KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Ketua RT/RW, pemilik pangkalan LPG 3 kilogram, Bagian Perekonomian Setda Kota Bima, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima, Sekretaris Kecamatan Rasanae Barat, Ketua LPM serta Karang Taruna guna membahas langkah konkret mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Rapat tersebut dipimpin oleh Lurah Pane, Kar’an, S.Sos., sebagai tindak lanjut atas arahan dan instruksi Wali Kota Bima untuk mencari solusi terhadap persoalan distribusi LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Dalam rapat itu, Pemerintah Kelurahan Pane mengundang seluruh pangkalan LPG yang beroperasi di wilayahnya. Tercatat terdapat tujuh pangkalan resmi yang melayani masyarakat Kelurahan Pane.
Melalui musyawarah bersama, disepakati sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kilogram.
Salah satu poin utama adalah pemerintah kelurahan akan melakukan pendataan seluruh warga penerima manfaat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berhak memperoleh LPG bersubsidi.
“Data tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada masing-masing pangkalan sebagai acuan penyaluran, sehingga masyarakat tidak lagi dapat membeli tabung LPG bersubsidi secara berulang di beberapa pangkalan berbeda,”ujarnya Kamis, 2/7/26.
Selain itu, Pemerintah Kelurahan Pane akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penugasan kepada Ketua RT dan RW agar turut melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran LPG 3 kilogram di lingkungan masing-masing. “Langkah ini diharapkan mampu menciptakan distribusi yang lebih tertib, adil, dan tepat sasaran,”pungkasnya
Lurah Pane, Kar’an, S.Sos., menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, pangkalan, RT/RW, serta instansi terkait menjadi kunci dalam mengatasi persoalan kelangkaan LPG yang selama ini terjadi di tengah masyarakat.
“Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan distribusi LPG 3 kilogram di Kelurahan Pane dapat berjalan lebih efektif, mengurangi praktik pembelian ganda, serta memastikan masyarakat yang benar-benar berhak memperoleh pasokan gas bersubsidi secara merata,”harapnya.
#OB.006#