MATARAM.OBORBIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Provinsi NTB.
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam rapat paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/8). Penyampaian ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan legislatif.
Dalam pidatonya, Wagub Dinda menegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan global tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi semangat pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijawab melalui pengelolaan anggaran yang lebih cermat, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Meski kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan global, semangat untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tidak boleh surut. Kita harus terus bergerak dan bekerja,” ujar Dinda.
Ia menyebut terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembangunan NTB. Pertama, percepatan pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Kedua, memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian beserta subsektornya. Ketiga, mendorong NTB menjadi destinasi wisata berkelas dunia.
Ketiga agenda tersebut dinilai penting untuk mendukung visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan NTB yang makmur dan berkeadilan.
Dinda juga menekankan pentingnya memaksimalkan kepercayaan yang diberikan kepada NTB sebagai tuan rumah berbagai event nasional dan internasional. Event yang digelar di NTB, kata dia, harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Setiap rupiah yang dikelola harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pendapatan dan Belanja Mengalami Perubahan
Dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026, sejumlah komponen anggaran mengalami penyesuaian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 1,56 persen, dari sekitar Rp3,02 triliun dalam APBD murni 2026 menjadi sekitar Rp3,06 triliun.
Pendapatan transfer juga mengalami peningkatan sebesar 2,48 persen, dari sekitar Rp2,148 triliun menjadi sekitar Rp2,49 triliun. Sementara komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah justru direncanakan menurun 42,54 persen, dari sekitar Rp114 miliar menjadi sekitar Rp56 miliar.
Pada sisi belanja, total belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 direncanakan mencapai sekitar Rp6 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 4,69 persen atau setara kurang lebih Rp269 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Sementara pada sisi pembiayaan, rancangan perubahan KUA dan PPAS mencatat defisit sekitar Rp369 miliar. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
NTB Kirim Solidaritas untuk NTT
Dalam rapat paripurna tersebut, Wagub Dinda turut menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa bumi.
Pemprov NTB bersama berbagai pihak sebelumnya telah menyalurkan bantuan awal dan tanggap darurat sebagai bentuk solidaritas antardaerah.
“Semoga bantuan yang kita berikan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk segera bangkit dan pulih kembali,” katanya.
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, turut memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemprov NTB dalam membantu masyarakat NTT.
Menurut Isvie, kepedulian tersebut mencerminkan semangat kebersamaan antardaerah. Terlebih, NTB juga pernah mengalami bencana gempa besar pada 2018 sehingga memahami beratnya kondisi yang dihadapi masyarakat terdampak.
Ia mengajak seluruh pihak terus memberikan dukungan kepada masyarakat NTT serta mendoakan keluarga korban agar diberikan kekuatan dan para korban luka segera memperoleh kesembuhan.
Terkait perubahan KUA dan PPAS, Isvie mengatakan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif merupakan tahapan penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pelaksanaan program prioritas pembangunan.
Selanjutnya, DPRD Provinsi NTB akan membahas rancangan perubahan KUA dan PPAS sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan perubahan APBD 2026 yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.
#OB.18#
