Rakor Lintas OPD, Pemkot Bima Matangkan Implementasi New Posyandu Berbasis Enam SPM

Kesehatan211 Dilihat

KOTA BIMA.OBORBIMA.ID  – Pemerintah Kota Bima terus memperkuat transformasi pelayanan masyarakat melalui pengembangan New Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Aula BKPSDM Kota Bima, Rabu (22/7).

Rapat koordinasi dibuka oleh Wali Kota Bima yang diwakili Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan SDM, Hj. Suharni, SE. Turut hadir Ketua TP Posyandu Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati, SE., S.Tr.Keb., para kepala OPD terkait, kepala bidang pengampu SPM, seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Bima, serta berbagai pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya, Hj. Suharni menegaskan bahwa Posyandu kini tidak lagi hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Melalui konsep New Posyandu, layanan diperluas dengan mengintegrasikan enam bidang Standar Pelayanan Minimal, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan sosial.

Menurutnya, perubahan tersebut bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, terpadu, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menyoroti berbagai persoalan pembangunan seperti stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, sanitasi, perumahan layak huni, penanggulangan bencana, hingga perlindungan perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan secara terpadu.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh OPD diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam menjalankan New Posyandu, memperjelas pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing, memperkuat koordinasi dengan Puskesmas, pemerintah kelurahan, kader Posyandu, serta masyarakat, sekaligus menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang terukur.

Pemerintah Kota Bima juga menegaskan komitmen setiap perangkat daerah untuk mendukung implementasi program sesuai fungsi masing-masing. Bappeda diarahkan mengawal perencanaan, BPKAD memastikan dukungan anggaran, Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan, sementara seluruh OPD pengampu diminta menghadirkan inovasi pelayanan yang terintegrasi hingga tingkat kelurahan.

Di akhir kegiatan, Pemerintah Kota Bima optimistis penguatan New Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat Kota Bima yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing melalui semangat kolaborasi lintas sektor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *