MATARAM.OBORBIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui penguatan tata kelola perikanan yang berkelanjutan, pemerintah berkomitmen meningkatkan daya saing komoditas perikanan, memperkuat kesejahteraan nelayan, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut.
Gubernur NTB menegaskan bahwa pembangunan sektor perikanan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat nelayan.
Menurutnya, sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, negara harus memberikan keberpihakan melalui kebijakan yang mampu melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
“Berkaca pada berbagai negara maju, sektor pangan, termasuk perikanan, telah menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Oleh sebab itu, sektor ini harus mendapat perhatian, dukungan, dan perlindungan yang memadai dari pemerintah agar mampu berkembang secara berkelanjutan,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., menjelaskan bahwa posisi NTB sangat strategis karena berada pada dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 573 dan WPP 713, yang memiliki potensi sumber daya perikanan sangat besar.
Menurutnya, potensi tersebut harus dioptimalkan melalui tata kelola yang berbasis keberlanjutan dengan mengembangkan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bersaing di pasar internasional.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) atas keberhasilannya mendampingi pengelolaan perikanan tuna di WPP 713 hingga berhasil memperoleh sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC).
“Capaian ini menjadi pengakuan dunia bahwa praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan di NTB telah memenuhi standar internasional. Ini menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing produk perikanan NTB di pasar global,” ujarnya.
Selain mendorong peningkatan kualitas tata kelola perikanan, Pemerintah Provinsi NTB juga terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan administrasi yang selama ini dihadapi nelayan, khususnya percepatan penerbitan E-Pas Kecil, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh akses pembelian BBM bersubsidi.
Mengingat jumlah nelayan di NTB mencapai lebih dari 60 ribu orang, penyelesaian administrasi tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga proses pengurusan menjadi lebih mudah dan tidak lagi menjadi beban bagi para nelayan.
Pemprov NTB menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan tidak hanya bertumpu pada besarnya potensi sumber daya laut, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu mewujudkan tata kelola perikanan yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menjaga kelestarian sumber daya laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.