MATARAM, OBOR BIMA.ID – Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang semakin pesat telah mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Namun di tengah derasnya arus transformasi tersebut, kepemimpinan manusia tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan dalam menghadirkan solusi dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 yang berlangsung di BPSDM Provinsi NTB.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 61 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dari sejumlah daerah di Indonesia. Pelatihan ini menjadi sarana strategis untuk membentuk pemimpin birokrasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan era digital.
Dalam sambutannya, Wagub NTB menekankan bahwa birokrasi modern tidak lagi cukup hanya menjalankan tugas-tugas administratif. Aparatur sipil negara dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Perubahan terjadi begitu cepat. Karena itu, para pemimpin birokrasi harus mampu membaca arah perubahan, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan yang terpenting mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, teknologi AI memang menawarkan banyak kemudahan dalam mendukung kinerja pemerintahan, mulai dari pengolahan data, percepatan layanan publik, hingga membantu proses pengambilan keputusan berbasis informasi. Namun, kecanggihan teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran seorang pemimpin dalam membangun kepercayaan publik, menyatukan berbagai kepentingan, serta memimpin perubahan secara bijaksana.
Wagub juga mengapresiasi penyelenggaraan kembali PKN Tingkat II di NTB setelah vakum selama delapan tahun. Momentum ini dinilai sangat penting dalam mencetak pemimpin-pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, visioner, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Para peserta pelatihan diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga berani melakukan terobosan dan inovasi yang dapat diterapkan di instansi masing-masing demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penguatan kualitas kepemimpinan birokrasi, lanjutnya, menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung agenda pembangunan daerah maupun nasional, termasuk percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan sektor pariwisata berkualitas, serta mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing.
“Di era disrupsi teknologi, yang dibutuhkan bukan hanya birokrat yang menjalankan aturan, tetapi pemimpin yang mampu membaca perubahan, mengambil keputusan tepat, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 ini, diharapkan lahir generasi pemimpin birokrasi yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki visi, integritas, dan kemampuan memimpin perubahan di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.