MATARAM.OBORBIMA.ID — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya membuka ruang bagi kritik, kajian independen, dan rekomendasi berbasis data untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal saat menghadiri silaturahmi pemikiran (silatul fikri) dan tasyakur satu tahun Matadata Institute, Research, Consultant & Advisors di Mataram, Jumat (16/10/2026).
Menurut Miq Iqbal, NTB memiliki karakter masyarakat yang sangat beragam, baik dari sisi sosial, budaya, bahasa, maupun aspirasi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Ia mengakui, pendekatan pembangunan yang seragam tidak selalu mampu menjawab kompleksitas persoalan masyarakat di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, hingga Bima.
“NTB ternyata lebih kompleks dari yang saya bayangkan. NTB itu tidak homogen, sangat heterogen. Bahkan, dalam satu kabupaten pun cara berpikir, bahasa, dialek, dan harapan masyarakatnya bisa berbeda,” ungkapnya.
Meski memiliki keberagaman, Miq Iqbal menilai masyarakat NTB mempunyai tujuan yang sama, yakni menginginkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, penyusunan kebijakan harus berangkat dari pemahaman terhadap kondisi riil masyarakat serta didukung data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyambut positif kehadiran Matadata Institute sebagai ruang pertukaran gagasan yang mempertemukan pengalaman para tokoh senior, pemikiran akademisi, serta hasil penelitian dan kajian profesional dengan kemampuan generasi muda dalam merumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan.
“Saya berharap pemikiran-pemikiran para senior ini dituangkan dalam bentuk tulisan dan operasional. Perlu ada anak-anak muda yang menerjemahkan apa yang dipikirkan menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan,” ujarnya.
Pembenahan Birokrasi Jadi Prioritas
Selain membuka ruang bagi masukan publik, Miq Iqbal menekankan pentingnya pembenahan birokrasi sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan organisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tetapi juga oleh sistem kerja yang mampu mendukung pengembangan kompetensi, penempatan aparatur, dan peningkatan kinerja.
“Kalau kita punya orang-orang bagus tetapi sistemnya buruk, hasilnya juga akan buruk. Sebaliknya, orang-orang biasa dengan sistem yang baik bisa menghasilkan kinerja yang baik. Idealnya, kita membangun sistem yang memberi ruang bagi setiap orang untuk tumbuh sesuai kemampuannya,” jelasnya.
Salah satu upaya yang didorong adalah penerapan manajemen talenta guna memperkuat sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Melalui pendekatan tersebut, pengembangan karier dan kompetensi aparatur diharapkan berjalan lebih objektif dengan mempertimbangkan kapasitas, kemampuan, dan kinerja. Langkah ini sekaligus membuka peluang bagi kader-kader muda dari berbagai wilayah NTB untuk berkembang dan mengambil peran dalam pemerintahan.
Miq Iqbal juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. Kritik dan masukan, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kekurangan serta menyempurnakan kebijakan yang sedang berjalan.
“Kami yakin kami tidak sempurna dan masih banyak kekurangan di sana-sini. Kami senang kalau mendapatkan masukan untuk perbaikan, mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan,” tegasnya.
Matadata Institute Rumuskan 25 Rekomendasi Strategis
Sementara itu, Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, mengungkapkan bahwa lembaganya telah merumuskan sekitar 25 butir rekomendasi strategis berdasarkan kajian terhadap arah kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda selama satu tahun terakhir.
Rekomendasi tersebut mencakup sejumlah isu penting, antara lain penguatan meritokrasi dalam birokrasi, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, serta penyehatan alokasi anggaran sektor kesehatan.
Menurut Nurdin, rekomendasi tersebut disusun sebagai bentuk kontribusi konstruktif untuk mendorong perbaikan kebijakan dan memastikan program pembangunan daerah semakin tepat sasaran.
“Kami ingin masukan ini menjadi kontribusi konstruktif bagi perbaikan pembangunan NTB dan akan menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah daerah,” kata Nurdin.
Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut direncanakan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun provinsi.
Matadata Institute sendiri diluncurkan di Mataram pada 17 Oktober 2025 dengan mengusung moto “Dengan Data, Kita Menata”.
Momentum satu tahun lembaga tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan gagasan serta rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan NTB.
Keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan kajian independen menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola yang lebih responsif. Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh sejauh mana masukan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, perbaikan pelayanan publik, dan program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.