KOTA BIMA.OBORBIMA.ID – Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, Kepala BPK RI Perwakilan NTB Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA, para kepala daerah, pimpinan DPRD se-NTB, serta jajaran inspektur dan Kepala BPKAD se-Provinsi NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih menegaskan bahwa penyerahan LHP BPK bukan hanya agenda rutin tahunan, melainkan menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas, transparan, dan akuntabel,” tegas Syamsurih.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi NTB yang dinilai konsisten dalam mengawal pengelolaan keuangan pemerintah daerah di wilayah NTB.
Menurutnya, BPK tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab.
Pada kesempatan itu, Syamsurih turut menyoroti keberhasilan sejumlah daerah di NTB yang berhasil meraih penghargaan dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
Ia menilai penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan birokrasi, komitmen kepala daerah, serta pengawasan yang berjalan dengan baik.
Meski Kota Bima belum meraih penghargaan tahun ini, Syamsurih menegaskan hal tersebut menjadi motivasi besar bagi Pemerintah Kota Bima dan DPRD untuk terus melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan.
“Saya bersama Wali Kota Bima memiliki semangat yang sama, jangan pernah lelah untuk terus berbenah demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama, melainkan hasil dari konsistensi dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Momentum penyerahan LHP BPK tahun ini juga diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan terpercaya.
“Kami DPRD Kota Bima akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, konstruktif, dan bertanggung jawab demi memastikan seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Ketua DPRD Kota Bima.
#OB.008#