KOTA BIMA.OBORBIMA.ID. – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB yang digelar di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Jumat (3/7/2026).
Rakor tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Kota Bima, pimpinan BUMN, serta seluruh anggota TPID kabupaten/kota se-Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Bima sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor TPID tingkat Provinsi NTB. Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat pengendalian inflasi di daerah.
Feri mengungkapkan, Kota Bima saat ini masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi di Provinsi NTB. Meski demikian, Pemerintah Kota Bima bersama TPID terus melakukan berbagai upaya pengendalian, di antaranya melalui operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar tradisional, serta pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara berkala.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor penyebab inflasi yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, seperti kenaikan harga tiket pesawat. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan agar solusi yang dihasilkan lebih efektif.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, M
IP mengapresiasi Pemerintah Kota Bima atas penyelenggaraan Rakor TPID tersebut.
Ia menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Umi Dinda sapaanya menjelaskan, bahwa tekanan inflasi tidak hanya terjadi di Kota Bima, tetapi juga dirasakan sejumlah daerah di Pulau Lombok. Meski demikian, tren inflasi di NTB mulai menunjukkan penurunan berkat sinergi dan koordinasi yang baik antar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya berorientasi pada angka statistik, tetapi harus dibarengi dengan pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,”imbuh ibu dua anak ini
Mengakhiri arahannya, Wakil Gubernur berharap Rakor TPID Provinsi NTB dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
#OB.002#