MATARAM.OBORBIMA.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat memberikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB yang kembali meraih opini WTP. Namun, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak terjebak pada kebanggaan administratif semata.
“WTP adalah indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi dan aturan yang berlaku. Namun yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang nyata,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis, Gubernur Iqbal mendorong terciptanya birokrasi yang lebih agile atau lincah, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bekerja secara terintegrasi antar perangkat daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah, Pemprov NTB juga melakukan refocusing anggaran dengan memprioritaskan tiga pilar utama pembangunan daerah, yakni penanganan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata.
Menurutnya, fokus pembangunan tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyatakan dukungannya terhadap langkah pembenahan birokrasi yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB.
Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir di lingkungan pemerintahan, dari sekadar mengejar penyerapan anggaran menuju penciptaan nilai publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ke depan, ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah,” ujarnya.
Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak bagi masyarakat NTB.
Dengan semangat reformasi birokrasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
#OB,18#