PON 2028 hingga Persoalan Sampah, Sekda Kabupaten Bima Ikuti Rapim Provinsi NTB

Pemerintahan82 Dilihat

BIMA.OBORBIMA.ID – Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mendukung berbagai agenda strategis pembangunan daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE, yang mewakili Bupati Bima dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (High Level Meeting) tingkat Provinsi NTB, Jumat (13/11/2026).

Pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, berlangsung di Ruang Rapat Bank NTB Syariah. Sejumlah isu penting menjadi pembahasan utama, mulai dari persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, penanganan persoalan sampah hingga upaya mengatasi kerusakan kawasan hutan di wilayah NTB.

Dalam arahannya, Gubernur NTB menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, KONI, serta pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan PON 2028.

Panitia pusat akan berfokus pada penyelenggaraan kegiatan, KONI bertanggung jawab mempersiapkan kontingen, sementara pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung kesiapan infrastruktur bagi 30 dari total 67 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTB.

Dukungan pemerintah daerah juga diharapkan diwujudkan melalui kesiapan penganggaran. Gubernur meminta seluruh kabupaten/kota mulai mengalokasikan dukungan pelaksanaan PON dalam APBD Tahun Anggaran 2027.

Selain mengandalkan anggaran pemerintah, keterlibatan sektor swasta juga didorong untuk mendukung pembangunan venue pertandingan baru. Penetapan lokasi pertandingan ditargetkan difinalisasi pada November 2026.

Gubernur juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan PON 2028 harus menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi pariwisata NTB kepada masyarakat nasional maupun internasional.

Selain agenda olahraga nasional, persoalan lingkungan hidup turut menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Gubernur mengajak seluruh bupati dan wali kota se-NTB agar menjadikan penanganan sampah dan pemulihan kawasan hutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam APBD 2027.

Untuk penanganan sampah, pemerintah daerah diminta memperkuat ketersediaan sarana dan prasarana, terutama di kawasan fasilitas publik dan destinasi wisata.

Sementara itu, upaya pemulihan kawasan hutan akan dilakukan melalui kegiatan penanaman pohon dan rehabilitasi lingkungan secara bersama-sama oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota pada akhir November 2026.

Kehadiran Sekda Kabupaten Bima dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bima dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri para bupati dan wali kota se-NTB atau pejabat yang mewakili, Sekda Provinsi NTB, serta para Ketua DPRD kabupaten/kota.

Hadir pula Kepala Bappeda kabupaten/kota, jajaran Bappeda Provinsi NTB, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Ketua KONI NTB, serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora).

Melalui koordinasi lintas pemerintahan tersebut, diharapkan persiapan PON 2028 semakin matang, sekaligus memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan lingkungan NTB yang lebih bersih, lestari dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *