MATARAM, OBOR BIMA.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan pada program-program produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTB terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (17/11/2026), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD NTB, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam forum tersebut, berbagai fraksi DPRD menyampaikan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan anggaran 2027. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja pemerintah, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Iqbal menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administrasi pemerintahan, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya realisasi atau serapan belanja, tetapi harus dilihat dari dampak yang dihasilkan, terutama dalam memperkuat ekonomi masyarakat, membuka peluang kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan pembangunan.
Dalam rancangan APBD 2027, belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun atau meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni tahun 2026.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sektor produktif, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta berbagai program prioritas daerah.
Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemerintah Provinsi NTB akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, memperluas transaksi nontunai, memperbaiki pengelolaan aset daerah, serta meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di bidang pengentasan kemiskinan, pemerintah akan memperkuat pelaksanaan Program Desa Berdaya yang menyasar 106 desa kantong kemiskinan. Program tersebut dirancang melalui intervensi terpadu berbasis data dan disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing desa.
Selain itu, Gubernur juga menjelaskan alokasi dukungan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 sebesar Rp60 miliar dalam RAPBD 2027 sebagai pendanaan awal. Sementara kebutuhan penyelenggaraan secara keseluruhan akan dipenuhi melalui kolaborasi pendanaan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Terkait pemerataan pembangunan, Pemprov NTB akan menggunakan sejumlah indikator sebagai dasar penentuan prioritas, di antaranya tingkat kemiskinan, pengangguran, kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, kerawanan bencana, serta potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
Pemerintah juga mendorong agar pengembangan sektor pariwisata dan penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi daerah mampu melibatkan UMKM, tenaga kerja, serta pelaku usaha lokal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
Gubernur Iqbal turut menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kritik, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan RAPBD 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat disiplin perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, pengawasan internal, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap APBD 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi benar-benar menjadi penggerak pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
