menyosialisasikan program tersebut sehingga masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh hak perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Data Bansos Harus Objektif, Bukan karena Kedekatan

Di sisi lain, persoalan perubahan data penerima bantuan sosial juga menjadi perhatian serius. Wali Kota menjelaskan bahwa perubahan peringkat desil kesejahteraan masyarakat dilakukan berdasarkan pemeringkatan dan survei Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional.

Dengan demikian, perubahan data bukan semata-mata keputusan Dinas Sosial maupun Pemerintah Kota Bima.

Bagi masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian data atau mengalami perubahan kondisi ekonomi, pembaruan dapat diajukan melalui operator kelurahan sesuai indikator yang berlaku.

Ia mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara jujur, objektif, dan tidak dipengaruhi hubungan keluarga, pertemanan, maupun kepentingan tertentu.

“Bantuan sosial adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan hadiah dari seseorang dan bukan pula alat untuk membangun kedekatan politik,” ujarnya.

Menurutnya, ketepatan data sangat menentukan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya, sementara warga yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak terus tercatat sebagai penerima bantuan.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, Hidayaturrahman, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 248 peserta. Jumlah itu terdiri dari 182 Ketua RT dan RW, 10 Ketua LPM, 20 Babinsa dan Bhabinkamtibmas, lima pendamping PKH, serta 10 kader Posyandu.

Menutup arahannya, Wali Kota berharap kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah kelurahan dengan seluruh elemen masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Kota Bima tidak bisa hanya bertumpu pada kepala daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

“Kota Bima yang maju tidak dibangun hanya oleh kebijakan seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kota Bima yang berkelanjutan harus dibangun oleh seluruh masyarakatnya,” tutup H. A. Rahman..

#OB 009#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *