MATARAM.OBORBIMA.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi NTB.
Dokumen tersebut menjadi fondasi penyusunan APBD tahun depan dengan fokus pada percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Pengajuan KUA-PPAS disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora, Kantor DPRD NTB, Mataram, Selasa (14/7/2026).
Dalam pidato pengantarnya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat NTB atas kontribusinya dalam menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap Nusa Tenggara Barat.
“Pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila didukung stabilitas daerah yang baik. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan mendukung agenda pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB memproyeksikan kapasitas fiskal daerah pada 2027 akan semakin kuat. Kondisi tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tema pembangunan NTB Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.” Tema ini menjadi arah utama seluruh kebijakan pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Umi Dinda, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat. Salah satu buktinya adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diyakini semakin memperkokoh peran NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan air dan energi.
Di sektor pariwisata, Pemprov NTB optimistis berbagai agenda nasional dan internasional akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan Pocari Sweat Run Lombok 2026 dinilai telah memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif. Optimisme tersebut akan dilanjutkan melalui penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, Porprov XII NTB, hingga persiapan menuju PON XXII Tahun 2028.
Dalam rancangan KUA-PPAS, pemerintah juga memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, belanja yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked), serta program-program strategis yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Umi Dinda berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif dan selesai tepat waktu sehingga APBD 2027 dapat segera ditetapkan sebagai instrumen pembangunan yang efektif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat.
#OB.002#