KOTA BIMA, OBOR BIMA. ID– Pemerintah Kota Bima terus mendorong terwujudnya lingkungan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi Program Penyandang Disabilitas yang berlangsung di Ruma Dinning, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Kesejahteraan, Kemasyarakatan dan SDM, Hj. Suharni, S.E., yang hadir mewakili Wali Kota Bima.
Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, para kepala puskesmas se-Kota Bima, programer disabilitas, serta pengurus Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Kota Bima.
Dalam sambutan Wali Kota Bima yang dibacakannya, Hj. Suharni menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, martabat, kesempatan, dan kedudukan yang sama sebagai warga negara. Karena itu, tidak boleh ada masyarakat yang kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan maupun menikmati hasil pembangunan akibat kondisi disabilitas.
Menurutnya, persoalan disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga menyangkut kesiapan lingkungan, fasilitas umum, sistem pelayanan, dan kebijakan pemerintah dalam memberikan akses yang setara.
Pembangunan daerah, lanjutnya, tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan sosial serta memastikan seluruh masyarakat mendapatkan manfaat pembangunan tanpa terkecuali.
Pemkot Bima juga menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai landasan dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu.
Untuk mewujudkan Kota Bima yang inklusif dan bebas diskriminasi, pemerintah daerah mendorong tiga langkah utama, yakni memperkuat regulasi dan perlindungan hak penyandang disabilitas, membangun kemitraan dengan komunitas, serta menghadirkan kebijakan penganggaran daerah yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Selain itu, terdapat empat strategi prioritas yang menjadi perhatian bersama, yaitu pengembangan pendidikan inklusi, peningkatan pelayanan kesehatan yang aksesibel, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, serta penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Salah satu target penting yang ingin diwujudkan adalah tercapainya 100 persen aksesibilitas pada kantor pelayanan publik dan ruang terbuka hijau di Kota Bima.
Untuk mendukung target tersebut, seluruh perangkat daerah didorong melakukan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu, audit aksesibilitas bangunan dan fasilitas publik, peningkatan kapasitas aparatur, serta evaluasi pelayanan dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kota Bima berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen lintas sektor, terutama perangkat daerah yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat.
Pemkot Bima ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya menjadi bagian dari perhatian pemerintah, tetapi juga mendapatkan ruang, kesempatan, perlindungan, dan pelayanan yang layak.
Dengan demikian, upaya mewujudkan Kota Bima yang ramah disabilitas bukan sekadar program, melainkan komitmen bersama dalam membangun daerah yang lebih adil, inklusif, humanis, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat.
