KOTA BIMA.OBORBIMA..ID – Kelangkaan gas Elpiji 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kota dan Kabupaten Bima mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi NTB, Abdul Rauf, ST., MM.
Ia meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam dan lebih aktif mengawasi distribusi gas subsidi agar tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat.
Menurut Abdul Rauf, persoalan sulitnya memperoleh Elpiji 3 kilogram dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18 ribu menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan warga, baik saat kegiatan reses maupun melalui berbagai pengaduan yang masuk secara langsung kepadanya.
“Masyarakat di berbagai desa dan kelurahan mengeluhkan gas Elpiji 3 kilogram yang sulit didapat. Kalaupun tersedia, harganya sering kali jauh di atas HET, bahkan mencapai Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per tabung,” ujarnya.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Abdul Rauf mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur NTB untuk meminta perhatian serius terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah cepat Gubernur NTB yang telah berkomunikasi dengan Pertamina dan Patra Niaga guna memastikan kondisi stok Elpiji subsidi di daerah.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur merespons dengan baik dan langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan,” katanya.
Dari hasil koordinasi tersebut, diperoleh informasi bahwa tidak ada pengurangan kuota Elpiji 3 kilogram untuk wilayah NTB. Karena itu, Abdul Rauf menilai persoalan yang terjadi lebih mengarah pada aspek distribusi dan pengawasan di lapangan.
“Pak Gubernur memastikan kuota Elpiji untuk NTB tetap tersedia. Artinya, yang perlu dibenahi adalah tata kelola distribusi agar gas subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi, mulai dari agen hingga pangkalan. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah praktik penimbunan, permainan harga, maupun penyimpangan distribusi yang dapat merugikan masyarakat.
“Kepala daerah harus hadir dan aktif melakukan pengawasan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat distribusi yang tidak tertib. Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Abdul Rauf berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah, Pertamina, agen maupun pangkalan, dapat bersinergi mencari solusi agar pasokan Elpiji subsidi kembali normal. Ia menegaskan bahwa gas bersubsidi harus diprioritaskan bagi rumah tangga kurang mampu, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran program subsidi pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mendapatkan haknya. Distribusi yang tertib dan pengawasan yang maksimal menjadi kunci agar persoalan ini segera teratasi,” pungkasnya.